101108 Sekadar Obat Penenang

bongkar-muat-kapalRibut-ribut banyaknya barang selundupan yang masuk ke pasar lokal membuat pemerintah mengeluarkan beleid khusus berkaitan arus impor barang.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menegaskan, guna mengurangi jumlah barang selundupan beredar di pasar, hanya beberapa pelabuhan dan bandara yang diperbolehkan melakukan impor barang untuk komoditi mainan anak-anak, tekstil, garmen, dan elektronik.

Pintu masuk dari komoditi itu hanya boleh melalui pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, dan Makassar. Sementara untuk bandar udara hanya dibuka pintu masuknya di Soekarno Hatta, Juanda, dan Makassar.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mendukung langkah pemerintah untuk membatasi jalur impor komoditi tertentu masuk ke Indonesia.

“Langkah pemerintah tersebut sudah tepat. Dengan membatasi hanya masuk di pelabuhan dan bandara utama, berarti arus masuknya barang selundupan dapat ditekan,” ujarnya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Sebaliknya, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi menilai, kebijakan yang diambil oleh Departemen Perhubungan tersebut, semacam memberikan obat penenang bagi pelaku pasar.

“Secara prinsip kebijakan yang diambil Dephub itu positif. Tetapi, hal itu harus didukung oleh aksi nyata berupa adanya pelabuhan liar yang ditutup untuk memberikan kepercayaan pasar bahwa pemerintah melindungi pengusaha,” katanya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Lantas bagaimana kabar terbaru dari Departemen Perhubungan? Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang S Ervan ketika ditanya tentang kabar penutupan pelabuhan liar pada Minggu (9/11) menjelaskan saat ini pihaknya masih sedang mencari pelabuhan mana yang dikategorikan liar.

“Yang dimaksud pelabuhan liar itu yang mana dan bagaimana? Itu yang menjadi perbedaan antara Dephub dan Bea Cukai,” jelasnya.

Dikatakannya, sejauh ini berkaitan dengan pembatasan barang selundupan yang dapat dilakukan Dephub adalah mengatur arus masuk barang melalui pelabuhan tertentu.

“Jika barang masuk dari pelabuhan yang tidak ditentukan itu adalah barang ilegal. Dari pengaturan baru tersebut baru akan dilakukan pengawasan dan pengendalian pelabuhan,” jelasnya.

Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi ketika dikonfirmasi tentang belum ditutupnya pelabuhan liar oleh dephub menegaskan wewenang untuk menutup tersebut bukan di direktoratnya. ”Tidak tepat Anda bertanya kepada saya. Saya sudah mengerjakan tugas dengan menginformasikan ke Dephub. Jadi, jangan dibolak-balik lagi logika berpikirnya,” tegasnya.[dni]

101108 Pelabuhan yang Tak Kunjung ”Dijinakkan”

2152852040043760570s600x600q85Terjadinya krisis ekonomi global membuat pelaku sektor riil llebih fokus untuk menggarap pasar dalam negeri. Hal ini karena pasar ekspor mulai mengerut akibat berkurangnya permintaan.

“Pasar domestik adalah bagian dari pasar global. Jadi, sudah saatnya kita harus memberikan perhatian ke pasar di dalam negeri, sebelum berbicara di luar negeri,” ujar Deputy Chairman Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Sayangnya, keinginan dari pelaku pasar untuk menggarap pasar dalam negeri mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala yang selalu menganggu tidur pengusaha lokal setiap malamnya adalah semakin berkibarnya eksistensi barang selundupan di pasar dalam negeri.

Dikatakan Djimanto, di sektor sepatu jumlah barang selundupan itu mencapai 50 persen dari total produksi nasional. Hal yang sama juga berlaku di garmen.

Direktur Eksekutif Komite Indonesian Iron and Steel Indistry Association (IISIA), Hidajat Triseputro dan Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G Ismi pun mengamini pernyataan dari Djimanto tersebut.

Hidajat menjelaskan, selama ini baja ilegal masuk dengan menumpang impor barang untuk industri. Seperti pipa dan seng yang diimpor dimana spesifikasi nomornya disamakan tetapi dicampur antara kebutuhan komersial dan industri. ”Polanya seperti itu yang ditemukenali di lapangan,” katanya.

IISIA sendiri mencatat total impor baja canai panas ilegal ke Indonesia pada 2007 sebanayak 900 ribu ton. Angka itu membuat kerugian negara mencapai 810 juta dollar AS.

Data dari bea dan cukai per September 2008 mengungkapkan, nilai baja impor ilegal yang masuk ke pasar nasional senilai 1,2 miliar rupiah. Sedangkan selama periode Januari-Sepetember 2008 terjadi peningkatan impor baja ilegal sebesar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ernovian mengungkapkan, masuknya tekstil selundupan tersebut dapat dilihat jelas di toko-toko atau pusat perbelanjaan grosiran yang menjual barang bermerek dengan harga murah. “Itu kan berarti tidak bayar biaya masuk,” katanya.

Menurut perhitungan Ernovian, masuknya barang selundupan tekstil telah merugikan negara puluhan miliar rupiah. Tercatat, kerugian pada 2005 sebesar 633 juta dollar AS, 2006 (752 juta dollar AS), 2007 (310 juta dollar AS). Kerugian itu berdasarkan perhitungan hilangnya potensi pajak PPN sebesar 10 persen dan PPH 2,5 persen.

Pelabuhan Liar

Ketiganya sepakat, masuknya barang selundupan tersebut ke Indonesia melalui pelabuhan liar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengacu pada jenis barang yang tidak mungkin diterbangkan melalui kargo udara mengingat akan membutuhkan biaya besar.

Praktik menyelundupkan barang itu melalui kapal-kapal besar yang melepas jangkar di laut lepas dekat dengan pelabuhan liar. Setelah itu barang selundupan dipindahkan ke kapal-kapal kecil yang berlayar dari pelabuhan liar.

Berikutnya, barang-barang tersebut akan masuk pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia seperti Tanjung Priok dan lainnya. Dengan praktik seperti ini maka barang tersebut dimasukkan ke dalam kategori angkutan antarpulau sehingga bebas bea masuk.

Pihak kepabeanan tidak tutup mata melihat praktik yang merugikan negara tersebut. Suara lantang dikumandangkan oleh Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi pada pertengahan Oktober lalu yang menyatakan telah mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Perhubungan Laut Dephub untuk menutup ratusan pelabuhan liar di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan data, pelabuhan liar paling banyak terdapat di Riau dan daerah perbatasan lainnya. Tetapi saya lupa jumlahnya. Namun di Pulau Batam saja ada 46 pelabuhan,” katanya.

Berdasarkan data, pelabuhan liar tidak hanya dimanfaatkan untuk penyelundupan tekstil dan baja, tetapi juga batubara Hal itu dapat dilihat di Kotabaru, Kalimantan Selatan dimana terdapat 23 pelabuhan liar sejak maraknya bisnis batubara.

Butuh Verifikasi

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mendapatkan kenyataan bahwa di lingkungan kerjanya terjadi sumber kerugian negara juga tidak tinggal diam.

Melalui instruksi Direktur Jenderal Hubungan Laut Departemen Perhubungan No.UK.11/24/ 19/DJPL-08 tanggal 24 Oktober 2008 dimulailah penertiban pelabuhan liar.

Dalam instruksi tersebut disebutkan, penertiban dilakukan terhadap pelabuhan yang beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang yang telah memiliki izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya.

Jusman mengungkapkan, pelabuhan yang akan ditutup nantinya adalah pelabuhan tanpa izin dan memiliki izin sementara. “Jumlahnya antara versi Bea dan Cukai serta di lapangan berbeda-beda. Bea dan Cukai bilang ada 46 di Batam, tetapi itu harus diverifikasi terlebih dulu,” jelasnya. [dni]

101108 Pemerintah Tidak Punya Visi Membangun Moda Kereta Api

kereta-apiPemerintah dinilai tidak memiliki visi dan komitmen jangka panjang untuk membangun
moda  kereta api sebagai suatu transportasi massal yang bisa membantu kehidupan
perekonomian masyarakat.

Demikian kesimpulan pendapat dari Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Danang Parikesit dan Pengamat Perekeretaapian Taufik Hidayat kepada Koran Jakarta,
ketika dihubungi secara terpisah, Sabtu ( 8/11).

”Kereta api di Indonesia tidak mengalami perkembangan berarti karena unsur
komitmen jangka panjang pemerintah yang kurang dalam mengalokasikan anggaran
pembangunan. Sasaran pembangunan KA tidak pernah dinyatakan secara jelas dalam
Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) atau Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), hal ini membuat  rencana investasi tidak bisa disusun dengan
baik,” ujar Danang.

Taufik menambahkan, selama kurun waktu puluhan tahun lalu, sebenarnya sudah
triliunan rupiah dana disedot untuk membangun moda kereta api. Namun, yang menjadi
masalah pemerintah hanya memperhatikan pembangunan fisik, tetapi tidak memikirkan
pengembangan organisasi, sumber daya manusia (SDM) ataupun regulasi.

Tercatat, pada tahun 80-an transportasi kereta api mendapatkan bantuan dari Bank
Dunia sebesar 525 juta dollar AS. Dan pada tahun 95-96 ‘Si Ular Besi” menikmati
dana revitalisasi dari pemerintah sebesar 19 triliun rupiah. Program revitalisasi
dilanjutkan pada 2005 dengan menydot dana sebesar satu triliun rupiah serta
tahun ini sebesar empat triliun rupiah.

“Dana besar yang dialokasikan pemerintah tersebut ibarat masuk ke dalam sumur
tanpa dasar. Hal ini karena pemerintah tidak melakukan pembenahan secara mendasar
yakni menyehatkan PT Kereta Api (KA),” tegasnya.

Perubahan secara mendasar yang dimaksud oleh Taufik adalah membenahi regulasi dan
menajemen PT KA. Regulasi yang diatur menyangkut teknis dan ekonomis. Regulasi
teknis mengatur kelayakan dan pemeliharaan sementara aturan ekonomis adalah tentang
kompetisi, tarif dan Public Service Obligation (PSO).

“Undang-undang perkeretaapian yang baru memang sudah bagus dimana partisipasi
swasta dan pemerintah daerah dibuka. Tetapi selama masa transisi hingga 2010 nanti
tidak ada langkah signifikan yang dilakukan pemerinta,” tuturnya.

Amanat UU Perkeretaapian, lanjutnya, secara tegas meminta pemerintah untuk membenahi
manajemen PT KA berupa menyehatkan  neraca keuangan, mengaudit, mengawasi
pelaksanaan PSO, dan memeriksa dana pensiun. “Hingga saat ini itu tidak dilakukan
secara optimal. Jadi, jangan merasa heran kalau kecelakaan KA meningkat dan panjang
rel makin singkat,” tuturnya.

Berdasarkan catatan, Indonesia memiliki panjang rel kereta api sepanjang 4.500 KM
dengan 350 lokomotif. Angka kecelakaan mencapai 120 peristiwa. Di India, jumlah
kecelakaan sama dengan di Indonesia, namun panjang rel mencapai 65 ribu km dan
lokomitif 7.900 unit.

Sehatkan Dulu PT KA
Danang menjelaskan, kunci dari majunya transportasi kereta api adalah  mereformasi
secara internal dan progresif PT KA supaya menjadi perusahaan yang
sehat.

“Kerjasama dengan swasta tidak dapat dilakukan dengan baik apabila tidak didukung
keinginan kuat dari PT. KA untuk menyehatkan diri,” katanya.

Taufik menambahkan, jika PT KA sehat akan memberikan dampak berganda bagi industri
pendukung kereta api. Contohnya,  pabrik baja akan mau memproduksi baja untuk
bantalan dan rel kereta api, serta perusahaan teknologi akan mengembangkan
signaling, dan lainnya.

“Sekarang ini bagaimana mau perusahaan-perusahaan pendukung tersebut mengembangkan
infrastruktur kereta api jika pembangunan rel hanya beberapa kilometer. Sayang
sekali produktivitas produksi dihabiskan untuk sesuatu yang kecil. Karena itu
kuncinya adalah menyehatkan PT KA,” tuturnya.

Selanjutnya Danang menyarankan, setelah PT KA sehat secara finansial dan teknis,
pemerintah harus menghilangkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)  secara gradual
atau progesif
dihilangkan untuk meningkatkan daya saing moda kereta api.

Penghilangan subsidi tersebut akan membuat setiap moda transportasi memiliki
kemampuan untuk bersaing. Tidak seperti saat ini dimana mobil pribadi dan sepeda
motor menikmati subsidi BBM.

“Sekarang itu kita tidak bisa membantah pertumbuhan sepeda motor dan mobil luar
biasa. Hal ini karena masyarakat menginginkan moda transportasi yang murah dan
nyaman. Sementara transportasi massal belum mampu melakukan itu karena selama ini
tidak ada pertumbuhan yang berarti,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur PT Kereta Api Ronny Wahyudi menegaskan, sejak tiga tahun
lalu pemerintah mendukung penuh pengembangan moda kereta api. “Dukungan back log
dan revitalisasi secara bertahap dilakukan baik oleh PT KA dan pemerintah,’
tuturnya.

Dia optimistis, pemerintah akan terus mengembangkan moda kereta api karena tingkat
kemacetan di jalan raya semakin parah.”Masyarakat pun sekarang semakin sadar kalau
dibutuhkan transportasi masssal. Dan jawabannya adalah kereta api,” jelasnya.[dni]