050308 Nasib PJN Ditentukan April

Operator telekomunikasi pada bulan April nanti akan mengeluarkan keputusan berkaitan dengan pemanfaatan   jasa PT Pratama Jaring Nusantara (PJN) dalam mengurus sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT).

 

PJN adalah perusahaan yang ditunjuk pemerintah pada 2004 lalu untuk mengurus kliring interkoneksi antaroperator. Namun, sejak berdiri perusahaan ini tidak pernah beroperasi karena operator beranggapan fungsinya telah   dijalankan oleh Asosisasi Kliring Trafik Telekomunikasi (Askitel).

 

Guna mengakhiri polemik, Askitel akhirnya berinisiatif mengakuisisi PJN. Proses akuisisi telah berjalan sejak tahun lalu dan diperkirakan akan selesai pada Maret ini. Tujuan dari akuisisi tersebut agar Askitel menjadi pemegang saham dominan di PJN.

 

Ketua Umum Askitel, Sarwoto Atmosutarno mengatakan, pada prinsipnya operator siap menjalankan regulasi yang dimiliki pemerintah berkaitan dengan SKTT. Namun, operator juga tidak ingin secara bisnis dirugikan.

 

“Sekarang sedang kita bereskan due dilligence PJN. Tunggu April nanti, apakah kita memutuskan menggunakan mereka atau tidak,” katanya.

 

Dia kembali menegaskan,    fungsi PJN sebenarnya sudah dijalankan Askitel sebagai mediator. Pada   2006 saja melalui Askitel operator berhasil meraup pendapatan dari interkoneksi suara sebesar Rp 17,9 triliun.  “Masalahnya ada aturan SKTT yang mengharuskan kliring itu melalui pihak ketiga, ini yang sedang diakomodasi,” katanya.

 

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, pemerintah sudah mendorong operator dan PJN untuk menyelesaikan masalah yang menghambat. “Masalah ini berkaitan dengan urusan antarperusahaan. Pemerintah tidak mau campur tangan terlalu dalam,” katanya.

 

Ketika ditanya sinyalemen sebagian anggota DPR yang mengatakan penggunaan PJN akan menurunkan tarif telekomunikasi 20 hingga 30 persen, Basuki dan Sarwoto mengatakan tidak ada korelasi yang bisa membuktikan hal itu.

 

“Saya tidak tahu hitungan itu datang dari mana. Saya rasa tidak ada pengaruhnya kalau PJN jalan,” kata Basuki.

 

Sarwoto mengatakan,  kliring dimasukkan operator dalam biaya operasional sehingga tidak mempengaruhi tarif ke konsumen. Hal ini berbeda jika dimasukkan sebagai pendapatan.

 

Sementara itu, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Herry Nugroho meminta operator tidak apatis dengan hadirnya PJN karena pihak ketiga tersebut dijadikan sebagai mekanisme check and balance oleh publik. “Jika operator merasa tidak perlu PJN itu kan klaim mereka,” katanya.

 

Secara terpisah, Direktur Utama PJN, Mas Wigrantoro Roes Setyadi mengaku pasrah dengan keadaan yang dialaminya.”Saya ikut proses saja. Wong sudah empat tahun kita menunggu. Jadi, kalau menunggu lagi sampai April tidak masalah,” katanya.[DNI]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s