291108 Ekspansi Merpati Terancam

logo-mzpng

Rencana ekspansi maskapai nasional, Merpati Nusantara Airlines, ke Kawasan Timur Indonesia terancam terhambat seiring belum jelasnya rencana pengadaan 13 pesawat asal China
oleh maskapai tersebut.

“Kami sedang menunggu rencana pemerintah untuk mengadakan pesawat itu. Kalau pengadaannya tertunda maka rencana pembukaan rute juga akan tertunda,” kata Sekretaris Perusahaan Merpati, Purwatmo saat dihubungi di Jakarta , Jumat (28/11).


Sebelumnya, Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil mengatakan hingga kini belum ada pembatalan pemesanan pesawat. “Intinya, kerjasama pembelian pesawat ini belum dibatalkan. Tapi masih negosiasi, apakah membeli pesawat itu semua atau sebagian itu masih dibicarakan, dan kita menghargai pemerintah China ,” kata Sofyan.


Saat ini, jelasnya, pihak Merpati sedang menyiapkan tim yang akan berangkat ke China untuk melakukan negosiasi. Sofyan meminta agar rencana pembelian pesawat ini dipandang sebagai bentuk kerjasama jangka panjang.


Menurutnya, pada saat krisis seperti ini, Merpati harus selamat demikian juga dengan perusahaan manufaktur di China yang punya kepentingan sama.

Seperti diketahui, Pemerintah RI memesan 15 unit pesawat jenis MA 60 yang berkapastias 50 penumpang (50 seater) lebih ke Pemerintah China. Hingga kini pengadaan baru terealisasi sebanyak dua unit yang telah dioperasikan pada rute Denpasar-Mataram dan Kupang-Makassar.

Armada ini dianggap Merpati cocok untuk penerbangan di Indonesia yang mempunyai banyak pulau. Dengan kapasitas 56 penumpang dan mampu melayani rute©rute pendek antar pulau atau antar kabupaten/kota, jenis pesawat ini akan dijadikan New Commuter Service (NCS).

Merpati telah menyiapkan rute-rute baru bila pesawat tersebut telah datang ke Indonesia . Setidaknya ada lebih dari 10 rute antar daerah di Indonesia bagian timur seperti Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan.


Saat ini untuk 50 seater, Merpati hanya mengoperasikan tiga pesawat yaitu dua unit MA 60 yang telah datang awal tahun dan Fokker 27. Pesawat tersebut dioperasikan di Bali , Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan.[dni]

291108 PPN Avtur Akan Dihilangkan

Departemen Perhubungan (Dephub) akan berupaya menghilangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan bakar pesawat, avtur, guna membantu maskapai menghadapi krisis ekonomi di tahun depan.

Rencananya, PPN avtur diusulkan turun dari 10 persen menjadi 5 persen pada tahap pertama dan selanjutnya berangsur dihilangjan.

“Secepatnya kami akan membuat surat ke Menteri Keuangan untuk mengusulkan adanya penghapusan PPN avtur secara bertahap. Bulan depan semoga sudah ada implementasinya. Ini demi membantu sektor transportasi udara bertahan menghadapi krisis yang akan berlanjut tahun depan,” ujar Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Dephub Tri S. Sunoko di Jakarta, Jumat ( 28/11).

Dikatakannya, usulan tersebut dijalankan oleh Dephub setelah mendengar masukan dari Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) yang merasa harga avtur dan landing fee di Indonesia terlalu mahal ketimbang negara tetangga.

Data INACA mencatat, maskapai nasional mendapat tekanan berat akibat krisis keuangan global yang diikuti penurunan nilai rupiah terhadap dolar AS.
Hal itu dibuktikan dengan berkurangnya frekuensi penerbangan dari sejumlah maskapai akibat kenaikan biaya operasi pesawat.

Hal itu terlihat dari naiknya biaya operasi pesawat pesawat Boeing 737-300 dari Januari hingga Agustus lalu. Pada Januari 2008, per penumpang per jam terbang dengan tingkat isian (load factor) 65 persen, biaya operasi sebesar 65,25 dollar AS, tetapi pada Agustus biaya operasi pesawat itu naik menjadi 82,87 dollar AS.

“Bagi saya data dan keberatan yang diungkapkan itu masuk akal. Dan tugas kita sebagai regulator menyelamatkan industri,” tuturnya.


Ditambahkannya, selain akan meninjau PPN, regulator juga sedang mempertimbangkan menurunkan landing fee,”INACA bilang landing fee di Indonesia kemahalan. Sebenarnya untuk yang satu ini setiap bandara berbeda-beda. Karena itu perlu dihitung kembali”.

Menanggapi hal itu, Direktur Operasional Batavia Air Capt. Noer Effendi menyambut gembira langkah pemerintah yang akan meringankan beban maskapai tersebut. “Bahan bakar tersebut sudah berkontribusi hingga 60 persen bagi biaya operasional. Jika PPN dihilangkan tentu akan membuat pengeluaran untuk avtur menjadi berkurang,” tuturnya.

Dikatakannya, selama ini ada keanehan dalam menentukan harga avtur di Indonesia . Jika benar mengacu pada harga minyak dunia, seharusnya penurunannya tidak hanya sebesar 10 persen tetapi lebih besar seperti harga minyak dunia. “Namun, Pertamina kan tidak melakukan itu. Akibatnya harga avtur di Indonesia lebih mahal ketimbang negara-negara di Asia Tenggara lainnya,” tuturnya.

Sementara untuk landing fee, Noer mengakui, biayanya lebih mahal ketimbang di luar negeri, sementara standar pelayanan di setiap bandara berbeda-beda. “Jika landing fee ikut diturunkan juga, berarti regulator benar-benar memberikan perhatian pada maskapai,” katanya.

BLU

Pada kesempatan lain, Juru Bicara Dephub Bambang S Ervan menegaskan, pembentukan badan layanan umum (BLU) akan menjamin transparansi pengelolaan navigasi udara.

“Pemerintah memilih bentuk BLU itu bukan tanpa alasan. Itu adalah pilihan terbaik dari yang ada saat ini,” tegasnya.

Ditegaskannya, meskipun lembaga navigasi berbentuk BLU, tetapi nantinya tidak akan berada di bawah direktorat jenderal hubungan udara, melainkan langsung di bawah menteri perhubungan.

“Selain itu akan ada jaminan lembaga tersebut bisa berinvestasi untuk pengembangan peralatan dan menjaga kesejahteraan karyawannya. Dan gaji karyawannya tidak akan turun dari yang mereka dapatkan sekarang,” tuturnya.

Berkaitan dengan keberatan dari Asosiasi Pemandu Lalu Lintas Udara Indonesia (Indonesia Air Traffic Controllers Association/IATCA) jika lembaga navigasi berbentuk BLU, Bambang mengatakan, selama ini pihaknya telah berulang kali mengundang asosiasi tersebut untuk berdiskusi, tetapi tidak pernah dipenuhi.

“Kita sudah undang mereka membahas soal ini. tetapi tidak dipenuhi. Sepertinya organisasi tersebut sudah ambil posisi untuk menentang pembentukan BLU tanpa mau melihat sisi positifnya,” katanya.

Sebelumnya, Presiden IATCA, Adry Gunawan mengungkapkan, jika lembaga pada badan usaha berbentuk BLU, dikhawatirkan tidak ada pemisahan antara fungsi regulator, operator, investigator, dan auditor.

Hal ini karena menurut aturan pembentukan BLU, lembaga tersebut cukup berada di bawah unit direktorat. “Ini kan artinya berada di bawah Direktorat Jenderal Hubungan Udara (DJU). Artinya sama saja regulator dan operator belum dipisahkan,” tegasnya.

Adry mengingatkan, jika lembaga tersebut berbentuk BLU diragukan akan mampu berinvestasi jangka panjang karena birokrasi untuk menyetujui strategi tersebut sangat panjang. “Padahal di masalah navigasi itu jika radar rusak harus segera diperbaiki. Nah, bagaimana mau diganti kalau harus menunggu dana dari menteri keuangan dulu,” katanya.[dni]