040308 DPR-Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Frekuensi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah sepakat untuk membentuk panitia kerja (Panja) mengevaluasi penggunaan alokasi frekuensi oleh operator telekomunikasi.

 

Diperlukannya pembentukan Panja karena negara melihat ada beberapa operator telekomunikasi yang membiarkan frekuensinya tidak dimanfaatkan (idle) meskipun mereka memenuhi kewajiban membayar Biaya Hak Pengguna (BHP) frekuensi dan membangun jaringan.

 

Anggota Komisi I DPR RI, Deddy Djamaluddin Malik mengatakan, praktik yang dilakukan oleh operator tersebut merugikan masyarakat karena layanan yang diberikan tidak optimal.

 

Dia menyarankan,  frekuensi yang idle tersebut diserahkan kepada operator yang mampu mengoptimalkan dan mencabut lisensi pemilik lama.

 

“Kita jangan toleran dengan perilaku yang tak ubahnnya dengan calo frekuensi,” katanya di Jakarta, Selasa (4/3).

 

Anggota Komisi I DPR RI, Bahrum Siregar menambahkan, dibentuknya Panja akan menjadi payung hukum dan dukungan bagi pemerintah jika menemukan di lapangan   ada operator yang membiarkan frekuensinya dalam kondisi idle.

 

Menanggapi hal itu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, menyambut gembira dibentuknya Panja. “Kami memang akan melakukan pemeriksaan jaringan 2G dan 3G milik operator. April ini akan diumumkan hasilnya,” katanya.

 

Menurut Basuki, sebenarnya pemerintah sudah pernah melakukan penataan frekuensi dua tahun lalu di 800 Mhz untuk operator Fixed Wireless Access (FWA). “Semua itu ada payung hukumnya dan demi masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan kita akan melakukan itu (penataan) kalau ditemukan ada yang melanggar,” jelasnya.

 

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengatakan, regulator selama ini telah memiliki  mekanisme memeriksa penggunaan frekuensi. Setiap tahun dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan optimalisasi komitmen pembangunan jaringan.

 

Contohnya, untuk lisensi  3G, pada tahun pertama diharuskan jangkauannya memenuhi  10 persen dari populasi di 2 propinsi. Setelah itu,pada tahun kedua menjangkau 20 persen populsai di 5 propinsi. “Jadi, mekanisme yang sudah ada ini saja dioptimalkan,” katanya.

 

Secara terpisah, Direktur Corporate Affair Bakrie Telecom, Rakhmat Junaedi dan Direktur Jaringan XL, Dian Sisworini mengatakan, operator yang telah mengkomersialkan layanannya sudah optimal menggunakan frekuensi. Bahkan,  saat ini mereka merasakan kekurangan spektrum frekuensi khususnya dalam menggelar layanan data.

 

“Kanal kita (Bakrie Telecom) sudah diambil 3 oleh pemerintah utuk penataan frekuensi 800 Mhz. Sekarang kita hanya optimal di suara dan SMS. sedangkan untuk data kesusahan,” jelas Rakhmat.

 

Dian mengungkapkan, belum lama ini XL telah melakukan permintaan kepada pemerintah untuk menambah spektrum frekuensi sebesar 5 Mhz. Saat ini XL telah memiliki frekuensi sebesar 7,5 Mhz di 900 Mhz dan 7,5 di 1.800 Mhz.

 

“Di seluler itu masih ada yang idle sebesar 10 Mhz di spektrum 1.800,” ujarnya tanpa bersedia menyebutkan nama operator pemilik frekuensi tersebut.[DNI]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s