231008 Menyoal Keberadaan BRTI

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) tak lama lagi akan mereformasi anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2007-2009.

Langkah tersebut diambil mengingat masa bakti anggota yang mengabdi untuk periode di atas akan berakhir masa baktinya.

Untuk keanggotaan periode 2009-2011 nanti, komposisi dari anggota yang menjadi pengawas di industri telekomunikasi tersebut tidak berubah yakni campur sari antara unsur pemerintah dan masyarakat.

Unsur pemerintah diberikan jatah dua orang. Jabatan ketua sudah menjadi veto dari seorang Dirjen Postel. Sedangkan sisanya, seperti ada tradisi diisi oleh seorang staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika.

Jika dua jatah itu seperti jatuh dari langit, tidak demikian dengan unsur masyarakat. Para pakar dari disiplin ilmu teknik telekomunikasi atau teknologi informasi, hukum, ekonomi, dan kebijakan publik harus adu kuat visi dan misi di depan panitia seleksi guna memperebutkan lima kursi tersisa.

Seleksi administrasi dan kompetensi mulai dilaksanakan tanggal 5 hingga 11 November nanti. Setelah itu dilanjutkan dengan proses uji visi dan misi. Diharapkan, pada akhir November nanti sudah ada susunan anggota BRTI yang akan mengabdi kepada masyarakat.

Tidak Independen

BRTI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2003. Lembaga ini terdiri atas komite regulasi telekomunikasi (KRT) dan Ditjen Postel Depkominfo.

Adanya unsur Ditjen Postel membuat fungsi regulator tetap dipegang dan dijalankan oleh lembaga tersebut tetapi struktur pimpinannya yang diganti.

Struktur memang berubah sebab jika dulu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) dipimpin hanya oleh direktur jenderal (dirjen) seorang diri, tetapi sekarang dipimpin oleh suatu komite yang terdiri atas beberapa orang, termasuk dirjen selaku ketua.

Struktur kepimpinan tersebut sebenarnya dimaksudkan agar setiap keputusan dilaksanakan secara kolegial, tidak semaunya dilakukan oleh seorang dirjen. Ini untuk mengharapkan keluarnya suatu keputusan yang transparan, tidak berpihak , dan akuntabel.

Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Pada struktur organisasi yang dibuat, KRT terpisah dan tidak menyatu dengan Ditjen Postel sehingga KRT tidak memiliki garis komando langsung kepada staf ditjen yang ada sekarang ini.

Peran BRTI akhirnya menjadi tidak kuat, karena keputusan BRTI adalah keputusan menteri atau dirjen. Itu berarti pula BRTI tidak berwenang mengeluarkan keputusan apa pun. Hal ini jelas tidak konsisten dengan konsep dan tujuan pembentukan BRTI sebagai badan yang independen.

Pengamat Telematika Ventura Elisawati menegaskan, BRTI tidak akan bisa menjadi lembaga yang independen jika masih “menginduk” ke Ditjen Postel dan Depkominfo.

“Sangat sulit mengharapkan independensi dari sebuah lembaga yang desainnya seperti ini. Mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari kemungkinan intervensi “bisnis telekomunikasi” pemerintah yang mau tidak mau harus dijaga oleh pihak Postel dan Kominfo,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (22/10).

Wanita yang akrab dipanggil Ve tersebut memberikan contoh kasus pemberian lisensi Fixed Wireless Access (FWA), yang dianggap “banci” oleh kalangan industri telekomunikasi. Secara regulasi, jika BRTI independent, tentunya akan menindak kebijakan yang dianggap salah tersebut.

“Namun, nyatanya FWA melenggang dan bahkan disahkan dengan sejumlah “previlege”nya. Tentu ini tidak sehat bagi industri,” tegasnya

Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) juga melihat akibat dari tidak independenya BRTI secara lembaga maka berujung pada tidak kuatnya infrastruktur yang mendukung.

“Kasus aktual uji sinyal yang mereka lakukan dengan para operator menjelang Lebaran lalu. Jika secara keuangan kuat, tentunya tidak perlu meminjam alat operator,” katanya.

“Bagi saya ini hal yang aneh. Yang mau menguji jaringan, malah meminjam alat yang jaringannya akan diuji. Tentu saja hasilnya bagus,” sindirnya.

Tidak Pro Industri

Hal lain yang dikritisi oleh para pelaku di industri telekomunikasi tentang BRTI adalah kebijakannya yang kurang memahami langgam dari industri. Selain kasus melenggangnya layanan FWA, tentunya kebijakan yang bisa dijadikan contoh adalah masalah tidak beresnya regulasi SMS Premium dan implementasi Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT) yang tak kunjung berhasil.

“Jika dilihat dari kebijakan yang diambil oleh BRTI memang ada beberapa kebijakan yang kurang memberi ruang gerak bisnis secara luwes bagi pelaku. Ini karena kajian regulasinya tidak menggunakan pendekatan tekno-ekonomi,” jelas Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono.

Senada dengan Gunawan, praktisi seluler Agus Simorangkir mengungkapkan, di mata operator kebijakan yang dikeluarkan oleh BRTI selalu bertentangan dengan rencana bisnis yang telah dibuat secara susah payah. “Industri ini sangat dinamis. Kalau regulatornya tidak memiliki paham insight bisnis, akan susah majunya,” tegasnya.

Masalah ketertinggalan BRTI dalam melihat inovasi di telekomunikasi Ve melihat karena BRTI selama ini lebih berorientasi kepada proses sedangkan operator fokus pada hasil akhir. Hal itu bisa dilhat dari masalah mobile advertising yang akan masuk ke Indonesia tak lama lagi.

“Beberapa operator sudah menjalankannya. BRTI lebih banyak menunggu perkembangan inovasi tersebut. Nanti, kalau bermasalah baru ribut-ribut di media,” katanya.

Reformasi

Melihat masih “mandulnya” lembaga yang seharusnya menjadi pengawas dan pelindung industri telekomunikasi tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaludin menyarankan secepatnya dilakukan reformasi.

Reformasi paling esensi adalah mengakui keberadaannya melalui undang-undang (UU) agar posisinya tidak lagi menjadi subordinat dari satu departemen. Contoh ideal adalah seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Usulan ini sudah diberikan oleh anggota dewan. Yang saya tidak habis pikir kenapa pemerintah mengabaikan. Padahal nilai bisnis dari sektor telekomunikasi triliunan rupiah. Ada apa ini?” tanyanya.

Gunawan mengakui, jika BRTI menjadi semacam komisi yang langsung di bawah Presiden akan membuat lembaga tersebut semakin independen. “Itu yang paling ideal. Jadinya tidak selevel Dirjen. Apalagi jika unsur pemerintahnya dihilangkan,” katanya.

Ve mengatakan, sudah cukuplah selama dua putaran BRTI belajar mencoba bagaimana menjadi lembaga pengawas yang baik. “Periode ketiga harusnya lebih baik. Masak waktu belajarnya lama sekali. Padahal diisi oleh orang pintar semua,” katanya.

Dia mengharapkan, jika BRTI telah independen nantinya lembaga ini lebih mengatur dan memutuskan hal-hal yang sifatnya “how to” alias bagaimana mengatur industri telekomunikasi. Seperti, pengaturan tarif (batas bawah dan atas), mengatur jumlah ideal pemain, dan sebagainya.

Paling ideal BRTI bisa menjadi katalisator bagi pertumbuhan industri ini. sedangkan ukuran keberhasilan lembaga tersebut adalah aksesibilitas jaringan, tarif, dan kompetisi.

“Yang menjadi anggota BRTI periode mendatang tugasnya akan berat. Ini karena kita menghadapi krisis global. Akankah lembaga ini ,mampu memberikan stimulus bagi industri untuk bisa tetap tumbuh dan ekspansif. Soalnya tahun depan, semua operator sudah tidak mungkin lagi royal capex-nya,” katanya

Menanggapi hal itu, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengakui kondisi BRTI saat ini belum ideal. “Kondisi yang ideal itu lembaga ini harus ada dalam UU dan memiliki kewenangan lebih luas agar menjadi lembaga yang lebih kuat,” katanya.

Tentang tudingan tidak pro kepada industri Heru menjelaskan, BRTI haruslah menjaga semua kepetingan stakeholder secara seimbang, bukan hanya pelaku industri.

“BRTI periode kedua mencoba menyeimbangkan pendulum ke arah perlindungan konsumen, pro rakyat, karena selama ini posisi tawar industri begitu kuat. Hal itu bisa terlihat dengan tarif mahal yang diberlakukan oleh operator, hingga indikasi kartel. Akhirnya konsumen hanya dijadikan obyek bukan subyek industri,” katanya.[dni]