161008 Tarif Penyeberangan Belum Direvisi

Tarif penyeberangan kelas ekonomi pada 72 lintasan penyeberangan antarprovinsi ternyata belum dinaikkan oleh regulator untuk periode Juni tahun ini.

 

Padahal, sesuai dengan regulasi tarif penyeberangan kelas ekonomi harus mengalami revisi setiap enam bulan sekali. Regulator pada akhir Juni lalu telah membuat perhitungan menaikkan tarif sebesar lima hingga persen dan berlaku pada Juli lalu.

 

Kebijakan menaikkan tarif dilakukan terakhir kali pada   Januari lalu. Saat itu kenaikan rata-rata 4,46 persen dari tarif sebelumnya. Kenaikan tertinggi di lintas Gorontalo-Wakai (18,13 persen) dan Balikpapan-Taipa (0,24 persen). Sedangkan lintasan yang tak mengalami kenaikan adalah   Ujung Kamal dan lintasan di daerah Ambon, Unimoa-Waipirit

 

Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Pada Lebaran lalu para pengusaha di jasa penyeberangan masih menggunakan tarif lama. Alhasil, mesekipun terjadi lonjakan penumpang, tetapi belum memberikan keuntungan bagi pemilik kapal.

 

Tercatat,  selama 14 hari musim mudik lalu berhasil angkutan sungai dan penyeberangan mampu  meraup pendapatan sebesar 23,6 miliar rupiah untuk rute terpadat Merak-Bakauheni.

 

Angka tersebut meningkat 133 persen dibandingkan tahun lalu yang meraup pendapatan sekitar 17,7 miliar rupiah.

 

Lintasan Merak-Bakauheni merupakan jalur terpadat saat mudik lalu. Tercatat penumpang yang diseberangkan sebanyak 909.264 orang, kendaraan roda dua (42.991 unit), dan kendaraan roda 4 (79.046 unit).

 

Sedangkan secara keseluruhan di 17 rute penyeberangan   Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) pada lebaran lalu menyeberangkan   3.111.400 orang atau naik 20,83 persen  dibandingkan tahun lalu sekitar 2.575.006 orang.

 

Dirjen Hubungan Darat Soeroyo Alimoeso mengakui hingga saat ini memang belum dilakukan penyesuaian tarif penyeberangan karena belum adanya usulan dari para pengusaha.

 

“Sesuai regulasi setiap enam bulan sekali memang dilakukan penyesuaian tarif. Masalahnya hingga sekarang belum ada usulan dari Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap). Kami sendiri sudah melakukan kajian,” katanya di Jakarta, Selasa (14/10).

 

Dikatakannya, selama belum ada usulan dari para pengusaha maka yang berlaku adalah tarif lama. ”Kami menunggu saja usulannya,”jelasnya.

 

Menanggapi hal itu,  Ketua Bidang Penarifan dan Usaha  Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo mengakui, belum memberikan usulan secara tertulis kepada regulator untuk menyesuaikan tarif.

 

”Tetapi secara lisan kami sudah berulang kali menyampaikan keluhan,” katanya.

Diungkapkannya, masih menahan dirinya para pengusaha untuk mengusulkan perubahan tarif karena ingin melihat terlebih dahulu dampak perubahan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan situasi krisis ekonomi bagi pelaku usaha.


”Perubahan kondisi ekonomi tersebut belum bisa diprediksi dampaknya bagi kami. Ini yang sedang dikaji,” katanya.


Dikatakannya, saat ini para pengusaha sedang menstabilkan permintaan akibat adanya perubahan kondisi ekonomi. ”Setelah itu beres baru kita ajukan usulan. Supaya tahun depan bisa direalisasikan,” jelasnya.


Selanjutnya dikatakan, dalam usulan kenaikan tersebut nantinya para pengusaha meminta adanya pentarifan yang proporsional antara tarif sepeda motor dengan kendaraan roda empat.


Saat ini tarif sepeda motor hanya sepersepuluh dari tarif roda empat untuk milik pribadi. Pada musim mudik lalu meningkatnya pemudik menggunakan motor justru tidak menguntungkan pemilik kapal karena 30 persen tiket yang mereka miliki tidak bisa diklaim ke PT Indonesia Ferry.


”Pemudik sepeda motor itu masuk ke kapal terlalu cepat. Akibatnya petugas tidak berhasil menyobek kertas. Ini membuat kami tidak bisa menagih ke Indonesia Ferry,” tuturnya.[dni]