271108 ICAO : Regulator Lokal Sudah Tunjukkan Kemajuan

Presiden International Civil Aviation Organization (ICAO), Roberto Kobeh Gonzales menegaskan, regulator penerbangan di Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kemajuan pesat dalam meningkatkan aspek keselamatan penerbangan sipil.

Kemajuan yang dilihat secara signifikan sejak ditandatanganinya Memorandum Of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan ICAO pada 2007 terlihat dari usaha Departemen Perhubungan (Dephub) untuk memisahkan fungsi regulator dan operator, menambah jumlah inspektur penerbangan, mereformasi badan-badan di bawah direktorat hubungan udara, melakukan transparansi informasi melalui situs dephub.go.id, dan lainnya.

“Sejak MoU ditandatangani tahun lalu, harus diakui banyak kemajuan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait aspek keselamatan di industri penerbangan. Kami sebagai badan regulasi penerbangan internasional, sangat menghargai usaha keras tersebut,” ujar Roberto di Jakarta, Kamis (27/11).

Meskipun sudah ada kemajuan, Roberto tetap menunggu realisasi dari pengesahan Undang-undang penerbangan yang telah mengadopsi berbagai aturan internasional diterapkan di industri penerbangan lokal. “Sebenarnya masalah di Indonesia itu adalah di kapabilitas regulator yang diragukan. Jika regulasi baru memperkuat posisi regulator, menyehatkan maskapai, memajukan pilot, dan lainnya, maka tidak akan ada satu pun negara yang berhak melarang maskapai Indonesia terbang ke negaranya,” tuturnya.

Ketika ditanya tentang bentuk bantuan ICAO pada pemerintah Indonesia berkaitan dengan larangan terbang oleh Uni Eropa, Roberto menyarankan, regulator lokal lebih berkonsentrsai kepada peningkatan kemampuan diri ketimbang memikirkan embargo tersebut dicabut.

“Bagi saya embargo itu hanya penyakitnya. Pemerintah Indonesia harus mencari virus yang menimbulkan penyakit tersebut. Dan sekarang pemerintah sudah berjalan di jalur yang benar,” tegasnya.

Berkaitan dengan digunakannya data temuan ICAO oleh UE untuk dijadikan alasan mengembargo maskapai lokal, Roberto menjelaskan, regulasi organisasi tersebut memungkinkan hal tersebut dilakukan.

“Asalkan temuan tersebut digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan, itu boleh dilakukan. Tetapi melihat perkembangan yang dilakukan pemerintah Indonesia , kami juga tidak segan untuk mendorong UE mencabut beleid merek terhadap negara ini,” katanya.

Pernyataan Roberto tersebut seperti membantah ucapan dari Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal selama ini yang selalu menyatakan, anggota ICAO tidak berhak menggunakan temuan lembaga tersebut untuk mengembargo maskapai anggota lainnya.

Roberto melihat, kebijakan UE mengembargo maskapai lokal terbang ke negaranya murni mempertimbangkan aspek keselamatan tanpa ada agenda tersembunyi seperti kepentingan ekonomi. “Ini bukan hambatan non tarif, tidak ada itu. Ini menyangkut nyawa manusia. Jadi, semuanya masih dalam koridor teknis,” katanya.

Pada kesempatan sama, Jusman mengungkapkan, proses pembahasan UU penerbangan terus berjalan bersama parlemen. “Regulasi ICAO sudah diadopsi di RUU tersebut. Diperkirakan Desember 2008, RUU itu sudah bisa diselesaikan,” katanya.

Selain itu pemerintah juga telah membentuk tim transformasi penerbangan sipil yang dinamakan Civil Aviation Transport Team (CATT). Tim tersebut terdiri dari komunitas penerbangan internasional baik otoritas penerbangan asing, dan organisasi profesi internasional.


Tim ini akan memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Dephub untuk memperkuat posisi regulator penerbangan lebih otonom, transparan dan kredibel sebagai syarat pencabutan pelarangan terbang Uni Eropa.

Pihak-pihak yang akan dilibatkan antara lain International Civil Aviation Organization (ICAO), Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat, CASA Australia, International Safety Study Group (ISSG) yang beranggotakan Airbus, Boeing dan industri penerbangan dan International Air Transport Association (IATA).

Pada kesempatan lain, pengamat penerbangan Suharto Madjid mengatakan, ICAO seharusnya mendorong UE untuk membuka embargonya bagi Indonesia karena sebagai anggota ICAO tidak berhak melakukan hal tersebut.

“Seharusnya Presiden ICAO setelah melihat kemajuan pemerintah Indonesia di lapangan membuat rekomendasi kepada setiap anggotanya. Jangan hanya menghimbau di media massa saja,” katanya. [dni]

281108 Lembaga Pelayanan Udara Akan Berbentuk BLU

planePemerintah akan lebih memilih lembaga pelayanan udara berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) ketimbang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sudah disetujui oleh parlemen dan sesuai regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO).

Dirjen Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno mengungkapkan, terdapat tiga opsi untuk mengembangkan sistem navigasi udara tunggal di Indonesia . Pertama, membuat BLU untuk mengelola sistem navigasi. Kedua, menyerahkan pengelolaan oleh BUMN, dan ketiga mempertahankan kondisi yanga ada selama ini

Saat ini pengelolaan jasa pelayanan pemanduan lalu lintas udara masih dipegang dua BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Ke depan, ketika sistim navigasi tunggal diimplementasikan, maka secara otomatis kewenangan kedua perusahaan itu dalam pelayanan pemanduan lalu lintas udara akan terhapus.

Sistem navigasi tunggal tersebut diyakini akan meningkatkan biaya lintas udara (Overflight service charge) dari 5 sen dollar menjadi 5 dollar per rute penerbangan sehingga bisa menjadi tambahan devisa bagi negara.


“ Kami lebih memilih untuk menggunakan opsi pertama yakni membuat BLU,” ujarnya di Jakarta , Kamis (27/11).

Menurut dia, pilihan yang dibuat pemerintah dengan membentuk BLU adalah menjadikan lembaga tersebut mampu memenuhi kewajiban publiknya, tidak bergantung kepada subsidi pemerintah karena keuntungan yang didapat harus ditanamkan dalam bentuk investasi peralatan, dan karyawannya dibayar secara profesional.

Budhi juga menegaskan, bentuk BLU untuk mengelola pelayanan lalu lintas udara sejalan dengan isi konvensi internasional penerbangan sipil (Chicago Convention) yang digelar Desember 1944 silam. Di mana, saat itu, pemerintah Indonesia ikut menandatanganinya.

Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa keselamatan dan keamanan menjadi tanggungjawab regulator. ”Sehingga jika ada kekurangan dana untuk investasi fasilitas, pemerintah wajib memberikan subsidi langsung,” jelas Budhi.

Budhi menjamin, BLU tersebut akan bekerja secara profesional dan tidak tumpang tindih wewenangnya seperti selama ini karena bertanggung jawab langsung ke Menteri Perhubungan.

Presiden International Civil Aviation Organization (ICAO), Roberto Kobeh Gonzales menambahkan, idelanya lembaga pengelola navigasi udara di bawah kontrol pemerintah karena tidak hanya menangani penerbangan sipil, tetapi juga militer. “Idelanya lembaga itu non profit. Tetapi harus mampu membiayai operasional dan berinvestasi untuk peralatannya,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Presiden Asosiasi Pemandu Lalu Lintas Udara Indonesia (Indonesia Air Traffic Controllers Association/IATCA), Adry Gunawan mengungkapkan, jika lembaga pada badan usaha berbentuk BLU, dikhawatirkan tidak ada pemisahan antara fungsi regulator, operator, investigator, dan auditor.

Hal ini karena menurut aturan pembentukan BLU, lembaga tersebut cukup berada di bawah unit direktorat. “Ini kan artinya berada di bawah Direktorat Jenderal Hubungan Udara (DJU). Artinya sama saja regulator dan operator belum dipisahkan,” tegasnya.

Adry mengingatkan, jika lembaga tersebut berbentuk BLU diragukan akan mampu berinvestasi jangka panjang karena birokrasi untuk menyetujui strategi tersebut sangat panjang. “Padahal di masalah navigasi itu jika radar rusak harus segera diperbaiki. Nah, bagaimana mau diganti kalau harus menunggu dana dari menteri keuangan dulu,” katanya.

Adry pun meragukan, dibentuknya tim transformasi penerbangan sipil Civil Aviation Transport Team (CATT) sebagai advisor pembentukan system navigasi tunggal akan mampu mengakomodasi kepentingan Air Traffic Controller (ATC) karena di badan tersebut lebih sarat perwakilan maskapai.

“Bisnis penerbangan itu isinya maskapai, pengelola bandara, dan ATC. DI CATT itu isinya maskapai semua. Ini maksudnya apa? Bagaimana mau mengakomodasi kepentingan ATC kalau yang menentukan pemain lain,” sesalnya.[dni]