231008 DKI Jakarta Serap 43% Investasi Asing

Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta  berhasil menyerap 43 persen atau 7,59 miliar
dollar AS dari total investasi asing di Indonesia   yang mencapai 16,657 miliar
dollar AS hingga September lalu.
 
DKI Jakarta sendiri menargetkan tahun ini akan ada investasi asing sebesar 65
triliun rupiah atau meningkat 47,7 persen dari realisasi investasi tahun lalu
sebesar 44 triliun rupiah. Derasnya investasi asing itu  akibat ada  400 proyek
yang  digelar tahun ini baik oleh pemerintah atau swasta.
 
Investor asing yang memiliki kontribusi dana besar bagi DKI Jakarta berasal dari
Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, India, dan Australia. Biasanya proyek
yang mereka garap adalah di sektor properti, infrastruktur, Teknologi Informasi
(TI), dan pariwisata.
 
“Peningkatan investasi tersebut berkat rajinnya kita mempromosikan bahwa DKI Jakarta
telah berubah. Kita sekarang benar-benar investor friendly,” ujar Wakil Gubernur DKI
Jakarta Prijanto di Jakarta, Kamis (23/10).
 
Dijelaskannya, dalam rangka menarik investor asing datang ke Jakarta , Pemprov
mengenalkan sistim layanan satu pintu atau One Gate Services bagi investor asing.
 
Adanya layanan ini memberikan waktu yang cepat bagi para investor untuk berusaha di
Indonesia . Jika sebelumnya, untuk mengurus izin memerlukan waktu selama 96 hari,
berkat one gate services dipangkas menjadi 38 hari.
 
“Selain itu kami juga memberikan jaminan bagi investor berupa kepastian hukum dan
jaminan keamanan. Inilah yang membuat Jakarta menjadi primadona,” tuturnya.
 
Dijelaskannya, saat ini Pemprov sedang memfasilitasi beberapa investor asing untuk
mengembangkan kawasan Berikat Nusantara dan pantai Ancol. 
 
“Lalu lintas perdagangan di Jakarta lumayan tinggi. Kita butuh pelabuhan yang
banyak. Karena itu Marunda dikembangkan. Hal yang sama juga berlaku untuk Ancol,”
jelasnya.
 
Berdasarkan data BPMPKUD, peluang investasi yang menggiurkan di Jakarta adalah
pengelolaan sampah. Pada 2007 sampah di Jakarta mencapai 6 ribu ton per hari.
Sementara sampah yang terangkut setiap harinya 5 ribu ton terangkut ke Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) atau Tempat pembuangan Akhir (TPA). Saat ini DKI Jakarta
baru memiliki satu TPA yaitu Bantar Gebang dan satu Pusat Daur Ulang & Kompos
(PDUK).
 
Sektor lain yang belum digarap maksimal dan memerlukan investasi asing adalah gas,
perumahan berupa Rusunami, dan perternakan. 
 
Chairman Aus/Indo Business Council (AIBC) Hon. John Murray mengungkapkan, pada tahun
lalu beberaa perusahaan dari Australia yang masuk ke Jakarta karena tertarik dengan
perubahan iklim investasi dari provinsi ini.Salah satunya bergerak dibidang
alat-alat kesehatan yakni GAM Masonics. 
 
“Perusahaan ini menggandeng investor Malaysia dan Indonesia . Investasinya sebesar 2
juta dollar AS. Sedangkan nilai pasarnya mencapai 10 juta dollar AS,” jelasnya.
 
Pada kesempatan lain, Direktur Utama Bank DKI Winny E. Hassan menjanjikan, bank
milik pemerintah daerah tersebut akan memberikan kemudahan pembiayaan bagi investor
asing yang ingin masuk ke Jakarta .
 
“Terus terang selama ini investor asing lebih mempercayai bank responden dari
mitranya. Nah, kita ingin mengubah paradigma tersebut dengan mengatakan bank lokal
juga mampu,” katanya.
 
Peluang yang ada terdapat pada sektor pengadaan daging dari Australia dimana proses
letter of credit biasanya agak susah didapat oleh importir atau eksportir. 
 
“Kita ingin memberikan kemudahan jaminan L/C itu tidak perlu sampai 10 persen.
Jadinya, harga daging bisa lebih murah di Jakarta ,” jelasnya.
 
Winny mengakui, pasar investor asing belum digarap maksimal karena sebagai bank
regional, pihaknya lebih terkonsentrasi menggarap perdagangan antar pulau. “Pasar
lokal juga besar. Hingga semester pertama lalu kita sudah menyalurkan kredit sebesar
5,4 tiliun rupiah,” ungkapnya.[dni]

231008 Proyek MWIFO Habiskan US$ 10 Juta

Proyek MWIFO yang digagas oleh PT iForte Mitra Multimedia menghabiskan dana sekitar
10 juta dollar AS hingga peluncurannya pada tahun depan nanti.
 
Proyek tersebut adalah  pembangunan jaringan serat optik sepanjang 350 kilometer di
seluruh koridor busway di Jakarta . Serat optik itu hanya menunpang di sekitar jalur
busway bukan tepat di jalurnya.  Anggaran sebesar 3,5 juta dolllar AS dihabiskan
untuk membangun serat optik, 2,5 juta dollar AS untuk penghubung jaringan, dan
sisanya perangkat pendukung. 
 
“Rencananya kita akan menjangkau seluruh 15 titik busway. Sekarang baru ada 10
titik . Agustus lalu kita sudah soft launching, dan tahun depan beroperasi,”
ujar    Andrie Tijoe, Presdir PT iForte Mitra Multimedia, di Jakarta, Kamis
(23/10).
 
iForte sendiri merupakan operator jaringan tertutup (jartup) yang coba mencari
peluang memasarkan sambungan serat optiknya ke tiap perkantoran di sekitar jalur
busway. Pasar yang digarapnya tak hanya sentral bisnis, tapi juga perkantoran yang
ada di daerah pinggiran yang dilalui oleh jalur busway.
 
“Keunggulan kami menghubungkan seluruh aktivitas perkantoran di seantero DK Jakart.
Bukan hanya di pusat kota . Untuk itu, kami satu-satunya yang punya jaringan,” klaim
Andrie.
 
Sementara itu, Country Manager Allied Telesis Harvy Asra mengungkapkan, adanya
proyek MWIFO menolong penjualan perusahaannya tahun ini karena setelaha danya krisis
global menekan angka penjualan produknya. “Kami menyediakan penghubung
jariangannya untuk proyek ini. Karena ada krisis penjualan kita menurun 10 persen.
Untunglah ada program ini,” tuturnya. [dni]

221008 Industri MICE akan Topang Target VIY 2008

Industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) dipercaya akan menopang
target jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia selama tahun kunjungan wisata 2008
(Visit Indonesia Year 2008).
 
CEO Royalindo Convention International Iqbal Alan Abdullah, menjelaskan, dengan
mengintensifkan program MICE akan mematahkan prediksi banyak kalangan yang menyebut
target tujuh juta wisatawan mancanegara (Wisman) tahun ini tidak akan tercapai.
 
“Saya mendengar banyak kalangan pesimistis dengan target wisman VIY. Ada yang
menyebut hanya meraih 6,3 atau 6,5 juta pelanggan. Tetapi jika MICE diintesifkan,
tetap angka 7 juta itu tercapai. Bahkan bisa lebih sedikit,” ujar Pria yang juga
menjadi Ketua Panitia Bidang Event (PCO) dalam rangka Visit Indonesia Year 2008,
kepada Koran Jakarta, Rabu(22/10).
 
Dijelaskannya, dalam menjual MICE, para pemain di bisnis pariwisata tidak hanya
mengandalkan pada kegiatannya. Tetapi juga pada momen liburan akhir tahun yang akan
datang.
 
“Kegiatan yang bisa menarik peserta dari luar negeri datang adalah konferensi
keuangan, bahari, dan lainnya,” katanya.
 
Sedangkan pasar yang dibidik,  adalah wisman dari Asia dan Australia. “Dua negara
itu adalah pasar loyal kita. Sedangkan AS dan Eropa yang sedang krisis, hanya perlu
diretensi,” jelasnya.
 
Dikatakannya, dampak dari satu kegiatan konferensi adalah nilai pendapatan yang
diterima negara karena selama ajang tersebut peserta mengeluarkan uang segar.
 
Untuk satu kegiatan, biasanya menghasilkan devisa bagi negara sekitar satu hingga 10
juta dollar AS. 
 
Angka tersebut didapat dari pengeluaran per hari dari para peserta sekitar  100
hingga 500 dollar AS. Sementara untuk wisman yang hanya ingin berlibur 
Rata-rata   menghabiskan uang  75 sampai 100 dollar AS per hari. 
 
“Tahun ini selama VIY 2008 sudah ada 400 kegiatan yang kita laksanakan. Skalanya
diikuti 300 hingga 400 peserta. Target kita hingga akhir tahun melaksanakan 450
kegiatan,” ungkapnya.
 
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkiriakan target wisman VIY 2008 tidak
akan tercapai sebanyak 7 juta jiwa karena krisis global yang melanda dunia.
 
Namun, hal itu dibantah oleh Dirjen Pemasaran Budpar Sapta Nirwanda yang mengatakan
akan menggenjot wisata khusus untuk mendatangkan wisman. Wisata khusus itu adalah
MICE dan bahari.
 
Sementara itu, tentang dampak dari krisis global, Wakil Ketua Umum Asita HM Dahlan
Sulaiman mengatakan, tidak akan terasa hingga enam bulan ke depan bagi industri
pariwisata. “Namun, jika berkelanjutan kondisi ini hingga pertengahan tahun depan,
barulah ada dampaknya,” katanya.[dni]

221008 Dephub Proses Izin Maskapai Baru

Meskipun krisis ekonomi global sedang terjadi saat ini, namun hasrat pengusaha lokal
untuk bermain di industri penerbangan tidak surut.
 
Terbukti, belum lama ini Departemen Perhubungan (Dephub) mengaku sedang mengurus
izin surat usaha penerbangan (SIUP) milik beberapa perusahaan untuk beroperasi di
langit Indonesia.
 
Direktur Angkutan Udara Departemen perhubungan Tri S Sunoko mengungkapkan, terdapat
8 perusahaan yang sedang diurus SIUP-nya.
 
Kedelapan perusahaan tersebut adalah Asia Link Kargo, Armindo, enggang, Global Madya
Kencana, Atlas Delta Aviation, Jhonlin Air Transport, Travira, dan North Aceh.
 
Keenam perusahaan pertama mengajukan izin untuk mengoperasikan maskapai tidak
berjadwal,s edangkan dua terakhir sebagai maskapai berjadwal.
 
“Perusahaan-perusahaan itu memang sudah mengajukan SIUP bulan ini. Kita akan proses
secepatnya,” katanya di Jakarta, Rabu (22/10).
 
Dikatakannya, proses untuk beroperasinya suatu maskapai melalui beberapa tahap
seperti mengantongi SIUP, mendapatkan sertifikat AOC, izin rute, dan izin terbang.
 
AOC biasanya berkaitan dengan jumlah pesawat. Sedangkan izin rute dikaitkan dengan

221008 DKP Tutup Peluang Kerjasama Bagi Sejumlah Negara

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menutup peluang kerjasama dengan sejumlah
negara di kawasan Asia dalam bidang eksplorasi kekayaan laut Indonesia.
 
Negara yang sudah membuat ‘mutung’ DKP adalah Vietnam, Thailand, dan Philipina.
 
“Bagi beberapa  negara tersebut saya sudah tidak tertarik untuk berbicara bisnis
atau investasi. Kecuali mereka mengubah paradigma bisnisnya terhadap Indonesia,”
tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi di Jakarta, Rabu (22/10).
 
Freddy mengakui, selama ini para investor dari ketiga negara tersebut banyak yang
mengajukan kerjasama kepada DKP untuk mengolah hasil laut Indonesia, khususnya
komoditi hasil tangkapan atau ikan.
 
Namun, niat mereka dalam bekerjasama sebatas hanya ingin mengeksplorasi laut
Indonesia, setelah itu hasilnya dibawa ke negara masing-masing.
 
“Itu jelas sekali melanggar regulasi yang dibuat oleh PBB. Anehnya negara-negara
tersebut kan meratifikasi aturan PBB, seharusnya mereka sadar itu tak boleh
dilakukan,” jelasnya.
 
Tindakan tersebut, menurut Freddy, tak ubahnya dengan pencucian uang karena hasil
tangkapan tidak diverifikasi alias tidak tahu asal-usulnya. “Bahkan menjadi lebih
aneh lagi kalau ikan itu diolah dan dekspor ke Indonesia. Kan itu sama saja mencuci
uang,” jelasnya.
 
Freddy mengungkapkan, idealnya kerjasama antara investor asing dengan pemerintah
Indonesia adalah hasil tangkapan diverifikasi oleh regulator. Selain itu, pemain
asing itu juga harus mengajak pengusaha lokal sebagai rekanan.
 
“Jangan mau ikannya saja. Kalau seperti yang mereka mau itu, kan sama saja kita
menyediakan lahan. terus Indonesia dapat apa,? tanyanya.
 
Dikatakannya, selama ini pemerintah sudah memberikan beberapa insentif bagi para
investor asing agar mau bekerja sama dengan rekanan lokal. Salah satu contoh adalah
memberikan subsidi BBM.
 
“Insentif sudah banyak kita lakukan. Mereka saja yang mau enak sendiri. Baru-baru
ini kita tangkap 300 kapal ilegal dari Vietnam. Saya sudah kirim pejabat untuk
berbicara ke negara tersebut. Jika masih seperti ini, enough talking, kita akan
lebih keras,” tegasnya.
 
Ubah Orientasi
Berkaitan dengan mengantisipasi dampak krisis ekonomi di AS, Freddy menyarankan,
para pengusaha perikanan di Indonesia untuk mengubah orientasi pasarnya.
 
“Jika selama ini pasar ekspor kita terbesar di AS. Sekarang harus dicari pasar
baru yakni wilayah Timur Tengah. Dan jangan dilupakan juga pasar domestik. Pasar
lokal ini bagian dari pasar global,” ujarnya.
 
Dikatakanya, untuk kontrak kerjasama hingga awal Oktober ini oleh eksportir  ke
sejumlah negara belum mengalami perubahan. “Jika pun ada penurunan kemungkinan
pada kuartal pertama 2009. Besarnya penurunan masih kita hitung,” katanya.
 
Data Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) mencatat nilia ekspor
produk perikanan Indonesia ke AS hingga Agustus 2008 sebesar 580 juta dollar AS,
Jepang (430 juta dollar AS), dan Uni Eropa (240 juta dollar AS).
 
Ekspor produk perikanan Indonesia ke AS mengalami peningkatan sebesar 27,8 persen
 periode Januari-Maret 2008 yakni senilai 264.3 juta dollar AS dibandingkan periode
yang sama tahun lalu sebesar 206,8 juta dollar AS.
 
Menanggapi data yang dipaparkan DKP dan kecendrungan dari departemen tersebut
membela para eksportir membuat Sekjen Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) A.
Siagian miris hati,”Bapak Menteri hanya berbicara data. Tetapi kenyataan di
lapangan para nelayan tetap melarat”.
 
Menurut dia, ekspor yang dilakukan hanya untuk beberapa komoditi seperti ikan tuna
dan udang. Sedangkan ikan hasil tangkapan dari nelayan tetap saja harganya dinilai
rendah oleh pasar.
 
“Seharusnya berfikir bagaimana menyejahterakan para nelayan. Bukannya segelintir
eksportir saja,” katanya.
 
Dia mengungkapkan, selama ini para nelayan tetap saja kesulitan dalam mengakses
modal dan menikmati bahan bakar minyak murah untuk melaut.
 
Dia menilai, banyak program yang dibuat oleh DKP seperti menara gading dimana
nelayan susah meraihnya. Contohnya, Program Solar Paket Dealer Nelayan (SPDN) yang 
tidak dioptimalkan nelayan karena tidak ada dana. Hal yang sama juga dengan
pembangunan pabrik es. “Harusnya pemerintah menggandeng nelayan. Jangan
membesarkan para kapitalislah,” sesalnya.[dni]

231008 Bukan Lembaga Arisan

Begitu Panitia Seleksi Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengumumkan pembukaan calon anggota BRTI periode 2009-2011, puluhan orang mengunduh formulir calon anggota dari situs postel.go.id.

 

Ya, terlepas lembaga ini dituding belum ideal dan tidak independen, para “penikmat” telekomunikasi masih berminat untuk menjadi anggota lembaga yang digaji  sekitar 10 juta rupiah setiap bulannya itu.

 

Bahkan, anggota periode kedua yang baru menjabat satu periode pun disebut-sebut telah mengambil formulir dan mendaftarkan diri untuk kembali berkantor di Menara Ravindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

 

Tercatat, dua  anggota komite periode kedua yang berpeluang untuk kembali duduk di kursi empuk yakni Heru Sutadi  dan Kamilov Sagala. Sedangkan sisanya tidak memiliki peluang karena sudah menikmati jabatan sebanyak dua kali atau terbentur masalah pembatasan usia.

 

Satu hal yang pasti, para kandidat tersebut harus rela hanya menjadi anggota. Sedangkan jabatan ketua tetap di pegang oleh Dirjen Postel Depkominfo.

Saat ini Dirjen Postel dipegang oleh Basuki Yusuf Iskandar yang baru saja berulang tahun ke-48 pada 22 Oktober lalu.

 

Hak veto dari Ketua BRTI yang menjadi milik seorang dirjen  dan berpeluangnya kembali anggota lama untuk dipilh kembali membuat banyak kalangan beranggapan BRTI tak ubahnya  semacam lembaga arisan.

 

“Semuanya menjadi bergantung kepada sosok dari pemimpin. Jadinya, organisasi berdasarkan situasional, bukan dibentuk oleh fungsional,” kata Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin kepada Koran Jakarta, Rabu (22/10).

 

Deddy mengakui, pihaknya tidak meragukan kapabilitas dan integritas dari seorang Basuki. “Tetapi, akankah ada jaminan BRTI tidak akan ditarik oleh berbagai kepentingan jika Basuki tidak lagi menjadi seorang Dirjen? Inilah yang saya maksud organisasi itu dibuat berdasarkan fungsional. Jangan tergantung pada personilnya,” kata Deddy.

 

Pengamat telematika Ventura Elisawati dan Praktisi Seluler Agus Simorangkir mengatakan, melihat situasi yang ada saat ini boleh-boleh saja unsur pemerintah ada di BRTI.

 

“Suatu organisasi itu tergantung kepada integritas personilnya. Namun, memang lebih elok jika ada regulasi yang membuat tidak bergantung kepada seorang personil,” kata Agus.

 

Ventura mengusulkan, meskipun ada unsur pemerintah tetapi untuk seorang ketua dilakukan pemilihan terbuka. “Jadinya tidak seperti sudah menjadi milik unsur pemerintah. Semua pihak harus berpeluang untuk menjadi ketua,” tuturnya.

 

Pada kesempatan lain, GM Corporate Communication XL Myra Junor dan VP Public Relations Indosat Adita Irawati mengatakan, BRTI periode kedua sudah menjalankan tugasnya dalam proporsi yang pas.

 

“Sebagai lembaga publik BRTI telah menjalankan fungsinya sesuai amanah,” kata Myra.

 

Meskipun secara tugas sudah pas, namum Adita memiliki catatan tersendiri dengan para anggota BRTI periode kedua yakni kebiasaan dari mereka  untuk terlalu terbuka di media massa.

 

“Sangat sering karena terlalu ingin memberikan keterbukaan informasi, anggotanya lebih banyak berbicara ke media massa dibanding para operator. Eloknya kan duduk bersama menyelesaikan masalah, bukannya adu argumen di media massa,” kata Adita.

   

Menanggapi hal itu, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi membantah keras keanggotaan di lembaganya seperti ‘kocokan’ arisan. “Seleksi menjadi anggota BRTI lebih ketat dibanding komisi-komisi yang disebut independen. Kami meskipun tercatat sebagai incumbent diperlakukan sama dengan anggota baru. Seleksi diberlakukan pada kami baik secara administratif maupun saat uji kepatutan dan kelayakan,” tegasnya.

 

“Hal ini berbeda dengan komisi lainnya dimana incumbent diuntungkan. Cukup dimintai kesediaan untuk dipilh kembali, setelah itu  otomatis ke periode selanjutnya,” tambahanya.[doni Ismanto]