101008 Indosat Legowo Kelola Slot Orbit Bersama Telkom

PT Indosat Tbk (Indosat) mengambil sikap legowo dengan kebijakan pemerintah yang menganjurkan operator tersebut mengelola bersama slot orbit 150,5 derajat bersama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dalam bentuk konsorsium.

Bahkan, operator kedua terbesar di Indonesia ini terkesan pasrah saja menerima kenyataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut menjadi pemimpin dari konsorsium tersebut.

“Harus bagaimana lagi. Jika pemerintah maunya seperti itu kita terima saja,” ujar Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam di Jakarta, Kamis (9/10).

Menurut Johnny, slot orbit adalah properti milik pemerintah. Sementara operator hanyalah organisasi yang diserahkan sebagai pihak untuk mengisi dan mengelolanya. “Jika yang punya maunya dikelola bersama, tidak mungkin kita mendesak dikuasai sendiri bukan,” katanya.

Untuk diketahui, slot orbit satelit 150,5 derajat sebenarnya diserahkan ke Indosat oleh pemerintah untuk dikelola operator tersebut.

Namun dua tahun lalu, International Telecommunication Union (ITU) menginformasikan bahwa sejumlah filing satelit Indonesia yang didaftar ke lembaga tersebut sejak era 1990-an sempat dihapus oleh lembaga tersebut. Salah satu slot yang sempat dihapus adalah slot orbit 150,5 derajat. Langkah tersebut diambil karena slot tersebut selama ini tidak dimanfaatkan oleh Indosat.
Untunglah pemerintah bergerak cepat dengan berdasarkan proposal komitmen dari Indosat untuk mengisi slot sebelum 2009. Hasilnya, Indonesia tetap memiliki slot tersebut.

Sejak saat itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk berhati-hati dalam menyerahkan pengelolaan slot orbit satelit ke operator. Kebijakan yang diambil pemerintah lebih kepada mengelola bersama-sama agar pemanfaatan slot dapat dioptimalkan. Bahkan sempat terlontar ide dari pemerintah untuk meneder slot orbit yang masih kosong.

Melihat hal itu, Telkom mengirimkan proposal kepada Ditjen Postel untuk mengelola slot yang dulunya milik Indosat. Aksi korporasi seperti ini pernah dilakukan BUMN tersebut terhadap slot orbit 118 derajat Bujur Timur yang haknya sebelumnya juga di kuasai Indosat.

Secara terpisah, Kepala Divisi Infrastruktur Telkom Sarwoto Atmosutarno mengakui, Telkom bersama Indosat menjalankan konsorsium untuk mengelola slot orbit tersebut.

“Kami akan kelola bersama. Tetapi tidak akan tertutup kemungkinan ada perusahaan lain yang akan ikut bergabung,” katanya.

Ketika ditanya bentuk kontribusi yang harus disetor oleh anggota konsorsium, Sarwoto menjelaskan, semuanya masih dini untuk diputuskan. “Kita belum tahu apakah berbentuk kapasitas atau jumlah uang disetor. Meluncurkan satelit itu butuh waktu lama. Biasanya 30 bulan setelah tender penentuan pabrikasi satelit,” katanya.

“Untuk slot 150,5 derajat sendiri dipastikan akan lebih lama mengingat Telkom sendiri sedang sibuk dalam tender satelit Telkom 3 yang akan dimulai prosesnya Oktober ini,” jelasnya.
Berdasarkan catatan, satelit Telkom-3 akan diluncurkan pada 2011 nanti. Saat ini BUMN tersebut merupakan pengelola slot satelit 118o BT melalui satelit Telkom-2 yang akan segera diganti dengan satelit Telkom-3. Nilai investasi dari pengadaan satelit Telkom 3 sekitar 200 juta dollar AS. Dari bisnis satelit, Telkom meraih pendapatan sekitar Rp650 miliar-Rp700 miliar setiap tahunnya.

Sementara Indosat juga akan meluncurkan satelit Palapa D pada September 2009 yang menelan investasi 200 juta dollar AS. Bisnis satelit sendiri di Indonesia masih menjanjikan mengingat industri penyiaran dan telekomunikasi menunjukkan pertumbuhan yang positif.[dni]

101008 Transaksi Time Ditargetkan Naik 10%

Penyelenggara   Tourism Indonesia Mart and Expo (Time) menargetkan nilai transaksi dari kegiatan yang diadakan di Makassar pada 14-17 Oktober nanti mencapai   16,5 juta dolar AS atau naik 10 persen dari pelaksanaan terakhir dua tahun lalu sekitar 15 juta dollar AS.

 

TIME merupakan ajang bagi para pelaku usaha wisata dan industri pendukunggnya di Indonesia (seller) untuk mempromosikan berbagai produk dan jasa wisata di dalam negeri kepada pebisnis wisata dari mancanegara (buyers).

 

Sebelumnya, pada 2005  dan 2004 ajang ini mencatat transaksi masing-masing sebesar  13 juta dolar AS. Sedangkan pada  2007 ajang tersebut tidak dilaksanakan  karena sudah ada  Pasific Asia Travel Assosiation (PATA) Travel Mart di Bali.  

 

Adanya ajang  TIME, memungkinkan buyers mancanegara dapat melihat potensi pasar dan membuka pasar wisata baru di pasarnya masing-masing.

“Kami akan mendorong semua  pelaku usaha wisata beserta industri pendukungnya di seluruh Indonesia  berpartisipasi pada TIME 2008 dan memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada dalam ajang tersebut,” ujar  Ketua Pengarah TIME 2008 Meity Robot, di Jakarta, belum lama ini.

   

Meity menjelaskan sampai saat ini, ada 108 sellers dari 15 propinsi
dengan 81 booth sellers antara lain berasal Jakarta, Bali, Sulawesi
Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Yogyakarta,
Kalimantan Timur, NTB, Papua, Jawa Barat, dan Sumatera Barat.
     

Sedangkan total buyers yang telah terdaftar sampai saat ini sebanyak
104 delegasi dari 21 negara, dimana 19 diantaranya masih dalam
proses.


Buyers yang selalu konsisten mengikuti ajang tersebut adalah Belanda, Australia, Korea, Malaysia, Singapura, India, Indonesia, dan AS.
 

Sedangkan buyers prospektif yaitu Vietnam, Cina, Taiwan, Libanon
dan Bahrain.[dni]

101008 Dephub Siapkan Rp 41 Miliar Rehabilitasi Jalur KA Bogor-Sukabumi

Departemen perhubungan (Dephub) menyiapkan dana sebesar   41 miliar rupiah guna memperbaiki jalur kererta api (KA)   lintas  Bogor-Sukabumi  sepanjang  90  kilo meter.

 

Dana tersebut diambil dari   program revitalisasi kereta api untuk kawasan Jawa Barat senilai 247,5 miliar rupiah yang disediakan oleh pagu anggaran departemen tersebut tahun ini.

 

Jalur   yang sempat ditutup sejak  2006 tersebut, rencananya akan mulai dioperasikan pada awal tahun depan.

 

“Lintasan tersebut kita hidupkan kembali karena sebelumnya sempat menjadi primadona bagi para penumpang kelas ekonomi. Rencananya setelah direhab tidak hanya akan melayani penumpang ekonomi tetapi juga bisnis dan eksekutif,” ungkap     Sekretaris  Direktorat  Jenderal Perkeretaapian  Dephub, Nugroho Indrio, di Jakarta, Rabu(8/10).

 

Dia  mengharapkan, penyelesaian proyek tersebut akan selesai menjelang tutup tahun ini  mengingat lintasannya sudah ada dan hanya tinggal diperbaiki. Pekerjaan yang telah dimulai adalah  perbaikan rel, persinyalan, pengadaan sejumlah kereta rel diesel (KRD), dan  perbaikan stasiun. Rehabilitasi juga   akan memperbaiki  terowongan KA Lambegan yang sempat ambruk akibat gempa bumi pada 2001

 

Sedangkan untuk pengoperasian, lanjutnya, akan disesuaikan dengan permintaan pasar. “Kalau permintaan menghendaki  adanya pelayanan  non ekonomi, yah disesuaikan  saja.  Tapi tetap  kereta  ekonomi  dilayani,  karena  jalur  itu  memang  sempat menjadi primadona  untuk  penumpang kereta  kelas ekonomi,” jelasnya.

 

Secara terpisah, kepala Humas   Ditjen Perkeretaapian   Dephub  Suprapto  menyebutkan, saat ini sedang disiapkan  anggota  tim  untuk    melihat secara  langsung  kondisi  terakhir  di lapangan. “Tim yang dipimpin  Dirjen Perkeretaapian Pak Wendy akan meninjau langsung lintas Sukabumi-Bandung itu,” kata Soeprapto.

 

Dia memprediksi, jika ruas  Bogor –Sukabumi dioperasikan    akan menjadi   lintasan terpadat mengingat    masyarakat di sekitar  Sukabumi dan Bogor  sangat berharap  angkutan massal itu   kembali  beroperasi.

 

 Berdasarkan catatan, sejak ambruknya terowongan Lambegan, PT Kereta Api yang sebelumnya  mengoperasikan lintas  Bogor-Sukabumi hanya bisa melayani jalur kereta api Bogor – Cianjur – Lambegan, sedangkan jalur Lambegan – Sukabumi masih tertutup.[dni] 

 

101008 IISIA Waspadai “Muntahan” Ekspor

Para pengusaha baja yang tergabung di dalam Indonesian Iron and Steel Indistry Association (IISIA) meminta pemerintah untuk mewaspadai masuknya produk baja “muntahan” ekspor yang berasal dari negara Asia Timur ke dalam negeri.

 

“Muntahan” ekspor yang dimaksud adalah masuknya produk yang   seharusnya dari negara asal dikirim ke Amerika Serikat (AS), namun melihat kondisi ekonomi negara tersebut yang sedang krisis, pengiriman sengaja  dibelokkan ke Indonesia.

 

Negara yang diwaspadai melakukan tindakan semacam itu adalah China. Hal ini mengingat produksi bajanya bisa mencapai 500 juta ton per tahunnya. Angka itu bak langit dan bumi dengan produksi nasional yang hanya berkisar   6,36 juta ton atau naik enam persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai enam juta ton.

 

“Pemerintah harus melindungi produsen dalam negeri dari tindakan yang merugikan mereka. Saya rasa ini sudah dihimbau oleh Presiden. Tinggal bawahannya harus mengimplementasikan secara konsisten,” kata  Direktur Eksekutif Komite Indonesian Iron and Steel Indistry Association (IISIA), Hidajat Triseputro kepada Koran Jakarta, Rabu (9/10).

 

Diungkapkannya, selama ini memang  telah ada produk hasil impor ilegal yang beredar di pasar tanpa diketahui besaran yang pasti jumlahnya. ”Barang itu ada dan bisa dirasakan tetapi tidak bisa dihitung. Terus terang ini menganggu pengusaha nasional,” katanya.

 

Biasanya produk tersebut masuk dengan menumpang impor barang untuk industri. Seperti pipa dan seng yang diimpor dimana serial number-nya disamakan tetapi dicampur antara kebutuhan komersial dan industri. ”Polanya seperti itu yang ditemukenali di lapangan,” katanya.

 

 Dikatakannya, saat ini pengusaha nasional sangat bergantung kepada komitmen dari pemerintah mengingat dampak dari krisis ekonomi di AS bisa saja menjalar ke sektor baja nasional.

 

 ”Produksi kita banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional, ekspor tidak lebih dari 20 persen. Biaya proyek itu hampir semuanya  dari anggaran belanja negara. Kita harapkan pemerintah tetap komitmen untuk menjalankan proyek agar industri baja tetap bernapas,” jelasnya.

 

Sementara untuk pembangunan yang dibiayai oleh swasta, Hidajat mengharapkan, Bank Indonesia tidak terlalu tinggi menaikkan suku bunga. ”Jika BI rate tinggi biasanya terjadi pengetatan uang. Ini bisa membahayakan sektor hilir di baja,” katanya.

 

Ketika ditanya tentang meningkatkan nilai ekspor baja, Hidajat mengatakan, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi mengingat saat ini nilai tukar rupiah sedang turun. ”Layaknya krisis pada 1998, justru ekspor meningkat karena produk Indonesia punya nilai kompetitif di luar negeri yakni harganya lebih murah. Kita lihat saja perkembangannya ke depan,” tuturnya.

 

Berdasarkan catatan, utilitas pabrik baja nasional pada tahun lalu baru mencapai 60 persen. Hal ini tak dapat dilepaskan dari masih rendahnya konsumsi baja yang baru mencapai 30 Kg per kapita per tahun. Berbeda dengan  negara tetangga seperti Malaysia yang bisa mencapai tiga setengah kali lipatnya.   

 

Rendahnya konsumsi baja tersebut membuat nilai pasar dari baja nasional pada tahun lalu hanya mencapai 60 hingga 66 triliun rupaih  untuk  sektor hulu dan hilir dengan asumsi harga baja sekitar 10 hingga 11 ribu rupiah per kilogramnya.[dni] 

091008 Inovasi yang Sarat Kontroversi

Ketika pertama kali diperkenalkan oleh Telkom pada kuartal ketiga 2006 lalu, layanan FlexiCombo langsung disambut kontroversi. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) langsung turun tangan dan menyatakan layanan tersebut melanggar aturan.

 

“Saat itu kita langsung meminta Telkom  melakukan perbaikan layanan yang dimilikinya. Khususnya masalah penomoran dan masa berlaku agar sesuai dengan regulasi,” tegas Anggota Komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Selasa (7/10).

 

Dijelaskan Heru, layanan FlexiCombo pada awalnya jelas-jelas sekali melanggar aturan yakni Kepmenhub No. 35/2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. Telkom saat itu memberlakukan nomor kode area kota asal bisa berlaku di luar kota. Selain itu masa berlakunya tidak jelas.

 

“Estela diawasi secara lebih ketat dan diperbaiki baru kita memperbolehkan layanan itu digelar kembali,” jelasnya.

 

Heru mengakui, fenomena dari call forwarding tidak dapat dicegah mengingat teknologi mendukung hal tersebut. “Teknologi CDMA  adalah  wireless mobile.  Jadi mau dikebiri seperti apapun dengan regulasi, teknologi ini tidak bisa ditahan untuk bisa di-mobile-kan,” tuturnya.

 

“Solusi yang mungkin diterapkan adalah menjalankan lisensi tunggal alias unified access (UA) seperti di India,” jelasnya.

 

UA adalah lisensi yang memungkinkan operator menyelenggarakan dua layanan, seluler dan Fixed Wireless Acsess (FWA) secara bersamaan. “Masalahnya di India operator disana dari limited mobility ingin menjadi full mobility. Tetapi di Indonesia yang terjadi sebaliknya. Inilah peliknya,” katanya.

 

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengakui UA adalah solusi yang terbaik. Tetapi untuk menjalankan hal tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan mengingat  saat ini FWA dan seluler sudah merupakan on-going business sehingga perubahan skema regulasi yang signifikan bisa mempengaruhi nilai perusahaan.

 

“Hampir semua operator adalah perusahaan publik. Nantinya dikhawatirkan beleid tersebut  merugikan atau menguntungkan operator tertentu saja,” katanya. 

 

Masalah lain yang akan menghambat adalah tentang penomoran.   Komplikasi sistem penomoran FWA dan seluler  sangat  berbeda.   FWA mengikuti penomoran PSTN dgn kode area, sementara seluler dengan prefix yang sama secara nasional. Hal ini   akan mempengaruhi hirarki topologi jaringan dan pada akhirnya mempengaruhi sistem interkoneksi. “Lagi-lagi  karena sudah komersial dan on-going business maka perubahan penomoran tidak gampang dilakukan,” jelasnya. 

 

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys menegaskan, masalah call forwarding tersebut hanya bergantung kepada kemauan dari regulator menegakkan aturan.

 

“UA itu terlalu besar untuk mengatasi masalah sederhana ini. Ibaratnya ingin membunuh nyamuk tetapi menggunakan granat,” katanya.

 

Menurut Merza,  regulator hanya perlu  mengembalikan FWA kepada khittah yakni telepon lokal yang tidak bisa menjelajah kemana-mana. “ Kebutuhan FWA yang sesuai lisensi itu  tetap ada mengingat ketersediaan telepon tetap lokal masih rendah dan dibutuhkan waktu dan biaya yg cukup besar untuk mengadakannya,” katanya.

 

Jika  penyelenggara FWA ingin ber-roaming ria, Merza menyarankan, operator tersebut mengantongi dua lisensi yakni  seluler dan FWA  layaknya Mobile-8 Telecom dengan Fren dan Hepi. ‘Itu kan jelas biaya hak penggunaan (BHP) frekuensinya. Jadinya persaingannya jelas,” katanya.

 

Merza mengkhawatirkan, jika kondisi abu-abu ini dibiarkan  akan  membuat masyarakat tidak bisa membedakan lisensi seluler dan FWA. Hal ini karena  keduanya bisa digunakan untuk berkomunikasi sehingga tidak jelas faktor pembedanya.

 

“Sekarang ini kan seperti pembodohan publik. Pembedaan hanya karena satu nomornya panjang, lainnya pendek. Sampai kapan kondisi ini dibiarkan. Yang lebih mengherankan saya untuk masalah call forwarding kenapa regulator tidak segalak masalah lainnya. Ada apa ini?” tanyanya.[dni]