171108 Fluktuasi Rupiah Pukul Ponsel Low End

ponsel-vitellBerfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS selama satu bulan ini memukul penjualan telepon seluler (ponsel) yang menyasar segmen menengah bawah (low end). “

Segmen ponsel low-end paling merasakan dampak dari turunnya nilai mata uang Rupiah yang terjadi saat ini. Pasar yang shock membuat calon pembeli menahan untuk membeli ponsel. Padahal ponsel low-end menguasai sekitar 70% dari penjualan ponsel di Indonesia,” ujar Presiden Direktur PT Lintas Cakrawala Persada Zenko Gunawan kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

PT Lintas Cakrawala Persada adalah produsen dan distributor ponsel dengan merek Vitell. Merek ini diklaim hasil buatan anak negeri oleh perusahaan tersebut.

Dijelaskannya, terdesaknya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika berdampak menyebabkan naiknya harga jual ponsel. Kenaikan harga jual tersebut membuat banyak konsumen menahan diri untuk membeli ponsel baru.

“Setelah Lebaran dan menjelang akhir tahun, tren konsumsi masyarakat juga mengalami perubahan. Masyarakat kini cenderung mengalokasikan dana yang mereka miliki ke kegiatan berlibur. Ini juga menjadi pemicu turunnya penjualan,” jelasnya.

Meskipun begitu, Zenko tetap optimistis pada tahun ini penjualan dari Vitell menembus angka 300 ribu unit. “Hingga sekarang kita sudah menjual 200 ribu unit. Waku tersisa ini akan dimanfaatkan untuk menguber target,” tuturnya.

Diungkapkannya, andalan dari Vitell untuk meraih konsumen adalah tipe V299. Ponsel tersebut digunakan oleh operator seluler XL untuk menjualnya bersama kartu perdana prabayar milik operator tersebut.”Penjualan ponsel seri tersebut telah mencapai 100 ribu unit,” jelasnya.[dni]

171108 Dephub Sudah Temukan Pelabuhan Liar

jusman-sjamalSetelah bergelut berminggu-minggu untuk memverifikasi pelabuhan liar di Indonesia, akhirnya Departemen Perhubungan (Dephub) berhasil menemukan pelabuhan liar yang disinyalir sebagai pintu masuknya barang-barang selundupan.

Meskipun pelabuhan liar telah ditemukan, Dephub belum berani menentukan jadwal pasti kapan infrastruktur tersebut akan ditutup.   “Kita telah temukan sebanyak 46 pelabuhan yang dikategorikan liar. Kebanyakan berada di Batam dan Kepulauan Riau,” ujar Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamaldi Jakarta, Senin (17/11).

Jusman mengungkapkan, pihaknya telah menginstruksikan kepada para  Adiministratur Pelabuhan (Adpel) untuk melakukan langkah-langkah tegas menutup pelabuhan liar. Para Adpel yang disurati diantaranya Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.

Dikatakannya, untuk pelabuhan liar regulator tidak akan menolerir keberadaan fasilitas tersebut. Tetapi untuk pelabuhan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah setempat, penutupannya memerlukan banyak pertimbangan. “Pelabuhan yang dikelola Pemda itu kan sudah mengeluarkan investasi. Jadi, kita harus pertimbangkan pengorbanan Pemda membangun pelabuhan tersebut,” tuturnya.

Adpel Belawan Jimmy Nikijuluw menegaskan, pihaknya tinggal menunggu waktu untuk menutup pelabuhan liar di wilayahnya. “Tinggal tunggu waktu saja. pasti akan ada yang ditutup,” tegasnya.

Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Sunaryo menambahkan, regulator akan secara maksimal untuk menutup pelabuhan liar,”Sekarang kan sedang mengumpulkan data. Secepatnya akan ada aksi”.

Pelantikan Berkaitan dengan pemilihan  Sunaryo sebagai pejabat baru untuk posisi Dirjen Hubla, Jusman menjelaskan, langkah ini tak dapat dilepaskan dari keinginan regulator untuk mewujudkan berdirinya Indonesia Sea and Coast Guard (Penjaga laut dan Pantai) pada akhir 2009 nanti.

“Sesuai amanat Undang-undang (UU) pelayaran masalah penjaga laut dan pantai ini harus kita miliki,” tutur Jusman.   Sunaryo adalah perwira tinggi militer TNI Angkatan Laut dengan jabatan terakhir sebagai Staf ahli Panglima TNI bidang Intekmil.

Jusman menjelaskan, dalam membentuk organisasi tersebut akan dicari formulasi terbaik. “Bisa jadi bentuknya seperti Badan Koordinasi Keamanan laut (Bakorkamla) yang terdiri dari polisi air dan udara, serta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Nah, jika Dirjen dari angkatan laut, tentunya dia lebih memahami dan cepat berkomunikasi dengan teman-teman dari militer,” jelasnya.

Direktur Utama PT Arpeni Lines Oentoro Surya menyambut gembira kehadiran Sunaryo,”Sebagai negara kelautan yang luas kita membutuhkan seorang yg mengerti strategi operation, bukan yang hanya tahunya mencari kesalahan dan memuja orang-orang asing. Akhirnya semua berantakan”.[dni]

171108 Tender SLJJ Untungkan Operator Tertentu

0607_telpon Persyaratan tender Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) yang dibuat oleh pemerintah dengan menutup peluang bagi penyelenggara seluler untuk ikut serta dinilai sebagian kalangan hanya menguntungkan operator tertentu.

“Bagi saya syarat yang diberikan oleh pemerintah tersebut sepertinya hanya menguntungkan operator tertentu. Kalau begitu kenapa tidak diberikan saja langsung, kenapa harus ada tender,” ujar Pengamat telematika Gunawan Wibisono kepada Koran Jakarta, Senin (17/11).

Syarat yang dirujuk Gunawana adalah hanya dibukanya peluang mengikuti tender bagi penyelenggara jaringan  jasa teleponi dasar dan telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas (Fixed wireless access/FWA) yang memiliki wilayah layanan nasional dan telah mempunyai basis pelanggan (customer base).

Jika merujuk pada syarat tersebut, maka hanya Bakrie Telecom dan Mobile-8 Telecom yang besar peluangnya untuk mendapatkan lisensi SLJJ.

Menurut Gunawan, jasa SLJJ tidak lagi menarik secara bisnis karena telah tergerus oleh seluler. Dan agar layanan ini benar-benar kompetitif, peluang menyelenggarakannya harus diberikan ke semua operator. “Tetapi jika dilihat dari kemudahan pelanggan, sebenarnya makin banyak kode akses SLJJ justru menyusahkan pelanggan karena nomor yang diingat makin panjang,” tegasnya.

Menanggapi itu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menegaskan, syarat tender merujuk kepada undang-undang dan keputusan menteri. “Aturannya mengatakan penyelenggara SLJJ harus memiliki lisensi telepon tetap. Kita merujuk ke hal tersebut,” tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, jasa seluler tidak lagi membutuhkan layanan SLJJ karena lanskap jaringannya sudah menasional. “Seluler jika dipaksakan menyelenggarakan SLJJ harus berubah menjadi telepon tetap dulu. Padahal jaringan mereka sudah nasional,” katanya.

Dia meminta masyarakat tidak berburuk sangka dengan syarat yang ditetapkan oleh regulator untuk tender tersebut. “Tidak ada itu regulator mau memberikan begitu saja lisensi. Kami ini orang-orang yang berintegritas tinggi dan bekerja demi keras demi bangsa ini,” tegasnya.[dni]

131108 Membangun Nagari Berbasis Internet

petawisata2_smallNagari adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di bawah kecamatan. Istilah ini digunakan untuk menggantikan “desa seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sebuah Nagari biasanya dipimpin oleh Wali Nagari. Di Sumbar, tercatat ada 600 nagari.

Berbeda dengan kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah Nagari dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Aktivitas perekonomian penduduk di Sumbar umumnya berdagang atau bertani. Hal ini karena sangat sedikit industri padat modal dari negeri dengan penduduk 5 juta jiwa ini. Industri unggulan di Sumbar adalah semen, batubara, dan kelapa sawit. Sementara sisanya banyak berdagang atau merantau.

Tingginya kemampuan berdagang dari masyarakat Sumbar tersebut tentunya membutuhkan alat komunikasi untuk berpromosi. Kebutuhan dari berkomunikasi tersebutlah yang membuat Telkom berani mengembangkan program “Sumbar Nagari Cyber”.

“Program ini merupakan turunan dari Sumatera Pulau Digital. Pimpinan kami di Sumatera mengharuskan masing-masing wilayah layanan membuat program khusus yang mengacu pada program di atas, karena itu di Sumbar namanya Nagari Cyber,” ujar General Manager Telkom Sumbar Syahril, kepada Koran Jakarta belum lama ini.

Dijelaskannya, Sumatera Pulau Digital merupakan program tanggung jawab sosial Telkom yang ingin membangun akses internet di seluruh Pulau Andalas. “Nah, di Sumbar program tersebut kita sesuaikan dengan kebutuhan penduduk setempat,” jelasnya.

Dipaparkannya, pada program “Sumbar Nagari Cyber”, Telkom mengajak satu Nagari memiliki satu “Lapau Cyber” yang didukung oleh jaringan internet Speedy milik Telkom. Di “Lapau Cyber” yang hampir mirip dengan warung internet tersebut nantinya akan menjadi pusat informasi dari kegiatan Nagari.

“Bahkan kita sediakan situs yang di-hosting gratis oleh Telkom, sedangkan tempatnya dikelola oleh Nagari setempat. Dan untuk menunjukkan keseriusan menggarap misi ini kita telah melatih 11 ribu pemuda untuk mengoperasikan internet,” jelasnya.

Rencananya pilot projcet dari program yang dimulai awal tahun ini akan dimulai dari Nagari Pauh, setelah itu menyusul Nagari Kuranji, Bungus, dan Sicincin.

Dikatakannya, tujuan lain dari membuat program sosial tersebut adalah menciptakan kebutuhan masyarakat setempat akan akses internet. Tercatat, saat ini pelanggan Speedy di Sumbar sudah mencapai 12 ribu satuan sambungan layanan (SSL). Segmen pelanggan dari layanan ini umumnya dari kalangan perumahan.

“Angka itu memperlihatkan sebenarnya ada kebutuhan dari masyarakat akan akses internet. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memperluas pasar sehingga kebutuhan akan layanan ini tetap ada,” jelasnya.

Selanjutnya dikatakan, kendala mengembangkan konsep ini adalah pada keterbatasan perangkat komputer dan server. Untuk diketahui, Telkom hanya menyediakan gratis jaringan dan situs, sedangkan untuk perangkat harus disediakan oleh nagari.

Kalkulasi secara kasar adalah satu Lapau Cyber membutuhkan lima komputer dan satu server. Hal ini berarti dibutuhkan investasi sebesar 30 juta rupiah. Dan untuk 600 nagari dibutuhkan dana sekitar 18 miliar rupiah. “Kalau itu ditanggung Telkom tentunya kami tidak sanggup. Karena itu dibutuhkan bantuan dari swasta dan pemerintah,” jelasnya.

Tantangan lainnya adalah budaya masyarakat minangkabau yang masih menganggap internet identik dengan situs porno.”Kalangan tua banyak menganggap seperti ini. Hal ini coba ditanggulangi dengan melakukan edukasi,” katanya.

Syahril menyakini, jika konsep membangun nagari berbasis internet tersebut berjalan, maka perekonomian Sumbar dapat terangkat. “Konsepnya satu persen penetrasi broadband internet bisa mengangkat 4 persen pendapatan perkapita satu negara. Hal itu sudah dibuktikan di Pauh, dimana sudah ada permintaan dari luar negeri untuk memesan kerajinan tangan penduduk setempat,” jelasnya.

Dan jika pun tidak ada aktivitas perdagangan online, lanjutnya, biaya operasional bisa ditutupi dengan penyewaan akses internet bagi masyarakat sekitar. “Jika lima komputer digunakan 11 jam akan ada pendapatan 6 juta rupiah. Nah, itu sudah menutup biaya operasional. Karena itu saya yakin jika pilot project sukses akan banyak bantuan dari pihak luar,” katanya.[dni]

131108 Persaingan Mulai Bergeser Ke Luar Jawa

towertelekomunikasiHingga akhir tahun nanti diperkirakan penetrasi layanan telekomunikasi di Indonesia menembus angka 65 persen dari total populasi penduduk. Jika itu tercapai, maka pada akhir 2009 akan ada 143 juta nomor yang digunakan oleh penduduk Indonesia.

Penetrasi boleh mencapai angka di atas. Namun, diperkirakan jumlah pelanggan pada akhir tahun nanti tak lebih dari 100 juta nomor. Hal ini karena banyak penduduk yang menggunakan dua layanan operator dan tingginya tingkat pindah layanan (churn rate) di Indonesia.

Pulau yang berkontribusi terbesar bagi para operator telekomunikasi menyumbang pelanggan adalah Jawa. Diperkirakan, hampir 70 persen jumlah pelanggan operator besar berasal dari daerah padat penduduk ini. sedangkan sisanya berasal dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.

Besarnya pasokan pelanggan dari Jawa membuat sejak dulu operator banyak mencurahkan energinya untuk mengeruk keuntungan di pulau tersebut. Infrastruktur BTS pun dibangun agar pelayanan menjadi optimal.

Namun, sejak tiga tahun lalu, sebenarnya para operator sudah memperkirakan pada tahun ini penetrasi di Jawa akan mulai memasuki titik jenuh. Terutama di kota-kota besarnya. Itulah yang membuat operator sejak tiga tahun lalu mulai serius menggarap pulau lain di Indonesia untuk mempertahankan kinerja keuangannya.

Salah satu pulau yang serius digarap tersebut adalah Sumatera. Meskipun lanskap dari wilayah ini memiliki tantangan yang berat karena didominasi pegunungan, tetapi operator tetap ingin menggarap wilayah ini. Hal ini karena di Sumatera perekonomiannya mulai berdegup kencang seiring booming-nya industri batubara dan kelapa sawit.

Hal itu dapat dilihat dari gebrakan dua operator besar yakni XL dan Indosat. Tercatat, 15 persen dari 25,5 juta pelanggan PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) berasal dari wilayah ini. Hal itu membuat hampir 10 persen dari total pendapatan XL berasal dari pulau yang terkenal dengan nama Andalas tersebut.

Sumatera pun bagi Indosat memiliki arti penting. Hal itu dapat dilihat dari torehan kontribusi pelanggan pulau ini yang mencapai 12 persen dari total 35,5 juta pelanggan. Hampir sama dengan XL, Sumatera juga berkontribusi sebesar 10 persen bagi total pendapatan Indosat.

“Tiga tahun lalu XL hanya memiliki 670 BTS di Sumatera. Tahun ini kami sudah memiliki 3.600 BTS dan menjangkau 90 persen dari 1.359 kecamatan yang ada di pulau ini,” ungkap Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi seusai meresmikan BTS ke 15.300 di Muara Sipongi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, belum lama ini.

Diungkapkannya, hingga pertengahan tahun depan XL akan menjadikan BTS di Sumatera berjumlah 4 ribu agar semua kecamatan di wilayah tersebut terjangkau. “Setelah kita mampu menjangkau semua pelanggan, baru nanti berbicara kualitas. Ini tentu konsekuensinya adalah penambahan BTS kembali,” jelasnya.

VP Network Operation Center XL Kukuh Saworo menambahkan, agar kualitas dan jangkauan di Sumatera bisa optimal maka minimal dibutuhkan 5 ribu BTS di Sumatera.

“Sekarang kita pelan-pelan mulai mengubah pengembangan jaringan dari jangkauan ke kualitas. Hal itu dibuktikan dengan menggunakan belanja modal 70 persen untuk kualitas dan sisanya perluasan,” ungkapnya.

Sementara itu, juru bicara Indosat Adita Irawati mengungkapkan, sebanyak 67 persen dari 13 ribu BTS milik Indosat berada di Jawa. “Sisanya ada di Sumatera dan pulau lainnya,” katanya.

Adita menyakini, Sumatera akan menjadi “mainan” baru dari para operator telekomunikasi terutama layanan seluler karena potensi pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi. “Di Jawa persaingan keras. Tetapi tahun depan tetap Jawa akan menjadi medan pertarungan, diikuti wilayah Sumatera,” katanya.

Pelosok

Hal menarik dari perluasan jaringan milik para operator tersebut adalah keberanian untuk menerobos pelosok Sumatera yang sebagian masih perawan. Sayangnya, keberanian tersebut hanya dimiliki oleh Telkom grup dan XL.

“Bagi kami dimana ada pasarnya, di situ kita dirikan BTS. Apalagi kalau lokasi tersebut sebelumnya sudah ada pemimpin pasar, kami menjadi lebih tertantang,” tegas Hasnul.

Executive General Manager Telkom Divisi Regional Sumatera Muhammad Awaluddin menambahkan, bagi perusahaannya menghadirkan layanan telekomunikasi di wilayah pelosok sebagai komitmen untuk membela negara.

“Tujuan menghadirkan layanan di pelosok itu selain ekonomi juga tanggung jawab sosial dari perusahaan,” katanya sambil menambahkan belum lama ini Telkom telah menghadirkan akses telekomunikasi di Pulau Berhala.

Berdasarkan data, saat ini dari 66.778 desa yang ada di Indonesia, baru sekitar 23.759 desa yang terjangkau layanan telekomunikasi. Khusus di Sumatera Telkom membangun fasilitas telekomunikasi di 386 titik, meliputi desa-desa di propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.

Pada kesempatan lain, Direkur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja menegaskan, wilayah pelosok nantinya akan dijadikan sebagai strategi menjaga Average Margin Per Users (AMPU) milik Telkomsel.

Untuk diketahui, saat ini perhitungan kinerja operator umumnya menggunakan acuan pendapatan rata-rata per pelanggan (Average Revenue Per Users/ ARPU). Cara menghitung ARPU adalah pendapatan dibagi dengan jumlah rata-rata pelanggan selama setahun. Sedangkan AMPU dilakukan dengan membagi EBITDA margin dibagi jumlah rata-rata pelanggan setahun. ARPU biasanya menunjukkan produktifitas, sementara AMPU lebih menonjolkan profitabilitas suatu operator.

“Kami akan membuat desa tertinggal tersebut menjadi AMPU karena loyalitas mereka lebih tinggi menggunakan layanan. Hal ini membuat biaya retensi tidak begitu besar,” jelasnya belum lama ini.

Sementara Hasnul menilai, tidak mudah menjadikan daerah pelosok sebagai strategi menjaga AMPU karena investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di wilayah tersebut lebih mahal. “Daerah yang tidak ada backbone kita harus menyewa satelit langsung. Itu sekitar 80 juta rupiah per bulan. Belum lagi biaya pembangunan BTS yang mencapai satu miliar rupiah. Sementara potensi pasarnya kecil,” katanya.

“Tetapi mungkin saja bagi pemimpin pasar tidak menjadi masalah karena telah memiliki infrastruktur yang luas sehingga lebih mudah menutup biaya operasi,” jelasnya.

Sambut Gembira

Melihat para operator mulai gencar memperluas infrastruktur ke luar Jawa, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menyambut gembira,”Memang sudah saatnya ini dilakukan. Dan mekanisme pasar menuntut hal ini terjadi”.

Basuki mengatakan, pemerintah akan mendukung rencana operator mengembangkan infrastruktur ke luar Jawa karena memang banyak wilayah yang belum terjamah akses telekomunikasi. ”Kami akan bantu perizinannya dan alokasi frekuensi,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, memiliki program telepon pedesaan (Universal Service Obligation/USO) yang ingin menyediakan akses telekomunikasi di sekitar 38 ribu desa di pelosok nusantara. ”Sekarang dalam tahap prakualifikasi kedua. Prakualifikasi pertama peserta banyak membidik wilayah Jawa, sehingga paket pengerjaan di luar pulau tersebut banyak tidak mencapai kuorum,” jelasnya.

Dikatakannya, sejauh ini ada beberapa operator yang mengikuti tender USO diantaranya Telkomsel, Telkom, Indosat, CSM, Patrakom,dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. ”Untuk USO ini syaratnya lumayan ketat. Bahkan Telkom grup tidak diperkenankan untuk membidik satu paket pekerjaan bersamaan karena ini bisa memicu adanya monopoli,” katanya.

Sedangkan Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris meminta operator dalam mengembangkan sayapnya tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat. ”Akses telekomunikasi adalah kebutuhan pokok manusia. Bangunlah infrastruktur yang banyak tanpa harus memikirkan pamrihnya,” tuturnya.

Jumadi meminta, pemerintah tidak perlu memberikan kompensasi terkait pembangunan infrastruktur operator yang bersinggungan dengan wilayah USO. ”Sudah menjadi kewajiban dari operator untuk membangun jaringan. Kalau berdekatan atau termasuk wilayah USO jangan minta kompensasi, dong. Itu namanya tidak ikhlas,” tegasnya.

Pernyataan Jumadi tersebut tentunya merujuk pada permintaan Telkom belum lama ini yang meminta kompensasi USO ke pemerintah bagi pengadaan akses telekomunikasi oleh operator tersebut di area proyek USO. Kompensasi yang diminta tentunya alokasi frekuensi 2,3GHz untuk Wimax.

Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, membidik wilayah di luar Jawa sudah sewajarnya dilakukan operator karena di area tersebutlah pelanggan baru benar-benar didapat. ”Wilayah Jawa adalah pelanggan lama. Kalau masih menggarap daerah tersebut namanya bukan peneterasi, tetapi bermain di zona nyaman,” tegasnya.[dni]