151008 Lisensi Pontap Indosat Terancam Dicabut

Lisensi telepon tetap (Pontap) milik PT Indosat Tbk (Indosat) terancam dicabut oleh regulator jika kepemilikan asing di perusahaan tersebut melebihi 49 persen.

“Kita akan minta Indosat mengembalikan lisensi pontap yang dikantonginya. Karena sesuai aturan kepemilikan asingnya tidak boleh melewati 49 persen,” tegas Ketua Umum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Selasa (14/10).

Dijelaskannya, sesuai aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) investor asing hanya boleh memiliki saham maksimal 49 persen untuk penyelenggara jaringan tetap. Sementara untuk penyelenggara seluler asing diperbolehkan berkuasa hingga 65 persen.

”Perubahan kepemilikan di Indosat dari Singapore Technologies Telemedia (STT) ke Qatar Telecom (Qtel) telah membuat regulator menetapkan acuan pembatasan kepemilikan asing di Indosat berdasarkan pontap bukan seluler meskipun operator itu menguasai kedua lisensi tersebut,” jelasnya.

Basuki menjelaskan, langkah tersebut diambil oleh regulator karena tidak menginginkan investor asing terlalu menguasai bisnis telekomunikasi di Indonesia. ”Indosat pemain kedua terbesar dengan lisensi lumayan lengkap. Ini harus dijaga keseimbangannya dengan pemain lain,” tuturnya.

Sikap yang ditunjukkan Basuki tersebut berbanding terbalik dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui pernyataannya memperbolehkan Qtel memiliki saham di Indosat hingga 65 persen melalui proses tender offer. “Tender offer diperbolehkan sesuai aturan pemerintah yang membuka ruang untuk angka sebesar itu,” katanya.

Secara terpisah, Komisaris Indosat yang berasal dari Qtel, Rachmat Gobel mengatakan, tender offer akan dilakukan oleh investor timur tengah tersebut setelah mendapatkan kejelasan aturan dari pemerintah. “Kita ikut pemerintah saja,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto Tjokrosudarmo mendukung rencana BRTI untuk meminta kembali lisensi pontap milik Indosat tersebut.

“Selama ini Indosat hanya mengangkangi lisensi tersebut. Mereka sibuk mengembangkan jaringan seluler. Kalau maunya Qtel ingin dominan di Indosat, harus ada yang dikorbankan. Masak semuanya mau dimakan, nggak adil itu,”katanya.

Berdasarkan catatan, lisensi pontap oleh Indosat dikembangkan melalui dua layanan yakni telepon kabel dengan merek dagang I-Phone dan telepon nirkabel StarOne.

Saat ini I-Phone memiliki 40 ribu pelangga dan StarOne 800 ribu pelanggan. Angka tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan Telkom yang memiliki 8,7 juta pelanggan telepon kabel dan 9 juta pelanggan telepon nirkabel.[dni]

151008 Lion Perkuat Armada

Maskapai swasta nasional, Lion Air, menjelang tutup tahun ini akan memperkuat armadanya dengan menambah pesawat dari jenis baling-baling dan jet.

Pada Desember nanti Lion akan kedatangan delapan pesawat sewaan dari tipe baling-baling jenis ATR 72 seri 210. Dan pada Desember pula pesawat jet jenis B737-900 akan dimiliki oleh Lion sebanyak 27 unit karena adanya tambahan sebanyak lima unit.

Direktur Umum Lion Air Edward Sirait menjelaskan, penambahan pesawat jenis baling-baling tersebut sebagai upaya dari perseroan untuk lebih serius menggarap pasar kawasan timur Indonesia (KTI).

“Nantinya kita akan mengoptimalkan sistem operasi pengumpan dan pengambil (Hub and spoke) antara Wings Air dengan Lion Air. Home base pesawat baling-baling nantinya ada di Manado, Medan , Denpasar, Medan , Irian, dan Balikpapan ,” jelasnya.

Jika delapan pesawat yang datang pada Desember adalah jenis lama, lanjutnya, dalam dua tahun ke depan akan ada 27 pesawat ATR seri 500 dan 600. “Nah, kalo yang banyak itu semuanya pesawat baru,” tuturnya.

Sementara itu, juru bicara Lion Air Hasyim Arsyal Alhabsi mengungkapkan, perseroan menunda pengoperasian rute Jakarta-Jeddah meskipun sudah mengantongi izin dari pemerintahan kedua negara.

“Kita tunda karena untuk masuk ke pasar belum siap dan pesawat pun belum ada yang bisa dioperasikan,” katanya.

Sedianya, Lion merencanakan akan melayani rute Jakarta-Jeddah pada Oktober ini. Pasar yang dibidik dari kalangan pebisnis dan ONH plus.[dni]

151008 Tarif Penyeberangan Belum Direvisi

Tarif penyeberangan kelas ekonomi pada 72 lintasan penyeberangan antarprovinsi ternyata belum dinaikkan oleh regulator untuk periode Juni tahun ini.

Padahal, sesuai dengan regulasi tarif penyeberangan kelas ekonomi harus mengalami revisi setiap enam bulan sekali. Regulator pada akhir Juni lalu telah membuat perhitungan menaikkan tarif sebesar lima hingga persen dan berlaku pada Juli lalu.

Kebijakan menaikkan tarif dilakukan terakhir kali pada Januari lalu. Saat itu kenaikan rata-rata 4,46 persen dari tarif sebelumnya. Kenaikan tertinggi di lintas Gorontalo-Wakai (18,13 persen) dan Balikpapan-Taipa (0,24 persen). Sedangkan lintasan yang tak mengalami kenaikan adalah Ujung Kamal dan lintasan di daerah Ambon, Unimoa-Waipirit

Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Pada Lebaran lalu para pengusaha di jasa penyeberangan masih menggunakan tarif lama. Alhasil, mesekipun terjadi lonjakan penumpang, tetapi belum memberikan keuntungan bagi pemilik kapal.

Tercatat, selama 14 hari musim mudik lalu berhasil angkutan sungai dan penyeberangan mampu meraup pendapatan sebesar 23,6 miliar rupiah untuk rute terpadat Merak-Bakauheni.

Angka tersebut meningkat 133 persen dibandingkan tahun lalu yang meraup pendapatan sekitar 17,7 miliar rupiah.

Lintasan Merak-Bakauheni merupakan jalur terpadat saat mudik lalu. Tercatat penumpang yang diseberangkan sebanyak 909.264 orang, kendaraan roda dua (42.991 unit), dan kendaraan roda 4 (79.046 unit).

Sedangkan secara keseluruhan di 17 rute penyeberangan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) pada lebaran lalu menyeberangkan 3.111.400 orang atau naik 20,83 persen dibandingkan tahun lalu sekitar 2.575.006 orang.

Dirjen Hubungan Darat Soeroyo Alimoeso mengakui hingga saat ini memang belum dilakukan penyesuaian tarif penyeberangan karena belum adanya usulan dari para pengusaha.

“Sesuai regulasi setiap enam bulan sekali memang dilakukan penyesuaian tarif. Masalahnya hingga sekarang belum ada usulan dari Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap). Kami sendiri sudah melakukan kajian,” katanya di Jakarta, Selasa (14/10).

Dikatakannya, selama belum ada usulan dari para pengusaha maka yang berlaku adalah tarif lama. ”Kami menunggu saja usulannya,”jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Penarifan dan Usaha Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo mengakui, belum memberikan usulan secara tertulis kepada regulator untuk menyesuaikan tarif.

”Tetapi secara lisan kami sudah berulang kali menyampaikan keluhan,” katanya.

Diungkapkannya, masih menahan dirinya para pengusaha untuk mengusulkan perubahan tarif karena ingin melihat terlebih dahulu dampak perubahan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan situasi krisis ekonomi bagi pelaku usaha.

”Perubahan kondisi ekonomi tersebut belum bisa diprediksi dampaknya bagi kami. Ini yang sedang dikaji,” katanya.

Dikatakannya, saat ini para pengusaha sedang menstabilkan permintaan akibat adanya perubahan kondisi ekonomi. ”Setelah itu beres baru kita ajukan usulan. Supaya tahun depan bisa direalisasikan,” jelasnya.

Selanjutnya dikatakan, dalam usulan kenaikan tersebut nantinya para pengusaha meminta adanya pentarifan yang proporsional antara tarif sepeda motor dengan kendaraan roda empat.

Saat ini tarif sepeda motor hanya sepersepuluh dari tarif roda empat untuk milik pribadi. Pada musim mudik lalu meningkatnya pemudik menggunakan motor justru tidak menguntungkan pemilik kapal karena 30 persen tiket yang mereka miliki tidak bisa diklaim ke PT Indonesia Ferry.

”Pemudik sepeda motor itu masuk ke kapal terlalu cepat. Akibatnya petugas tidak berhasil menyobek kertas. Ini membuat kami tidak bisa menagih ke Indonesia Ferry,” tuturnya.[dni]

141008 Jasa Penyeberangan Raup Pendapatan Rp 23,6 Miliar

Pelaku bisnis untuk jasa penyeberangan sungai dan danau selama 14 hari musim mudik lalu berhasil meraup pendapatan sebesar 23,6 miliar rupiah untuk rute Merak-Bakauheni.

Angka tersebut meningkat 133 persen dibandingkan tahun lalu yang meraup pendapatan sekitar 17,7 miliar rupiah.

Lintasan Merak-Bakauheni merupakan jalur terpadat saat mudik lalu. Tercatat penumpang yang diseberangkan sebanyak 909.264 orang, kendaraan roda dua (42.991 unit), dan kendaraan roda 4 (79.046 unit)

Sedangkan secara keseluruhan di 17 rute penyeberangan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) pada lebaran lalu menyeberangkan 3.111.400 orang atau naik 20,83 persen dibandingkan tahun lalu sekitar 2.575.006 orang.

Direktur Indonesia Ferry Bambang Soerjanto mengungkapkan, selama Lebaran lalu jasa penyeberangan di Merak-Bakauheni berhasil melakukan penyeberangan sebanyak 98 trip atau naik 23 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 79 trip.

“Kenaikan tersebut berkat adanya sistem tracking kapal dan lalu lintas baru yang kita jalankan,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (13/10).

Dijelaskannya, sebagai penyelenggara layanan dan operator bisnis penyeberangan, PT Indonesia Ferry saat musim mudik lalu di rute tersebut berhasil meraup pendapatan sekitar 2,5 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun lalu hanya sekitar 1,95 miliar rupiah. Rute Merak-Bakauheni sendiri di bulan biasa menyumbang sekitar 7,5 miliar rupiah bagi pendapatan Bdan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Berkaitan dengan performa layanan yang diberikan, Bambang mengaku puas, meskipun di lapangan masih terjadi antrian panjang selama 14 jam untuk menyeberang saat mudik lalu. “Sudah lebih baiklah secara keseluruhan dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Belum Untung

Secara terpisah, Ketua Bidang Penarifan dan Usaha Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo menjelaskan, pendapatan yang disebut oleh Indonesia Ferry tersebut harus diklarifikasi terlebih dulu mengingat skema pentarifan di bisnis penyeberangan belum mencapai skala ekonomis.

”Jika Indonesia Ferry mengklaim pendapatan sebesar itu boleh-boleh saja. Tetapi, keuntungan yang diraih pengusaha kapal belum tentu sedahsyat yang diklaim. Hal ini karena tarif yang berlaku sekarang terlalu mepet, sehinngga kami hanya bisa mencapai titik impas,” katanya.

Dia mengungkapkan, sejak Juni lalu regulator sudah menjanjikan untuk menaikkan tarif jasa penyeberangan. Namun, setelah empat bulan berlalu tidak ada kabar menggembiran yang datang.

”Sesuai regulasi setiap enam bulan sekali harusnya ada kenaikan tarif penyeberangan untuk menyamakan dengan kondisi ekonomi. Tetapi, hingga sekarang belum ada kabar. Bahkan pejabat lama yang mengusulkan sudah dipindah tugaskan. Saya rasa bisa makan waktu lama lagi untuk masalah tarif tersebut,” katanya.

Berdasarkan catatan, Departemen Perhubungan akan menaikkan tarif penyeberangan kelas ekonomi pada 72 lintas penyeberangan antar provinsi sebesar lima hingga 13 persen mulai Juli nanti.

kebijakan tersebut biasa dilakukan oleh regulator setiap enam bulan sekali guna menyesuaikan tarif dengan kondisi makro. Kenaikan minimal biasanya akan dialami oleh lintas penyeberangan yang tarifnya sudah mendekati biaya pokok.

Bambang meminta pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada bisnispenyeberangan mengingat selama musim mudik lalu moda transportasi tersebut berhasil memberikan layanan terbaik. ”Tidak ada kecelakaan. Dan pelayanan bisa diberikan sesuai standar,” katanya.

Selanjutnya Bambang meminta Indonesia Ferry sebagai penyedia layanan secepatnya merealisasikan pengelompokkan kapal berdasarkan kecepatan dan daya angkut agar dapat menekan idle time.

”Manajemen lalu lintas kapal yang naik akan berjalan sempurna jika ada pengelompokkan kapal berdasarkan waktu sandar dan waktu berlayar. Jika ini dilakukan tentunya jumlah trip akan lebih optimal,” katanya.[dni]

141008 Industri Penerbangan Bisa Terimbas Krisis AS

Industri penerbangan di Indonesia bisa terimbas krisis ekonomi global yang dipicu ambruknya perekonomian AS.

Dampak yang paling dirasakan adalah kesulitan dalam mengembangkan armada serta beban operasional yang meningkat akibat membumbungnya nilia tukar mata uang AS.

”Semua pembelian dan penyewaan pesawat menggunakan dollar AS. Jika nilai tukarnya terus menguat, maskapai bisa berpikir dua kali untuk menambah armada,” ujar Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Burhanuddin, menguatnya nilai dollar juga akan mempengaruhi pembelian bahan bakar minyak (BBM) avtur yang menggunakan mata uang tersebut.

“Harga minyak mentah memang mengalami penurunan. Tetapi masalahnya pembelian itu kan berlaku harga bulan sebelumnya. Nah, dua bulan belakangan ini Avtur masih berkisar di atas 100 dollar AS per barrel,” katanya.

Komponen BBM sendiri telah mempengaruhi beban operasional maskapai mencapai 60 persen. Padahal beberapa tahun lalu komponen tersebut hanya berkontribusi sekitar 40 persen.

Burhanuddin juga memperkirakan, turunnya penggunaan moda udara selama Lebaran lalu akan mempengaruhi total jumlah penumpang selama tahun ini. “Total jumlah penumpang selama 2008 saya perkirakan tertekan,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan, tahun ini maskapai nasional diperkirakan akan membawa 34 hingga 36 juta penumpang domestik hingga akhir tahun nanti. Angka itu mengalami penurunan sebesar satu hingga tiga juta penumpang dibandingkan tahun lalu.

Secara terpisah, EVP Commercial Merpati Nusantara Tharian mengatakan, krisis ekonomi global tidak akan memaksa maskapai untuk menaikkan tarif tiket ke pelanggan.

Menurut dia, maskapai menaikkan tiket hanya dalam bulan-bulan tertentu seperti musim mudik, liburan sekolah, dan akhir tahun. ”Selain itu tingkat isian lumayan rendah. Kalau tingkat isian rendah kita justru menurunkan harga tiket,” jelasnya.

Sedangkan untuk harga Avtur, Tharian menjelaskan, Maskapai akan berbicara ke Pertamina untuk masalah pembayarannya. ”Meskipun acuannya kurs dollar AS, tetap ada cara sehingga pembayaran tidak memberatkan maskapai,” jelasnya.

Sebaliknya, Dirjen Hubungan Udara Departemen Perhubungan Budhi Muliawan Suyitno menegaskan, maskapai lokal tidak akan terpengaruh dari krisis ekonomi global yang terjadi saat ini.

“Umumnya maskapai lokal merupakan perusahaan tertutup. Jika perusahaan terbuka baru bermasalah karena sahamnya tercatat di bursa,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Penerbangan Asia Pasifik (AAPA) memperkirakan 12 bulan hingga 18 bulan bisnis penerbangan akan mengalami masa-masa sulit.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengusaha penerbangan adalah melemahnya pelemahan permintaan pasar, terutama untuk kelas eksekutif dan bisnis yang dipicu oleh ketidakpastian mengenai masa depan perekonomian dunia tahun depan.

AAPA merupakan asosiasi penerbangan yang melayani jalur internasional. Anggotanya antara lain Air New Zealand , All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines, dan Malaysia Airlines.

China Airlines, Dragonair, EVA Air, Garuda Indonesia, Japan Airlines, Korean Air, Philippine Airlines, Qantas Airways, Royal Brunei Airlines, Thai Airways, dan Vietnam Airlines juga menjadi anggota AAPA.

Perusahaan penerbangan di Asia sendiri akan menghadapi turbulensi yang paling besar sehingga mereka diminta meningkatkan kewaspadaan sehingga tidak tergelincir ke dalam kebangkrutan.

Dalam pantauan AAPA, dampak penurunan harga avtur yang terjadi saat ini belum cukup membantu perusahaan penerbangan lepas dari perangkap krisis. Ancaman jumlah penurunan lebih besar daripada penurunan biaya bahan bakar.

AAPA mencatat, risiko yang harus dihadapi perusahaan penerbangan saat ini 25 persen lebih tinggi dibanding tahun lalu.[dni]