291008 Aksi Billy yang Merusak Segalanya

Kredibilitas dan integritas yang dibangun selama delapan tahun oleh sebelas orang terpilih di negeri ini memasuki titik nadir pada pertengahan September lalu.

 

Ya, pada Selasa (16/9) diberitakan eksekutif Lippo Grup, Billy Sindoro dan Anggota KPPU Muhammad Iqbal, tertangkap tangan sedang bertransaksi terkait keluarnya putusan lembaga tersebut yang menguntungkan anak usaha Lippo, Direct Vision (DV) pada Agustus lalu.

 

DV adalah perusahaan   dilaporkan oleh tiga pemain TV berbayar yakni   Indovision, TelkomVision, dan Indosat Multimedia (IM2) pada 14 September 2007.  Pasal yang dituduhkan ke DV adalah     melanggar pasal 16 dan pasal 19a Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat. 

 

KPPU dalam putusannya melalui majelis komisi yang diketuai oleh Tri Anggaraini dengan  anggota Muhammad Iqbal dan Benny Pasaribu memutuskan DV tidak bersalah dalam kasus tersebut. Sementara untuk Astro diwajibkan tetap sebagai partner dan mensupply Liga Inggris ke Direct Vision.

 

Putusan terakhir yang mewajibkan Astro tetap berpartner itulah yang dianggap banyak kalangan sebagai ’angin’ dari putusan KPPU. ’Angin’ tersebut tentunya masuk dari seorang Billy Sindoro.

 

Untuk diketahui, Billy sebelumnya adalah CEO di PT First Media Tbk yang menjadi induk usaha dari DV. Entah kenapa, Billy pada pertengahan Juni lalu dialihkan hanya sebagai ’eksekutif’ di Lippo grup.

 

Banyak kalangan yang mengaku dekat dengan petinggi Lippo Grup mengakui, Billy adalah seorang yang jago dalam melobi pejabat negara untuk memuluskan bisnis grup perusahaan yang dipimpin oleh Taipan James Riady tersebut. ”Lobi dilakukan secara profesional. Kalau   sampai ada penyuapan, itu namanya bukan lobi,” kata beberapa pengusaha kepada Koran Jakarta belum lama ini.

 

Ketua KPPU Syamsul Maarif ketika dikonfirmasi tentang tertangkapnya Iqbal kala itu mengaku sangat terpukul sekali. Bagaimana tidak, sebelum adanya penangkapan, KPPU telah mendapatkan pukulan telak dari Mahkamah Agung (MA) yang mengebiri putusannya tentang

monopoli Temasek.

 

“Saya tidak menyangka sama sekali adanya kasus ini. Iqbal yang saya kenal tidak demikian. Namun, baiknya semua diserahkan ke proses hokum. Asas praduga tak bersalah harus dijunjung,” tegasnya.

 

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi menegaskan, harus dibedakan anatara kasus yang menimpa individu dengan lembaga. “Putusan itu dibuat oleh lembaga. Dan jika ada oknum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, jangan disamaratakan. Ibaratnya, jika ingin membunuh tikus, jangan lumbungnya dibakar,” katanya.

 

Junaidi pun hingga kini masih menyakini Iqbal tidak bersalah,”Saya belum percaya jika tidak ada ketetapan hukum”.

 

Kompatriot Iqbal, Tri Anggaraini pun menyakini putusan yang dibuat oleh majelis komisi hasil pimpinannya telah bekerja maksimal.”Putusan DV itu dibuat berdasarkan UU anti monopoli. Saya siap mempertanggungjawabkan,” tegasnya.

 

Sementara Pengamat ekonomi Pande Radja Silalahi dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta, jika kredebilitas dari KPPU ingin ditegakkan, maka susunan keanggotaan harus direformasi. “Susah mendapatkan kepercayaan publik, jika orang-orang lama masih bercokol. Yang ada dipertanyakan terus hasil putusannya,” kata mereka.

 

Akh, Billy memang telah merusak segalanya.[doni ismanto]

291008 KPPU: Wasit yang Dicerca dan Dipuja

Jika merujuk pada undang-undang No 5/1999 atau anti monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga publik yang menjadi penegak UU untuk masalah yang berkaitan dengan praktik persaingan usaha tidak sehat.

 

Singkat kata, KPPU adalah wasit bagi kompetisi dunia usaha yang ketat dan kaya tipu muslihat di negeri ini. Sedemikian pentingnya posisi KPPU, lembaga yang dibentuk delapan tahun lalu dengan sebelas  anggota tersebut  bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pewakilan Rakyat (DPR).

 

Layaknya seorang wasit, keberadaannya di lapangan tentu menjadi bahan cercaan dan pujaan bagi penikmat kompetisi. Jika keputusan dari sang wasit menguntungkan sebagian pihak, tentunya puja-puji akan datang dari pihak yang dimenangkan, sebaliknya pihak yang lain akan mencerca.

 

”Setiap keputusan yang kami ambil tentunya tidak menyenangkan semua pihak. Tetapi sebagai wasit kita harus menegakkan aturan main agar kompetisi menjadi sehat,” ujar Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi kepada Koran Jakarta belum lama ini.

 

Dijelaskannya, proses turun tangannya KPPU menyelidiki suatu kasus yang diduga melanggar UU No 5/99 bisa dimulai dari laporan masyarakat atau turun tangan langsung berdasarkan pemeberitaan di media massa.

 

”Kami juga dibantu oleh komisi sektoral per industri  dimana memberikan gambaran peta persaingan. Contoh nyata adalah kasus kartel SMS di industri telekomunikasi. Kerjasama dengan regulator telekomunikasi berjalan bagus sekali,” katanya.

 

Prinsip yang diusung dalam memeriksa satu kasus adalah  mekanisme check & balance terhadap setiap proses yang ada. Sebagai contoh, pada setiap akhir klarifikasi, laporan diperiksa kembali oleh kepala subdirektorat atau pegawai lain dalam proses pemberkasan. 

 

Hasil kerja pemberkasan diperiksa Komisioner dalam Rapat Komisi untuk menguji apakah suatu laporan atau monitoring layak menjadi perkara.  Selanjutnya akan dibentuk Tim Pemeriksa Pendahuluan (PP) yang hasil kerjanya dipresentasikan dalam Rapat Komisi lagi, untuk selanjutnya jika dipandang perlu diadakan Pemeriksaan Lanjutan (PL) dengan Tim PL yang berbeda dengan Tim PP.

 

“Hasil kerja PL ini selanjutnya diuji lagi oleh Majelis Komisi yang beranggotakan Komisioner lain,” katanya.

 

Dia menyakini, skema pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU tersebut menjamin tidak mungkin adanya ”angin” yang masuk ke KPPU. ”Setiap minggu ada sidang untuk mendengar kemajuan gelar perkara dari hasil penyelidikan investigator dan majelis komisi. Semua anggota berhak memberikan saran. Karena itu, saya yakin ’angin’ susah masuk mempengaruhi setiap putusan yang dibuat lembaga kami,” jelasnya.

 

Junaidi boleh merasa KPPU sudah sempurna dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak demikian dengan Pengamat Ekonomi Pande Radja Silalahi yang juga pernah menjabat wakil ketua lembaga tersebut periode 2001-2002.

 

”Transparansi yang selama ini didengungkan oleh lembaga tersebut sudah luntur. Kasus tertangkapnya salah satu anggotanya membuat orang menjadi bertanya-tanya tentang kredibilitas dari lembaga tersebut,” tuturnya.

 

Dikatakannya, proses penyelidikan di KPPU saat era dirinya masih mengabdi  sedikit  berbeda dengan masa sekarang.

 

”Dulu, setiap kasus yang ada, langsung dibentuk tim majelis komisi dengan bantuan investigator untuk penyelidikan. Hasil temuan setiap minggunya didisukusikan oleh semua anggota. Dan di diskusi itu semua berhak bersuara,” katanya.

 

Sedangkan masa sekarang, lanjutnya,  terdapat  perubahan prosedur penyelidikan. Investigator diberikan  wewenang yang lebih meskipun semuanya masih di bawah kendali majelis komisi.

 

Sementara pengamat ekonomi Fadhil Hasan menilai, meskipun selama ini KPPU sudah mengeluarkan putusan yang bisa membuat satu industri lebih sehat, sayangnya putusan tersebut bisa ditentang oleh pihak yang dikalahkan di pengadilan.

 

”Kasus monopoli oleh Temasek itu satu contoh dimana putusan yang dibuat oleh KPPU sudah pro publik jadi mentah ketika masuk ranah hukum yang tidak mengerti kondisi kekinian industri. Seharusnya putusan KPPU  dilokalisir selesai di lembaga tersebut,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai, keberadaan KPPU selama ini belum maksimal melindungi pengusaha dari praktik monopoli.

 

”Yang terjadi putusan dibuat oleh lembaga tersebut banyak menjadi blunder di publik dan membuat kondisi investasi tidak kondusif,” katanya.

 

Dia meminta, KPPU lebih meningkatkan lagi daya ciumnya untuk melihat terjadinya praktik monopoli terjadi di pasar. ”Sebaiknya jangan mengandalkan hanya laporan dari masyarakat atau pesaing. Kalau begini, KPPU hanya jadi alat untuk memukul pesaing,” tuturnya.

 

”Dan jika memang diharuskan ada peluang banding, dibentuk lembaga tersendiri. Jadinya, orang hukum yang tidak mengerti kondisi kekinian dari industri tidak merusak putusan yang dibuat lembaga tersebut,” jelasnya.

 

Menanggapi hal itu, Junaidi  menegaskan,  keputusan yang telah diambil KPPU selama ini selalu mengacu pada UU. Selain itu, dalam setiap pengambilan keputusan semua anggota berhak menentukan sikap.

 

”Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dan masalah investigator, itu hanya berfungsi membantu saja,” katanya.

 

Dia pun membantah anggapan banyak orang yang mengatakan wewenang KPPU terlalu luas.  KPPU mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa dan memutus, akan tetapi ini bukan hanya diberikan untuk KPPU. 

 

Beberapa regulator sektoral juga mempunyai kewenangan serupa. ”Selain itu, setiap putusan kami juga ada   forum untuk mengoreksi dan   membatalkan yakni melalui Pengadilan dan MA,” katanya.

 

Junaidi mengingatkan, terlepas dari kekurangan yang ada  selama ini di lembaga tersebut, keberadaan dari KPPU sangat penting untuk membina kompetisi yang sehat di industri. ”Harus diingat KPPU itu dibentuk dengan payung hukum UU. Tanggung jawab kepada Presiden dan melapor pada DPR. Justru, kalau KPPU tidak ada bisa makin rusak industri nantinya,” katanya.

 

Praktik monopoli, menurut Junaidi, sangat merugikan rakyat karena membuat konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk mengonsumsi suatu produk. ”Hanya monopolist dan pemburu rente (rent seeker) yang senang apabila KPPU lemah. Dan itu harus disadari semua pihak,” tegasnya.

 

Sikap Junaidi juga mendapat dukungan dari Sofjan,”Terlepas kekurangan yang ada di KPPU. Lembaga ini tetap dibutuhkan untuk membuat para pengusaha tidak sewenang-wenang,” tuturnya.[dni] 

 

291008 “Nyawa” Direct Vision Tinggal Sebulan Lagi

Kemampuan bertahan PT Direct Vision (DV) untuk menjalankan roda operasional
sehari-harinya tinggal satu bulan lagi. Hal ini karena sejak Mei lalu, manajemen
perusahaan menjalankan roda usahanya mengandalkan dana pemasukan dari pelanggan,
sedangkan suntikan dana dari pemegang saham sudah tidak ada lagi.
 
“Kita hanya mampu mempertahankan perusahaan ini hingga November nanti. Lewat dari
waktu itu DV dipastikan bangkrut karena tidak mampu lagi menjalankan perusahaan dan
membayar gaji pegawai,” ujar Senior Corporate Affair PT Direct Vision Halim
Mahfudz di Jakarta, Selasa (28/10).
 
Ditegaskannya, meskipun kondisi perusahaan sedang merana, namun DV telah menyediakan
uang standby untuk membayar 36.000 pelanggan yang telah mendepositkan uangnya selama
ini untuk berlangganan siaran DV. Dana yang disiapkan sebesar 1,4 juta dollar AS.
 
“Dana itu sudah kita siapkan sejak siaran dihentikan 20 Oktober lalu. Namun, kita
tidak bisa mencairkannya karena belum mendapatkan izin dari pemegang saham,”
katanya.
 
Dia mengakui, sejauh ini para pelanggan DV sudah banyak melakukan tuntutan melalui
telepon untuk meminta uang kembali (refund). “Dalam waktu tiga hari ada sekitar
23.458 panggilan. Tetapi kita mau bagaimana lagi, kalau yang punya duit tidak
merestui, manajemen tidak bisa apa-apa,” jelasnya.
 
Dikatakannya, belum lama ini manajemen beserta salah satu pemegang saham PT Ayunda
Mitra telah bertemu dengan regulator untuk menjelaskan rencana tertulis  berkaitan
krisis yang dihadapi.
 
“Di situ kita sudah secara gamblang mengungkapkan masalah pengembalian dana
pelanggan dan lainnya. Sedangkan masalah isu pencabutan izin penyiaran, saya tidak
bisa menjawab karena itu wewenang pemegang saham,” jelasnya.
 
Para karyawan DV sendiri, jelasnya, hanya menuntut kejelasan nasib jika benar
perusahaan akhirnya ditutup. “Kita mau tahu sebenarnya nanti akan diapakan. Apakah
disalurkan ke anak usaha milik pemegang saham atau bagaiamana,” katanya.
 
Diungkapkannya, manajemen sebagai profesional telah mengusulkan berbagai langkah
strategis ke pemegang saham sejak pihak Astro Malaysia mengirimkan surat teguran
terkait hutang sebesar 2 triliun rupiah untuk biaya konten pada bulan Agustus lalu.
“Tapi dari pemegang saham tidak ada tanggapan. Yang ada minta pengunduran
pembayaran terus hingga siaran dihentikan,” sesalnya.
 
Secara terpisah, Plt. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
(SKDI)  Freddy H. Tulung mengungkapkan, hasil pemanggilan pihak Ayunda mengecewakan
regulator.
 
 “Yang terjadi Ayunda malah melempar tanggung jawabnya ke Astro. Ayunda sama
sekali tidak memberikan solusi atas perlindungan terhadap konsumen, karyawan, maupun
kontrak yang sedang berjalan,” katanya.
 
Melihat perilaku yang ditunjukkan oleh pemegang saham DV, lanjutnya, regulator akan
memberikan peringatan secara tertulis kepada mereka (PT. Ayunda Prima dan PT. Silver
Concord)  untuk memenuhi kewajiban terhadap publik (pelanggan) dalam bentuk
pengembalian hak-haknya (refund). Dan melakukan pengkajian kembali terhadap
perizinan yang dikeluarkan pada PT. Direct Vision dan pihak-pihak yang terafialiasi.
 
 
Sebelumnya, DV menghentikan siarannya terhitung sejak 20 Oktober 2008 pukul 00.00
WIB sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penghentian siaran tersebut disebabkan
tidak diperpanjangnya trade mark license agreement penggunaan brand Astro. Hal itu
berujung kepada  dihentikannya berbagai layanan Astro Malaysia kepada  DV seperti
pasokan channel dan transmisi satelit.[dni]

291008 Program USO Picu Monopoli Era Baru

Program pengadaan telepon desa alias Universal Sevice Obligation (USO) yang akan
digelar pemerintah mulai tahun depan dikhawatirkan akan memunculkan praktik monopoli
baru di segmen layanan tersebut.
 
Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia Sumarlin
mengungkapkan, jika melihat dari persyaratan peserta yang diperbolehkan mengikuti
tender, maka arah menuju praktik monopoli terbuka lebar.
 
”Anda lihat saja persyaratan yang dibuat oleh pemerintah. Semuanya mengarah kepada
satu operator yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Nantinya, Telkom akan
bertindak sebagai penyelenggara jaringan dan jasa. Parahnya lagi, suksesnya USO
tergantung Telkom,” katanya di Jakarta Selasa (28/10). 
 
Persyaratan yang disorot seolah memudahkan langkah Telkom adalah tidak
diperkenankannya penyelenggara jasa untuk mengikuti tender dan penyelenggara
jaringan yang diperbolehkan mengikuti tender hanya bisa memiliki saham asing
maksimal sebesar 49 persen.
 
Jika merujuk pada syarat tersebut, maka peserta tender hanya terbuka bagi operator
telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, XL, Bakrie Telecom, atau Mobile-8 Telecom.
Sayangnya, di luar Telkom, diyakini tidak akan ada operator yang mampu memenuhi
syarat tender. Contoh, Indosat dan XL kepemilikan asingnya melampaui 49 persen.
Sementara Bakrie Telecom dan Mobile-8 sedang kesusahan dana.
 
”Sebenarnya peluang menjadikan tender itu ada suasana kompetitifnya terbuka jika
penyelenggara jasa seperti penyedia jasa internet (PJI) dibiarkan ikut serta seperti
tender tahun lalu. Tetapi, dengan dilarang, maka aroma monopoli itu akan
menyeruak,” katanya.
 
Menurut Sylvia, penyelenggara jasa memiliki kemampuan yang setara dengan
penyelenggara jaringan dalam menggelar akses telekomunikasi melalui teknologi wimax
atau Voice over Internet Protocol (VoIP) nantinya.
 
’Itu sudah dibuktikan oleh beberapa  (PJI) yang bisa menyelenggarakan USO secara
swadaya di beberapa daerah seperti di Sukabumi, Kalimantan, dan Aceh. Nah, jika
pemerintah hanya memberikan hak menyelenggarakan USO ke operator jaringan, hal itu
berarti menafikan Pasal 16 dari UU No 36/99 tentang Telekomunikasi,” jelasnya.
 
Di pasal tersebut, secara tegas dikatakan bahwa setiap penyelenggara jasa dan
jaringan telekomunikasi berhak dan wajib menyelenggarakan layanan telepon pedesaan.
”Nah, sekarang hak kita sebagai penyelenggara jasa saja dihilangkan. Bagaimana
menjalankan kewajiban? Ini sama saja pemerintah melarang PJI bermimpi membangun
desa,” katanya.
 
Ironisnya lagi, lanjutnya, PJI dibebankan oleh pemerintah selama ini untuk
menyumbang dana USO sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor mereka setiap
tahunnnya. ”Karena itu saya bilang tidak adil. Tarikan dananya sama. Giliran
mengerjakannya diserahkan pada satu operator besar,” tuturnya.
 
Anggota Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Yadi Heryadi
menambahkan, jika PJI diperbolehkan untuk mengikuti tender maka nantinya akan fokus
menggarap satu wilayah yang menjadi basis kekuatannya. ”Kita tidak akan menawar di
semua blok yang ditawarkan oleh pemerintah,” jelasnya.
 
Cara demikian, diyakininya, akan menimbulkan multiplier effect karena akan menyerap
lebih banyak tenaga kerja dan USO dikerjakan secara bersama-sama. ”Jadinya semua
penyelenggara telekomunikasi itu menjalankan USO. Tidak bergantung pada satu
operator,” tuturnya.
 
Sylvia mengaku, PJI telah siap secara teknis dan menjamin masalah routiing number
yang selama ini digunakan alasan oleh pemerintah tidak akan menganggu. ”Yang
menentukan routing itu PJI, kok. Ini kan masalah ketakutan pemerintah saja,”
jelasnya.
 
Secara terpisah, Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel Gatot S Dewo Broto mengatakan,
tidak diperkenankannya PJI untuk mengikuti tender USO karena pemerintah telah
belajar dari tender 2007 lalu.
 
”Saat tahun lalu dibuka peluang seluas-luasnya bagi semua penyelenggara
telekomunikasi, yang lulus sampai tahap akhir hanya penyelenggara jaringan.
Sementara penyelenggara jasa rontok di tahap pra kualifikasi,” tuturnya.
 
Jika pun dipaksakan, lanjutnya, dipastikan penyelenggara jasa akan menghadapi
kendala teknis berupa routing number dan ketersediaan jaringan. ”Jika mereka (PJI)
menang, nanti menyewa jaringan ke operator. Itu justru membuat biaya bertambah.
Nantinya jasa USO semakin mahal dan embuat pemerintah turun tangan menjadi
fasilitator,” katanya.
  
 
USO merupakan program pemerintah memberikan fasilitas telekomunikasi bagi   38.471
desa di seluruh Indonesia.  Adapun pagu anggaran paket untuk penggelaran telepon
perdesaan mencapai sebesar 814, 82 miliar rupiah untuk tujuh paket pekerjaan, yang
mencakup 11 blok wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT).  Pagu tersebut
dianggap sebagai bagian dari pembiayaan kegiatan penyediaan jasa akses
telekomunikasi untuk lima tahun.
 
Data mencatat, anggaran USO yang tertahan di kas negara per September 2008 mencapai
1,4 triliun rupiah. Kegiatan itu sendiri sumber pendanaannya berdasarkan rencana
Bisnis dan Anggaran Tahun 2008. Sementara proses tender baru masuk dalam tahap
pengumuman persyaratan. Diharapkan awal tahun depan akan didapat pemenangnya dan
pembangunan akan diselesaikan dalam waktu sekitar 9 bulan.[dni]