061108 Teknologi 3G Butuh Tambahan Frekuensi

videocallBelum lama ini GSM Asociation (GSM-A) mengeluarkan data yang menggembirakan komunitas telekomunikasi di Indonesia. Lembaga bergengsi tersebut menasbihkan negeri ini sebagai pemilik layanan mobile broadband terbanyak di dunia yakni mencapai 315 ribu pelanggan.

Dapat dipastikan, jumlah tersebut hasil kontribusi dari tiga operator besar pemilik lesensi 3G yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL. Sedangkan dua pemilik lisensi lainnya, Hutchinson CP Telecom Indonesia (HCPT) dan Natrindo Telepon Seluler (NTS) tidak memberikan kontribusi apa-apa karena selama ini mereka selalu berkutat membuat layanan suara dan SMS semakin murah hingga mengorbankan frekuensi 3G miliknya.

Data yang dikeluarkan GSM-A memang menggembirakan, tetapi di sisi lain ada hal mengkhawatirkan, yakni perkembangan dari teknologi itu sendiri di Indonesia . Hal ini karena secara kualitas dan aplikasi di lapangan, 3G belumlah maksimal dijalankan oleh ketiga operator incumbent.

Bicara kualitas, sudah bukan rahasia lagi pelanggan mobile data milik Telkomsel, Indosat, dan XL selama ini berteriak-teriak mengeluhkan buruknya akses internet menggunakan jaringan 3G ataupun High Speed Downlink Packet Acces (HSDPA) dari ketiga operator tersebut.

Sebenarnya, mengakses internet melalui mobile broadband hanyalah salah satu aplikasi yang ditawarkan oleh teknologi 3G, masih ada layanan seperti video calling, Location based, dan mobile commerce.

Tetapi, bagaimana operator mau berbicara soal inovasi lain tersebut, jika untuk memberikan aplikasi yang diibaratkan di teknologi 2G adalah basic service-nya saja sudah kewalahan.

“Pengembangan kualitas layanan 3G di Indonesia mengalami masalah terutama karena para operator kekurangan spketrum frekuensi,” tegas President Qualcomm South East Asia/Pacific John Stefanac, di Jakarta, Selasa (4/11).

Menurut John, alokasi frekuensi sebesar 5 Mhz yang diberikan oleh regulator ke operator tidaklah ideal untuk menjalankan teknologi 3G,”Idealnya operator butuh 10 hingga 15 Mhz”.

Dikatakannya, jika operator diberikan lebih banyak frekuensi, maka teknologi 3G di Indonesia akan berkembang dan menguntungkan pelanggan. “Kondisi sekarang yang dirugikan sebenarnya adalah industri telekomunikasi Indonesia ,” katanya.

Kerugian yang diderita oleh operator karena dari sisi pendapatan mengalami penurunan akibat rendahnya tarif suara dan SMS. Jalan keluar untuk menaikkan pendapatan adalah bermain di data. Tetapi untuk bermain di data membutuhkan tambahan frekuensi.

“Layanan data sudah menjadi kontributor dominan di operator luar negeri menyumbang pendapatan. Contohnya, Telstra dari Australia yang memiliki cakupan 3G mencapai 99 persen populasi mengalami pertumbuhan data sebesar 84 persen semester I 2008 dengan 360 juta dollar Australia,” jelasnya.

Sedangkan kondisi di Indonesia berbanding terbalik. Layanan data baru bisa menyumbang sekitar 5 persen bagi total pendapatan operator.

Sementara kerugian dari sisi pelanggan adalah tidak bisa menikmati layanan yang bervariasi milik operator hingga berkutat di basic telephony yakni suara dan SMS. “Melihat data dari GSM-A, itu membuktikan pasar data di Indonesia lumayan besar. Alangkah disayangkan jika peluang pasar yang besar tersebut tidak dioptimalkan oleh para operator,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, harus diingat pertumbuhan mobile broadband yang positif akan berdampak baik bagi perekonomian satu negara,”Satu persen penetrasi mobile broadband dapat meningkatkan pendapatan perkapita suatu negara hingga 4 persen”.

Konsolidasi

Melihat kenyataan yang ada, John menyakini, mulai tahun depan akan terjadi konsolidasi di lanskap industri telekomunikasi Indonesia . “Tak dapat dipungkiri, krisis ekonomi global dan cenderungnya turunnya pendapatan operator tahun ini akan memicu terjadinya konsolidasi antarpemain,” jelasnya.

Dijelaskannya, jumlah pemain di Indonesia yang mencapai 11 operator tidaklah kondisi ideal. “Saya rasa setengah dari jumlah yang ada sekarang sudah cukup,” tegasnya.

Jika jumlah pemain sedikit, lanjutnya, akan berbuah positif bagi perkembangan industri karena frekuensi akan lebih bisa dioptimalkan yang berujung pada jenis layanan diberikan tambah variatif sehingga operator dapat meningkatkan pendapatannya.

Menanggapi hal itu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menjanjikan, pemerintah akan memberikan tambahan frekuensi bagi operator 3G yang memenuhi lisensi modernnya. Jumlah frekuensi yang akan ditambah adalah sebesar 5 Mhz.

“Masalahnya harus ada rupiah yang dikeluarkan oleh para operator. Tidak ada yang gratis untuk sumber daya alam terbatas itu di negeri ini. Sekarang sedang kita hitung angka yang realistis,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, XL bersama Telkomsel dan Indosat memang sudah resmi mengajukan tambahan frekuensi sebesar 5 MHz di spektrum 2,1 GHz. Kasak-kusuk mengatakan angka 160 miliar rupiah harus dipersiapkan oleh operator jika ingin mendapatkan tambahan 5 Mhz dari regulator.

John menyarankan, untuk masalah tambahan frekuensi tersebut ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah jika operator telah memenuhi lisensi modernnya. Beberapa alternatif adalah menambah frekuensi dengan beauty contest, melelangnya, atau menjalankan revenue sharing dengan para operator.

“Praktiknya di berbagai negara berbeda-beda. Kondisi di Indonesia tentu regulator lebih tahu. Tetapi jika dilelang terlalu mahal, bisa berujung tarif data tetap mahal karena operator ingin balik modal,” jelasnya.

Kembalinya modal, inilah kata kunci dari kengototan Qualcomm mendesak regulator memberikan tambahan frekuensi bagi operator. Sebagai pengusung teknologi 3G, Qualcom seperti memiliki kewajiban moral kepada para operator di Indonesia untuk terus mengembangkan teknologi tersebut karena layanan itu sebenarnya mendapatkan ancaman serius dari Broadband Wireless Access (BWA) dengan teknologi Wimax tak lama lagi di negeri ini.

Jika wimax dijalankan, banyak praktisi memperkirakan 3G akan terlindas karena investasi yang dibutuhkan lebih rendah. Dan ini tentunya akan berimbas kepada bisnis Qualcomm di Indonesia.

Data mencatat, perusahaan ini memiliki 40.100 paten aplikasi CDMA dan teknolgi yang berkaitan dengan WCDMA serta OFDMA. Tentunya, dengan kondisi pasar data Indonesia yang sedang tumbuh, menjual aplikasi tersebut ke operator akan menambah pundi-pundi pendapatan dari perusahaan yang sering dipermasalahkan pesaingnya akibat memonopoli chipset CDMA.

Untuk itulah sejak tiga bulan lalu Qualcomm mengutus para petingginya secara bergantian ke Indonesia guna menyuarakan perlunya tambahan frekuensi 3G bagi para operator.

Hal ini karena para operator merasa “ewuh pakewuh” untuk mendesak pemerintah memberikan tambahan frekuensi. Dan demi kelangsungan bisnisnya, akhirnya Qualcomm berani menjadi “martir” dengan bersuara lantang bahwa tambahan frekuensi adalah hal yang mutlak. Memang, tidak ada makan siang yang gratis dalam berbisnis.[dni]

061108 Telkom Upayakan Revitalisasi Telepon Kabel

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) memulai usahanya untuk merevitalisasi
logo_telkomlayanan telepon kabel miliknya dengan memberikan stimulus bagi para pelanggan untuk
menggunakan jasa telephony dasar dari layanan tersebut.

Stimulus diberikan dengan menggelar program retensi “Telepon Rumah, Rejeki
Tumpah” bagi pelanggan yang menggunakan jasa telepon kabel berupa hadiah mobil dan
barang-barang beraharga lainya.

“Program retensi ini untuk memicu pelanggan kembali menggunakan telepon kabel
layaknya ketika layanan ini mengalami masa jayanya tahun-tahun lalu,” ujar
Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata di Jakarta, Rabu (5/11).

Dijelaskannya, program retensi   tersebut hanya berlaku untuk segmen residensial.
Sedangkan untuk segmen bisnis, tidak diberlakukan. “Segmen perumahan sudah
melupakan dahsyatnya kehebatan telepon rumah. Mereka lebih senang menggunakan jasa
seluler dibandingkan jasa tersebut. Padahal secara kualitas, telepon kabel lebih
hebat,” jelasnya.

Data mencatat,  pelanggan telepon kabel milik Telkom hingga kuartal ketiga tahun
ini hanya tersisa 8,653 juta dengan pendapatan  sebesar 10,28 triliun.

Ketika ditanya akankah program tersebut mampu mendongkrak penggunaan telepon kabel,
Nyoman mengaku tidak muluk-muluk. “Kami berusaha saja. Kita kan juga sedang
mengembangkan triple play untuk mempertahankan eksistensi dari layanan ini,”
jelasnya.

Sementara itu, Komisaris Utama Telkom Tanri Abeng menegaskan, meskipun jumlah
pelanggan telepon kabel cenderung menunjukkan   penurunan, namun layanan ini masih
menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan perusahaan.

“Meski relatif masih diminati, memang telepon kabel ada penurunan pendapatan tiga
persen. Tetapi  tren turun itu sudah menjadi masalah global,” jelasnya. [dni]

061108 Industri Telekomunikasi Butuh Lembaga Arbitrase

logo-orang-nelepon-2Industri telekomunikasi Indonesia membutuhkan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan
persengketaan yang terjadi antarpenyelenggara.

Persengketaan biasanya terjadi secara horizontal dan vertikal. Perselisihan
horizontal melibatkan antaroperator, opertor dengan vendor, dan operator dengan
pelanggan. Sedangkan persengketaan vertikal tentunya antara regulator dengan
operator.

“Kondisi industri yang dinamis mendesak adanya lembaga semacam ini. Hal ini karena
dipicu adanya berbagai regulasi selain undang-undang (UU) telekomunikasi yang bisa
digunakan untuk menginterferensi suasana persaingan,” ujar Anggota Komite Badan
Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kamilov Sagala di Jakarta, Rabu (5/11).

UU yang dimaksud seperti UU No 5/99 tentang persaingan tidak sehat. Belum lama ini
sektor telekomunikasi telah merasakan “ganasnya” UU tersebut mengacak-acak
lanskap industri melalui putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam
kasus kepemilikan silang dan kartel tarif SMS.

Bahkan, beberapa pasal dari UU tersebut menjadi ancaman laten bagi kelangsungan
kompetisi seperti pasal 15 tentang eksklusif dealing, pasal 16 tentang diskriminasi
harga, pasal 19 tentang penguasaan pasar, dan pasal 27 tentang kepemilikan silang.

“Belajar dari pengalaman lalu, memang lembaga arbitrase dibutuhkan. Tentang
bagaimana idealnya posisi dan struktur dari lembaga tersebut, itu sedang digodog,”
katanya.

Anggota BRTI Bambang P Adiwiyoto menegaskan, sesuai Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003, fungsi BRTI salah satunya menjadi lembaga
penyelesaian sengketa. “Nah, sekarang kita sedang mencari benang merah dari UU No
30/99 tentang arbitrase dengan UU No 36 tentang telekomunikasi,” jelasnya.

Idealnya, menurut Bambang, lembaga arbitrase masih berada di lingkungan BRTI
dibandingkan berada di luar institusi tersebut. “Apa ini ideal bagi industri?
Sekarang kita sedang menampung semua masukan,” katanya.

Praktisi Telematika dari Universitas Padjajaran Danrivanto Budhijanto menambahkan,
adanya adanya lembaga arbitrase akan menjadi benteng bagi sektor
telekomunikasi ketika ada regulasi lain yang ingin masuk untuk ikut mengatur.

“Perkembangan teknologi di sektor telekomunikasi itu sangat dinamis. Inovasi bisa
dianggap kriminal oleh UU di luar sektor telekomunikasi. Jika lembaga arbitrase
terbentuk, institusi ini akan maju pertama untuk melindungi industri dari
interfensi,” jelasnya.

Menurut Danrivanto, idealnya lembaga arbitrase di sektor telekomunikasi berdiri
sendiri dan bersifat adhoc. Pada kondisi tersebut BRTI hanya menjadi sekretariat
panitera, sedangkan anggota arbitrase diserahkan ke pihak bersengketa untuk menunjuk
perwakilan.

Namun, BRTI tetap harus memberikan tenggat waktu bagi pihak bersengketa
menyelesaikan masalahnya. Jika tidak memenuhi target, barulah BRTI turun tangan
menyelesaikan.

“Jika BRTI sebagai arbitrase itu tidaklah ideal karena dia menjadi fasilitator dan
terlalu ikut mencampuri negosiasi bisnis. Tetapi ini semua tergantung kepada
kebijakan politik yang diambil pemerintah. Jika saran saya digunakan, sebaiknya BRTI
diperkuat dulu posisi tawarnya di industri,” jelasnya.

Sementara itu, Group Head Regulatory Indosat Dayu P Rengganis merasa kondisi dimana
para operator diatur oleh BRTI dan Ditjen Postel sudah ideal bagi industri. “Kami
di industri lebih senang jika diatur oleh dua lembaga tersebut. Tidak perlulah ada
lembaga lain yang mengatur industri. Hal ini karena lembaga tersebut tidak mengenal
dinamisme dari industri telekomunikasi,” jelasnya.

Dayu meminta, diperlukannya regulasi di telekomunikasi yang bisa mengakomodasi semua
kebutuhan industri tanpa ada aturan lain yang ikut mengintervensi. “Kenyataan di
lapangan karena ada aturan menara bersama kita harus berurusan dengan Departemen
Dalam Negeri. Begitu juga masalah pentarifan, tiba-tiba KPPU masuk. Ini kan membuat
industri tidak berkembang,” jelasnya.[dni]

File:
Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar tentang ikut sertanya Penyelenggara Jasa
Internet dalam program telepon pedesaan atau Universal Service Obligation (USO)

“Yang boleh ikut tender dan membangun USO hanyalah operator penyelenggara jaringan,”
Jakarta, Senin (20/10).

“Pemenang USO harus menggandeng PJI untuk membangun USO, tidak bisa dikerjakan
sendirian,” Jakarta, Selasa (5/11).