081108 Dephub Tidak Akan Turunkan Tarif Angkutan Umum

bus-akapDepartemen Perhubungan (Dephub) tidak akan menurunkan
tarif angkutan umum meskipun   pemerintah akan menurunkan  harga BBM premium
bersubsidi mulai 1 Desember
nanti sebesar 8,3 persen alias dari 6 ribu menjadi 5.500 rupiah.

”Kami tidak akan meninjau ulang
tarif angkutan umum yang telah dinaikkan
beberapa bulan lalu. Kecuali ada beleid penurunan harga solar bersubsidi,”
tegas Dirjen Hubungan Darat Departemen Perhubungan Soeroyo Alimoeso di Jakarta,
Jumat (7/11).

Namun, lanjutnya, regulator
tidak akan melarang jika pemerintah daerah setempat merevisi tarif angkutan
umum karena wewenangnya memang berada di pejabat daerah.

”Dephub hanya mengatur tarif
Angkutan Antar Kota dan Provinsi (AKAP). Biasanya tarif AKAP itu jadi acuan
pemerintah daerah untuk menentukan tarif angkutan umum di daerah setempatnya,”
jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Organisasi
Angkutan Darat (Organda)   Murphy Hutagalung menegaskan,   pihaknya
tidak akan menurunkan tarif angkutan umum hanya karena harga premium diturunkan
oleh pemerintah.

”Armada dari angkutan umum
banyak mengonsumsi Bahan Bakar Gas (BBG) dan solar, bukan premium. Jadi,
bagaimana kami menurunkan tarif kalau solar tidak turun,” tegasnya.

Diungkapkannya, sebanyak 70 persen angkutan transportasi
umum dari 1,5 juta anggota Organda menggunakan solar. Premium hanya digunakan
oleh angkutan-angkutan kecil saja seperti mikrolet.

Saat harga BBM naik tahun lalu, kendaraan dengan bahan
bakar solar yang paling terpukul, karena kenaikannya lebih dari 30 persen.

Murphy menegaskan, pihaknya tetap menginginkan agar rekomendasi Organda harus
diimplementasikan oleh pemerintah, agar para pengusaha angkutan bisa menikmati
keuntungan.

Rekomendasi tersebut antara lain; Subsidi BBM buat angkutan pelat kuning yang
berbeda dengan kendaraan lainnya, penertiban perda-perda yang mengenakan
retribusi seenaknya oleh pemda, penertiban oknum-oknum dan preman yang sering
memeras pengusaha angkutan.

Dia menambahkan, efek domino
pascakenaikan harga BBM pada 24 Mei lalu belum bisa tertutupi dari penurunan
harga premium Desember mendatang. Kenaikan harga saat itu mendorong naiknya
harga suku cadang.

Dijelaskannya,  rencana penurunan harga premium tersebut tidak akan ikut
menurunkan harga suku cadang. Padahal, saat kenaikan harga BBM terakhir,   harga suku
cadang naik 15 persen hingga 30 persen.

Sekretaris Jenderal Asosiasi
Transporter Darat Indonesia (ATDI) Desril Muchtar mengatakan hal yang sama, ”Tidak
ada pengaruh sama sekali penurunan harga premiun terhadap turunnya harga bahan
pokok dan barang kebutuhan lainnya. Truk yang digunakan untuk mengangkutnya
masih menggunakan solar, bukan premiun”.

ATDI merupakan asosiasi
pengusaha penyedia jasa angkutan barang antar kota dalam wilayah Indonesia,
mulai dari bahan makanan hingga barang konsumsi.

Pada kesempatan lain, Anggota
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan penurunan
premium oleh pemerintah tidak akan memberikan dampak yang berarti bagi
masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi tetap mahal.

”Tidak ada gunanya menurunkan
premium, karena masyarakat kelas bawah umumnya naik  angkutan umum,” tuturnya.

Dikatakannya, saat ini di
Indonesia biaya transportasi menyedot lumayan besar pendapatan penduduk yakni
mencapai 15 hingga 20 persen. Sementara di negara lain belanja transportasi
hanya berkisar 18 persen. Bahkan di China belanja transportasi tidak lebih dari
17 persen.

Sudaryatmo menyarankan, jika
pemerintah benar-benar ingin membantu masyarakat kelas bawah maka biaya
transportasi diturunkan karena bisa memicu terjadinya kontraksi ekonomi secara
signifikan.

Berdasarkan catatan, pemerintah
pada akhir Mei lalu   memberi kesempatan bagi pengusaha angkutan
umum menaikkan tarif pada batas toleransi 15 pesen, dengan angkutan
antarprovinsi diputuskan Menhub, sementara regulasi tarif antarkota dalam
provinsi diputuskan gubernur.

Batas atas untuk  wilayah I adalah 150 rupiah per kilometer dan wilayah
II  165 rupiah per kilometer. Sedangkan batas
bawah untuk wilayah I   92 rupiah per
kilometer dan wilayah II 101 rupiah per kilometer.  Wilayah I meliputi  Sumatra,
Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara,
sedangkan wilayah II adalah  Kalimantan,
Sulawesi, dan pulau lainnya.[dni]

081108 Penurunan Premium Kurang “Nendang”

spbu_pertaminaPenurunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebesar
8,3 persen atau menjadi 5.500 dari 6 ribu rupiah mulai 1 Desember nanti,
dinilai kurang “nendang” alias memberikan dampak kecil bagi sektor riil.

Dampak dari penurunan BBM akan terasa kuat bagi
sektor riil jika pemerintah ikut menurunkan harga solar subsidi karena selama
ini biaya transportasi dirasakan semakin mahal oleh pengusaha.

Demikian benang merah pendapat dari Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofian Wanandi, Ketua Harian Asosiasi
Peritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta, Sekretaris Jenderal
Electronic Marketer Club (EMC)
Handojo Soetanto, dan Pengamat Ekonomi Fadhil
Hasan, ketika ditemui secara terpisah, Jumat (7/11).

“Penurunan tersebut secara tidak langsung akan
mendorong menguatnya daya beli masyarakat kelas menengah. Hal ini karena premium
banyak dikonsumsi oleh segmen tersebut,” jelas Sofian.

Sofian mengharapkan, menurunnya harga Premium akan
membuat segmen masyarakat menengah memiliki cadangan dana berlebih untuk
mengonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan oleh sektor riil.

“Selama ini hampir 30 persen dari pendapatan
kelompok ini disedot oleh biaya transportasi. Jika harga premium diturunkan
tentunya mereka bisa memiliki dana berlebih untuk berbelanja,” jelasnya.

Tutum menambahkan, segala sesuatu yang dilakukan
oleh pemerintah untuk menstimulus menguatnya daya beli masyarakat harus
dihargai karena sektor riil saat ini sedang terkena dampak krisis ekonomi
global.

“Sekarang ini kan yang diandalkan pasar dalam
negeri. Nah, jika tidak ada daya beli bagaimana produk mau dijual,” tuturnya.

Solar Harus Turun

Sementara itu, Fadhil menilai penurunan Premium
tidak memberikan dampak yang signifikan bagi sektor riil karena harga solar
tidak ikut diturunkan.

“Jika pemerintah ikut menurunkan harga solar barulah
itu bisa membantu sektor riil. Hal ini karena pengusaha banyak mengonsumsi
solar untuk perpindahan barang,” tuturnya.

Dia mengatakan, penurunan harga premium tidak lebih
dari keinginan pemerintah untuk mencari simpati publik akibat banyaknya desakan
dari berbagai kalangan untuk menurunkan BBM bersubsidi seiring harga minyak
mentah di dunia telah bermain di kisaran 60 dollar AS.

“Sebaiknya penurunan itu dilakukan tahun depan
seiring disusunnya anggaran untuk tahun depan. Jika itu dilakukan bisa
dilakukan penurunan secara komprehensif untuk semua jenis BBM,” sarannya.

Pendapat tersebut didukung oleh Sofian,”Memang
sebaiknya harga solar ikut diturunkan. Jika itu terjadi, bisa menolong banyak
bagi sektor riil karena selama ini armada transportasi kita umumnya menggunakan
bahan bakar tersebut”.

Harga Tidak Turun

Selanjutnya Fadhil menyakini, penurunan harga
Premium tersebut tidak akan menurunkan harga jual produk dan jasa oleh sektor
riil. “Tidak akan terjadi penurunan harga. Jangan diharapkan BBM turun diikuti
penurunan harga. Berbeda jika BBM dinaikkan, harga akan naik duluan sebelum
beleid itu dikeluarkan,” katanya.

Sofian pun mengakui, pengusaha tidak akan menurunkan
harga jual produk atau jasanya karena komponen lain untuk operasional mengalami
kenaikan. komponen tersebut adalah biaya upah dan nilai tukar rupiah yang
melemah.

“Harga memang tidak mungkin diturunkan. Tetapi
penurunan premium itu sebagai subsidi naiknya komponen yang lain itu,”
jelasnya.

Handojo juga mengakui tidak mungkin menurunkan harga
karena saat ini selisih nilai kurs mengalami kenaikan sebesar 15 persen.
“Barang-barang
elektronik itu banyak diimpor. Sekarang kita sedang melakukan penyesuaian harga
dengan selisih kurs,” tuturnya.

Pada kesempatan lain Ketua Gabungan Pengusaha
Makanan dan Minuman (Gapmi) Thomas Darmawan
menyatakan, jika masyarakat menginginkan harga produk turun, pemerintah harus
menghapus pungutan liar (Pungli) yang membuat pengusaha mengalami biaya ekonomi
tinggi. “Hapuskan dulu pungli, baru kita bicara soal turun harga,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Migas
Departemen ESDM Evita Legowo menjelaskan, pemerintah belum bisa
menurunkan harga solar bersubsidi karena komoditi tersebut belum mendekat harga
keekonomian.

Solar bersubsidi saat ini dibanderol seharga 5.500
rupiah, sementara harga keekonomian 6.700 rupiah. “Yang paling mungkin sementara
ini diturunkan adalah harga premium karena harga ekonominya 6.400 rupiah.
Tetapi tidak ada jaminan harga premium akan naik lagi. Namun, meskipun naik,
tidak akan melebihi dari 6.000 rupiah,” jelasnya.[dni]

071108 Pelabuhan Indonesia Tidak Kompetitif

cranePelabuhan di Indonesia dinilai tidak kompetitif sehingga membuat  kapal-kapal asing
enggan untuk bersandar di negeri ini.

Kapal-kapal asing lebih memilih untuk bersandar di China, Hong Kong, Malaysia, atau
Singapura, sementar laut Indonesia hanya digunakan untuk jalur transportasi.

”Pemicu tidak kompetitifnya pelabuhan di Indonesia ini karena adanya ekonomi biaya
tinggi seperti pungutan liar dan sebagainya,” jelas Ketua Umum Indonesia Shipowner
Association (ISA) Jaka A. Singgih kepada Koran Jakarta, Kamis (6/11).

Selain faktor ekonomi biaya tinggi, lanjutnya, pengelola pelabuhan juga tidak
efisien di berbagai aspek mulai dari pelayanan, operasional  dan biaya.
”Singkatnya  sistem manajemen maupun kemampuan tenaga kerja   perlu lebih
ditingkatkan jika ingin bersaing,” tuturnya.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kurangnya promosi dari pihak pengelola
untuk mempromosikan pelabuhan ke luar negeri sehingga berujung pada akhirnya
produktivitas pelabuhan besar menjadi rendah.

Dia mengkhawatirkan jika kondisi tersebut dibiarkan,  kapal-kapal  dari pelayaran
internasional yang mempunyai kapasitas  besar dan jaringan  luas akan memilih
untuk menyinggahi pelabuhan di negara tetangga  seperti Malaysia,Singapura, dan
Hong Kong.

”Saya sudah memberi masukan ke pihak terkait, tetepai mereka mau menang sendiri dan
membuat regulasi semaunya. Kalau sudah begini, bagaimana caranya kita mau menjadi
menjadi hub port,” sesalnya.

Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro
mengakui biaya di pelabuhan Indonesia lebih mahal dibanding negeri tetangga.

“Saya merasakan hal yang sama. Solusi dari hal ini adalah pemilik kapal dan barang
harus bersatu dan tidak saling memberatkan. Dari situ bisa diminta keringanan ke
regulator,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan, pihaknya
terus mendorong pengelola pelabuhan untuk lebih efisien.

“Saya sudah mendapatkan komitmen dari pengelola pelabuhan mereka akan mewuudkan
hal tersebut,” tegasnya.

Efisiensi yang dilakukan misalnya di Tanjung Priok akan ditambah crane baru untuk
memeprcepat proses loading dan unloading. Membongkar 21 gudang untuk menambah ruang
mengelola peti kemas.

Sementara pihak Jakarta International Container Terminal (JICT) dan bea cukai
berjanji akan meningkatkan pengawasan untuk memberantas pungli. Dan untuk
meningkatkan alur pelayaran saat ini sedang dikeruk untuk lebih dalam agar
mempermudah proses pelayaran. Begitu juga area di dalam Tanjung Priok dimana
jalannya dibeton untuk menghindari kemacetan.

“Tetapi kami juga meminta para pemilik kapal mengikuti komitmen dari pengelola
pelabuhan dengan rela menurunkan surcharge agar biaya Terminal Handling Charge (THC)
dapat diturunkan. Jadi, semuanya harus berkorban. Jangan main menang sendiri,”
tuturnya.

Data Pelindo II mencatat hingga kuartal ketiga tahun ini   arus kunjungan kapal
mencapai 13.923 unit atau 70.175.120 GT (Gross Tonase) terdiri dari kapal luar
negeri sebanyak 4.122 unit atau 47.448.775.1225.120 GT, kapal dalam negeri 9.529
unit atau 22.305.279 GT dan kapal negara atau tamu lainnya mencapai 272 unit atau
421.066 GT.

Arus kapal luar negeri tersebut mengalami penurunan 6,97 pesen atau 309 unit dari
4.431 unit pada tahun lalu menjadi 4.122 unit.  Sementara itu, arus  petikemas
melalui dermaga umum Pelabuhan Tanjung Priok dalam periode yang sama mencapai
940.958 Teus atau 786.389 Box, terdiri dari petikemas 20 kaki 631.820 Box dan
petikemas 40 kaki  154.569 Box.

Saat ini di Indonesia ada 141 pelabuhan. Namun, rencananya jumlah tersebut akan
dipangkas menjadi 25 pelabuahn. Pelabuhan besar di Indonesia ada beberapa yakni
Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Belawan. [dni]