241008 Penutupan Pelabuhan Liar Masih Butuh Waktu

Penutupan pelabuhan liar yang diminta oleh Ditjen Bea dan Cukai serta sejumlah asosiasi perdagangan sepertinya akan membutuhkan waktu yang lama untuk merealisasikannya.

Pasalnya, Departemen Perhubungan (Dephub) yang menjadi regulator di jasa pelabuhan belum memiliki data resmi tentang jumlah  dan jenis pelabuhan liar yang akan ditutup.

“Memang ada surat dari Dirjen Bea dan Cukai  (Anwar Suprijadi) ke kami yang meminta ditutupnya pelabuhan liar di beberapa daerah seperti Batam. Masalahnya, di surat itu hanya berisi himbauan, tidak ada disebutkan letak dan jumlahnya berapa. Kalau begini kita kan butuh klarifikasi dulu dari mereka (Bea dan Cukai) dan kondisi di lapangan,” ujar  Menteri Perhubungan   Jusman Sjafii Djamal  di Jakarta, Jumat (24/10).

 

Ditegaskannya, Dephub tidak memiliki keberatan sama sekali untuk menutup pelabuhan liar karena operasional infrastruktur tersebut memang merugikan negara dan membahayakan pelayaran. Untuk itu, pihaknya  akan melakukan koordinasi  dengan   Menteri Keuangan  Sri Mulyani,  guna  menentukan  pelabuhan  liar  mana  saja  yang harus  ditutup.

Dijelaskannya, berdasarkan jenis pelabuhan bisanya di lapangan terdapat yang diperuntukkan untuk mengapalkan kargo, curah, dan container. Pelabuhan besar di Indonesia biasanya mampu mengakomodasi kegiatan tersebut seperti di Tanjung Priok, Tanjung Emas, Belawan, Tanjung Perak, dan Batu Ampar.

 

Sementara ada juga pelabuhan sementara yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Biasanya setelah ditindaklanjuti pelabuhan tersebut akan berubah menjadi pelabuhan khusus.  Kegiatan yang dilakukan di pelabuhan ini biasanya bongkar muat. Di Batam dan Bintan serta sekitar Kepulauan Riau ditenggarai banyak beroperasi pelabuhan khusus tersebut.

“Jenis terakhir adalah pelabuhan yang benar-benar tidak memiliki izin alias liar. Nah, kalau yang ini kita dengan senang hati menutupnya,” tegasnya.

 

Ketika ditanya batas waktu klarifikasi hingga munculnya langkah kongkrit dari Dephub untuk menunjukkan komitmen mendukung sector riil yang terpuruk akibat masuknya barang selundupan, Menhub    belum  berani  menjanjikan sesuatu,”Tidak semudah membalikkan telapk tangan menutup itu. Seperti yang saya sebutkan, diperlukan klarifikasi dan duduk bersama dengan semua pihak,” elaknya.

  

Berdasarkan catatan,  pelabuhan yang paling rawan penyelundupan selama ini  adalah pelabuhan petikemas. Sedang di Indonesia pelabuhan petikemas hanya ada di Tanjung Priok (Jakarta), Belawan (Medan), Batu Ampar (Batam), Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya) dan di  Makassar (Sulawesi Selatan).

Khusus di Batam, terdapat beberapa pelabuhan seperti Batu Ampar dan pelabuhan pariwisata. Selain itu ada beberapa pelabuhan khusus, biasanya terkait dengan perusahaan tertentu seperti untuk docking, pelabuhan BBM, pelabuhan batubara dan lainnya.

Menanggapi hal itu, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G Ismi mengaku kian pesimistis pelabuhan liar akan dapat ditutup untuk menghentikan jalur masuk barang selundupan.

“Kalau seperti ini baiknya tidak mengharapkan banyak dari langkah penutupan pelabuhan liar. Baiknya cara penanggulangan barang selundupan diubah saja,” katanya.

Kebijakan yang bisa diambil pemerintah, lanjutnya, menentukan bahwa impor barang hanya boleh dilakukan di pelabuhan tertentu seperti Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan besar lainnya. Dan hanya mengijinkan impor barang oleh importir tercatat.

“Ini kan jadinya tidak mengandalkan satu departemen saja yakni Dephub. Kalau mengajak departemen lain dalam bentuk satu beleid lebih baik. Menunggu Dephub bertindak rasa-rasanya akan makin lama lagi, sementara barang selundupan tersebut bersileweran di depan mata kita,” tuturnya.

 

Sebelumnya, Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi mengatakan telah mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Perhubungan Laut Dephub untuk menutup ratusan pelabuhan liar di seluruh Indonesia.

 

 “Berdasarkan data, pelabuhan liar paling banyak terdapat di Riau dan daerah perbatasan lainnya. Tetapi saya lupa jumlahnya. Namun di Pulau Batam saja ada 46 pelabuhan,” katanya.

 

Pola yang digunakan oleh para penyelundup, lanjutnya, menjadikan pelabuhan ilegal sebagai tempat berkumpulnya barang selundupan, setelah itu dengan kapal yang lebih kecil barang-barang tersebut dibawa ke pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lain di Indonesia.

 

“Jadinya jika melintas di perairan dianggap sebagai barang antar pulau,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s