131108 Dibalik Kekalahan Penguasa

Suasana di ruangan salah satu hotel berbintang di sekitar Lapangan Banteng, Jakarta
Pusat, tersebut, mendadak riuh rendah ketika Menkominfo Muhammad Nuh menyebutkan
nama Indosat sebagai peraih “Best Achievement Award” di malam penghargaan
telekomunikasi yang diselenggarakan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
pada awal pekan ini.

Banyak undangan yang hadir tak menyangka pemain kedua terbesar di jasa seluler
tersebut mampu mengalahkan penguasa pasar saat ini, Telkomsel. “Hasil penilaian
dari BRTI di luar dugaan. Tetapi, apapun hasilnya harus dihormati,” ujar pengamat
telematika Ventura Elisawati kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Ucapan Ventura tersebut sebenarnya mewakili suara dari masyarakat telekomunikasi
yang hadir saat itu dimana semuanya memperkirakan Telkomsel-lah akan keluar
sebagai  pemenang.

“Saya rasa ada penilaian yang dilakukan oleh BRTI dimana tidak dihitung oleh
masyarakat awam. Dan itu hak mereka sebagai regulator. Asalkan penghargaan tersebut
tidak berdasarkan suka atau tidak suka,”ingatnya.

Memang, jika dilihat dari sisi infrastruktur dan jumlah pelanggan Telkomsel
mengalahkan semua pesaingnya. Tercatat, Telkomsel memiliki sekitar 25 ribu BTS
dengan 60,5 juta pelanggan. Belum lagi komitmennya membangun akses telekomunikasi
hingga ke pelosok.

Hal itu berbanding terbalik dengan Indosat yang hanya memiliki sekitar 13 ribu BTS
dengan 35,5 juta pelanggan. Belum lagi rendahnya komitmen Indosat membuka akses
telekomunikasi di pedesaan. Hal itu dapat dilihat saat dikibarkannya  bendera putih
oleh Indosat ketika tender telepon desa digelar tahun lalu.

Alasan yang digunakan oleh Indosat kala itu syarat yang dibebankan oleh regulator
terlalu berat. Padahal, Telkomsel dan induknya, Telkom, melaju terus untuk bersaing
dengan Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Jika pun akhirnya yang bersaing saat
penutupan tender adalah Telkom dan PSN, semua itu tak dapat dilepaskan dari strategi
Telkom grup memenangkan persaingan.

“Telkomsel tersandung masalah kinerja operasi. Operator ini  terlalu over
promising kepada pelanggannya,” ungkap Anggota Komite BRTI Heru Sutadi.

Sandungan yang dirujuk oleh Heru adalah kasus tumbangnya jaringan Telkomsel saat
pergantian tahun 2006 ke 2007 dimana berujung dikeluarkannya surat peringatan oleh
BRTI kepada operator tersebut.

Dalam surat peringatan tersebut secara jelas lembaga tersebut mengatakan salah satu
pemicu dari tumbangnya jaringan Telkomsel kala itu adalah karena operator ini tak
mampu membuat program pemasaran yang terukur sehingga semua bonus yang diberikan ke
pelanggan terakumulasi pada pergantian tahun yang berujung tumbangnya jaringan
Telkomsel.

Bukti lain dari kekurangmampuan Telkomsel menjaga kepercayaan pelanggan adalah kasus
program promosi simPATI Talkmania yang tidak berjalan sempurna di Jabodetabek
sehingga dua ribu pelanggannya dirugikan.

Untuk kasus ini Telkomsel bersedia mengembalikan pulsa milik pelanggannya setelah
BRTI menjadi mediator dari peristiwa yang dilaporkan oleh Indonesia
Telecommunication Users Grop (IDTUG) itu.

Terakhir, tentunya masalah pembayaran izin stasiun radio (ISR) miliki operator
tersebut yang molor sehingga beberapa BTS-nya sempat disegel oleh regulator belum
lama ini. “Kami kan menilai melihat semua aspek. Dan masalah kepuasan pelanggan
serta kinerja operasi itu bobotnya lumayan besar,” tegas Heru.[dni]

131108 Penghargaan BRTI: Kala Penguasa Tak Berkuasa

brtiBadan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pada awal pekan ini menyelenggarakan
ajang penghargaan bagi para operator telekomunikasi. Ajang yang diselenggarakan
secara sederhana tersebut, merupakan wujud dari janji regulator selama ini yang akan
mengapresiasi kerja keras para operator dalam  memberikan layanan yang berkualitas.

BRTI dalam memberikan penghargaannya membagi operator hanya dalam dua kategori
yakni   penyelenggara telepon tetap (Fixed Line dan   Fixed Wireless Acces/ FWA)
dan seluler.

Ukuran yang digunakan oleh BRTI untuk menilai para operator adalah kinerja operasi
dimana meliputi pembangunan jaringan, layanan tagihan, kepatuhan pada regulasi,
kinerja jaringan, dan area layanan. Bobot nilai untuk aspek ini sebesar 45 persen
dan ditangani langsung oleh lembaga tersebut

Aspek berikutnya adalah berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang diberikan bobot
sebesar 45 persen dan terakhir adalah kedekatan merek di pelanggan yang dinilai
sebesar 10 persen.

Untuk dua aspek terakhir BRTI dibantu oleh lembaga riset Frontier. Lembaga tersebut
mengambil sampel terhadap 4.500 orang dari enam kota besar yaitu Jakarta,
Surabaya, Semarang, Bandung, Medan dan Makassar.

Sementara berkaitan dengan masa penilaian dari kinerja operasi, BRTI menggunakan
periode waktu selama 2007, dan untuk kualitas layanan serta merek sepanjang tahun
ini.

“Hal ini karena evaluasi kepatuhan dan lisensi modern tahun ini belum selesai
semuanya. Jadi, kita menggunakan data tahun lalu,” ujar Anggota Komite BRTI Heru
Sutadi kepada Koran Jakarta, seusai ajang tersebut, Senin (10/11).

Hasil yang keluar dari ajang penghargaan versi BRTI tersebut mengejutkan semua
pihak, tak terkecuali para pemenang. Tercatat, Bakrie Telecom Tbk (Btel) diganjar
sebagai yang terbaik menyelenggarakan telepon tetap dan peringkat dua diduduki oleh
penguasa pasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Sedangkan di kategori
seluler, Indosat muncul sebagai jawara, disusul oleh XL.

Untuk diketahui, Telkom adalah penguasa pasar telepon tetap saat ini dengan 8,7 juta
pelanggan telepon kabel dan 9,6 juta pelanggan FWA. Sementara Btel hanya memiliki
sekitar 6,5 juta pelanggan.

Sedangkan anak usaha Telkom, Telkomsel, yang menguasai pasar sebesar 50 persen
dengan 60,5 juta pelanggan terpaksa “manyun” melihat Indosat yang memiliki 35,5
juta pelanggan dan XL dengan 25,5 juta pelanggan menerima penghargaan.

Singkat kata, Telkom grup boleh menjadi penguasa pasar di kedua layanan tersebut,
tetapi belum layak berkuasa di kualitas layanan.

Menkominfo Muhammad Nuh meminta para  operator dalam melihat penghargaan yang
diberikan sebagai alat untuk memacu   meningkatkan kinerjanya.”Untuk meningkatkan
kinerja operator ada dua cara yang bisa ditempuh yaitu dengan memberi hukuman atau
memberi penghargaan, tapi cara yang menyenangkan tentu dengan diberi penghargaan,”
katanya.

Dirjen Postel Depkominfo yang juga Ketua BRTI, Basuki Yusuf Iskandar menambahkan,
penghargaan dari BRTI yang baru pertama kali dilakukan tersebut akan dijadikan
sebagai tradisi tahunan dari regulator. “Pemberian penghargaan ini merupakan
bentuk apresiasi terhadap operator yang mematuhi komitmen pembangunan seperti
tertuang dalam lisensi modern, memberikan kualitas layanan terbaik bagi konsumen dan
memberdayakan masyarakat akan informasi dan layanan telekomunikasi,” katanya.

Dipertanyakan
Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris
memberikan apresiasi bagi langkah yang diambil oleh regulator tersebut. Tetapi, dia
mencatat ada hal-hal yang patut dipertanyakan dari hasil penilaian  BRTI.

Pertama, tentang penilaian di kategori telepon tetap yang menafikan selama ini usaha
dari Telkom menjaga keberlangsungan layanan telepon kabelnya dan komitmen membangun
telepon umum.

“Rasanya tidak pantas usaha Telkom menjaga telepon kabel selama ini dihilangkan
begitu saja oleh regulator. Seharusnya penilaian secara apple to apple. Harus
dibedakan antara telepon tetap kabel dan wireless,” katanya.

Menurut Jumadi, tidak agresifnya pertumbuhan telepon tetap milik Telkom tak dapat
dilepaskan juga dari kebijakan yang dibuat oleh regulator kala menata frekuensi.
“Sudah rahasia umum tahun lalu telepon tetap Telkom stagnan karena migrasi
frekuensi dari 1.900 MHz ke 800 MHz belum selesai. Dan itu dimanfaatkan Btel untuk
menggerus pasar Telkom,” jelasnya.

Selain itu, masalah kepatuhan pada regulasi dari Btel  pun patut dipertanyakan
karena operator ini mendapatkan surat peringatan oleh regulator tahun lalu karena
tidak membangun telepon umum sesuai lisensi modern yakni sebesar 3 persen dari
kapasitas jaringan.

Pembangunan telepon umum selama ini hanya dilakukan oleh Telkom, meskipun BRTI
menilai jumlah yang dibangun tidak memadai. “Nah, kalau melihat keadaan seperti
ini jangan salahkan Telkom mulai tahun depan hanya menggeber wireless dan melupakan
kabel serta telepon umum. Hal ini karena kerja kerasnya tidak dihargai oleh
regulator,” tuturnya.

Namun, Jumadi mengakui, Btel adalah pionir dari tarif murah di FWA yang banyak
ditiru oleh kompetitornya.”Saya rasa untuk hal ini memang Btel jagonya. Dan
pengguna banyak menyukai hal itu,” katanya.

Hal kedua yang dikritisi oleh Jumadi adalah tentang kepatutan dari Indosat
menyandang peringkat terbaik di kategori seluler. “Jika pesaing hanya tinggal XL
dan Indosat, rasanya XL-lah paling pantas menjadi yang terbaik,”tuturnya.

Semua itu dapat terlihat dari agresifitas membangun jaringan dimana XL telah memilki
sekitar 15 ribu BTS, sementara Indosat hanya sekitar 13 ribu BTS. Belum lagi dari
sisi inovasi pemasaran berkaitan dengan tarif, dimana  tidak ada hal  baru yang
ditawarkan Indosat selain menjawab program pemasaran dari XL.

“Tentunya Anda ingat dengan iklan 0,001 milik XL yang dijawab Indosat dengan
0,00001. Begitu juga program pemasaran lainnya dimana kedua operator ini seperti
berbalas pantun. Apa wajar yang seperti itu dikatakan terbaik,” tuturnya.

Dan dari sisi kepatuhan regulasi pun harus dicatat Indosat pernah mendapatkan
peringatan dari BRTI terkait tumbangya jaringan operator tersebut di Jabodetabek
yang merugikan ratusan pelanggan miliknya. Begitu juga dalam pembayaran  izin
stasiun radio (ISR) yang telat dan berujung pada  disegelnya beberapa BTS milik
Indosat belum lama ini.

Jumadi juga mempertanyakan kinerja  dari rekanan yang diajak oleh BRTI untuk
menilai. Frontier selama ini dikenal sebagai pengusung penghargaan Indonesia
Customer Satisfaction Award (ICSA). Dalam ajang tersebut Telkomsel  adalah
langganan penerima penghargaan. “Rasanya aneh dalam dua ajang bebrbeda, satu
lembaga riset, kok hasil berbeda,? tanyanya.

Terakhir, hal yang membuat Pria asal Tegal ini bertanya-tanya adalah periode
evaluasi untuk kinerja operasi yang menggunakan parameter tahun lalu. “Seharusnya
kinerja operasi tahun ini juga diperhitungkan. Bukankah ujian terberat tahun ini
bagi para operator seiring trafik meningkat akibat turunnya biaya interkoneksi,”
tambahnya.

Tidak Pantas
Pada kesempatan lain, Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan
Wibisono menegaskan, tidak pantas BRTI menyelenggarakan ajang penghargaan tersebut
karena tugas dari lembaga tersebut adalah sebagai pengawas dan membina industri,
bukan pemeringkat.

“Fungsi BRTI tidak ada menyebut lembaga ini sebagai pemeringkat. Jika ini mereka
lakukan, sama saja melanggengkan operator melakukan permainan pemasaran  karena
nantinya sertifikat yang diberikan BRTI tersebut dijadikan alat komunikasi untuk
berjualan,” tegasnya.

Dia mengibaratkan, BRTI adalah “polisi” di masyarakat telekomunikasi dimana
salah satu fungsinya  harus mengawasi para pemain yang nakal. “Sekarang mana ada
operator yang tidak “nakal” dalam berjualan. Nah, jika “kenakalan’ tersebut
dilegalkan dengan sertifikat, itu namanya konyol,” sesalnya.

Menurut Gunawan, selama ini tidak ada satu pun operator di Indonesia memenuhi aturan
kualitas layanan  yang dibuat oleh regulator. Hal itu dapat dibuktikan dengan
semakin susahnya berkomunikasi menggunakan jaringan para pemenang.

Gunawan menyarankan, BRTI hanya membuat parameter angka kualitas layanan sesuai
regulasi dan mengumumkan operator yang telah mendekati  standar kualitas tersebut.

“BRTI cukup bilang operator “A” memiliki nilai 7, sementara standar regulator
adalah 9. Nantinya pelanggan bisa tahu mana yang terbaik untuk digunakan. Tidak
seperti sekarang yang justru merendahkan wibawa dari lembaga itu sendiri,”
sesalnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza
Fachys mengatakan  operator selalu ingin memberikan layanan berkualitas sesuai
tuntutan regulator.”Operator selalu berkomitmen memberikan layanan yang terbaik.
Jika saat ini banyak yang mempertanyakan penghargaan yang diberikan, harus diakui
ini adalah The best from the worst condition,” katanya.[dni]

121108 Pemerintah Sebaiknya Kaji Ulang Pembangunan Monorail

monorel-jakartaPemerintah diminta untuk mengkajiulang pembangunan proyek monorail di DKI Jakarta yang tertunda akibat kendala tidak adanya investor yang ingin membangun. Penyelesaian proyek tersebut diyakini mampu mengurangi tingkat kemacetan dan polusi di Jakarta .

“Sudah saatnya pemerintah untuk melirik kembali pembangunan monorail yang terbengkalai tersebut sebagai bagian dari komitmen membuat transportasi massal bagi rakyat,” ujar Pengamat Perkeretaapian Taufik Hidayat kepada Koran Jakarta , Selasa (11/11).

Menurut Taufik, menggeber kembali pembangunan monorail lebih realistis dibandingkan membuat proyek subway karena waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya lebih singkat. Selain itu pilihan mengembangkan monorail lebih realistis karena dari sisi teknologi dan sarana dikuasai Indonesia .

Jika monorail dipilih sebagai salah satu mengatasi solusi kemacetan, maka dalam dua tahun ke depan akan selesai pembangunannya. Hal ini karena tiang pancang sudah selesai dibangun sebagian.

Sementara masalah gerbong bisa dikerjakan oleh PT Inka dan persinyalan direkayasa oleh PT LEN. Terakhir, masalah pembiayaan bisa dipilih melalui sistem sindikasi perbankan.

“Wakil Presiden Jusuf Kalla kan pernah bilang akan ada sindikasi perbankan lokal yang mau mebiayai proyek tersebut. Nah, untuk masalah sewa gerbong kan bisa diakali dengan sistem leasing bersama PT Inka,” jelasnya.

Dia menyarankan, belajar dari kesalahan masa lalu dimana investor swasta tiba-tiba berhenti untuk membangun monorail di Jakarta , maka sebaiknya dilakukan tender.

“Masalahnya dengan kondisi sekarang siapa yang mau ikut tender. Inilah kenapa saya bilang pemerintah pusat harus masuk membantu. Bagaimanapun sarana perhubungan itu kan ada tanggungjawab mereka juga,” tuturnya.

Secara terpisah, Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan, Wendy Aritenang menjelaskan, masalah monorail diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkannya.

“Kita hanya bisa menghimbau Pemda untuk hati-hati memilih investor swasta yang akan digandeng. Jangan seperti yang lalu, tiba-tiba ditinggal membuat citra pemerintah pusat ikut tercoreng,” katanya.

Wendy mengakui, melihat tiang pancang monorail yang sudah terbangun sangat sayang sekali untuk disia-siakan. “Mencabutnya membutuhkan biaya. Kalau diteruskan, kita harus pikirkan dulu teknologi apa yang cocok untuk infrastruktur tersebut,” tuturnya.

Wendy mengatakan, sesuai amanat UU kereta api untuk jalur perkotaan memang lebih dibuka peran dari pemerintah daerah. Dan itu telah dibuktikan oleh pemerintah pusat dengan meloloskan aturan yang memperbolehkan pemerintah daerah mendapatkan dana hibah untuk membangun transportasi massal di wilayahnya.

“Saya barusan rapat dengan departemen keuangan dan Pemda DKI. Kita sudah putuskan tidak ada masalah Pemda DKI menerima hibah dari pihak asing. Ini akan memudahkan proyek Mass Rapid Train (MRT) yang sempat tertunda belum lama ini karena dananya tidak turun,” jelasnya.

Nantinya, lanjutnya, setelah dana turun pihak Pemda DKI diperbolehkan untuk melakukan lelang jalur atau konstruksi. “Semua boleh mereka kelola sendiri. Lelang konsultan kan sudah dilakukan belum lama ini oleh pemerintah pusat,” tuturnya.[dni]

121108 Jasa Logistik Belum Butuh Liberalisasi

bongkar-muat-kapalPara pengusaha jasa logistik yang tergabung dalam  Asosiasi Perusahaan Jasa
Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) meminta pemerintah tidak terburu-buru
membuka liberalisasi sektor tersebut bagi pemain asing karena selama ini industri
belum tertata dengan baik.
 
“Tidak tepat rasanya jika pemerintah terburu-buru melakukan liberalisasi di sektor
ini. perangkat regulasinya saja belum ada,” jelas Ketua Umum Asperindo M. Kadrial,
kepada Koran Jakarta, Selasa (11/11).
 
Regulasi yang dimaksud oleh Kadrial adalah belum selesainya revisi dari
Undang-undang Pos dan tidak jelasnya  departemen teknis yang mengatur  jasa
pengiriman. UU  Pos baru akan masuk dalam pembahasan di parlemen mulai tahun depan.
Sementara untuk departemen teknis yang selama ini membina adalah Ditjen Pos dan
Telekomunikasi (Postel).
 
“Postel memang selama ini menjadi departemen teknis dari jasa pengriman. Tetapi
kenyataan di lapangan, departemen perhubungan lebih banyak mengatur karena
berdekatan dengan bisnis kargo. Sedangkan Postel lebih sibuk mengurusi masalah
telekomunikasi,” sesalnya.
 
Hal itu dapat dibuktikan dengan kebijakan departemen perhubungan belum lama ini
menandatangani kerjasama liberalisasi angkutan barang dan kargo udara untuk negara
Asean . Kebijakan tersebut membuat jasa logistik lokal menjadi tersudut karena
pemain asing langsung bisa masuk ke “halaman” dan berjualan jasanya.
 
“Terus terang pemain lokal belum siap bersaing dengan asing. Kalau dipaksakan,
bisa banyak yang tiarap,” tuturnya.
 
Dia meminta, pemerintah memberikan perhatian pada pengusaha yang bergerak di sektor
pengiriman karena selama ini pemainnya terdiri dari kalangan Usaha Kecil Menengah,
dan Mikro (UMKM).
 
Hal ini mengingat  jumlah pemain lokal di bisnis ini sangat besar mengingat untuk
mendirikan jasa pengiriman ekspres hanya membutuhkan dana mulai dari 25 juta rupiah
hingga  100 juta rupiah. 
 
Berdasarkan catatan Asperindo,  hingga saat ini terdapat  lebih kurang 500
perusahaan pemegang Surat Ijin Pengusahaan Jasa Titipan  (SIPJT) atau sekitar 2.000
cabang perusahaan yang tersebar di 27 propinsi dan memiliki  karyawan sekitar
36.000 orang. Setiap tahun bisnis pengiriman jasa ekspres ini tumbuh sebesar 10
persen.
 
Asperindo membagi bisnisnya menjadi tiga kompartemen yaitu  kompartemen
internasional untuk  perusahaan yang melayani pengiriman dan penerimaan barang /
dokumen ke dan dari luar negeri. Kompartemen domestik untuk  perusahaan  yang
melayani pengiriman dan penerimaan barang / dokumen untuk seluruh wilayah Indonesia.
Terakhir, kompartemen intra kota untuk  perusahaan – perusahaan yang melayani
pengiriman dalam kota.
 
Selanjutnya dia mengungkapkan, sebenarnya pemain  asing secara tidak langsung sudah
menguasai pasar logistik dalam negeri tanpa pengawasan dan kejelasan perizinan dari
pemerintah.
 
“Sekarang semua perusahaan yang bergerak di bidang supply chain management merupakan
pemain asing, semestinya bisnis utamanya adalah distribusi barang di wilayah
Indonesia,” ujarnya.  
 
Kadrial memaparkan pengusaha lokal juga mempertanyakan soal perusahaan asing yang
bisa mengantongi izin untuk melakukan kegiatan logistik di dalam negeri. Kegiatan
logistik yang dimaksud adalah layanan pergudangan dan distribusi barang
antarwilayah, seperti Jakarta-Surabaya.
 
Dia menduga Perpres No. 111/2007 sebagai perubahan Perpres No.77/2007 tentang Daftar
Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka sebagai salah satu keran masuknya asing ke pasar
domestik tanpa perlu menggandeng perusahaan lokal.
 
“Kalau perusahaan asing masuk karena sumber daya lokal tidak mampu tidak apa-apa,
tetapi di lapangan sebagian besar kegiatannya kami [lokal] yang melaksanakan. Mereka
menguasai logistik perusahaan multinasional karena menang tender global,” ujarnya.
 
Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Komunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika,
Gatot S Dewa Broto mengakui, memang ada area abu-abu antara departemennya dengan
Dephub dalam mengatur bisnis pengiriman.
 
“Sekarang kita belum bisa apa-apa. Kita harus menunggu dulu hasil revisi UU Pos yang
akan masuk pembahasan di parlemen tahun depan,” jelasnya.[dni]