011108 Akhirnya, Telkom Akui Penurunan Tarif Pukul Kinerja Keuangan


PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akhirnya mengakui penurunan biaya
interkoneksi sebesar 20-40 persen pada April lalu memukul kinerja keuangan operator
pelat merah tersebut.

Hal itu terlihat pada kinerja kuartal ketiga tahun ini dimana laba bersih pemimpin
pasar itu hanya sekitar 8,9 triliun rupiah atau turun 9 persen dibandingkan periode
yang sama tahun lalu sebesar 9,8 triliun rupiah.

Penurunan juga terjadi pada laba usaha sebesar 13,66 persen atau meraup 17,179
tiliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu 19,897 triliun rupiah.

Direktur Keuangan Telkom Sudiro Asno menjelaskan, melambatnya kinerja keuangan
hingga kuartal ketiga tahun ini akibat adanya krisis global dan penurunan biaya
interkoneksi.

“Krisis global membuat kami rugi selisih kurs dan beban bunga meningkat karena
suku bunga naik. Ini karena sebagian belanja modal (Capital Expenditure/Capex)
dibiayai oleh utang,” jelasnya di Jakarta, Jumat (31/10).

Diungkapkannya, kerugian akibat dua faktor tersebut sekitar 75 hingga 85 miliar
rupiah. Sementara faktor lain adalah meningkatnya beban sewa frekuensi di luar
perhitungan perseroan. “Sebelumnya kami perkirakan perhitungan frekuensi berbasis
bandwith, ternyata sebagiana ada yang berdasarkan izin stasiun radio (ISR).
Besarannya sekitar 400 miliar rupiah,” tuturnya.

Sementara dari sisi laba usaha terjadi penurunan karena melambatnya pendapatan usaha
perseroan. Tercatat pada kuartal ketiga tahun ini Telkom meraup 44,6 triliun rupiah
atau hanya naik 2,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 43,647
triliun rupiah.

Sudiro mengakui, faktor penurunan biaya interkoneksilah yang membuat pendapatan
usaha Telkom melambat, meskipun dari sisi jumlah pelanggan dan menit pemakaian
terjadi peningkatan.

Tercatat, Telkomsel pada triwulan III meraih 60,5 juta pelanggan atau naik 36 persen
dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 16 juta pelanggan. Sedangkan
pelanggan TelkomFlexi sebesar 9,15 juta pelanggan atau naik 63 persen dibandingkan
periode yang sama tahun lalu.

“Telkomsel yang selama ini berkontribusi sebesar 62,1 persen melakukan pemotongan
tarif hingga 75 persen sejak adanya beleid baru itu. Ini membuat belum didapatnya
keseimbangan baru meskipun dari sisi fundamental terjadi kenaikan,” jelasnya.

Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja mengungkapkan, laba bersih  pemain
seluler terbesar di negeri itu pada triwulan III 2008 mencapai 9,08 triliun rupiah
atau turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 9,7 triliun
rupiah,” katanya.

Penurunan laba akibat melonjaknya beban perusahaan seperti biaya jaringan dan sewa
frekuensi.

Fundamental Kuat
Chief Operating Officer Telkom Ermady Dahlan meminta dalam melihat kinerja Telkom
saat ini tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi fundamental perusahaan yang kokoh,
seperti jumlah pelanggan yang meningkat dan bisnis baru mulai menunjukkan kinerja
postif.

“Di broadband internet terjadi lonjakan pelanggan dan pendapatan. Begitu juga
untuk TV kabel,” katanya.

Tercatat, pendapatan data dan internet pada kuartal ketiga tahun ini sebesar 10,8
triliun atau naik 6 persen dibandingkan periode lalu sebesar 10,2 triliun rupiah.
Hal itu berkat raihan jumlah pelanggan internet Speedy mencapai 593 ribu satuan
sambungan layanan hingga kuartal ketiga lalu.

Kiskenda menambahkan, sebagai incumbent di pasar telekomunikasi adalah wajar dari
sisi keuangan mengalami pukulan karena adanya “warisan” privilege yang harus
disesuaikan. Warisan yang dimaksud adalah tarif yang tinggi tanpa diganggu
regulator.

“Dulu kita lebih pro ke pemegang saham dengan tarif yang tinggi. Sekarang kita pro
ke masyarakat dengan memberikan tarif murah. Konsekuensinya tentu ada dari semua
ini,” jelasnya.

Ermady menyakinkan, hingga akhir tahun nanti pendapatan Telkom tetap akan mengalami
pertumbuhan karena perseroan telah berjalan di jalur yang benar seperti
mengembangkan unit bisnis baru yakni broadband internet dan triple play atau
mengembangkan sayap dengan mengakuisisi perusahaan lain.

“Saat ini kita juga sedang mengaji untuk mengakuisisi operator di Iran dan Timur
Tengah lainnya,” ungkapnya.

Sudiro menambahkan, sisa waktu di tahun ini akan dioptimalkan oleh perseroan untuk
melakukan ekspansi jaringan dan menggenjot pertumbuhan pelanggan. Hal ini karena
penyerapan Capex hingga kuartal ketiga tahun ini baru mencapai 50 hingga 55 persen.

“Tahun ini Capex kita sebesar 2,5 miliar dollar AS. Memasuki kuartal keempat ini
saya yakin penyerapannya sebesar 95 persen,” tuturnya.

Masalah krisis ekonomi sendiri sebenarnya tak dikhawatirkan oleh manajemen mengingat
jumlah kewajiban perseroan didominaso oleh mata uang dalam negeri. “Dari total
hutang senilai 16-17 triliun rupiah sebanayak 65 persen dalam bentuk rupiah sisanya
valas,” jelasnya.

Secara terpisah, Analis dari Sinarmas Sekuritas Alfiansyah mengungkapkan, pasar
sebenarnya sudah memprediksi kinerja keuangan dari Telkom hingga akhir tahun nanti
tidak begitu baik.

“Ketika beleid interkoneksi baru keluar, semua sudah memprediksi. Tetapi Telkom
kan selalu bilang tidak akan bermasalah. Sekarang semua terbukti,” katanya.

Namun, dia memperkirakan, sebagai emiten yang tergolong blue chip, saham Telkom
tetap akan mampu menopang kinerja indeks saham.

“Telkom kan sedang melakukan buyback saham semoga ini bisa mengimbangi sentimen
negatif dari kinerja keuangan mereka pada kuartal ketiga ini,” katanya sambil
menambahkan hingga penutupan bursa saham Telkom ditutup senilai 5.400 rupiah. [dni]

011108 Dephub Tak Kunjung Tutup Pelabuhan Liar

Departemen Perhubungan (Dephub) tak kunjung juga menutup pelabuhan liarmeskipun

permintaan untuk melakukan aksi tersebut telah didengungkan Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai, serta para pengusaha sejak dua minggu lalu.
Kabar terakhir yang didapat dari Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal adalah

masih terus dilakukan koordinasi dengan para Administratur Pelabuhan (Adpel) guna

menentukan pelabuhan yang masuk kategori liar.
Padahal, sebelumnya telah  keluar  instruksi Direktur Jenderal Hubungan Laut

Departemen Perhubungan No.UK.11/24/ 19/DJPL-08 tanggal 24 Oktober 2008.
Dalam instruksi tersebut disebutkan, penertiban dilakukan terhadap pelabuhan yang

beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang yang telah memiliki izin tetapi

penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya.
“Hari ini akan ada rapat lagi dengan para Adpel untuk membicarakan masalah

teknisnya,” ujar Jusman di Jakarta, Jumat (31/10).
Jusman mengungkapkan, pelabuhan yang akan ditutup nantinya adalah pelabuhan tanpa

izin dan memiliki izin sementara. “Jumlahnya antara versi Bea dan Cukai serta di

lapangan berbeda-beda. Bea dan Cukai bilang ada 46 di Batam, tetapi itu harus

diverifikasi terlebih dulu,” jelasnya.
Jusman menegaskan, departemennya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas izin

pelabuhan akan segera melaksanakan himbauan dari Presiden untuk menutup pelabuhan

liar. “Saya ini anak buah Presiden, tentu akan melaksanakan perintah atasan,”

tegasnya.
Namun, ketika didesak kapan aksi sebenarnya dilaksanakan, Jusman malah balik

mengatakan, untuk sementara pemerintah telah memberikan solusi pembatasan beredarnya

barang-barang selundupan.
Solusi tersebut adalah membatasi jenis pelabuhan dan bandara yang diperbolehkan

masuknya komoditi mainan anak-anak, tekstil, garmen, dan elektronik. Pintu masuk

dari komoditi itu hanya boleh melalui pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung

Perak, Belawan, dan Makassar. Sementara untuk bandar udara hanya dibuka pintu

masuknya di Soekarno Hatta, Juanda, dan Makassar.
Menanggapi hal itu, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi

mengaku kecewa dengan belum adanya juga aksi nyata dari Dephub.
“Terus terang saya kecewa sekali. Padahal dari hasil rapat minggu lalu telah

ditentukan  yang memiliki hak menutup pelabuhan tersebut adalah Dephub. Kenapa lama

sekali bergeraknya,” katanya.
Dikatakannya, masuknya barang selundupan tekstil dari pelabuhan liar  telah

merugikan negara puluhan miliar rupiah. Tercatat, kerugian pada 2005 sebesar 633

juta dollar AS, 2006 (752 juta dollar AS), 2007 (310 juta dollar AS). Kerugian itu

berdasarkan perhitungan hilangnya potensi pajak PPN sebesar 10 persen dan PPH 2,5

persen.
Data dari bea dan cukai per September 2008 juga  mengungkapkan, nilai baja impor

ilegal yang masuk ke pasar nasional senilai 1,2 miliar rupiah.  Sedangkan selama

periode Januari-Sepetember 2008 terjadi peningkatan impor baja ilegal sebesar 20

persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Indonesian Iron and Steel Indistry Association (IISIA) juga  mencatat total impor

baja canai panas ilegal ke Indonesia pada 2007 sebanyak 900 ribu ton. Angka itu

membuat kerugian negara mencapai 810 juta dollar AS.
Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi ketika dikonfirmasi tentang belum ditutupnya

pelabuhan liar oleh dephub menegaskan wewenang untuk menutup tersebut bukan di

direktoratnya. ”Tidak tepat Anda bertanya kepada saya. Saya sudah mengerjakan

tugas dengan menginformasikan ke Dephub. Jadi, jangan dibolak-balik lagi logika

berpikirnya,” tegasnya.[dni]