041108 Operator Manfaatkan Ibadah Haji

Dua operator seluler, Telkomsel dan Indosat mencoba peruntungannya selama musim Haji
kali ini.Indosat meluncurkan program Haji Terpadu, sementara Telkomsel menggeber
program Telkomsel Haji.

“Kami menyadari bahwa kedekatan dengan keluarga yang ditinggalkan selama
menjalankan ibadah haji merupakan kebutuhan para jamaah haji. Kami berharap layanan
telekomunikasi yang lengkap dan terintegrasi dapat membantu para jamaah haji
memenuhi kebutuhan tersebut, ” ujar Director Jabotabek & Corporate Sales Indosat
Fadzri Sentosa di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, program Haji Terpadu menyediakan berbagai layanan komunikasi
secara lengkap dan terintegrasi dalam satu program yang meliputi antara lain
roaming seluler ( Matrix & IM3), panggilan internasional Flatcall 01016, penyediaan
posko layanan Haji dan customer care di Tanah Suci, serta menu khusus Haji di
handphone dengan I-menu *234#. Program yang mulai berlangsung 1 November 2008 hingga
31 Januari 2009 tersebut dapat dinikmati oleh para jamaah saat di Tanah Suci,
namun juga oleh keluarga yang berada di Indonesia.

Sementara VP Jabotabek-Jabar Telkomsel Irwin Sakti mengatakan, pihaknya lebih
memberikan pada perhatian ke pelanggan dibandingkan menguber keuntungan selama musim
haji ini.

“Program yang kami berikan bersifat retention seperti menggelar Manasik Haji di 10
kota di seluruh Indonesia atau inovasi lainnya,” katanya.

Inovasi yang dimaksud, ungkapnya, seperti menyediakan customer service berbahasa
Indonesia 24 jam sehari selama di Tanah Suci, membuka akses Video Call hasil
kerjasama dengan jaringan Al Jawwal dan akses *123# untuk info Haji selama di Arab
Saudi.

Informasi seputar Haji yang diberikan oleh akses tersebut adalah info Jemaah dan
embarkasi, tuntunan haji, tips sehat, dan lainnya.

“Kami bahkan membuka jalur keluhan melalui SMS dengan mengetik Haji dan kirim ke
nomor 111,” katanya.[dni]

041108 Kebijakan yang Keblinger

Para analis keuangan tiga tahun lalu mencatat tarif telepon di Indonesia merupakan salah satu yang termahal di dunia setelah China. Saat itu tarif per menit di Indonesia berkisar 0,18 dollar AS. Namun, pada medio tahun ini para analis mencatat, biaya berhalo-halo di negeri ini merupakan yang termurah yakni 0,01 dollar AS per menit.

Penurunan drastis tersebut tentunya tak dapat dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh regulator untuk menurunkan biaya interkoneksi sebesar 20 hingga 40 persen pada April lalu. Akibatnya, operator melakukan penurunan tarif secara gila-gilaan. Contohnya Telkomsel, operator ini terpaksa memangkas tarif suara dan SMS hingga sekitar 75 persen. “Saya melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator itu merupakan sesuatu yang keblinger.

Di Indonesia belum pantas dilakukan penurunan tarif sedahsyat itu,” tegas Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio kepada Koran Jakarta, Senin (3/11). Menurut Agus, tingkat penetrasi telekomunikasi di Indonesia masih rendah sehingga operator membutuhkan belanja modal (Capital Expenditure/Capex) yang besar untuk mengembangkan jaringan. “Andalan untuk mendapatkan Capex itu kan dari pelanggan dan hutang.

Sekarang tarif diturunkan, tentunya pemasukan dari pelanggan berkurang. Apalagi, krisis ekonomi akan membuat operator kesusahan mendapatkan Capex dari dana asing tahun depan. Kalau begini yang dirugikan masyarakat telekomunikasi Indonesia,” jelasnya.

Kerugian yang diderita adalah menurunnya kualitas layanan dari operator karena jaringan tidak mampu menahan lonjakan trafik dan wilayah pedesaan tidak tersentuh akses telekomunikasi karena operator sibuk mempertahankan pangsa pasar masing-masing. “Sewajarnya tarif itu diturunkan secara bertahap.

Setiap tahunnya lima persen, sehingga para operator itu bisa bernafas untuk mengembangkan jaringan. Kalau kondisinya sudah seperti ini, tinggal tunggu waktu saja ada operator yang tumbang tahun depan,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan, kebijakan tarif dimaksudkan agar nilai tambah industri telekomunikasi dapat dinikmati bersama antara konsumen dan industri dalam perimbangan yang wajar dan adil. “Kebijakan tersebut akan membuat masyarakat mampu menjangkau tarif yang diberlakukan, sedangkan pelaku industri mendapatkan revenue dan keuntungan yang normal untuk melakukan re-invest,” jelasnya.

Menurut Basuki, besaran penurunan tarif yang diinisiatif regulator sebetulnya masih dalam batas wajar dan kalau operator konsisten dengan daftar tarif resmi yang disampaikan ke regulator, semestinya penurunan tersebut dapat dikompensasi dengan peningkatan trafik. “Yang menjadi masalah dalam praktek operator tidak menerapkan tarif resmi mereka tetapi menerapkan tarif promosi yang terindikasi bersifat “price predatory” dan terjebak pada perang tarif yg sangat tajam,” katanya. “

Melihat perkembangan ini, regulator akan memonitor dan mengaji kemungkinan regulasi terhadap tarif promosi tersebut,’ tambahnya. Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P.S mengungkapkan, penyebab utama turunnya kinerja keuangan operator selama ini adalah belum efisiennya manajemen mengelola perusahaan.

“Penurunan tarif seharusnya tidak menjadi alasan oleh para pemain. Jika operator bisa meningkatkan efisiensi sehingga biaya operasional dapat ditekan dan kreatif mengembangkan produk, pendapatan rata-rata per pelanggan tentuntya dapat ditingkatkan,” jelasnya.[doni ismanto]

041108 Kinerja Para Pemimpin Pasar: Maaf, Kali Ini Tidak Ada Pesta

Dua operator besar di Indonesia belum lama ini mengumumkan kinerja perusahaannya selama sembilan bulan ini. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Telekomunikasi Indo nesia Tbk (Telkom) dan PT Indosat Tbk (Indosat).

Seperti diduga banyak kalangan, pelambatan pertumbuhan laba tidak dapat dielakkan oleh kedua operator tersebut. Namun, hal yang mengagetkan adalah besaran dari pelambatan tersebut di luar dugaan yang berujung tidak bisa “berpestanya” para pemimpin pasar di kuartal ketiga seperti tahun-tahun sebelumnya.

Padahal, seharusnya kuartal ketiga merupakan saatnya operator berpesta pora karena biasanya ada momen Ramadan yang bisa dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan mengingat trafik selama satu bulan itu mengalami kenaikan sebesar dua kali lipat dibandingkan bulan-bulan biasa. Indosat hingga kuartal ketiga tahun ini mengalami perlambatan pertumbuhan laba bersih.

Pada periode ini, Indosat hanya meraup keuntungan 1,47 triliun rupiah. Angka itu melambat sebesar 1,9 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 1,47 triliun rupiah. Untuk diketahui, pada kuartal ketiga tahun lalu Indosat mencatat pertumbuhan laba hingga 56 persen. Sementara Telkom lebih parah lagi, laba bersih dari pemimpin pasar tersebut hanya sekitar 8,9 triliun rupiah atau turun 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 9,8 triliun rupiah. Penurunan juga terjadi pada laba usaha sebesar 13,66 persen atau meraup 17,179 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 19,897 triliun rupiah.

Faktor Pemicu Direktur Keuangan Telkom Sudiro Asno mengungkapkan ada dua hal yang memicu menurunnya kinerja keuangan perseroan, sehingga tradisi menggelar “Pesta” di kuartal ketiga setiap tahunnnya terpaksa dibatalkan. “Faktor utama adalah penurunan biaya interkoneksi yang berlaku pada April lalu. Ini memicu terjadinya penurunan tarif yang gila-gilaan di seluler dan membuat Telkom kehilangan potensi pendapatan dari biaya interkoneksi,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Faktor kedua, lanjutnya, krisis ekonomi global yang memicu kenaikan suku bunga dan beban operasional. “Krisis ekonomi sebenarnya tak terlalu mengkhawatirkan karena jumlah hutang perseroan didominasi oleh mata uang dalam negeri. Dari total hutang senilai 16-17 triliun rupiah sebanyak 65 persen dalam bentuk rupiah sisanya valas. Yang paling parah itu dampak turunnya biaya interkoneksi,” jelasnya.

Pernyataan Sudiro tersebut bisa jadi merupakan satu kejutan mengingat selama ini jajaran manajemen Telkom selalu menyemburkan optimisme jika ditanya dampak dari beleid yang dikeluarkan regulator pada April lalu tersebut.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah kala itu selalu menyakinkan publik bahwa pertumbuhan laba perseroannya akan mencapai angka dua digit. Namun, setelah terkena “hook” penurunan tarif, disusul “upper cut” krisis ekonomi global, akhirnya manajemen Telkom melempar handuk putih dan menyiratkan “kelelahan” menghadapi perang tarif belakangan ini.

Sebenarnya secara fundamental, Telkom menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan dibandingkan Indosat. Simak data berikut ini. Indosat hingga kuartal ketiga layanan selulernya memiliki 35,473 juta pelanggan alias naik 61 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 22,026 juta pelanggan. Anak usaha Telkom, Telkomsel, pada periode yang sama memiliki 60,5 juta pelanggan atau hanya naik 36 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 16 juta pelanggan. Layanan seluler selama ini menjadi kontributor utama bagi pendapatan kedua perusahaan. Di Indosat seluler berkontribusi sekitar 77 persen, sementara di Telkom sebesar 62,1 persen.

Indosat boleh menang di pertumbuhan pelanggan, tetapi keok dalam mempertahankan pendapatan dari tiap pelanggan per bulan atau (average revenue per unit/ARPU). ARPU campuran (blended ARPU) turun 25,9 persen dari 52.421 rupiah menjadi 39.574 rupiah. Angka tersebut merupakan yang terendah dibandingkan dua operator besar lainnya yakni Telkomsel dan XL. Telkomsel hingga kuartal ketiga lalu masih memiliki ARPU blended sebesar 60 ribu rupiah.

Melihat ARPU yang cenderung semakin rendah ini ada dua hal yang dapat ditarik kesimpulan yakni jumlah pelanggan dari operator semakin banyak dan tarif yang ditawarkan ke pelanggan makin turun. Akhirnya Earning Before Income Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) margin dari para operator terseret mengalami penurunan.

Tercatat Indosat mengalami penurunan dari 52,7 persen menjadi 49,2 persen. Sementara Telkom dari 63,5 persen menjadi 58,3 persen. “Di Indonesia ini jumlah operator yang bermain terlalu banyak. Dan semuanya berlomba untuk menawarkan tarif murah. Ini membuat kami sebagai incumbent memiliki beban “warisan” kompetisi,” kata Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja. Beban yang dimaksud oleh Kiskenda adalah melakukan penyesuaian harga dengan kondisi pasar.

Jika selama ini Telkomsel selalu mempertahankan tarif yang tinggi, akhirnya terseret dalam perang tarif. Fundamental lain yang menunjukkan Telkom tetap akan kuat menghadapi kompetisi tentunya keseriusan Telkom untuk tetap setia menggarap telepon kabel dan mengembangkan layanan multimedia.

Meskipun pelanggan telepon kabel hanya tersisa 8,653 juta dan pendapatannya hanya sebesar 10,28 triliun, Telkom tetap serius mengembangkan bisnis tersebut dan mengubahnya menjadi triple play sehingga mampu menyelenggarakan layanan suara, data, dan TV secara bersamaan. Sementara Indosat yang juga mengantongi lisensi telepon kabel bisa dikatakan tidak pernah menganggap layanan tersebut ada.

Meskipun pendapatan dari telepon tetap (fixed line) sebesar 1,301 triliun rupiah atau naik 11,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Namun, harus diingat, jumlah tersebut hasil kontribusi terbesar dari produk wireless StarOne, bukanlah telepon kabel I-phone. Telkom sendiri memiliki layanan Fixed Wireless layaknya StarOne yakni TelkomFlexi.

Pada kuartal ketiga ini layanan tersebut berhasil meraup pendapatan 1,77 triliun rupiah dengan 9,15 juta pelanggan selama sembilan bulan ini. “Secara fundamental kondisi Telkom grup paling sehat dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Waktu akan membuktikan setelah perang tarif ini usai, siapa yang akan mampu bertahan,” ujar Chief Operating Officer Telkom Ermady Dahlan.

Ermady menyakini hal itu karena berdasarkan data yang dimilikinya saat ini penetrasi telepon di Indonesia sudah mencapai 60 persen dari total populasi. “Hingga akhir tahun nanti saya yakin angkanya menembus 65 persen. Hal itu berarti tahun depan, kita sudah masuk ke kurva jenuh. Di sini yang bermain adalah inovasi dan kualitas, bukan lagi tarif murah,” katanya. Telkom, lanjutnya, telah mempersiapkan diri menghadapi masa itu dengan lebih dulu membangun infrastruktur seperti BTS seluler sebanyak 25.089 dan Fixed Wireless sekitar 3.181.

Selain itu juga mulai mengembangkan teknologi murah untuk masuk ke pedesaan melalui GSM-IP menggunakan BTS Pico. “Nantinya pasar di pedesaan itu akan kami jadikan sebagai Average Margin Revenue Per Users (AMPU) bukan ARPU. Belum lagi layanan dompet digital T-Cash yang mulai dilirik pengguna,” tambah Kiskenda.

Lantas bagaimana dengan Indosat? Investor asing yang terlalu berkuasa di operator tersebut diyakini banyak orang akan membuat Indosat tidak lagi selincah tahun ini. Indosat diperkirakan akan bermasalah dalam penambahan infrastruktur mengingat untuk mengembangkan teknologi akan tersandung aspek kepemilikan saat lisensi tender dan pembiayaan yang akan seret mengingat selama ini belanja modal selalu ditopang oleh dana asing. Prediksi boleh saja dibuat.

Namun, semuanya belum usai hingga bendera finish dikibarkan untuk mengetahui siapa yang akan berpesta tahun depan. Kita tunggu saja.[dni]

031108 Depkominfo Dinilai Membiarkan Pemborosan Frekuensi

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dinilai membiarkan terjadinya
pemborosan penggunaan frekuensi oleh stasiun televisi swasta berbasis siaran analog
pada pita Ultra High Frequency (UHF).
 
Anggota Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) Agus Pambagio mengungkapkan,
akibat pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, masyarakat tidak
mendapatkan siaran TV berkualitas dan menutup peluang usaha di sektor penyiaran.
 
“Siaran TV kurang berkualitas akibat sering terjadinya interferensi frekuensi
antarkanal milik TV swasta. Jadinya, penonton mendapatkan gambar yang kabur,”
jelasnya kepada Koran Jakarta, (2/11).
 
Sementara untuk penutupan peluang pemain baru di industri penyiaran karena
Depkominfo mempersulit keluarnya izin penggunaan frekuensi dengan alasan kanal telah
penuh diduduki oleh TV swasta eksisting.
 
Menurut Agus, pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut bertentangan dengan
Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No 76/2003 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada
Pita UHF.
 
Dalam pasal 13 keputusan menteri  tersebut secara tegas dinyatakan penyelenggara TV
siaran yang menggunakan kanal TV siaran pita UHF dan telah memiliki izin stasiun
radio dari Dirjen sebelum ditetapkan keputusan tersebut, wajib menyesuaikan dengan
keputusan tersebut  tiga tahun setelah ditetapkan.
 
Akibat tidak adanya penataan tersebut, stasiun TV swasta menggunakan kanal frekuensi
secara melompat-lompat dan memboroskan sumber daya alam terbatas tersebut. Tercatat,
stasiun TV swasta seperti RCTI milik MNC grup menggunakan 49 kanal.
 
Tujuh kanal digunakan di luar ketentuan KM 76/2003 oleh RCTI, empat kanal tidak
sesuai dengan KM tersebut, sedangkan jumlah kanal kembar sebanyak  24. Akhirnya,
kanal yang efektif digunakan oleh stasiun TV tersebut hanya 25 kanal.
 
Sementara stasiun TV SCTV tercatat menggunakan 47 kanal. Sebanyak 24 dikategorikan
kanal kembar. Hal ini membuat stasiun TV tersebut hanya efektif menggunakan kala
sebanyak 23. 
 
“Jika mengacu pada KM tersebut, jelas sekali sejak 2006 harus sudah ada penataan
alokasi frekuensi. Tetapi hingga sekarang tidak ada aksi nyata dari Menkominfo
sebagai pengambil kebijakan atau Dirjen Postel yang menjadi pelaksana,” tegasnya.
 
Melihat lambannya gerakan dari Depkominfo tersebut, lanjutnya, sebagai anggota
masyarakat pihaknya menuntut Menkominfo Muhammad Nuh dan Dirjen Postel Basuki Yusuf
Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 
“Sidang pertama akan dilakukan Senin (3/11) besok. Saya menggunakan hak sebagai
warga negara untuk mendesak pemerintah menjalankan tugasnya. Semoga Hakim mendukung
aksi ini,” katanya.  
 
Diungkapkannya, aksi tuntutan tersebut tidak datang begitu saja karena   dua tahun
lalu pihaknya telah  mensomasi depkominfo. “Somasi kita tidak dilihat, wajar dong
dilakukan penuntutan. Ini untuk membuktikan selama ini depkominfo seperti jengah
untuk menertibkan para pengusaha TV tersebut,” tegasnya.
 
Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar ketika dikonfirmasi perihal adanya tuntutan dari
MPPI tersebut mengakui telah mengetahui hal tersebut. “Memang ada tuntutan yang
dilakukan oleh masyarakat. Tentang substansi perkara saya tidak bisa katakan, karena
itu sudah wilayah pengadilan,” katanya.
 
Secara terpisah, Ketua Harian Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Uni Z.
Lubis mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran pada 1 Sepetember lalu
untuk melakukan penertiban penggunaan frekuensi oleh TV swasta.
 
“Sekarang ini izin untuk meminta frekuensi di daerah-daerah semakin sulit. Kita
harus berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID). Prosesnya
semakin panjang,” tuturnya.
 
Pada kesempatan lain, Anggota DPR RI Effendie Choirie mendukung aksi dari MPPI
tersebut. “Wajar sekali ada tuntutan dari MPPI tersebut. Hal ini karena frekuensi
adalah sumber daya alam yang harus dikelola dengan benar. Saya mendukung aksi
tersebut,” katanya.
 
Dikatakannya, selama ini memang ada indikasi jual beli frekuensi di Depkominfo yang
melibatkan mafia frekuensi. “Sejak dulu sudah diperingatkan oleh DPR sebagai partner
politik depkominfo. Tetapi tidak ada aksi dari mereka. Jika akhirnya masyarakat
menuntut, itu adalah konsekuensi dari lambannya menteri terkait bertindak
membereskan masalah tersebut,” jelasnya.[dni]

031108 Apindo Dukung Pembatasan Jalur Impor

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung langkah pemerintah untuk membatasi
jalur impor komoditi tertentu masuk ke Indonesia.
 
“Langkah pemerintah tersebut sudah tepat. Dengan membatasi hanya masuk di
pelabuhan dan bandara utama, berarti arus masuknya barang selundupan dapat
ditekan,” ujar Ketua Umum Aindo Sofyan Wanandi kepada Koran Jakarta, Minggu
(2/11).
 
Dikatakannya, dampak dari krisis ekonomi global adalah menurunnya kegiatan ekspor
dari para pengusaha. Agar arus kas dari perusahaan dapat terjaga, jalan keluarnya
adalah menggarap pasar dalam negeri.
 
“Namun, pasar di dalam negeri ini juga tidak bisa optimal dimanfaatkan karena
barang selundupan telah menguasai pasar dengan membanting harga,” katanya.
 
Selain mendukung pembatasan jalur impor, Sofyan juga meminta pemerintah untuk
menertibkan kegiatan dari para importir umum.
 
“Sebaiknya barang masuk ke Indonesia itu melalui importir khusus atau terdaftar.
Ini membuat kita bisa tahu barang yang mereka impor. Tentunya akan bisa dideteksi
mana yang selundupan atau tidak,” jelasnya.
 
Sofyan menegaskan, jika pemerintah tidak serius untuk mengatasi masuknya barang
impor, dapat dipastikan para pengusaha lokal akan banyak menutup usahanya. Hal ini
mengingat permintaan untuk ekspor semakin turun. “Kita butuh komitmen bersama
untuk menjamin pengusaha dapat menjalankan roda bisnisnya agar tidak ada yang
kolaps,” katanya.
 
Deputy Chairman Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto menambahkan, selain
masalah barang selundupan pemerintah harus menghilangkan retribusi yang memberatkan
pengusaha. “Jika kedua itu dilakukan pemerintah,   maka harga produk di
Indonesia akan lebih murah 50 persen dibandingkan saat ini,” katanya. 
 
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menegaskan,  jalur masuk
komoditi  mainan anak-anak, tekstil, garmen, dan elektronik hanya boleh melalui
pelabuhan dan bandara utama. Pelabuhan yang diperbolehkan menjadi  pintu masuk
adalah   Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, dan Makassar.
Sementara untuk bandar udara hanya dibuka pintu masuknya di Soekarno Hatta, Juanda,
dan Makassar.[dnii]