Layanan Broadband: Pipa Lebar yang Masih Mampet

Bagi pengguna internet, istilah broadband bukanlah suatu hal yang asing.  Jika diartikan secara sederhana,  broadband  diibaratkan  pipa yang lebar untuk koneksi internet, sehingga memberikan akses yang jauh lebih cepat hingga 10-20 kali lipat  dibandingkan  modem dial-up yang hanya mampu menghantarkan kecepatan dikisaran  30 hingga 50 kilobits per second (Kbps).

 

Karena kecepatan yang ditawarkannya sangat tinggi, maka layanan broadband mampu menghadirkan aplikasi multi media seperti aplikasi  video dan music-on-demand, multi-player online games, voice dan video communications dengan nyaman.

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yankee Group, pada akhir tahun nanti   di dunia diperkirakan akan ada 325 juta pelanggan broadband. Di Asia, Korea Selatan merupakan negara yang paling fenomenal penetrasi broadband-nya. Dalam tiga tahun setelah diluncurkan, penetrasinya mencapai  11,2 juta pelanggan, atau 73 persen dari jumlah rumah tangga yang ada di negeri berpenduduk 46 juta jiwa itu. Hong-Kong berada di urutan kedua dengan 18 sambungan per 100 penduduk.  

 

Di Indonesia layanan broadband dipelopori oleh Telkom pada 1993 dengan  memperkenalkan plaftform  Integrated Services Digital Network (ISDN ) yang bernama Paduan Solusi Kecepatan Tinggi (Pasopati). Sayangya layanan ini tidak berhasil.

 

Namun, itu tidak membuat Telkom menyerah. Belakangan Telkom  mengembangkan layanan broadband berbasis Asymmetric Digital Subscriber Line (ASDL),   Speedy, dengan  kecepatan downstream 384 Kbps dan upstream 64 Kbps. Pesaing terdekat dari Telkom adalah Indosat Mega Media (IM2), First Media, Bizznet, dan lainnya. Total di Indonesia ada sekitar 100 Internet Service Provider (ISP) yang menawarkan kecepatan broadband.

 

Sayangnya, meskipun jumlah pemainnya banyak, namun tidak seimbang dengan jumlah pelanggan yang dimiliki. Berdasarkan catatan Asosiasi Perusahaan  Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun lalu di Indonesia ada 27 juta pengguna internet. Namun, jumlah pelanggan ISP ternyata hanya 10 persen dari total pengguna tersebut. Karena itu tidak salah, kalau Speedy hanya memiliki 500.000 pelanggan atau IM2 yang harus berpuas dengan jumlah tak kurang dari 100.000 pelanggan.

 

Lalu apa yang menjadi kendala mampetnya semburan si pipa lebar ini di pasar Indonesia? Kenapa broadband di Indonesia tidak mampu mencatat prestasi layaknya di Korea Selatan?  

 

President Director IM2, Indar Atmanto mengungkapkan, beberapa faktor yang menjadikan belum berkembangnya broadband yakni  masih  tingginya hambatan untuk mengakses layanan, mahalnya alat koneksi, rendahnya jumlah hosting lokal, dan regulasi yang belum mendukung.

 

Dijelaskan, hambatan untuk mengakses layanan itu berupa perangkat yang digunakan pelanggan untuk menikmati broadband seperti modem atau laptop yang masih berkisar jutaan harganya. Modem termurah di Indonesia dihargai sekitar Rp 1,5 juta itupun harganya sudah disubsidi oleh operator.

 

Sementara untuk jumlah web hosting yang berada di Indonesia sangatlah sedikit. Akibatnya koneksi internet selalu ke Amerika Serikat melalui Singapura. “Kita terpaksa sewa bandwith internasional. Dan tiap tahun kapasitasnya ditambah. Itu tidak murah lho,” jelasnya.

 

 

Sedangkan untuk penetapan tarif, lanjutnya, Indoensia sudah menawarkan   tarif yang kompetitif. “Tarif di Indonesia sudah setara dengan Uni Eropa, masalahnya itu kita  harus mensubsidi pelanggan untuk menghilangkan hambatan yang saya bilang tadi. Karena itu terlihat mahal,” jelasnya.

 

Di Indonesia,  FirstMedia  menawarkan layanan   dengan bandwith sebesar 384 Kbps tanpa batas penggunaan seharga   Rp 99.000. selanjutnya Rp 195.000 per bulan untuk mendapat bandwith 512 kbps, Rp 295.000 untuk 768 kbps, Rp 595.000 untuk 1500kbps, hingga Rp 1.195.000 untuk 3000kbps.

 

Harga tersebut memicu perang tarif broadband di Indonesia karena sebelumnya  penyedia sambungan Internet berbasis tv kabel menawarkan harga Rp 500.000 per bulan untuk akses tanpa batas tapi dengan bandwith  enam kali lebih kecil daripada FastNet.

 

Telkom Speedy menjawab tantangan tersebut dengan menawarkan   harga yang cukup kompetitif  yakni  Rp 200.000 per bulan, pelanggan juga mendapatkan bandwith sebesar maksimum 384 kbps, hanya saja pemakaian dibatasi sebesar 1 GB per bulan. Untuk setiap kelebihan pemakaian, pelanggan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 500 per MB. Untuk mendapatkan kuota tak terbatas, pelanggan harus membayar Rp 750.000 per bulan.

 

Telkom memang serius menggarap pasar broadband ini karena pada tahun lalu layanan ini mampu berkontribusi hingga Rp 1 triliun bagi pendapatan perusahaan. Apalagi, Telkom sudah mencanangkan pada 2014 sudah memiliki jaringan Next Generation Network (NGN) yang memungkinkan menyediakan beragam layanan dengan tarif murah dalam satu infrastruktur.

 

Terbaru, IM2 meluncurkan layanan broadband dengan bandwith 3,2 Mbps berkonsep prabayar. Konsep ini yang pertama ditawarkan di Indonesia. IM2 menawarkan harga Rp 1,8 juta beserta modem ZTE untuk mendapatkan tambahan 500.000 pelanggan di akhir tahun nanti. Tarif yang diterapkan adalah Rp 0,6 per KB. Hal itu berarti lebih murah dibandingkan yang ditawarkan operator telekomunikasi yang masih menawarkan harga berkisar Rp 25 per Kb 

 

Memang dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Filipina, harga broadband di Indonesia   masih terbilang sangat mahal. Di negara tetangga, dengan Rp 200.000 sebulan, kita sudah bisa menikmati bandwith yang berukuran mbps (bukan kbps). Misalnya  di Korea Selatan,  layanan broadband dihargai  Rp 162.000 per bulan untuk kecepatan 2 Mbps sampai  Rp 280.000  per bulan untuk kecepatan 8 Mbps.

 

Pengamat telematika Miftadi Sudjai mengatakan, pasar broadband di Indonesia kondisinya sama dengan layanan seluler ketika pertama kali hadir. Saat itu perangkat yang digunakan terbatas sehingga memaksa operator untuk mensubsidinya. Harga kartu perdana saat itu mencapai Rp 500.000.

 

Telkomsel berhasil mendobrak pasar pada tahun 1998 dengan meluncurkan perdana prabayar pertama. Hanya dalam enam bulan operator ini mampu meraih 50.000 pelanggan.”Kasus ini membuktikan broadband akan menjadi mainan baru dari operator telekomunikasi. Terbukti dari langkah yang dilakukan IM2. Hal ini tak dapat dilepaskan dari jenuhnya pasar di suara,” katanya.

 

Jika pada seluler, lanjutnya, ketika pertama kali muncul dihadang keterbatasan infrastruktur, maka broadband menumpang infrastruktur yang sudah ada. Apalagi, jika operator nantinya mengimplementasikan NGN yang berujung pada komunikasi berbasiskan Internet Protocol (IP). Tarif yang ditawarkan akan lebih murah 90 persen dari yang ada sekarang.

 

Syarat dari penurunan tarif, lanjutnya, basis pelanggan operator harus berimbang dengan kapasitas jaringan. Normalnya adalah okupansi jaringan sekitar 60 persen. “Kalau kondisinya demikian, ksewajarnya tarif harus murah karena investasi dari operator sudah impas,” katanya.

 

Jika demikian kondisinya, layaknya di seluler maka pelanggan broadband di Indonesia harus bersabar dulu dalam beberapa tahun. Untuk sementara nikmati dulu tarif akal-akalan yang ditawarkan operator melalui program pemasaran yang menyilaukan ata.[DNI]

Formulasi Tarif Interkoneksi Untungkan Operator FWA

Formulasi tarif interkoneksi baru yang dikeluarkan pemerintah belum lama ini   dinilai oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler (ATSI)   lebih  menguntungkan operator yang memiliki lisensi Fixed Wireless Access (FWA) ketimbang penyedia layanan seluler.

Sekjen ATSI, Merza Fachys menjelaskan, posisi FWA yang masih dianggap sebagai penyelenggara telepon tetap (pontap) membuat tarif panggilan lokalnya tidak berubah yakni sebesar Rp 143 per menit.

“Jadinya, kami harus mensubsidi ke operator FWA untuk setiap panggilan lokal sebesar Rp 100,” jelasnya di Jakarta Rabu, (6/2).

Dijelaskan, akibat subsidi tersebut biaya produksi seluler ke pontap naik dari Rp 152 menjadi Rp 203, sementara pendapatan turun dari Rp 361 menjadi Rp 261. “Subsidi ini kan perjanjian antar operator, tarif pungut yang dirasakan pelanggan tidak akan melebihi dari formulasi yang diberikan pemerintah,” katanya.

Subsidi tersebut, lanjutnya,  karena pemerintah mengambil kebijakan  tidak menaikkan panggilan lokal untuk pontap. “Tetapi, pemerintah seolah menafikan FWA yang sudah berprilaku layaknya seluler,” sesalnya.

Seperti diketahui, layanan nirkabel telekomunikasi di Indonesia terbagi atas dua yakni seluler dan FWA. Seluler memiliki keunggulan pada kemampuan daya jangkau yang tidak terbatas, namun dari sisi tarif lebih mahal akibat adanya biaya airtime dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang lebih tinggi, yakni 8 kali BHP FWA.

Sedangkan layanan FWA merupakan layanan telekomunikasi terbatas yang tidak boleh melewati wilayah kode area satu kota. Ketika FWA baru lahir pada 2004, pemerintah mengkategorikan layanan ini sebagai telepon tetap, namun seiring majunya teknologi, operator FWA mampu mengakali aturan mobilitas terbatas dengan menawarkan nomor virtual bagi pelanggan yang melakukan perjalanan lintas kode area.

Pionir dari layanan yang berprilaku layaknya seluler ini adalah Telkom dengan FlexiCombo, diikuti oleh Bakrie Telecom dengan Esia Go go. Saat layanan ini muncul pada 2006, regulator merasa kecolongan dan langsung bertindak dengan membatasi masa aktif dari nomor virtual tidak lebih dari dua hari. Namun, tak dipungkiri adanya  layanan tersebut mampu memikat masyarakat untuk merasakan layanan FWA. Tercatat, hingga akhir 2007 layanan FWA telah digunakan 8,6 juta pelanggan dimana 50 persen merupakan pelanggan TelkomFlexi, disusul Bakrie Telecom 25 persen, dan sisanya adalah StarOne Indosat serta Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

Selanjutnya Merza menjelaskan, jika pemerintah benar ingin terjadinya kompetisi yang sehat, layanan FWA harus dikembalikan kepada khittahnya sebagai telepon rumah yang tidak boleh dibawa jauh-jauh.”Seluler sudah dipaksa turun tarif hingga 40 persen. Sementara untuk memperluas jaringan tetap membutuhkan investasi. Penurunan tarif dalam jangka pendek tentunya berakibat kepada pendapatan yang berujung tidak agresifnya investasi,” katanya

Sementara itu, lanjutnya, operator FWA bisa berlenggang-kangkung bermain-main dengan persepsi masyarakat kalau tarif mereka murah dalam perang pemasaran.”Masyarakat sekarang tidak peduli dengan lisensi layanan yang mereka pilih. Yang penting tarif murah. Kalau begini, bisa gulung tikar operator seluler  kecil,” katanya.

Ketika ditanya akankah ATSI tetap konsisten menjalankan kebijakan baru tersebut dalam Draft Penawaran Interkoneksi (DPI), Merza menegaskan, sebagai keputusan yang diambil bersama ATSI akan menjalankannya.”Sekarang para anggota sedang menyiapkan DPI. Kita lihat saja besaran riil dari tarif pungut yang akan turun nantinya,” katanya.

Secara terpisah, Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan, kebijakan tidak menaikkan tarif lokal pontap karena pemerintah tidak ingin ada gejolak di masyarakat. “Kita tidak mau masyarakat menganggap pemerintah tidak pro rakyat. Masalah posisi operator FWA, memang kita akui itu ada di area abu-abu, secepatnya posisi mereka akan diperjelas,” jelasnya.

Dijelaskan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan dua scenario bagi pemilik lisensi layanan telekomunikasi di Indonesia. Pertama, mengkategorikan operator pada penyelenggara jaringan telepon tetap, seluler, dan FWA. Kedua, memberikan lisensi tunggal bagi seluruh operator. “Lisensi tunggal ini memungkinkan satu operator menyelenggarakan layanan FWA dan seluler secara bersamaan,” jelasnya.

Kajian dari dua scenario tersebut, lanjutnya, saat ini sedang terus diperdalam dengan melihat best practice di India.”Saya perkirakan akhir tahun ini nasib FWA akan kita tentukan,” tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi telekomuniksi (BRTI), Heru Sutadi menambahkan, keluhan dari operator seluler itu sudah muncul saat diskusi formulasi tarif. “Yang mengeluh itu operator kecil.   Kita (BRTI) sudah  sarankan kepada mereka untuk melakukan efisiensi dengan berbagi infrastruktur bersama operator besar dalam ekspansi,” jelasnya.

Menurut dia, pro kontra setiap adanya kebijakan baru tentang tarif itu merupakan hal yang biasa.”Yang penting regulator konsisten melindungi kepentingan masyarakat. Masalaha ada yang mengeluh, nanti kita bereskan sambil jalan,” katanya.[DN]

300308 Operator Minimalis akan Ditindak

Pemerintah akan menindak operator yang memberikan layanan minimalis karena merugikan negara. Kerugian yang diderita berupa tidak optimalnya penggunaan spektrum frekuensi. Padahal frekuensi merupakan sumber daya terbatas yang harus dikelola dengan optimal dan efisien.

 

Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, tak lama lagi akan dilakukan audit kepada setiap jaringan operator untuk membuktikan praktik penyediaan  layanan minimalis bagi pelanggannya.

 

“Minimalis yang saya maksud adalah operator itu hanya membangun jaringan sesuai dengan lisensi tanpa pertumbuhan infrastruktur atau agresifitas pemasaran,” katanya kepada KORAN JAKARTa, akhir pekan lalu.

 

Dia menduga, langkah itu dilakukan oleh operator untuk sekadar ingin mengamankan lisensi sambil menunggu datangnya investor baru membeli saham pemilik lama. “Tindakan seperti itu tak ubahnya dengan calo frekuensi,” jelasnya.

  

Dikatakan, proses audit akan dilakukan pada jaringan 2G dan 3G milik operator seluler yakni Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Hutchinson CP Telecom Indonesia (HCPT), Sampoerna Telecom Indonesia (STI), Natrindo Telepon Seluler (NTS), dan Smart Telecom. Parameter yang diukur adalah jangkauan, jumlah pelanggan, pemenuhan konten lokal, pembayaran Biaya Hak Penggunaan, dan (BHP) frekuensi. 

 

“Tadinya kita mau periksa jaringan 3G saja karena setiap tahun memang itu dilakukan sesuai lisensi modern. Namun, melihat indikasi praktik minimalis, audit diperluas ke layanan 2G. Hasilnya akan diumumkan pada akhir Maret nanti,” katanya. 

 

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Kamilov Sagala mengatakan, jika dilihat secara kasat mata memang ada operator yang menerapkan praktik minimalis dalam menggelar jaringan. ‘Saya melihat ada dua operator yang melakukan itu. Terbukti atau tidak nanti dilihat setelah audit,” katanya.

 

Ketika didesak apakah kedua operator itu NTS dan HCPT, dia enggan untuk mengungkapkannya.” Saya harus menjaga etika sebagai regulator. Nanti pasti kita buka,” katanya.

 

Untuk dketahui, NTS dan HCPT adalah dua operator yang telah lama mengantongi lisensi 3G dan 2G. Bahkan lisensi yang dimiliki jauh lebih lama dua tahun daripada Telkomsel, Indosat, dan XL. NTS mengalami perubahan kepemilikan saham beberapa kali yakni dari Lippo Telecom ke Maxis, Malaysia,  dan terakhir Maxis pun melepas sebagian sahmnya ke Qatar Telecom. Sedangkan HCPT dulunya dikuasai oleh  Cyber Access Communication (CAC). Seiring tidak mampunya menggelar layanan, CAC menjual sahamnya ke Hutchinson dan Charoen Pokphand. 

 

HCPT mulai menggelar layanan delapan lalu dan mengklaim telah da satu juta pelanggan yang melakukan aktivasi jaringannya. Sedangkan untuk jumlah pelanggan sebenarnya enggan dibuka untuk umum. Hal ini berbeda dengan Smart telecom yang berani mengklaim memiliki 500.000 pelanggan sejak hadir September 2007.

 

 

 

 

 

Tambah Frekuensi

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Telkomsel, Kiskenda Suriahardja mengaku siap untuk diaudit jaringannya, bahkan lebih jauh lagi Telkomsel meminta penambahan spektrum frekuensi karena jumlah pelanggan layanan 2G dan 3G tumbuh postif. “Kita siap ikut tender jika pemerintah membuka peluang itu. Soal audit kita tidak bermasalah, karena Anda tahu kinerja kami selama ini,” katanya.

 

Rencananya Telkomsel akan meminta spektrum sebesar   sebesar 5 Mhz untuk layanan 3G. Saat ini Telkomsel telah memiliki 50 juta pelanggan dimana 10 persen merupakan penggunan aktif 3G. Sebelumnya, permintaan penambahan frekuensi juga disuarakan oleh Telkom dan XL.

 

XL meminta tambahan frekuensi sebesar 5 Mhz  untuk mengoptimalkan layanan datanya akibat frrekuensi 3G-nya tergerus untuk memberikan layanan suara seiring agresifnya mereka menawarkan tarif murah. 

 

“Hampir di seluruh kota, trafik data memakan kapasitas hingga 60 persen. Namun kapasitas itu terpaksa kami kurangi  karena kalah oleh trafik suara. Kami belum berani mengorbankan layanan suara untuk data, karena terus terang saja, pendapatan dari data masih relatif sangat kecil,” ujar President Direktur XL Hasnul Suhaimi.

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Merza Fachys menduga, ikut diauditnya jaringan 2G karena pemerintah melihat operator tidak efisien menggunakan nomor khususnya di prabayar.

 

“Awalnya itu, di 2G dilihat ada indikasi pemborosan nomor, setelah itu merembet ke penggunaan jaringan. Secara prinsip kita siap saja diaudit,” katanya.

 

Chief Marketing Officer HCPT, Suresh Reddy mengatakan, selama ini sudah memenuhi lisensi modern dan konsisten membuka wilayah layanan baru. “Tahun ini kita akan hadir di seluruh Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” katanya.[DNI]

300208 Tarif Promosi Picu Penurunan Pendapatan XL

Penawaran tarif promosi  yang dilakukan XL bagi pelanggan bebas memicu terjadinya penurunan pendapatan operator tersebut sebesar 20 hingga 25 persen dalam jangka pendek.

 

GM Marketing Product XL, Bayu Samudiyo menjelaskan, penurunan biasanya terjadi dalam waktu dua hingga tiga minggu setelah itu  pendapatan mulai kembali mengalami peningkatan seiring naiknya trafik komunikasi.

 

“Penurunan pendapatan itu hal yang lumrah, tetapi kalau volume pemakaian  berhasil ditingkatkan itu  tidak menjadi masalah,” jelasnya di Jakarta, Jumat (29/2).

 

Dikatakan, XL mulai awal Februari tahun lalu konsisten menurunkan tarif panggilan ke sesama pelanggan sebesar 90 persen yakni mulai dari Rp 25 per detik, Rp 10 per detik, Rp 1 per detik, Rp 0,1 per detik, hingga Rp 0,000…1 per detik.

 

Tarif terbaru ini diklaim XL lebih murah sebesar 150 persen dibandingkan pemimpin pasar, Telkomsel, 110 persen dibandingkan Indosat, dan 60 persen dibandingkan 66 persen jika melakukan panggilan dalam waktu tiga menit. Durasi ini merupakan yang paling banyak dilakukan pelanggan seluler saat ini.

 

Diharapkan, inovasi yang dilakukan melalui tarif promosi tersebut mampu menambah 3 hingga 4 juta pelanggan, sehingga pada akhir tahun nanti berjumlah 18,5 juta hingga 19,5 juta pelanggan.

 

Ketika ditanya tentang berlanjutnya perang tarif promosi, dia mengatakan, tidak khawatir karena XL selalu berinovasi.“Penawaran baru dari kompetitor tidak terlalu bermasalah. Yang memberikan dampak itu kalau penguasa pasar yang menawarkan sesuatu baru,” katanya.

 

Hal itu terbukti, lanjutnya, ketika Telkomsel menawarkan tarif Rp 0,5 per detik bagi pelanggan simPATI mulai Deseber lalu. “Saat itu dalam beberapa minggu pertambahan pelanggan kita sempat tersendat. Setelah dilakukan inovasi, pertumbuhan pelanggan kembali positif,” jelasnya.

 

Saat ini XL menguasai 17 persen dari total 86 juta pangsa pasar seluler. Pada tahun lalu XL mengklaim mendapatkan kenaikan menit pemakaiaan sebesar  2.4 kali  atau   mencapai 6,8 miliar menit akibat tarif promosi yang mereka tawarkan.[DNI]

300208 Alokasi Frekuensi untuk Telkom Terbatas

Telkom merasa alokasi frekuensi untuk layanan internetnya sangat terbatas. Hal ini membuat perseroan tidak dapat berbuat apa-apa jika serat optiknya mengalami masalah seperti di Palembang, kemarin malam.

 

VP Public & Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia mengatakan, saat ini   frekuensi untuk backbone microwave layanan internet berkecepatan tinggi, TelkomSpeedy, sangat terbatas. Padahal, layanan tersebut saat ini telah memiliki 300.000 pelanggan.

 

“Jaringan Telkom tidak hanya digunakan oleh kita sendiri. Banyak operator lain yang menyewa. Karena itu kita merasa sangat terbatas alokasinya (frekuensi),” jelasnya di Jakarta, Jumat (29/2).

 

Seperti diketahui, pada Kamis pukul 03.50 WIB, serat optik Telkom terputus akibat   pengerjaan fly over Simpang Polda, di kota Palembang. Putusnya  serat optik  itu  mengakibatkan dua ruas jalur serat optik terganggu yakni Tanjung Pandan – Tanjung Pakis dan Baturaja Prabumulih – Talang Kelapa. Putusnya komunikasi   juga merambat ke  jalur komunikasi di area Ring Jasuka (Jakarta-Tanjung  Pandan-Pontianak-Batam-Pekanbaru-Palembang-Baturaja-Lampung-Jakarta).

 

Informasi terakhir, anak perusahaan Telkom, Telkomsel, juga mengalami masalah dalam  melakukan komunikasi antar kota  seperti ke Jambi, Bengkulu dan kota-kota lain di Sumatera serta ke Jawa.   

 

Guna mengatasi hal tersebut, Eddy mengatakan, akan mengalihkan sebagian trafik internet melalui satelit dan radio transmisi digital di sejumlah lokasi di kota Palembang. Konsekuensinya trafik internet yang bisa ditangani hanya sebesar 10 persen karena bandwidth, satelit dan radio trasmisi jauh di bawah serat optik.

 

Pengalihan dilakukan  melalui rute terestrial Jakarta-Lampung-Palembang-Pakanbaru-Dumai-Batam, yang kemudian juga mengalami gangguan.

 

”Kami sedang melakukan penyambungan pada jaringan yang terputus di lokasi tersebut. Diharapkan selesai secepatnya,” katanya.

 

Sedangkan untuk mengatasi gangguan yang juga terjadi di bawah laut, Telkom telah mendatangkan kapal khusus dari Singapura.[DNI]

 

280208 Tampuk Pimpinan Mobile-8 Akan Direformasi

PT. Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) kembali melakukan reformasi dalam manajemennya saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan digelar pada  akhir Maret nanti.

 

Tak tanggung-tanggung, kali ini yang akan diganti adalah  Presiden Direktur Mobile-8, Hidajat Tjandrajaja. Padahal, Hidajat belum lama menduduki posisi tersebut. Kandidat kuat pengganti Hidajat adalah Direktur Utama Infokom Elektrindo, Witiyasmoro Sih Handayanto. Witi sebelumnya adalah Direktur Regional Sales Indosat.

 

Menurut sumber yang dapat dipercaya, penggantian Hidajat tak dapat dilepaskan dari kinerja Mobile-8 pada tahun lalu yang tak kunjung membaik.

 

Tercatat, pada tahun lalu pemegang merek dagang Fren ini hanya mampu meraih 3 juta pelanggan. Angka tersebut kurang satu juta dari yang ditargetkan perseroan. Penyebaran infrastruktur juga tak menggembirakan. Mobile-8  hanya mampu menambah sekitar 600 BTS dari 1.000 lokasi yang disiapkan. Karena itu hingga akhir tahun lalu Mobile-8 hanya memiliki 1.000 BTS. 

 

Direktur & Chief Corporate Affairs Mobile-8, Merza Fachys, ketika dikonfimasi tentang rencana penggantian tersebut tidak bersedia berkomentar banyak.”Yang saya tahu pada 25 Maret ada RUPS. Dan salah satu yang akan dibahas tentang komposisi manajemen. Kalau masalah ganti-mengganti saya tidak tahu,” katanya ketika dihubungi KORAN JAKARTA, Rabu (27/2).

 

Berkaitan dengan kinerja perseroan yang tak begitu menggembirakan selama 2007, dia menjelaskan, hal itu tak dapat dilepaskan dari  belum terselesaikannya rencana perluasan jaringan layanan di luar pulau Jawa. “Vendor jaringan  kami (Samsung) tidak dapat   rencana yang telah dijadwalkan sebelumnya,” ujarnya. 

 

Dia optimistis, pada tahun ini satu-satunya pemegang dua lisensi, seluler dan telepon tetap, dengan teknologi CDMA  tersebut mampu berbicara banyak. Hal ini karena telah dipersiapkan   belanja modal sekitar US$ 140 juta untuk ekspansi jaringan. Jumlah tersebut   lebih besar dua kali lipat dari periode sebelumnya. “Kami akan memiliki dua atau tiga vendor jaringan. Belum lagi diluncurkannya Fixed Wireless Access (FWA) pada semester pertama di 6 kota nanti,” jelasnya.[DNI]

 

270208 NGN Tekan Biaya Operasional Telkom 60 Persen

Penerapan teknologi Next Generation Network (NGN) oleh Telkom pada 2014 untuk jaringannya nanti diyakini mampu menekan biaya operasional perseroan hingga 60 persen karena pembangunan infrastruktur semakin efisien.

 

NGN adalah jaringan paket data yang  menyediakan layanan telekomunikasi berkualitas   menggunakan brodband  yang   independen dari teknologi  layer  transport-nya. Teknologi ini  memungkinkan  pengguna    dapat mengakses  penyedia layanan yang berbeda-beda, serta mendukung mobilitas standar yang konsisten dari  layanan ke  pengguna.

 

Direktur Network & Solution Telkom, I Nyoman G Wiryanata  menjelaskan, implementasi NGN memungkinkan Telkom menyatukan  jaringan telepon bergerak, jaringan telepon tetap, dan jaringan  internet dalam satu   layer core network-nya  karena semuanya akan berbasis   Internet Protocol (IP).

 

”Efisiensinya di penyatuan tersebut. Nantinya anak perusahaan tidak perlu lagi sibuk mengembangkan jaringan. Semuanya bisa menggunakan jaringan induk,” jelasnya di Jakarta, Selasa (26/2).

 

Pada 2012, lanjutnya, ditargetkan 95 pesen dari infrastruktur Telkom telah siap menjalankan NGN. ” Proses pemindahan sudah mulai dari sekarang. Kita menamakan proyek ini ”Indonesia Synchronitation”. Target awal 2016, tapi kita kebut jadi 2014. jika ini terwujud, biaya investasi juga adapat ditekan hingga 40 persen,” katanya.

 

Selanjutnya dijelaskan, NGN ini juga bagian dari persiapan perseroan untuk menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat dalam berkomunikasi yang nantinya akan mengutamakan kecepatan akses dan kapasitas data yang tinggi dengan biaya murah.

 

Secara terpisah, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto menilai, implemenatasi NGN mutlak dilakukan oleh operator dan bukan mainan baru. ”Semua operator baru selain Telkom grup sudah mempersiapkan itu dalam cetak biru jaringannya. Telkom mengumumkan itu pagi-pagi agar terkenal sebagai pionir. Padahal, secara cetak biru sudah ketinggalan,” katanya.

 

Telkom pada tahun ini mempersiapkan belanja modal sebesar US 2,5 miliar. Sebanyak 60 persen akan digunakan oleh Telkomsel yang menjadi pemimpin pasar seluler. Sisanya oleh Telkom untuk mengembangkan Telkom Flexi dan multimedia. [DNI]