251108 Tender Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ): Upaya Menghadirkan Kompetisi di Jasa SLJJ

anak-kecil-nelponDirektorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) akhirnya merealisasikan
janjinya untuk menggelar tender Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) sebelum tahun
ini berakhir.

Sebelumnya, Ditjen Postel telah beberapa kali melakukan penundaan untuk tender jasa
yang pasarnya dikuasai oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tersebut.
Penundaan  pertama pada Mei 2007,  kedua  (Agustus 2007), ketiga (Januari 2008),
keempat (Juni 2008), dan terakhir Agustus tahun ini

Alasan pengunduran jadwal yang digunakan adalah  karena masih belum sempurnanya
persiapan mengenai kriteria, syarat, penilaian, dan ketentuan lain yang terkait
proses seleksi penyelenggaraan.

Berdasarkan keterangan resmi situs postel.go.id, peserta seleksi adalah badan usaha
berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar dan telah
memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas
terbatas (Fixed Wireless Access/FWA) yang memiliki wilayah layanan nasional dan
telah mempunyai basis pelanggan (customer base).

Di samping itu persyaratan lainnya adalah, peserta seleksi tidak berafiliasi dengan
penyelenggara yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan
langsung jarak jauh eksisting.

Saat ini selain Telkom, operator penyelenggara jaringan tetap (jartap) yang memiliki
lisensi SLJJ adalah Indosat. Sementara dua pemegang lisensi lainnya, Mobile-8
Telecom dan Bakrie Telecom , belum memiliki lisensi SLJJ. Melihat kenyataan
tersebut, tentunya wajar saja peserta tender kali ini hanya diikuti oleh dua
operator tersebut.

Hilangkan Duopoli
Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menegaskan tujuan ditambahnya pemain SLJJ adalah
untuk menghilangkan praktik duopoli di jasa tersebut dan memperluas akses
telekomunikasi bagi masyarakat.

“Saya yakin jika pemainnya ditambah akan menghilangkan duopoli di jasa tersebut.
Selain itu pemerintah juga menginginkan pemain baru itu akan memperluas akses
telekomunikasi bagi masyarakat,“ katanya kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Dikatakannya, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah memberikan syarat teknis
yang lumayan  berat bagi pemenang  seperti keharusan memenuhi komitmen pembangunan
jartap   SLJJ minimal menghubungkan 50  ibu kota kabupaten atau kota dalam waktu
lima tahun.

“Dan jika ingin mendapatkan nilai yang bagus dari tim penilai, maka kandidat harus
lebih menitikberatkan pembangunan  di wilayah Indonesia Bagian Timur seperti  NTB,
NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua,“ tambahnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi dan Direktur
Korporasi Mobile-8 Telecom Merza Fachys mengaku siap berkompetisi dan memenuhi
syarat yang ditetapkan panitia tender.

“Tender ini kan menggunakan konsep beuaty contest. Wajar saja, yang menjadi
pemenang, kandidat dengan kemampuan nilai paling baik di depan pantia,“ kata
Rakhmat.

Dikatakan Rakhmat, alasan Bakrie Telecom untuk ikut dalam tender tersebut agar
lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI) yang dimilikinya bisa berjalan
optimal. “Jasa SLI kami akan berjalan pada tahun depan. Jika tidak ada SLJJ,
investasi pembangunan Sentra Gerbang Internasional kita tidak optimal,“ kata
Rakhmat.

Sementara Merza mengatakan, lisensi SLJJ akan menjamin adanya playing field yang
setara antara penyelenggara jartap dalam bersaing. “Jika kami tidak memiliki SLJJ,
berarti akan susah berkompetisi. Kompetitor akan dengan gampangnya menerapkan skema
tarif murah ke sesama pelanggan (Onnett) karena ada jasa SLJJ untuk membawa
trafik,“ jelas Merza.

Alasan yang digunakan oleh kedua operator tersebut memang tepat. Berdasarkan
catatan, saat ini, layanan SLJJ lebih banyak diperlukan untuk  menyalurkan akses
SLI ke kota-kota di Indonesia.

Tanpa lisensi SLJJ, maka untuk menyalurkan panggilan dari penelpon di luar  negeri
ke Indonesia, operator SLI harus membayar biaya terminasi ke pemilik lisensi
sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), dalam hal ini Telkom.

Tanpa lisensi SLJJ, maka biaya yang dibebankan oleh suatu operator SLI di  luar
Telkom kepada pelanggannya akan sangat besar.  Karena itu jangan heran, SLJJ
merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan Telkom yaitu sekitar 50 persen dari
pendapatan total sebelum konsolidasi.

Dan jika ditarik jauh ke belakang, dimana jasa seluler belum ada, kontribusinya
lebih besar lagi. Sekarang seluler berhasil menggerus jasa SLLJ. Berdasarkan
catatan, hampir 60 persen panggilan SLJJ dilakukan melalui layanan seluler.

Tidak Lagi Menarik
Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P.S mengungkapkan, melihat
begitu mengguritanya jasa seluler, sebenarnya berinvestasi hanya di SLJJ tidak lagi
menguntungkan.

“SLJJ itu hanya menjadi pelengkap dari jasa telekomunikasi lainnya. Tidak bisa
berdiri sendiri. Dan kondisi sekarang ini tak dapat dipungkiri Telkom adalah menjadi
pemimpin di pasar ini,“ tegasnya.

Pengamat Telematika dari universitas Indonesia Gunawan Wibisono menegaskan, selain
tidak lagi menarik, sebenarnya jasa SLJJ masih dimonopoli oleh Telkom. Hal itu dapat
dibuktikan dengan keengganan dari operator tersebut membuka kode akses bagi Indosat
selain di Balikpapan.

“Sekarang patut dipertanyakan dengan ditambahnya pemain akankah membuat adanya
kompetisi kalau pemimpin pasarnya berani menentang regulator yang lembek? Selain
itu,apakah pemain baru nantinya akan mejamin tarif SLJJ lebih murah? Pertanyaan ini
harus bisa dijawab oleh regulator,“ katanya.
Gunawan menyarankan, agar benar-benar terjadi kompetisi di SLJJ seharusnya diberikan
insentif bagi Telkom dan operator lain untuk mengembangkan jasa tersebut.
“Seharusnya diberikan saja langsung ke operator tanpa ada tender. Buat apa ada
syarat kalau terkesan hanya menguntungkan satu operator. Ini malah menjadi cibiran
di masyarakat,” tukasnya.
Gunawan juga mengatakan, pelanggan tidak akan mendapatkan  nilai tambah dengan
adanya pemain baru jika perilaku Telkom yang berat untuk membuka kode akses masih
dipertahankan. “Yang terjadi pelanggan harus menghafal nomor lebih panjang karena
adanya kode akses SLJJ,” tuturnya.
Pada kesempatan lain, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengakui jasa SLJJ
hanya pelengkap bagi peseroannya. “Meskipun kode akses telah dibuka di Balikpapan,
tetapi kontribusi layanan ini kecil sekali bagi pendapatan. Namun, sebagai aksesori,
jasa ini harus dimiliki oleh operator telekomunikasi,” tegasnya.[dni]

251108 BRTI Harus Diisi Kaum Muda

Keanggotaan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2009-2011
disarankan diisi oleh kaum muda dan bersih dari kepentingan operator.

brti“BRTI itu adalah wasit dan penjaga aturan main di industri telekomunikasi.
Sebaiknya diisi oleh kaum muda yang berintegritas tinggi dan mengerti industri
telekomunikasi,” tegas Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI)
Srijanto Tjokrosudarmo kepada Koran Jakarta, Senin (24/11).

Dia meminta, tim seleksi anggota BRTI yang akan menyaring lima orang perwakilan
masyarakat tidak memilih mantan pejabat tinggi negara atau operator untuk terpilih
menjadi anggota komite regulasi karena bisa membuat lembaga tersebut tidak
produktif.

“Jika para mantan direksi operator tersebut yang menjadi anggota komite dapat
dipastikan ada konflik kepentingan. Sementara jika mantan pejabat negara
dikhawatirkan BRTI hanya menjadi tempat istirahat mengisi waktu pensiun,” katanya.

Menurut dia, kiprah BRTI selama ini kurang bergigi di industri telekomunikasi tak
dapat dilepaskan dari kurangnya anak muda yang mengisi posisi di lembaga tersebut.
“BRTI perlu 10 orang seperti Saudara Heru Sutadi. Selain vokal, Saudara Heru juga
mengerti industri,” katanya.

Heru Sutadi adalah anggota komite regulasi periode 2007-2009. Bagi sebagian
eksekutif operator mantan pegawai di salah satu vendor jaringan internasional
tersebut  dinilai kontroversial karena sering berbicara terbuka ke media massa.
Bahkan, julukan selebritis telekomunikasi pun menempel pada diri seorang Heru karena
berani beradu argumen di berbagai ajang seminar dan media massa.

Secara terpisah, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, kandidat
yang lolos dari seleksi administrasi anggota BRTI tersisa 46 orang. “Sebelumnya
jumlah kandidat 88 orang, karena tersangkut masalah umur dan kompetensi, sebagian
terpaksa digugurkan,’ tuturnya.

Berkaitan adanya mantan pejabat operator yang ingin bergabung di BRTI, Gatot
mengatakan, hal itu tak dapat dicegah,”Kami menerima kandidat dari operator.
Namun, jika terpilih, dia harus melepaskan semua jabatannya di perusahaan
lama”.[dni]

251108 Dana Aktivitas Sosial Indosat Meningkat 33 %

indosatPT Indosat Tbk (Indosat) mengalokasikan dana sebesar 40 miliar rupiah  untuk
melakukan aktivitas sosial alias Corporate Social Responsibility (CSR). Angka
tersebut meningkat 33 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 30 miliar rupiah.

Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam menjelaskan, selama tiga tahun terakhir
ini aktivitas sosial perusahannya dibalut dengan tema “Indosat Cinta Indonesia”
dimana di dalamnya terdapat tiga  program yaitu Indonesia Belajar, Indonesia Sehat,
dan Indonesia Hijau.

“Program CSR merupakan wujud komitmen perusahaan untuk tetap peduli terhadap
pengembangan masyarakat. Karena itu anggarannya tiap tahun kita tingkatkan sesuai
pertumbuhan pendapatan perseroan yang positif,” katanya kepada Koran Jakarta, akhir
pekan lalu.

Dijelaskannya, program Indonesia Belajar merupakan bantuan pendidikan terintegrasi
antara lain pembinaan guru IPA/Matematika, Indosat Wireless
Innovation Contest (IWIC),  pembinaan guru olahraga panahan, pengembangan
sekolah unggulan dan bantuan sarana pendidikan, beasiswa pendidikan,
serta Indosat Science Multimedia School.

Sementara, Program Indonesia Sehat fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat ibu
dan anak dengan pelayanan berkeliling ke berbagai kota di seluruh Indonesia.

Dan Indonesia Hijau, berupaya melestarikan lingkungan melalui penggunaan energi
alternatif untuk menara radio pemancar (BTS) dan program penanaman sejuta pohon di
seluruh Indonesia.

“Indonesia Hijau merupakan inisiatif CSR terbaru yang memanfaatkan tenaga surya,
matahari, angin dan biofuel untuk memfungsikan sejumlah BTS di Indonesia,” katanya.

Direktur Corporate Services Indosat Wahyu Widjayadi  mengatakan, tiga hal penting
program CSR yaitu komitmen berkelanjutan, melibatkan pihak-pihak kompeten, dan
pengembangan inovasi yang selalu terbuka untuk semua pihak.[dni]

251108 Kisah Pelik Pembukaan Kode Akses

0607_telponLayanan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) sebenarnya bukanlah barang mewah untuk
suatu operator telekomunikasi.  Apalagi jika lisensi yang dikantongi adalah
seluler, di mana tanpa lisensi itu pun, penyelenggara layanan bergerak tersebut bisa
memberikan jasa panggilan dari
satu kota ke kota lainnya, atau bahkan dari negara satu ke negara lainnya.

Secara harafiah SLJJ  adalah layanan komunikasi jarak jauh antarpelanggan yang
masih berada
dalam satu wilayah negara, namun dengan kode area yang berbeda. Di beberapa negara
maju, SLJJ bukanlah merupakan suatu lisensi tersendiri  yang mesti diperebutkan,
karena operator fixed line (jaringan tetap/jartap) bisa secara otomatis
mendapatkannya. Lisensi SLJJ sangat berkaitan dengan lisensi lokal dan SLI,
terutama pada sisi terminasi dari pelanggan satu ke pelanggan lainnya.

Tetapi tidak demikian ceritanya di Indonesia. Di negeri dimana  regulatornya
mengkalim diri sebagai  penganut pasar bebas ini, ternyata  tak bisa memberikan
kode akses SLJJ secara gratis. Bahkan, untuk pembukaan kode akses SLJJ secara
“alami“ kepada pemegang lisensi pun membutuhkan jalan yang berliku.

Pernyataan ini tentunya merujuk pada alotnya pembukaan kode akses SLJJ bagi Indosat
oleh Telkom di Balikpapan pada awal April tahun ini. Perintah pembukaan yang
dipayungi   Permenkominfo No. 6/ 2005 mengenai Kode Akses tersebut bisa ditawar
oleh Telkom dan anehnya lagi regulator seolah-olah mengikuti irama gendang dari
operator tersebut.

Jika merujuk pada regulasi tersebut, seharusnya  Telkom    membuka kode akses
SLJJ bagi Indosat di lima kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar)
pada 27 September 2007  dan secara nasional pada 1 April 2010.

Namun, hingga batas akhir yang ditetapkan, Telkom tak jua membuka kode akses
tersebut. Padahal Telkom telah diberikan kompensasi lisensi kode akses Sambungan
Langsung Internasional (SLI), uang sebesar 478 miliar rupiahh, dan akses 15 Mhz DCS
di frekuensi 1.800 Mhz.

Alasan Telkom ketika itu adalah  tidak adanya keseimbangan jumlah pelanggan telepon
tetap (pontap) Indosat dengan Telkom. Telkom mengklaim memiliki 8.7 juta pelanggan
sedangkan Indosat hanya sekitar 50.000 pelanggan pontap.

Akhirnya jalan tengah yang diambil oleh regulator pada April 2008 adalah membuka
kode akses SLJJ di Balikpapan dengan service charge  sebesar   945 rupiah per
menit. Sementara pembukaan untuk kota-kota berikutnya,  tergantung pada
pencapaian penyelenggara SLJJ lainnya dalam menumbuhkan pelanggan.

Parameternya adalah penyelenggara SLJJ lainnya harus mampu mencapai mencapai 30
persen dari total pelanggan telepon tetap kabel  dan  15 persen telepon nirkabel
Telkom di satu kota.

”Susahnya membuka kode akses bagi pemain lain tersebut seharusnya menjadi
pelajaran bagi regulator untuk memberikan lisensi SLJJ bagi pemain baru. Sudah pasti
Telkom akan melakukan penolakan kembali. Wong, itu masih menjadi ladang uang bagi
Telkom,” ujar Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto
Tjokrosudarmo kepada Koran Jakarta, Senin (24/11).

Dikatakannya, solusi terbaik untuk masalah kode akses tersebut adalah menjadikan
kode area satu kota tetap dimiliki oleh negara. Sementara untuk prefik kode akses
dibuat identik dengan kepemilikan operator. ”Sekarang semua sudah hafal kode 021
itu adalah kota Jakarta. Jika ditambahi atau diubah lagi dengan kode akses akan
membingungkan pelanggan,” katanya.

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar ketika ditanya tentang belum adanya pembukaan
kode akses di kota lainnya oleh Telkom menjelaskan, semuanya tergantung kepada
Indosat. ”Sejauh ini belum ada proposal dari Indosat untuk membuka kode akses di
kota lainnya. Sebenarnya ini kan masalah keseriusan Indosat membangun jaringan
telepon tetap juga. Kalau agresif tentu pembukaan menunggu waktu,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengaku bingung jika
pembukaan kode akses di kota berikutnya harus melalui proposal. “Bukannya
seharusnya regulator memantau terus perkembangan. Bukankah operator selalu
mengirimkan jumlah pelanggan sesuai lisensi modern? Kalau memang harus pakai
proposal, kita akan ikuti,“ katanya yanpa menyebut kota mana yang layak untuk
dibuka kode akses SLJJ-nya.

Jika merujuk pada aturan, tentunya kota berikutnya yang bisa dibuka adalah
“Balikbumi“ alias tidak ada pembukaan. Hal ini karena  Indosat hanya memiliki
800 ribu pelanggan telepon tetap nirkabel dan 50 ribu pelanggan tetap kabel.
Sementara Telkom melejit dengan 9 juta pelanggan telepon tetap nirkabel dan 8,7 juta
telepon tetap kabel.

Pada kesempatan lain, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengatakan,
masalah pembukaan kode akses adalah urusan belakangan yang akan diselesaikan.
Konsentrasi dari Bakrie Telecom saat ini adalah memenangkan tender SLJJ.

“Masalah pembukaan kode akses itu kan tidak bisa antaroperator. Pemerintah akan
ikut menjadi penengah,“ katanya.

Rakhmat menegaskan, jumlah pelanggan yang dimiliki oleh Bakrie Telecom sudah menjadi
justifikasi yang cukup untuk dilakukan pembukaan kode akses. Belum lagi ditunjang
dana yang kuat seiring  telah terpenuhinya belanja modal selama tiga tahun ke depan
sebesar 600 juta dollar AS.

Rakhmat boleh optimistis, tetapi yang dilawan adalah Telkom. Operator ini memiliki
sumber daya yang tak terbatas dengan dukungan modal nan kuat. Sementara Bakrie
Telecom meskipun sudah memiliki belanja modal sebesar 600 juta dollar AS, belum
tentu akan mampu agresif di tahun depan membangun jaringan.

Semua itu tak dapat dilepaskan dari kondisi  induk usahanya, Bakrie Brothers, yang
sedang dirundung masalah keuangan. Jika demikian adanya, tentunya akan terjadi
kembali kisah pelik pembukaan kode akses SLJJ episode kedua dimana pemainnya kali
ini adalah Telkom, regulator, dan Bakrie Telecom atau Mobile-8. Kita tunggu
saja.[doni ismanto]

241108 Lembaga Pelayanan Udara Idealnya Berbentuk BUMN

aeroplaneRegulator disarankan untuk menjadikan lembaga pelayanan udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketimbang Badan Layanan Umum (BLU) agar keselamatan dan keamanan lalu lintas penerbangan lebih terjamin.

Saat ini pengelolaan jasa pelayanan pemanduan lalu lintas udara masih dipegang dua BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Ke depan, ketika sistim navigasi tunggal diimplementasikan, maka secara otomatis kewenangan kedua perusahaan itu dalam pelayanan pemanduan lalu lintas udara akan terhapus.

Sistem navigasi tunggal tersebut diyakini akan meningkatkan biaya lintas udara (Overflight service charge) dari 5 sen dollar menjadi 5 dollar per rute penerbangan sehingga bisa menjadi tambahan devisa bagi negara.


“Jika pemerintah memaksakan lembaga tersebut berbentuk BLU, nantinya bisa mempengaruhi kinerja karyawannya. Selain itu, di Indonesia belum ada sejarah BLU bisa sukses. Contoh kongkrit, lihat saja bagaimana amburadulnya manajemen TransJakarta mengelola Busway,” ujar Pengamat Penerbangan Suahrto Madjid kepada Koran Jakarta , akhir pekan lalu.

Menurut dia, mengelola sistem navigasi membutuhkan keseriusan dan investasi yang besar, jika dijalankan oleh badan usaha berbentuk BLU, dikhawatirkan para karyawan menjadi tidak tenang bekerja karena suasana perusahaan tidak kondusif.

“Jika badan usaha berbentuk BUMN, ada keterjaminan negara siap menyuntik dana apabila terjadi apa-apa. Tetapi, BLU belum tentu itu terjadi. Bisa saja di tengah jalan nantinya bermasalah,” katanya.

Sekjen Asosiasi Pemandu Lalu Lintas Udara Indonesia (Indonesia Air Traffic Controllers Association/IATCA), Kristanto menambahkan, jika BLU tersebut berada di bawah kontrol Departemen Perhubungan, lembaga tersebut dikhawatirkan tidak bisa bekerja secara transparan.

”Inilah bedanya antara konsep BUMN dengan BLU. Jika berbentuk BUMN tentunya akan lebih transparan dari pada BLU,” ujarnya.


Dia mendukung adanya pemisahan antara fungsi pengelolaan dan pengaturan lalu lintas udara karena selama ini kenyataannya keberadaan Air Traffic Controller (ATC) yang menjadi satu dengan pengelolaan bandara membuat pendapatan pemandu lalu lintas udara lebih banyak digunakan untuk investasi bandara dibandingkan pengembangan peralatan.

“Ini memang ideal (pemisahan). Saya yakin keputusan pembentukan BLU pemandu udara masih bisa direvisi karena RUU Penerbangan yang membahas hal ini belum disahkan menjadi UU,” katanya.

Secara terpisah, Dirjen Perhubungan Udara Dephub Budhi Mulyawan Suyitno menegaskan, niat pemerintah untuk memisahkan manajemen pengelolaan pelayanan lalu lintas menjadi sebuah badan layanan umum (BLU) telah bulat.

Pemerintah menetapkan untuk tidak membentuk sebuah badan usaha yang beroientasi bisnis (non-profit) untuk mengawali langkah dalam proses penyatuan lembaga layanan jasa pemandu lalu lintas udara.

BLU tersebut nantinya memiliki hak untuk menggunakan hingga 80 persen dari pendapatan meningkatkan kualitas layanan. Memiliki hak memanfaatkan 80 persen pendapatan, diyakini membuat lembaga itu bisa secara mandiri memberbaiki layanannya. Semisal untuk melakukan perbaikan fasilitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Jadi bentuknya bukan BUMN, ini mengacu pada keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” terangnya.

Dijelaskannya, alasan pemerintah untuk memilih membentuk BLU lebih karena pelayanan jasa lalu lintas udara berkaitan erat dengan keselamatan dan keamanan. ”BUMN lebih berorientasi mencari keuntungan. Sementara BLU layanan, non-profit oriented,” jelasnya.

Budhi juga menegaskan, bentuk BLU untuk mengelola pelayanan lalu lintas udara sejalan dengan isi konvensi internasional penerbangan sipil (Chicago Convention) yang digelar Desember 1944 silam. Di mana, saat itu, pemerintah Indonesia ikut menandatanganinya.

Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa keselamatan dan keamanan menjadi tanggungjawab regulator. ”Sehingga jika ada kekurangan dana untuk investasi fasilitas, pemerintah wajib memberikan subsidi langsung,” jelas Budhi.

Sementara itu, lanjut dia, kesepakatan pertemuan International Civil Aviation Organization (ICAO) juga menekankan bahwa lembaga pengelola lalu liharus berorientasi pada layanan, bukan keuntungan.

”BLU ini nantinya bertanggung jawab langsung ke Menteri Perhubungan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih seperti yang terjadi saat ini,” jelasnya.[dni]