211008 Tender USO-Kembali Digelar dengan Sejumlah Revisi

Jika tidak ada aral melintang, mulai minggu keempat Oktober ini tender telepon desa atau akrab dipanggil dengan program Universal Service Obligation (USO) akan menyelesaikan masa prakualifikasinya.

Setelah itu, ibarat bola salju proses tender akan terus  bergulir untuk menentukan pemenang tender. Waktu yang dibutuhkan biasanya selama tiga bulan. Jika diasumsikan semua berjalan lancar, maka pada awal tahun depan, program USO akan mulai dilakukan pembangunannya.

USO merupakan program pemerintah memberikan fasilitas telekomunikasi bagi 38.500 desa terpencil yang dibagi dalam 11 blok  di seluruh Indonesia. Proses tender senilai Rp 1,162 triliun tersebut  sebenarnya telah dilakukan pada akhir 2007 lalu dengan menyisakan dua kandidat pemenang yakni Telkom dan Asia Cellular Satelite (AceS).

Namun, karena alasan tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis, maka Ditjen Postel memutuskan tidak ada pemenang dan berjanji akan melakukan tender ulang pada tahun ini.

Persyaratan teknis yang dimaksud adalah tidak sesuainya konsep  yang diusung oleh peserta tender dengan Fundamental Technical Plan (FTP) seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 tahun 2007 mengenai USO, khususnya berkaitan dengan penomoran dan teknologi yang digunakan.

Tetapi, bagi AceS alasan tersebut tak dapat diterima karena  penawaran harga mereka telah dibuka ke publik. Akhirnya perusahaan itu mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan memenangkan gugatannya. Kemenangan AceS tersebut membuat Ditjen Postel melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA).

Proses hukum yang pelik tersebut akhirnya berakhir dengan penyelesaian ala adat ketimuran dimana AceS secara legowo tidak melakukan perlawanan hukum terhadap putusan MA yang memenangkan pemerintah. ”Kerelaan” dari AceS tersebutlah yang membuat tender USO kembali bisa digelar oleh pemerintah melalui Badan Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (BTIP) Ditjen Postel pada minggu kedua Oktober ini.

Program USO sendiri sebenarnya pernah dijalankan pemerintah   pada 2003 dan 2004   di beberapa desa tertinggal dimana pelaksananya diantaranya dilakukan oleh Pasific Satelit Nusantara (PSN) dan  Sampoerna Telecommunication Indonesia. Namun, pelaksanaan ini dianggap gagal karena pemenang  hanya menyediakan perangkat telekomunikasi di daerah tanpa memikirkan pelayanannya.

Belajar dari kesalahan tersebut, pemerintah pada tender 2007 mensyaratkan kepada pemenang tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga menjaga keberlangsungan program. Singkat kata, pemenang juga menjadi penyelenggara jaringan. Maka ditetapkanlah syarat yang ketat seperti syarat pembangunan   selama 12 bulan dan penilaian kinerja menggunakan  17 item penilaian.

Guna merangsang operator mengikuti tender tersebut, pemerintah menjanjikan ”gula-gula” berupa pemanfaatan spektrum frekuensi 2,3 GHz untuk teknologi Broadband Wireless Access (BWA), izin penyelenggara Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), dan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP).

Syarat Direvisi Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan, belajar dari proses tender tahun lalu, pemerintah melakukan sejumlah revisi yang signifikan. “USO itu tidak hanya dilihat keberhasilan dari proses tendernya. Tetapi juga sustainability atau keberlanjutan pada pelaksanaannya yang tidak sekadar membangun tetapi juga pengelolaannya. Syarat-syarat tender disusun berdasarkan hal-hal tersebut,” jelasnya kepada Koran Jakarta, Senin (20/10).

Jika menelisik lebih jauh syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tender kali ini dibandingkan dengan tahun lalu, memang ada sejumlah perbedaan. Hal itu terlihat dari syarat dari peserta yang diperkenankan mengikuti tender adalah   penyelenggara jaringan. Padahal, pada tender tahun lalu, semua perusahaan jasa telekomunikasi diperkenankan untuk mengikuti tender tersebut.

Untuk jasa yang diberikan ke pelanggan pun tidak lagi hanya basic telephony namun juga akses internet. Padahal, USO sebelumnya identik dengan program telepon “berdering”. Program telepon “pintar” atau akses internet di desa tertinggal rencananya baru masuk setelah dua tahun USO berjalan.

Sedangkan dari “gula-gula” yang diberikan untuk pemenang juga tidak “sejoss” tahun lalu. Pemenang tender hanya mendapatkan  izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal yang berlaku di wilayah USO. Bahkan untuk mendapatkan bonus tersebut, syarat lumayan berat ditetapkan yakni  kepemilikan saham asing diluar portofolio tidak boleh lebih dari   49 persen.

Pemberian izin jaringan tetap lokal USO kepada pemenang akan diterbitkan melalui tahapan pemberian izin prinsip penyelenggaraan dan izin penyelenggaraan di mana izin penyelenggara tersebut diterbitkan setelah sedikitnya 10 persen satuan sambungan layanan (SSL) siap dioperasikan di wilayah yang menjadi kewajibannya dan telah memperoleh surat keterangan laik operasi (SKLO).

Sementara untuk alokasi dana dan jumlah desa yang masuk kategori USO tahun ini juga mengalami perubahan. Pada tender kali ini jumlah desa yang masuk kategori USO sebanyak  31.824 desa dari 32 provinsi.

Jumlah ini menyusut 6.647 dari sasaran tender sebelumnya, yaitu 38.471 desa di seluruh Indonesia. Hal itu karena ada beberapa wilayah perdesaan yang telah terjangkau layanan seluler dan dikategorikan sebagai skema USO.

Adapun pagu anggaran paket untuk penggelaran telepon perdesaan mencapai sebesar 814, 82 miliar rupiah untuk tujuh paket pekerjaan, yang mencakup 11 blok wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT).  Pagu tersebut dianggap sebagai bagian dari pembiayaan kegiatan penyediaan jasa akses telekomunikasi untuk lima tahun.

Data mencatat, anggaran USO yang tertahan di kas negara per September 2008 mencapai 1,4 triliun rupiah. Kegiatan itu sendiri sumber pendanaannya berdasarkan rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2008.

Basuki mengharapkan, setelah operator melihat syarat yang diberikan oleh pemerintah untuk menjadi penyelenggara USO tidak menawar semua blok dalam tender. “Lebih baik menawar sesuai kompetensi dan kapasitasnya. Jangan, semuanya mau dimakan sendiri,” tuturnya.

Positif Ketua Masyarakat Telematika Setyanto PS menilai langkah pemerintah untuk kembali membuka tender USO sebagai langkah yang positif,”Tender adalah untuk mencari mitra terpercaya jadi tidak ada masalah jika pemerintah menetapkan syarat atau pembatasan hanya kepada operator karena sudah jelas track record-nya,” katanya.

Namun, dia menyayangkan mengaitkan syarat tender dengan  lisensi bagi operator karena merupakan dua hal yang berbeda. “USO itu  untuk melayani daerah-daerah yang relatif tidak menguntungkan. Jadinya, jika program ini cepat selesai kan lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menyoroti kebijakan pemerintah yang hanya melibatkan operator penyelenggara jaringan dalam proyek tersebut.

“Mengabaikan penyelenggara jasa bukanlah tindakan yang bijak. Harus diingat semua stakeholder telekomunikasi itu menyumbang untuk program USO. Jadi, semuanya memiliki hak yang sama,” tegasnya.

Dia menduga kebijakan tersebut diambil karena pemerintah  menilai jasa teleponi dasar sangat riskan jika digelar oleh operator jasa. Padahal jika  diperkenankan menggunakan teknologi Voice over Internet protocol (VoIP) penyelenggara jasa mampu melakukan hal tersebut.

“Yang dinilai kan  jaringannya bukan jasa diberikan. Untuk masalah jaringan, penyelenggara jasa kan bisa sewa ke operator jaringan,” jelasnya.

Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam mengingatkan, pemerintah dalam memberikan syarat tender harus rasional dan sesuai dengan kondisi kekinian. “Terus terang saya belum baca dokumennya. Namun, jika harus diwajibkan membangun dalam batas waktu kurang 9 bulan itu baiknya ditinjau ulang. Sekarang sangat susah mencari pembiayaan. Apalagi pemerintah membayarnya kalau pembangunan sudah berjalan,” katanya.

Selain itu masalah prameter penilaian juga menjadi sorotan urang awak ini. Misalnya, masalah telepon harus terus aktif dan diawasi petugas 24 jam. “Rasanya tidak wajar jika telepon itu harus ditemani oleh petugas seharian. Jika begini kan sama saja kita menambah sumber daya manusia. Biayanya  makin membengkak,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI)  Srijanto Tjokrosudarmo mendukung dilaksanakannya tender USO dengan sejumlah catatan, yakni tidak melanggar UU Telekomunikasi NO 36/99 dan PP 52/2000 tentang Telekomunikasi.   ”Dan kami juga meminta kepada pemerintah penjelasan tentang program USO I dan II yang telah menghabiskan uang negara ratusan miliaran rupiah, tetapi tidak memberikan hasil apa-apa bagi rakyat,” tegasnya.

Menanggapi hal itu semua, Basuki menjelaskan, masalah pembatasan waktu pembangunan karena pemerintah ingin mencari penyelenggara paling efisien dan mampu menyelesaikan proyek kurang lebih 9 bulan.

“Nah, ini berujung menuntut pemenang adalah operator yang memiliki kemampuan keuangan, kapasiatas, dan pengalaman memadai untuk menjalankan proyek tersebut,” tegasnya.[dni]

========================

Haram Didominasi  Asing

Diubahnya syarat tender program Universal Service Obligation (USO) oleh pemerintah tidak menyurutkan niat operator telekomunikasi untuk kembali mengikuti tender.

Sejumlah operator pagi-pagi sudah menunjukkan komitmennya untuk mengikuti tender yang bernilai sekitar 814 miliar rupiah tersebut. Para operator tersebut adalah Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL.   “Sepanjang hitungan bisnisnya menguntungkan, Indosat akan mengikuti tender tersebut,” ujar Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam kepada Koran Jakarta, Senin (20/10).   Hal senada juga dilontarkan oleh Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi,”Kami sedang mempelajari syarat tender. Insya Allah, XL maju untuk tender kali ini”.

Sementara itu, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menegaskan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut akan konsisten untuk ikut dalam tender sebagai bagian membela “Merah Putih”. “Tender lalu hanya Telkom yang konsisten berperang sampai titik darah terakhir. Revisi apapun yang diberikan, kita maju tak gentar membela Dwiwarna,” tegas Rinaldi.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja menyatakan, program USO akan dijadikan sebagai pelengkap dari program Telkomsel masuk desa yang dikenal dengan nama  “Telkomsel Merah Putih”.   “Visi kami melayani Indonesia sampai pelosok. Bukan hanya ibukota Indonesia. Saya optimistis semua syarat tender dapat dipenuhi. Masalah pendanaan, kita dapat mengusahakannya,” tegasnya.

Terganjal Jika menelisik lebih jauh syarat yang ditetapkan pemerintah, sebenarnya XL dan Indosat tidak pantas menyemburkan optimisme. Sikap tersebut sepantasnya hanya disandang oleh Telkom grup.   Pasalnya, dalam syarat tender jelas sekali disebutkan perusahaan yang memiliki kepemilikan asing lebih dari 49 persen tidak diperkenankan ikut tender USO. Padahal, di Indonesia, kecuali Telkom grup dan Bakrie Telecom, tidak ada yang bebas dari cengkraman asing.

Lihat saja porsi asing di pemain telekomunikasi di Indonesia. Tercatat, di XL mencapai 99,80 persen, Natrindo Telepon Seluler (95 %)   Sampoerna Telecommunication Indonesia  (75 %), Hutchison CP Telecommunication ( 60%), Telkomsel (35%), dan Indosat (40%). Peluang Indosat menjadi semakin tipis jika saham publik dihitung dan hasrat Qatar Telecom (Qtel) untuk menguasai 65 persen saham operator tersebut terwujud.   “Peserta yang porsi asingnya di atas 49 persen tidak boleh mengikuti tender. Semangat ini diterapkan sesuai aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi penyelenggara telepon tetap lokal,” tegas Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar.

Basuki membantah, syarat tersebut mengarah kepada memenangkan operator tertentu,”Jangan curiga melulu.  Tetapi lihatlah  logika riilnya”.   Meskipun Basuki membantah, namun aroma adanya previlege bagi operator “Merah Putih” alias Telkom grup sangat kentara. Apalagi melihat kondisi dari Bakrie Telecom yang saat ini sedang morat-marit kondisi pembiayaannya seiring jatuhnya nilai saham induk perusahaan Bakrie & Brothers (BNBR) akibat krisis ekonomi global.

Menanggapi hal itu, Johnny dan Hasnul akan mempelajari lebih jauh syarat yang diterapkan oleh pemerintah. “Kita harus tahu apakah itu saham milik publik masuk hitungan,” ujar Johnny.   Sementara Hasnul mengharapkan kebijakan dari pemerintah tentang syarat tersebut,”Kita serahkan bagaimana baiknya ke pemerintah”.

Secara terpisah Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris mendukung langkah pemerintah untuk membatasi porsi asing di program USO. “Program ini kan untuk membantu masyarakat desa. Nanti jika dominan investor asing, yang terjadi malah mencari keuntungan,” tegasnya.

Jumadi pun meragukan operator yang dominan warna asingnya serius mengikuti tender jika merujuk kepada perilaku saat tender 2007 lalu. “Indosat dan XL adalah dua operator yang mengibarkan bendera putih pertama kali. Bahkan Indosat juga menyuruh anak usahanya Lintas Arta untuk mundur kala itu. Karena itu nasionalisme dari Indosat dimana masih ada saham “Dwiwarna” patut dipertanyakan,” tegasnya.

Jika merujuk pada pernyataan  Jumadi, memang sewajarnya pemerintah bergantung kepada operator yang sahamnya masih kental warna “Merah Putih”. Terbukti, Telkom dan Telkomsel tanpa ada USO pun masih mau melayani wilayah “kering” yakni daerah perbatasan negara seperti Pulau Natuna, Pulau terluar Miangas, Desa Balabalakan, serta desa-desa terpencil di Jawa Barat.[doni Ismanto]

201008 Bisnis Pelayaran Mulai Terkena Dampak Krisis

Bisnis pelayaran internasional mulai merasakan dampak krisis global karena negara-negara yang selama ini aktif melakukan perdagangan mulai menghentikan kegiatannya.

Salah satu negara yang mengambil langkah tersebut adalah China . Jika pada kuartal pertama tahun ini total nilai ekspor dan impor dari China 570,4 miliar dollar AS, maka mulai kuartal keempat ini terjadi penurunan yang signifikan. Indonesia sendiri diperkirakan nilai ekspornya akan menurun sebesar 30 persen pad kuartal keempat tahun ini.

“Angkanya saya tidak tahu persis berapa turunnya. Tetapi di pelayaran internasional itu terjadi penurunan muatan 20 hingga 90 persen akibat menyusutnya perdagangan dunia,” ungkap Ketua Umum Indonesia Shipping Association (ISA) Jaka A Singgih, akhir pekan lalu ketika dihubungi sedang berada di Singapura untuk konsolidasi anggota International Maritime Organization (IMO).

Dia menjelaskan, fenomena yang terjadi di sejumlah negara yang sebelumnya aktif melakukan impor adalah menggalakkan industri dalam negerinya. “Akhirnya jika pun ada barang dari luar negeri yang masuk ke satu negara itu pasti lebih mahal,” jelasnya.

Jika pengimpor melakukan banting harga, jelasnya, akan menyulitkannya mengingat biaya transportasi cukup tinggi. Disisi lain, para pengusaha pelayaran sulit menurunkan tarif muatan, karena biaya pokok transportasi masih sangat tinggi.

“Saat ini harga minyak dunia memang turun tapi tetap belum imbang dengan muatan yang diterima pemilik kapal,” katanya.

Dia memperkirakan, jika kondisi seperti ini berlangsung lebih dari enam bulan, dapat dipastikan industri pelayaran internasional bakal gulung tikar. Padahal saat ini banyak galangan kapal di dunia seperti China dan Jerman sedang membuat kapal baru.

Di China misalnya dalam beberapa bulan ini sedang membangun kapal sedikitnya sebanyak 400 unit. “Mau dikemanakan kapal sebanyak itu, karena yang ada saat ini saja sulit mendapatkan muatan dan mau tidak mau pemilik kapal dari berbagai negara mengurangi kapalnya,” kata Jaka.

Dia menyebutkan hasil pertemuannya dengan sejumlah assosiasi pelayaran dunia di Singapura yang juga dihadiri Sekjen IMO (Internasional Maritim Organization) menyimpulkan, sejumlah perusahaan pelayaran dunia mulai bersiap-siap mengurangi kapalnya dan ada yang menjualnya dengan pihak ketiga.

“Krisis keuangan dunia saat ini benar-benar cukup menakutkan, karena telah menimpa negara besar dunia. Kalau begitu tentu akan berimbas ke negara-negara berkembang seperti Indonesia dan ini sulit dihindari,” katanya.

Untuk kondisi Indonesia , Jaka menghimbau pemerintah turun tangan dengan melakukan stabilisasi perekonomian dalam negeri melalui fokus pada kebutuhan bahan pokok.

Secara terpisah, Presdir PT Arpeni Pratama Ocean Line Oentoro Surya meghimbau pemerintah melakukan stimulus ekonomi pasar dalam negeri secara total. “Jangan setengah-setengah. Ini pasti akan membuat bisnis pelayaran tetap bergairah,” katanya.

Dia mengungkapkan, potensi muatan untuk digarap pelayaran lokal lumayan besar. Tercatat, komoditas batu bara sebanyak 200 juta ton per tahun, minyak sawit 60 juta ton, dan kontainer sekitar 120 juta ton.

Belum lagi potensi dari crude oil 360 juta barel atau sekitar 55 juta ton, LNG 8 juta ton, LPG 2 juta ton, dan general kargo 50 juta ton.

“Itu ratusan miliar dollar AS. Nah dengan membuat kebijakan yang pro kepada pengusaha dalam negeri, ancaman kebangkrutan pelayaran dalam negeri dapat dihindari,” tegasnya.[dni]

201008 Dephub Segera Tutup Pelabuhan Ilegal

Departemen Perhubungan (Dephub) segera menutup ratusan pelabuhan ilegal yang beroperasi di seluruh Indonesia untuk menghilangkan potensi kerugian negara dari raibnya bea keluar masuk barang yang berasal dari pelabuhan tersebut.

“Pelabuhan liar itu adalah yang tidak mendapatkan ijin dari Dephub. Bea dan Cukai sudah meminta Dephub untuk menutupnya. Dan ini akan segera kami tindaklanjuti,” janji Menhub Jusman Syafii Djamal kepada Koran Jakarta , Sabtu (18/10).

Menurut Jusman, pelabuhan liar tersebut tidak hanya merugikan negara tetapi juga membahayakan keselamatan pelayaran karena pihak-pihak yang mengelola tidak mengerti aturan pelayaran.

“Mereka itu melanggar aturan yang berlaku. Biasanya pengoperasiannya juga tidak mengindahkan regulasi yang berlaku. Karena itu sudah sewajarnya ditutup,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Indonesian Iron and Steel Indistry Association (IISIA), Hidajat Triseputro dan Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G Ismi mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Dephub tersebut.

“Itu adalah usulan yang kami berikan ke Menteri Perdaganngan (mendag) saat pertemuan 10 Oktober lalu sebagai salah satu antisipasi pasar dalam negeri terhadap masuknya barang muntaha ekspor. Jika di tekstil itu tentunya dari China ,” kata Ernovian.

Ernovian mengungkapkan, masuknya tekstil selundupan tersebut dapat dilihat jelas di toko-toko atau pusat perbelanjaan grosiran yang menjual barang bermerek dengan harga murah. “Itu kan berarti tidak bayar biaya masuk,” katanya.

Hidajat menjelaskan, selama ini baja ilegal masuk dengan menumpang impor barang untuk industri. Seperti pipa dan seng yang diimpor dimana serial number-nya disamakan tetapi dicampur antara kebutuhan komersial dan industri. ”Polanya seperti itu yang ditemukenali di lapangan,” katanya.

Data dari bea dan cukai per September 2008 mengungkapkan, nilai baja impor ilegal yang masuk ke pasar nasional senilai 1,2 miliar rupiah. Sedangkan selama periode Januari-Sepetember 2008 terjadi peningkatan impor baja ilegal sebesar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

IISIA sendiri mencatat total impor baja canai panas ilegal ke Indonesia pada 2007 sebanayak 900 ribu ton. Angka itu membuat kerugian negara mencapai 810 juta dollar AS.

Sebelumnya, Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi mengatakan telah mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Perhubungan Laut Dephub untuk menutup ratusan pelabuhan liar di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan data, pelabuhan liar paling banyak terdapat di Riau dan daerah perbatasan lainnya. Tetapi saya lupa jumlahnya. Namun di Pulau Batam saja ada 46 pelabuhan,” katanya.

Pola yang digunakan oleh para penyelundup, lanjutnya, menjadikan pelabuhan ilegal sebagai tempat berkumpulnya barang selundupan, setelah itu dengan kapal yang lebih kecil barang-barang tersebut dibawa ke pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lain di Indonesia.

“Jadinya jika melintas di perairan dianggap sebagai barang antar pulau,” katanya.

Pada kesempatan lain, sumber Koran Jakarta yang biasa bermain di bisnis pelayaran meragukaan keberhasilan dari pemerintah untuk memberantas pelabuhan liar mengingat akan terbentur dengan pemerintah daerah setempat.

“Pelabuhan liar itu tidak bisa dibilang haram kalau ada syahbandarnya. Yang jadi syahbandar itu biasanya adalah Camat atau Lurah. Nah, mereka ini yang mengeluarkan Surat Ijin Berlayar (SIB),” katanya.

“Jika ada syahbandar dan SIB, berarti tentunya sepengetahuan pemerintah setempat dan Dephub. Jadi, ini sebenarnya permainan saja untuk menghapus. Paling hanya beberapa pelabuhan liar ditutup, biar terkesan sudah terjadi aksi pemberantasan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, pelabuhan liar tidak hanya dimanfaatkan untuk penyelundupan tekstil dan baja, tetapi juga batubara. Hal itu dapat dilihat di Kotabaru, Kalimantan Selatan dimana terdapat 23 pelabuhan liar sejak maraknya bisnis batubara.[dni]

201008 Pengusaha Pelayaran Desak BBM Industri Turun 30%

Para pengusaha yang tergabung dalam Indonesia Shipping Association (ISA) mendesak Pertamina untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi industri pelayaran sebesar 20 hingga 30 persen dari yang berlaku saat ini.

“Permintaan itu saya rasa wajar karena harga yang berlaku di Indonesia sekarang lebih tinggi dibanding di luar negeri sekitar 10 pesen,” ungkap Ketua Umum ISA Jaka A Singgih ketika dihubungi, Jumat (17/10).

Menurut dia, harga BBM yang terlalu tinggi saat ini membuat para pemain di bisnis pelayaran kehilangan keunggulan kompetitifnya. “BBM tinggi tentunya membuat biaya operasional menjadi tinggi. Ujung-ujungnya pada biaya angkut yang mahal dibebankan ke konsumen,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Utama Samudera Indonesia Randy Effendi mengakui, permintaan penurunan tersebut merupakan hal yang wajar mengingat harga minyak mentah dunia telah turun secara signifikan.

Tercatat, dalam perdagangan terakhir harga minyak mentah dibanderol 79 dollar AS. Jauh turun ketika diperdagangkan sebulan lalu yang masih berkisar 100-an dollar AS.

“Penurunan harga BBM itu akan membantu para pengusaha pelayaran. Khususnya dalam meringankan beban biaya operasional,” kata Randy.

Randy mengatakan, para pengusaha pelayaran saat ini harus bisa mengantisipasi secara dini dampak dari krisis ekonomi global dengan melakukan berbagai langkah efisiensi.

“Salah satunya mengefisienkan beban operasional. Dan saya rasa permintaan inii wajar karena harga BMM industri sudah seharusnya mengikuti harga minyak mentah dunia ,” katanya.

Untuk beberapa bulan pertama, jelasnya, krisis global belum mempengaruhi jalannya bisnis pelayaran karena permintaan masih tinggi. Tetapi jika krisis berlanjut menjadi resesi dunia dikhawatirkan tingkat isian kapal (load factor) akan berkurang.

“Jika resesi ini berlanjut maka dipastikan akan ada oversupply kapal sehingga freight turun,” jelasnya.

Data di Tanjung Priok mencatat, realisasi bongkar muat barang strategis dan kebutuhan pokok untuk ekspor impor ataupun antarpulau melalui dermaga konvensional pelabuhan tersebut hingga September 2008 sebanyak 5,21 juta ton, atau turun 21 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 6,6 juta ton.

Penurunan disebabkan menurunnya volume komoditas impor khususnya beras, gula pasir, jagung, makanan ternak, dan hewan.

Menanggapi hal itu, juru bicara Pertamina Wisnuntoro mengatakan pihaknya selalu melakukan penyesuaian harga BBM industri setiap dua minggunya.

“Review harga selalu kita lakukan sesuai harga minyak dunia,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dirilis situs Pertamina, harga minyak solar untuk industri berkisar antara 8.862- 8.339 rupiah per liter. Dibandingkan harga pada 1 September 2008, harga BBM non subsidi periode 15 September 2008 mengalami perubahan harga untuk minyak Solar sebesar 1,3 persen.[dni]