061108 Industri Telekomunikasi Butuh Lembaga Arbitrase

logo-orang-nelepon-2Industri telekomunikasi Indonesia membutuhkan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan
persengketaan yang terjadi antarpenyelenggara.

Persengketaan biasanya terjadi secara horizontal dan vertikal. Perselisihan
horizontal melibatkan antaroperator, opertor dengan vendor, dan operator dengan
pelanggan. Sedangkan persengketaan vertikal tentunya antara regulator dengan
operator.

“Kondisi industri yang dinamis mendesak adanya lembaga semacam ini. Hal ini karena
dipicu adanya berbagai regulasi selain undang-undang (UU) telekomunikasi yang bisa
digunakan untuk menginterferensi suasana persaingan,” ujar Anggota Komite Badan
Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kamilov Sagala di Jakarta, Rabu (5/11).

UU yang dimaksud seperti UU No 5/99 tentang persaingan tidak sehat. Belum lama ini
sektor telekomunikasi telah merasakan “ganasnya” UU tersebut mengacak-acak
lanskap industri melalui putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam
kasus kepemilikan silang dan kartel tarif SMS.

Bahkan, beberapa pasal dari UU tersebut menjadi ancaman laten bagi kelangsungan
kompetisi seperti pasal 15 tentang eksklusif dealing, pasal 16 tentang diskriminasi
harga, pasal 19 tentang penguasaan pasar, dan pasal 27 tentang kepemilikan silang.

“Belajar dari pengalaman lalu, memang lembaga arbitrase dibutuhkan. Tentang
bagaimana idealnya posisi dan struktur dari lembaga tersebut, itu sedang digodog,”
katanya.

Anggota BRTI Bambang P Adiwiyoto menegaskan, sesuai Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003, fungsi BRTI salah satunya menjadi lembaga
penyelesaian sengketa. “Nah, sekarang kita sedang mencari benang merah dari UU No
30/99 tentang arbitrase dengan UU No 36 tentang telekomunikasi,” jelasnya.

Idealnya, menurut Bambang, lembaga arbitrase masih berada di lingkungan BRTI
dibandingkan berada di luar institusi tersebut. “Apa ini ideal bagi industri?
Sekarang kita sedang menampung semua masukan,” katanya.

Praktisi Telematika dari Universitas Padjajaran Danrivanto Budhijanto menambahkan,
adanya adanya lembaga arbitrase akan menjadi benteng bagi sektor
telekomunikasi ketika ada regulasi lain yang ingin masuk untuk ikut mengatur.

“Perkembangan teknologi di sektor telekomunikasi itu sangat dinamis. Inovasi bisa
dianggap kriminal oleh UU di luar sektor telekomunikasi. Jika lembaga arbitrase
terbentuk, institusi ini akan maju pertama untuk melindungi industri dari
interfensi,” jelasnya.

Menurut Danrivanto, idealnya lembaga arbitrase di sektor telekomunikasi berdiri
sendiri dan bersifat adhoc. Pada kondisi tersebut BRTI hanya menjadi sekretariat
panitera, sedangkan anggota arbitrase diserahkan ke pihak bersengketa untuk menunjuk
perwakilan.

Namun, BRTI tetap harus memberikan tenggat waktu bagi pihak bersengketa
menyelesaikan masalahnya. Jika tidak memenuhi target, barulah BRTI turun tangan
menyelesaikan.

“Jika BRTI sebagai arbitrase itu tidaklah ideal karena dia menjadi fasilitator dan
terlalu ikut mencampuri negosiasi bisnis. Tetapi ini semua tergantung kepada
kebijakan politik yang diambil pemerintah. Jika saran saya digunakan, sebaiknya BRTI
diperkuat dulu posisi tawarnya di industri,” jelasnya.

Sementara itu, Group Head Regulatory Indosat Dayu P Rengganis merasa kondisi dimana
para operator diatur oleh BRTI dan Ditjen Postel sudah ideal bagi industri. “Kami
di industri lebih senang jika diatur oleh dua lembaga tersebut. Tidak perlulah ada
lembaga lain yang mengatur industri. Hal ini karena lembaga tersebut tidak mengenal
dinamisme dari industri telekomunikasi,” jelasnya.

Dayu meminta, diperlukannya regulasi di telekomunikasi yang bisa mengakomodasi semua
kebutuhan industri tanpa ada aturan lain yang ikut mengintervensi. “Kenyataan di
lapangan karena ada aturan menara bersama kita harus berurusan dengan Departemen
Dalam Negeri. Begitu juga masalah pentarifan, tiba-tiba KPPU masuk. Ini kan membuat
industri tidak berkembang,” jelasnya.[dni]

File:
Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar tentang ikut sertanya Penyelenggara Jasa
Internet dalam program telepon pedesaan atau Universal Service Obligation (USO)

“Yang boleh ikut tender dan membangun USO hanyalah operator penyelenggara jaringan,”
Jakarta, Senin (20/10).

“Pemenang USO harus menggandeng PJI untuk membangun USO, tidak bisa dikerjakan
sendirian,” Jakarta, Selasa (5/11).

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s