271108 ICAO : Regulator Lokal Sudah Tunjukkan Kemajuan

Presiden International Civil Aviation Organization (ICAO), Roberto Kobeh Gonzales menegaskan, regulator penerbangan di Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kemajuan pesat dalam meningkatkan aspek keselamatan penerbangan sipil.

Kemajuan yang dilihat secara signifikan sejak ditandatanganinya Memorandum Of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan ICAO pada 2007 terlihat dari usaha Departemen Perhubungan (Dephub) untuk memisahkan fungsi regulator dan operator, menambah jumlah inspektur penerbangan, mereformasi badan-badan di bawah direktorat hubungan udara, melakukan transparansi informasi melalui situs dephub.go.id, dan lainnya.

“Sejak MoU ditandatangani tahun lalu, harus diakui banyak kemajuan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait aspek keselamatan di industri penerbangan. Kami sebagai badan regulasi penerbangan internasional, sangat menghargai usaha keras tersebut,” ujar Roberto di Jakarta, Kamis (27/11).

Meskipun sudah ada kemajuan, Roberto tetap menunggu realisasi dari pengesahan Undang-undang penerbangan yang telah mengadopsi berbagai aturan internasional diterapkan di industri penerbangan lokal. “Sebenarnya masalah di Indonesia itu adalah di kapabilitas regulator yang diragukan. Jika regulasi baru memperkuat posisi regulator, menyehatkan maskapai, memajukan pilot, dan lainnya, maka tidak akan ada satu pun negara yang berhak melarang maskapai Indonesia terbang ke negaranya,” tuturnya.

Ketika ditanya tentang bentuk bantuan ICAO pada pemerintah Indonesia berkaitan dengan larangan terbang oleh Uni Eropa, Roberto menyarankan, regulator lokal lebih berkonsentrsai kepada peningkatan kemampuan diri ketimbang memikirkan embargo tersebut dicabut.

“Bagi saya embargo itu hanya penyakitnya. Pemerintah Indonesia harus mencari virus yang menimbulkan penyakit tersebut. Dan sekarang pemerintah sudah berjalan di jalur yang benar,” tegasnya.

Berkaitan dengan digunakannya data temuan ICAO oleh UE untuk dijadikan alasan mengembargo maskapai lokal, Roberto menjelaskan, regulasi organisasi tersebut memungkinkan hal tersebut dilakukan.

“Asalkan temuan tersebut digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan, itu boleh dilakukan. Tetapi melihat perkembangan yang dilakukan pemerintah Indonesia , kami juga tidak segan untuk mendorong UE mencabut beleid merek terhadap negara ini,” katanya.

Pernyataan Roberto tersebut seperti membantah ucapan dari Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal selama ini yang selalu menyatakan, anggota ICAO tidak berhak menggunakan temuan lembaga tersebut untuk mengembargo maskapai anggota lainnya.

Roberto melihat, kebijakan UE mengembargo maskapai lokal terbang ke negaranya murni mempertimbangkan aspek keselamatan tanpa ada agenda tersembunyi seperti kepentingan ekonomi. “Ini bukan hambatan non tarif, tidak ada itu. Ini menyangkut nyawa manusia. Jadi, semuanya masih dalam koridor teknis,” katanya.

Pada kesempatan sama, Jusman mengungkapkan, proses pembahasan UU penerbangan terus berjalan bersama parlemen. “Regulasi ICAO sudah diadopsi di RUU tersebut. Diperkirakan Desember 2008, RUU itu sudah bisa diselesaikan,” katanya.

Selain itu pemerintah juga telah membentuk tim transformasi penerbangan sipil yang dinamakan Civil Aviation Transport Team (CATT). Tim tersebut terdiri dari komunitas penerbangan internasional baik otoritas penerbangan asing, dan organisasi profesi internasional.


Tim ini akan memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Dephub untuk memperkuat posisi regulator penerbangan lebih otonom, transparan dan kredibel sebagai syarat pencabutan pelarangan terbang Uni Eropa.

Pihak-pihak yang akan dilibatkan antara lain International Civil Aviation Organization (ICAO), Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat, CASA Australia, International Safety Study Group (ISSG) yang beranggotakan Airbus, Boeing dan industri penerbangan dan International Air Transport Association (IATA).

Pada kesempatan lain, pengamat penerbangan Suharto Madjid mengatakan, ICAO seharusnya mendorong UE untuk membuka embargonya bagi Indonesia karena sebagai anggota ICAO tidak berhak melakukan hal tersebut.

“Seharusnya Presiden ICAO setelah melihat kemajuan pemerintah Indonesia di lapangan membuat rekomendasi kepada setiap anggotanya. Jangan hanya menghimbau di media massa saja,” katanya. [dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s