121108 Jasa Logistik Belum Butuh Liberalisasi

bongkar-muat-kapalPara pengusaha jasa logistik yang tergabung dalam  Asosiasi Perusahaan Jasa
Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) meminta pemerintah tidak terburu-buru
membuka liberalisasi sektor tersebut bagi pemain asing karena selama ini industri
belum tertata dengan baik.
 
“Tidak tepat rasanya jika pemerintah terburu-buru melakukan liberalisasi di sektor
ini. perangkat regulasinya saja belum ada,” jelas Ketua Umum Asperindo M. Kadrial,
kepada Koran Jakarta, Selasa (11/11).
 
Regulasi yang dimaksud oleh Kadrial adalah belum selesainya revisi dari
Undang-undang Pos dan tidak jelasnya  departemen teknis yang mengatur  jasa
pengiriman. UU  Pos baru akan masuk dalam pembahasan di parlemen mulai tahun depan.
Sementara untuk departemen teknis yang selama ini membina adalah Ditjen Pos dan
Telekomunikasi (Postel).
 
“Postel memang selama ini menjadi departemen teknis dari jasa pengriman. Tetapi
kenyataan di lapangan, departemen perhubungan lebih banyak mengatur karena
berdekatan dengan bisnis kargo. Sedangkan Postel lebih sibuk mengurusi masalah
telekomunikasi,” sesalnya.
 
Hal itu dapat dibuktikan dengan kebijakan departemen perhubungan belum lama ini
menandatangani kerjasama liberalisasi angkutan barang dan kargo udara untuk negara
Asean . Kebijakan tersebut membuat jasa logistik lokal menjadi tersudut karena
pemain asing langsung bisa masuk ke “halaman” dan berjualan jasanya.
 
“Terus terang pemain lokal belum siap bersaing dengan asing. Kalau dipaksakan,
bisa banyak yang tiarap,” tuturnya.
 
Dia meminta, pemerintah memberikan perhatian pada pengusaha yang bergerak di sektor
pengiriman karena selama ini pemainnya terdiri dari kalangan Usaha Kecil Menengah,
dan Mikro (UMKM).
 
Hal ini mengingat  jumlah pemain lokal di bisnis ini sangat besar mengingat untuk
mendirikan jasa pengiriman ekspres hanya membutuhkan dana mulai dari 25 juta rupiah
hingga  100 juta rupiah. 
 
Berdasarkan catatan Asperindo,  hingga saat ini terdapat  lebih kurang 500
perusahaan pemegang Surat Ijin Pengusahaan Jasa Titipan  (SIPJT) atau sekitar 2.000
cabang perusahaan yang tersebar di 27 propinsi dan memiliki  karyawan sekitar
36.000 orang. Setiap tahun bisnis pengiriman jasa ekspres ini tumbuh sebesar 10
persen.
 
Asperindo membagi bisnisnya menjadi tiga kompartemen yaitu  kompartemen
internasional untuk  perusahaan yang melayani pengiriman dan penerimaan barang /
dokumen ke dan dari luar negeri. Kompartemen domestik untuk  perusahaan  yang
melayani pengiriman dan penerimaan barang / dokumen untuk seluruh wilayah Indonesia.
Terakhir, kompartemen intra kota untuk  perusahaan – perusahaan yang melayani
pengiriman dalam kota.
 
Selanjutnya dia mengungkapkan, sebenarnya pemain  asing secara tidak langsung sudah
menguasai pasar logistik dalam negeri tanpa pengawasan dan kejelasan perizinan dari
pemerintah.
 
“Sekarang semua perusahaan yang bergerak di bidang supply chain management merupakan
pemain asing, semestinya bisnis utamanya adalah distribusi barang di wilayah
Indonesia,” ujarnya.  
 
Kadrial memaparkan pengusaha lokal juga mempertanyakan soal perusahaan asing yang
bisa mengantongi izin untuk melakukan kegiatan logistik di dalam negeri. Kegiatan
logistik yang dimaksud adalah layanan pergudangan dan distribusi barang
antarwilayah, seperti Jakarta-Surabaya.
 
Dia menduga Perpres No. 111/2007 sebagai perubahan Perpres No.77/2007 tentang Daftar
Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka sebagai salah satu keran masuknya asing ke pasar
domestik tanpa perlu menggandeng perusahaan lokal.
 
“Kalau perusahaan asing masuk karena sumber daya lokal tidak mampu tidak apa-apa,
tetapi di lapangan sebagian besar kegiatannya kami [lokal] yang melaksanakan. Mereka
menguasai logistik perusahaan multinasional karena menang tender global,” ujarnya.
 
Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Komunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika,
Gatot S Dewa Broto mengakui, memang ada area abu-abu antara departemennya dengan
Dephub dalam mengatur bisnis pengiriman.
 
“Sekarang kita belum bisa apa-apa. Kita harus menunggu dulu hasil revisi UU Pos yang
akan masuk pembahasan di parlemen tahun depan,” jelasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s