171108 Pengusaha Setuju THC Masuk Biaya Angkut

containershiploading1Para pengusaha di bisnis pelayaran dan ekspor barang menyetujui kebijakan yang
diambil pemerintah untuk memasukkan Terminal Handling Charge (THC) ke dalam komponen
biaya angkut (Ocean Freight).

Demikian rangkuman pendapat dari Ketua Dewan Pengguna Jasa Angkutan Laut Indonesia
(Depalindo) Toto Dirgantoro, Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny
Soetrisno, dan Direktur Utama Direktur Utama PT Arpeni Lines Oentoro Surya ketika
dihubungi secara terpisah, Jumat (14/11).

Praktisi tersebut dimintai tanggapannya berkaitan dengan rencana regulator
memasukkan THC ke dalam biaya angkut. Komponen THC disinyalir banyak pihak sebagai
pemicu menumpuknya 600 kontainer di Tanjung Priok belum lama ini karena pelayaran
asing enggan memuat barang sebagai aksi protes penetapan biaya THC baru oleh
regulator.

THC untuk peti kemas 20 feet di Tanjung Priok sebesar 95 dollar AS per boks. Besaran
THC terdiri dari container handling charge (CHC) 83 dollar AS  dan biaya tambahan
(surcharge) sebesar 12 dollar AS. Sedangkan untuk peti kemas ukuran 40 feet, tarif
THC yang ditetapkan sebesar 145 dollar AS per boks, terdiri dari CHC sebesar 124,5
dollar AS dan surcharge sebesar 20,5 dollar AS.

“Sangat wajar THC dimasukkan ke dalam biaya angkut. Hal ini karena di Indonesia
THC merupakan biaya tambahan yang ilegal dihalalkan,” tegas Oentoro.

Dikatakannya,  umumnya tarif angkut kontainer adalah CY to CY dimana komponen  CHC
sudah termasuk dalam perhitungan. Namun, karena   pelabuhan di Indonesia  sarat
dengan pungutan  yang macam-macam dan tidak produktif maka berubahlah komponen
tersebut menjadi  THC. “THC tersebut  akhirnya mejadi pendapatan tambahan  bagi
pelayar asing. Padalah di pelabuhan luar negeri tidak ada,” tegasnya.

Oentoro mendukung, langkah pemerintah untuk menindak tegas pelayaran asing yang
enggan melakukan bongkar muat jika alasannya biaya THC tidak sesuai dengan keinginan
mereka. “Mereka (Pelayaran asing) kan berusaha di negeri kita. Seharusnya mereka
menghormati aturan main yang kita buat. Jangan malah kita menyesuaikan diri dengan
kemauan mereka,” cetusnya.

Benny menambahkan, jika THC dimasukkan ke dalam komponen biaya angkut akan
menimbulkan kompetisi yang lebih sehat  di bisnis pelayaran. Selain itu akan
mendorong   akuntabilitas dan rasional terhadap layanan  yang dijual oleh
pelayaran.

Benny mengaku tidak khawatir penerapan THC baru versi regulator tersebut akan
membuat kapal asing enggan melakukan ekspor barang. Hal ini karena kondisi sekarang
lebih banyak kapal dan kontainer dibanding barang yang diangkut.

“Selain itu kan pemerintah telah menegaskan jika ada kapal yang membongkar harus
melakukan pemuatan. Lagi pula tidak banyak sebenarnya pelayaran asing yang menolak
THC itu,” jelasnya.

Sementara itu, Toto mengungkapkan, keberatan dari pengusaha pelayaran dengan THC
selama ini karena adanya unsur pajak pertambahan nilai (PPN) di luar surcharge dan
CHC. “Bagi pengusaha itu tidak masalah asalkan dikeluarkan faktur pajak. Tetapi
pebisnis pelayaran menolak. Kalau begitu wajar dimasukkan ke ocean freight agar bisa
dinegosiasi secara business to business (B2B),” tuturnya.

Selanjutnya diungkapkan, THC nantinya akan dibayarkan dalam mata uang lokal alias
rupiah agar dapat menjaga devisa negara dan fluktuasi nilai tukar. “Di luar negeri
praktik seperti ini wajar dilakukan,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal  akhirnya mengambil
sikap tegas menyikapi penolakan sejumlah kapal asing  untuk mengangkut peti kemas
ekspor di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Pemerintah mendesak   mendesak setiap kapal asing yang membongkar muatan impor di
sana agar bersedia pula mengangkut peti kemas ekspor dari pelabuhan tersebut.

”Keputusannya, jika tidak mau (mengangkut) , maka mereka tidak boleh membongkar
muatan mereka. Itu konsekuensinya. Jadi, kita tetap pada apa yang telah kita
putuskan, tidak ada perubahan. Mereka harus terima itu,” tegasnya.

Keputusan tersebut, jelas Menhub, merupakan keputusan bersama Tim Keppres 54 tentang
Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan. Rapat yang dipimpin Menhub tersebut dihadiri
antara lain Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan Lambock V
Nahattands, Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi, serta Administrator Pelabuhan Tanjung
Priok Bobby R Mamahit, termasuk perwakilan perusahaan pelayaran dan pemilik barang
dalam negeri.

Rapat juga memutuskan untuk memberi kewenangan kepada Adpel Tanjung Priok Bobby R.
Mamahit untuk melaksanakan hasil rapat termasuk melaporkan perkembangan yang terjadi
di pelabuhan terbesar di Indonesia itu. ”Adpel juga diberikan tugas mencari
alternatif kapal lain untuk membawa kontainer ekspor yang masih tertinggal di JICT
(Jakarta International Container Terminal),” kata Menhub.

Menhub Jusman menyatakan, biaya surcharge yang kini ditetapkan akan dievaluasi
setiap tiga bulan. ”Ke depan surcharge akan disatukan dengan ocean freight
sehingga tak ada lagi THC yang ada CHC dan ocean freight,” paparnya.

Sementara itu, Bobby R Mamahit menjelaskan, ada empat asing yang melakukan
penolakan. Yakni MV Apollon I (Manila) yang diageni Evergreen Indonesia, MV CMACGM
Dardaweles (Fremantle, Australia) yang diageni CMA Indonesia, MV Ever Power
(Hongkong) yang diageni Evergreen Indonesia, dan MV Wan Hai-215 (China) yang diageni
Tresnamuda Sejati.

Bobby mengungkapkan, akibat penolakan yang dilakukan keempat kapal asing sejak
Selasa (11/11) tersebut, sebanyak 2274 TEUs barang tidak terangkut. ”Tetapi mulai
hari ini keempat kapal itu sudah mau mengangkut. Sampai (Kamis) sore, tinggal 1500
TeUS yang terdiri dari 998 peti kemas yang masih tertahan di JICT,” jelasnya.

Untuk mengangkut boks-boks kontainer yang tertinggal itu, lanjut Bobby, telah ada
dua dua kapal asing yang siap mengangkut. ”Yaitu Hyundai (Korea) dan Cosco
(Tiongkok), dengan ketetapan THC yang baru,” ujarnya.

Ditambahkan Bobby, dirinya diberikan batas waktu selama dua hari untuk
memberangkatkan peti kemas ekspor yang menumpuk di JICT tersebut. Selain itu, dia
juga ditugaskan untuk berkomunikasi dengan para agen pelayaran asing untuk mencari
tahu duduk permasalahan mengapa kapal yang mereka ageni tak mau mengangkut kontainer
ekspor.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s