221008 DKP Tutup Peluang Kerjasama Bagi Sejumlah Negara

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menutup peluang kerjasama dengan sejumlah
negara di kawasan Asia dalam bidang eksplorasi kekayaan laut Indonesia.
 
Negara yang sudah membuat ‘mutung’ DKP adalah Vietnam, Thailand, dan Philipina.
 
“Bagi beberapa  negara tersebut saya sudah tidak tertarik untuk berbicara bisnis
atau investasi. Kecuali mereka mengubah paradigma bisnisnya terhadap Indonesia,”
tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi di Jakarta, Rabu (22/10).
 
Freddy mengakui, selama ini para investor dari ketiga negara tersebut banyak yang
mengajukan kerjasama kepada DKP untuk mengolah hasil laut Indonesia, khususnya
komoditi hasil tangkapan atau ikan.
 
Namun, niat mereka dalam bekerjasama sebatas hanya ingin mengeksplorasi laut
Indonesia, setelah itu hasilnya dibawa ke negara masing-masing.
 
“Itu jelas sekali melanggar regulasi yang dibuat oleh PBB. Anehnya negara-negara
tersebut kan meratifikasi aturan PBB, seharusnya mereka sadar itu tak boleh
dilakukan,” jelasnya.
 
Tindakan tersebut, menurut Freddy, tak ubahnya dengan pencucian uang karena hasil
tangkapan tidak diverifikasi alias tidak tahu asal-usulnya. “Bahkan menjadi lebih
aneh lagi kalau ikan itu diolah dan dekspor ke Indonesia. Kan itu sama saja mencuci
uang,” jelasnya.
 
Freddy mengungkapkan, idealnya kerjasama antara investor asing dengan pemerintah
Indonesia adalah hasil tangkapan diverifikasi oleh regulator. Selain itu, pemain
asing itu juga harus mengajak pengusaha lokal sebagai rekanan.
 
“Jangan mau ikannya saja. Kalau seperti yang mereka mau itu, kan sama saja kita
menyediakan lahan. terus Indonesia dapat apa,? tanyanya.
 
Dikatakannya, selama ini pemerintah sudah memberikan beberapa insentif bagi para
investor asing agar mau bekerja sama dengan rekanan lokal. Salah satu contoh adalah
memberikan subsidi BBM.
 
“Insentif sudah banyak kita lakukan. Mereka saja yang mau enak sendiri. Baru-baru
ini kita tangkap 300 kapal ilegal dari Vietnam. Saya sudah kirim pejabat untuk
berbicara ke negara tersebut. Jika masih seperti ini, enough talking, kita akan
lebih keras,” tegasnya.
 
Ubah Orientasi
Berkaitan dengan mengantisipasi dampak krisis ekonomi di AS, Freddy menyarankan,
para pengusaha perikanan di Indonesia untuk mengubah orientasi pasarnya.
 
“Jika selama ini pasar ekspor kita terbesar di AS. Sekarang harus dicari pasar
baru yakni wilayah Timur Tengah. Dan jangan dilupakan juga pasar domestik. Pasar
lokal ini bagian dari pasar global,” ujarnya.
 
Dikatakanya, untuk kontrak kerjasama hingga awal Oktober ini oleh eksportir  ke
sejumlah negara belum mengalami perubahan. “Jika pun ada penurunan kemungkinan
pada kuartal pertama 2009. Besarnya penurunan masih kita hitung,” katanya.
 
Data Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) mencatat nilia ekspor
produk perikanan Indonesia ke AS hingga Agustus 2008 sebesar 580 juta dollar AS,
Jepang (430 juta dollar AS), dan Uni Eropa (240 juta dollar AS).
 
Ekspor produk perikanan Indonesia ke AS mengalami peningkatan sebesar 27,8 persen
 periode Januari-Maret 2008 yakni senilai 264.3 juta dollar AS dibandingkan periode
yang sama tahun lalu sebesar 206,8 juta dollar AS.
 
Menanggapi data yang dipaparkan DKP dan kecendrungan dari departemen tersebut
membela para eksportir membuat Sekjen Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) A.
Siagian miris hati,”Bapak Menteri hanya berbicara data. Tetapi kenyataan di
lapangan para nelayan tetap melarat”.
 
Menurut dia, ekspor yang dilakukan hanya untuk beberapa komoditi seperti ikan tuna
dan udang. Sedangkan ikan hasil tangkapan dari nelayan tetap saja harganya dinilai
rendah oleh pasar.
 
“Seharusnya berfikir bagaimana menyejahterakan para nelayan. Bukannya segelintir
eksportir saja,” katanya.
 
Dia mengungkapkan, selama ini para nelayan tetap saja kesulitan dalam mengakses
modal dan menikmati bahan bakar minyak murah untuk melaut.
 
Dia menilai, banyak program yang dibuat oleh DKP seperti menara gading dimana
nelayan susah meraihnya. Contohnya, Program Solar Paket Dealer Nelayan (SPDN) yang 
tidak dioptimalkan nelayan karena tidak ada dana. Hal yang sama juga dengan
pembangunan pabrik es. “Harusnya pemerintah menggandeng nelayan. Jangan
membesarkan para kapitalislah,” sesalnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s