121108 Pemerintah Sebaiknya Kaji Ulang Pembangunan Monorail

monorel-jakartaPemerintah diminta untuk mengkajiulang pembangunan proyek monorail di DKI Jakarta yang tertunda akibat kendala tidak adanya investor yang ingin membangun. Penyelesaian proyek tersebut diyakini mampu mengurangi tingkat kemacetan dan polusi di Jakarta .

“Sudah saatnya pemerintah untuk melirik kembali pembangunan monorail yang terbengkalai tersebut sebagai bagian dari komitmen membuat transportasi massal bagi rakyat,” ujar Pengamat Perkeretaapian Taufik Hidayat kepada Koran Jakarta , Selasa (11/11).

Menurut Taufik, menggeber kembali pembangunan monorail lebih realistis dibandingkan membuat proyek subway karena waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya lebih singkat. Selain itu pilihan mengembangkan monorail lebih realistis karena dari sisi teknologi dan sarana dikuasai Indonesia .

Jika monorail dipilih sebagai salah satu mengatasi solusi kemacetan, maka dalam dua tahun ke depan akan selesai pembangunannya. Hal ini karena tiang pancang sudah selesai dibangun sebagian.

Sementara masalah gerbong bisa dikerjakan oleh PT Inka dan persinyalan direkayasa oleh PT LEN. Terakhir, masalah pembiayaan bisa dipilih melalui sistem sindikasi perbankan.

“Wakil Presiden Jusuf Kalla kan pernah bilang akan ada sindikasi perbankan lokal yang mau mebiayai proyek tersebut. Nah, untuk masalah sewa gerbong kan bisa diakali dengan sistem leasing bersama PT Inka,” jelasnya.

Dia menyarankan, belajar dari kesalahan masa lalu dimana investor swasta tiba-tiba berhenti untuk membangun monorail di Jakarta , maka sebaiknya dilakukan tender.

“Masalahnya dengan kondisi sekarang siapa yang mau ikut tender. Inilah kenapa saya bilang pemerintah pusat harus masuk membantu. Bagaimanapun sarana perhubungan itu kan ada tanggungjawab mereka juga,” tuturnya.

Secara terpisah, Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan, Wendy Aritenang menjelaskan, masalah monorail diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkannya.

“Kita hanya bisa menghimbau Pemda untuk hati-hati memilih investor swasta yang akan digandeng. Jangan seperti yang lalu, tiba-tiba ditinggal membuat citra pemerintah pusat ikut tercoreng,” katanya.

Wendy mengakui, melihat tiang pancang monorail yang sudah terbangun sangat sayang sekali untuk disia-siakan. “Mencabutnya membutuhkan biaya. Kalau diteruskan, kita harus pikirkan dulu teknologi apa yang cocok untuk infrastruktur tersebut,” tuturnya.

Wendy mengatakan, sesuai amanat UU kereta api untuk jalur perkotaan memang lebih dibuka peran dari pemerintah daerah. Dan itu telah dibuktikan oleh pemerintah pusat dengan meloloskan aturan yang memperbolehkan pemerintah daerah mendapatkan dana hibah untuk membangun transportasi massal di wilayahnya.

“Saya barusan rapat dengan departemen keuangan dan Pemda DKI. Kita sudah putuskan tidak ada masalah Pemda DKI menerima hibah dari pihak asing. Ini akan memudahkan proyek Mass Rapid Train (MRT) yang sempat tertunda belum lama ini karena dananya tidak turun,” jelasnya.

Nantinya, lanjutnya, setelah dana turun pihak Pemda DKI diperbolehkan untuk melakukan lelang jalur atau konstruksi. “Semua boleh mereka kelola sendiri. Lelang konsultan kan sudah dilakukan belum lama ini oleh pemerintah pusat,” tuturnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s