091008 Roaming Semu Mulai Bersinar

Pada Lebaran lalu ada fenomena menarik yang patut dicatat. Penggunaan jasa pesan singkat (SMS) dan suara milik operator yang mengantongi lisensi Fixed Wíreles Access (FWA) mengalami peningkatan secara signifikan.

 

Tercatat, Bakrie Telecom sebagai pemegang merek dagang Esia mengalami lonjakan SMS pada hari H Lebaran sebanyak  54 juta SMS alias naik 35 persen dari biasanya mengirim 40 juta SMS per hari oleh sekitar lima jutaan pelanggannya.

 

Sementara Telkom yang mengusung TelkomFlexi  mengaku ada peningkatan dua hingga tiga kali lipat pengiriman SMS oleh pelanggannya hanya saat hari Lebaran.

 

Flexi yang digunakan 9 juta pelanggan menurut Telkom ternyata berhasil  mengirim 189 juta SMS saat hari Lebaran dibandingkan hari biasa yang bermain di angka 63 juta SMS per hari.

 

Jika dihitung secara kasar berbasiskan penawaran tarif interkoneksi secara rata-rata untuk layanan SMS, maka dalam waktu satu hari Bakrie Telecom berhasil meraup 7,452 miliar rupiah dan  Telkom  26,08 miliar rupiah  hanya dari jasa SMS.

 

Nilai rupiah  tersebut didapat dengan mengambil rata-rata tarif SMS berdasarkan penawaran biaya interkoneksi yakni 138 rupiah dan dikalikan dengan total perolehan kiriman SMS masing-masing operator

 

Angka tersebut baru dari jasa SMS. Belum lagi dari suara yang diklaim juga ada peningkatan. Kasak-kusuk mengatakan ada kenaikan trafik suara di kedua operator untuk wilayah mudik meskipun pelanggannya meninggalkan basis area gemuk selama ini, Jakarta.

 

Memang, angka tersebut jika dibandingkan dengan perolehan jasa SMS Telkomsel dan Indosat saat Lebaran tidak ada apa-apanya.  Indosat dari jasa SMS  berhasil meraih keuntungan total sekitar 147 miliar rupiah sejak H-2 hingga H+1. Sementara Telkomsel diperkirakan meraup 69 miliar rupiah hanya saat hari Lebaran saja.

 

Indosat mulai dari dua hari menjelang Lebaran hingga H+1. Indosat dengan 32 juta pelanggan yang dimilikinya  pada dua hari menjelang Lebaran melayani 214 juta SMS. Berikutnya  pada H-1 terdapat sekitar 314 juta SMS, saat Lebaran terkirim 312 juta SMS, dan pada H+1 terdapat  225,3 juta SMS.

 

Sedangkan Telkomsel mengklaim sebanyak 58 juta pelanggannya  mengirimkan 500 juta SMS saat Lebaran lalu atau naik dua kali lipat dari rata-rata 250 juta SMS per hari.  

 

Kinerja dari jasa SMS operator FWA justru menyaingi XL. Operator ketiga terbesar  yang memiliki 22,9 juta pelanggan pada hari H-1 dan Lebaran berhasil mengirimkan total lebih dari 200 juta SMS. Jika dilihat lebih jauh, maka kenaikan jumlah pengiriman SMS di XL hanya sekitar 66 persen dibandingkan hari-hari biasa dimana operator ini melayani 60 juta SMS.

 

Hal itu membuat  selama dua hari,  XL berhasil mendapatkan pendapatan dari jasa SMS sebesar 27,6 miliar rupiah. Angka itu hanya berselisih sekitar satu miliar rupiah dari raihan Telkom.

 

Roaming Semu

Keberhasilan pemilik lisensi FWA mengeruk keuntungan yang hampir menyerupai pemegang lisensi seluler tahun ini tentu tak dapat dilepaskan dari mulai bersinarnya layanan roaming semu yakni  inovási call forwarding.

 

Secara teknis call forwarding ádalah teknologi yang memungkinkan panggilan atau pengiriman SMS untuk nomor  telepon  tetap (pontap) diterima pelanggannya meskipun sedang  berada di luar kode area nomor tersebut. Jika disederhanakan, layanan ini semacam fasilitas roaming ala penyelenggara  seluler. 

 

Telkom menamakan inovasi  tersebut dengan nama FlexiCombo. Sementara Bakrie Telecom menamakannya Esia Go Go. Keduanya diperkenalkan pada kuartal ketiga  2006 lalu. Terakhir, Indosat yang sebelumnya terkesan menentang layanan sejenis, ikut-ikutan menyelenggarakannya untuk StarOne.

 

Saat pertama kali diperkenalkan layanan ini belum begitu diminati pelanggan. Namun, pada Lebaran tahun lalu tanda-tanda layanan ini bisa menjadi senjata untuk memikat pelanggan tetap setia menggunakan layanan FWA mulai terlihat.

 

Tercatat, layanan SMS TelkomFlexi mulai meningkat dua kali lipat dibandingkan hari biasa saat Lebaran 2007. Hal ini karena aktivasi Flexicombo yang meningkat secara signifikan.

 

Bagi pelanggan FWA, adanya roaming semu ini sangat membantu  mengingat secara prinsip lisensi, roaming   mutlak diselenggarakan operator seluler.

 

Jika mengacu pada Kepmenhub No. 35/2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas, FWA adalah  penyelenggaran telekomunikasi yang diperbolehkan sesuai dengan kode area miliknya.

 

Singkatnya, jika pemilik Flexi dan Esia menggunakan nomor dengan kode area 021 (Jakarta), seharusnya pelanggan hanya boleh menggunakan nomor tersebut hanya di wilayah tersebut, tidak boleh membawanya ke luar kode area.

 

Di sinilah bedanya dengan seluler. Di seluler  prefix number yang digunakan berlaku nasional, maka layanan ini  bisa memanfaatkan teknologi roaming otomatis tanpa perlu aktivasi call forwarding.

 

“Untuk kenyamanan berkomunikasi memang  call forwarding menguntungkan pelanggan. Tetapi sebenarnya jika ditelisik pentarifannya tidaklah semurah jika nomor digunakan dalam kode area sendiri,” ungkap Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris kepada Koran Jakarta, Rabu (8/10).

 

Dijelaskannya, karena berada di luar kode area yang berlaku adalah tarif lokal kota setempat ditambah biaya call forwarding. Misalnya, untuk Telkom dikenakan biaya call forwarding 250 rupiah per menit atau   50 per menit untuk sesama pengguna Esia.

 

Bahkan ketika pelanggan menggunakan telepon pun pulsa dipotong. Sementara di seluler hal tersebut sudah tidak terjadi karena operator sudah menggratiskan biaya roaming.

 

Jika mengacu pada paparan dari Jumadi tersebut, maka siap-siap saja mata terbelalak melihat pendapatan yang diterima kedua operator di atas dari inovasi tersebut.

 

 Pasalnya,  Telkom saja mencatat ada  1.001.517 nomor yang diaktifkan fasilitas Combo-nya. Angka tersebut   melonjak signifikan  dibandingkan hari biasa yang rata-rata mencapai 60.000 nomor.

 

Jika diasumsikan ada peningkatan trafik suara dua kali lipat saat Lebaran lalu maka pululan miliar mengalir deras ke kantong Telkom hanya dari biaya call forwarding.

 

Seluler Pasrah

Melihat sepak terjang dari layanan FWA melalui call forwarding yang menunjukkan sinar terang pada Lebaran tahun ini, para pemain seluler hanya bisa pasrah.

 

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan inovasi tersebut sejak pertama kali diluncurkan telah menuai kritik panas. Hal ini karena bertentangan dengan Kepmenhub 35/2004 terutama  pasal dua, tiga dan empat.

 

Pasal-pasal tersebut secara tegas mengatakan  Penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas merupakan bagian dari penyelenggaraan jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas dibatasi maksimum pada satu kode area layanan jaringan tetap lokal.

 

Berikutnya ditegaskan, penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dilarang membuka fasilitas jelajah antar kode wilayah layanan yang berbeda. Dan  setiap nomor pelanggan hanya dapat terdaftar pada satu daerah operasi dan tidak dapat digunakan di luar daerah operasinya.

 

“Saya yakin bahwa di hati nurani semua pihak , baik regulator maupun pemain , sangat menyadari bahwa ada yang salah dalam implementasi FWA selama  ini. Namur, dalam setiap diskusi ataupun  forum-forum resmi selalu ada pihak-pihak  yang selalu mencari pembenarannya dengan menggunakan logika teknik maupun bisnis,” sesalnya.

 

 

Menurut Merza, secara  kasat mata jelas sekali ada pelanggaran aturan mengingat FWA memberikan fasilitas roaming. “Tetapi semua berkilah itu bukan roaming tetapi mengganti nomor baru. Kalau  yang membuat dan punya peraturan  tidak merasakan aturannya tersebut sudah dilanggar, terus  kami-kami ini  bisa apa”? tanyanya

 

Segendang sepenarian dengan Merza, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro hanya bisa pasrah melihat kondisi saat ini. “Regulator sudah  menetapkan bahwa “roaming” FWA dengan pemberian nomor lokal dapat diterima. Terus kita mau apa lagi,” katanya.

 

Secara terpisah, Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi mengaku tidak khawatir dengan sepak terjang pemain FWA melalui innováis call forwarding karena setiap layanan memiliki segmen masing-masing.

 

“Tetapi memang alangkah eloknya jika playing field kompetisinya sama. Ini tentu akan lebih menguntungkan pelanggan,” katanya.

 

Kesetaraan cara bersaing yang disuarakan Hasnul tentunya tak dapat dilepaskan dari ketimpangan skema  tarif FWA selama ini yang berada di area abu-abu. 

 

Untuk diketahui, karena menyelanggarakan layanan Pontap maka FWA hanya membayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi seperdelapan dari seluler. Ujung-ujungnya, FWA dapat memberikan tarif pungut lebih murah ke pelanggan ketimbang seluler. Dan operator FWA melalui komunikasi pemasarannya berhasil mengaburkan  prinsip lisensi sehingga semakin memojokkan pemain seluler mengingat tarif mereka lebih mahal. 

 

Menanggapi hal itu, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengajak semua pihak untuk lebih bijaksana melihat kondisi yang ada sekarang ini,”Ini isu lama. Kenapa diangkat lagi. Di tataran regulator sudah firm kok. Selain itu semua punya segmen masing-masing”.

 

Menurut Rakhmat, masalah call forwarding tidak perlu ditakutkan karena secara sistem tetap kalah ketimbang roaming milik seluler. “Kan setiap pindah kota harus diaktifkan melalui SMS. Tidak senyaman seluler penggunaannya. Selain itu tujuan dari layanan ini untuk menjamin kenyamanan pelanggan berkomunikasi, apa salahnya,” katanya.

 

Sebaliknya VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia menegaskan, fasilitas call forwarding memang untuk membangun citra bahwa TelkomFlexi bisa menunjang mobilitas pelanggan.

 

“Kenaikan jumlah aktifasi combo itu menunjukkan kerja keras membangun citra positif itu berhasil Sekarang pelanggan paham kalau Flexi bisa dibawa kemana-mana,” katanya. [dni]

 

050308 Jalan Berliku Menuju Era Dompet Digital

Pada akhir November 2007 lalu, Telkomsel menawarkan suatu inovasi yang belum pernah ada di dunia seluler Indonesia yakni menyediakan layanan dompet digital yang dikemas dengan merek T-Cash.

 

Dompet digital adalah layanan yang  memungkinkan ponsel  berfungsi layaknya dompet penyimpanan uang  yang bisa digunakan  bertransaksi dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. 

 

Di luar negeri, layanan semacam ini bukanlah sesuatu yang baru. Terutama di negeri yang penetrasi selulernya mendekati titik jenuh seperti   Jepang, Hong Kong, Afrika Selatan, atau Filipina.

 

Layanan ini berbeda dengan SMS Banking atau Mobile Banking dimana ponsel hanya jadi semacam pengganti alat Electronic Device Capture (EDC) atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bahkan juga bukan pulsa yang menjadi pengganti uang.

 

Dalam dompet digital, setiap transaksi yang dilakukan akan langsung mengurangi saldo yang tersimpan dalam rekening ponsel. Sedangkan untuk proses kliringnya diselesaikan melalui back office bank rekanan operator. Sederhananya, cara kerja dari dompet digital ini mirip dengan kartu bermain di arena video game. Dimana kita diwajibkan mengisi saldo di kartu terlebih dulu, baru   bisa bermain.

 

“Di Taman Safari Afrika Selatan, saya sampai kaget melihat orang  bisa bertransaksi melalui dompet digital. Mereka tidak membawa apa-apa cukup menggesekkan ponsel ke mesin pemindai setelah itu  masuk ke wahana. Sungguh luar biasa,” ungkap Direktur Utama Telkomsel, Kiskenda Suriahardja.

 

Kiskenda mencoba menularkan ketakjubannya pada masyarakat Indonesia. Tak tanggung-tanggung, dana sebesar US$ 50 juta dibenamkan oleh Telkomsel guna mengembangkan layanan ini. Dia optimistis, dalam waktu dua tahun dana itu akan kembali jika sepanjang tahun ini ada 5 juta pelanggan yang menggunakan layanan tersebut.

 

“Kita berasumsi sehari ada tiga kali transaksi dari setiap pelanggan. Untuk tahap awal T-Cash bisa digunakan di Modern Photo dan Indomaret,” jelasnya.

 

Dia menyakini, jika dompet digital ini berhasil diimplementasikan akan mampu membuat masyarakat yang belum memiliki rekening bank menjadi bankable, serta akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

 

Sedangkan bagi industri  akan membuat penurunan pendapatan per bulan dari pelanggan  menjadi tertahan berkat volume transaksi value added services (VAS) yang meningkat. Sementara untuk dunia bank ini akan menghemat biaya investasi mereka membuka cabang di daerah terpencil.

 

“Jangkauan seluler mencapai pelosok. Tak mungkin bank membuka cabang di kaki gunung. Jika dompet digital diterapkan mereka bisa bertransaksi tanpa harus ke bank. Ini akan memacu pertumbuhan ekonomi mikro,” katanya.

 

Associate Operation officer International Finance Corporation, A Bido Budiman mengatakan, dari 80 juta pelanggan seluler di Indonesia saat ini baru setengahnya yang memiliki rekening bank. “Berarti ada setengahnya lagi yang menjadi potensi layanan ini. Bayangkan jika berhasil mewujudkan hal itu,” jelasnya.

 

Model Bisnis  

Bido mengatakan, di luar negeri layanan ini memiliki tiga model bisnis yakni operator telekomunikasi yang menjadi pemimpin (Led by operator), Bank yang menjadi pemimpin (Led by Bank), atau dijalankan oleh pihak ketiga (led byIndependent Service Provider led).

 

Model bisnis operator telekomunikasi yang menjadi pemimpin adalah operator bertindak sebagai penyedia jaringan dan bank hanya membereskan settlement administrasi. Model bisnis ini diterapkan di Filipina oleh operator Globe dengan merek dagangnya G-Cash.

 

Sementara model bisnis bank yang menjadi pemimpin adalah Bank yang menawarkan produk dimana jaringan operator hanya menjadi pendukung. Model seperti ini di jalankan di Afrika Selatan. Terakhir adalah menyerahkan kepada pihak ketiga untuk mengelola, model ini dijalankan di Tanzania.

 

Di Filipina, dompet digital ini mampu menolong 96,7 persen pengusaha menengah, kecil dan mikro-nya bertransaksi. Hal ini tak dapat dilepaskan karena 4,1 juta keluarga menengah ke bawah di Filipina beraktivitas di sektor riil.

 

Kiskenda mengatakan, untuk di Indonesia lebih baik menciptakan model sendiri yakni menghormati spesialisasi masing-masing pihak. Dengan kata lain, dia meminta Bank untuk berfungsi sesuai dengan porsinya dalam menyediakan dompet digital, sedangkan untuk penyediaan jaringan diserahkan ke operator. “Untuk pemasaran bisa dikerjakan bersama-sama,” katanya.

 

Tantangan

 Tidak ada jalan yang mulus untuk sesuatu yang baru dan hal ini pun disadari oleh keduanya. Di Indonesia yang paling berat tantangannya karena tidak ada regulasi yang mengatur produk ini. Memang, Telkomsel berani mengeluarkan produk ini setelah mengantongi izin mengeluarkan  Alat Pembayaran
Menggunakan Kartu (APMK) dari Bank Indonesia. Selain Telkomsel, Indosat pun sudah mengantongi APMK dan berencana akan mengeluarkan layanan dompet digital pada akhir kuartal pertama tahun ini.

 

Namun ternyata APMK saja belum cukup. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) langsung mengingatkan masyarakat bahwa APMK    tidak ada apa-apanya tanpa UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

“Di telekomunikasi itu akan ada UU  ITE  yang membahas juga tentang uang digital. Saya sarankan operator jangan terburu-buru menyelenggarakan layanan ini sebelum UU ITE disahkan pada tahun ini,” kata Anggota BRTI, Herry Nugroho.

 

Menurut dia, payung hukum ini menjadi penting agar masyarakat mendapatkan perlindungan jika ada kerugian yang diderita. “Jika operator berbasiskan APMK, siapa yang akan menangani keluhan pelanggan. BRTI tidak bisa masuk karena bukan kita yang menerbitkan izin,” jelasnya.

 

Dikatakan, untuk mempersiapkan aturan tentang uang digital, baru-baru ini BRTI telah berdiskusi dengan BI untuk mensinergikan aturan.” BI sendiri ketika dijelaskan konsep uang digital versi telekomunikasi jadi bingung sendiri. Kalau begini keadaannya, sebaiknya operator bersabar sebelum menjalankannya,” tegasnya.

 

Menurut Bido, sebenarnya domain uang digital ini lebih banyak kepada Bank Indonesia daripada departemen teknis, Pos dan Telekomunikasi. Karena itu, APMK saja sudah cukup. Namun, dia juga senang jika UU ITE secepatnya disahkan agar kepastian hukumnya menjadi berlapis.

 

“Yang perlu diperbaiki itu adalah aturan di Bank Indonesia yang hanya membolehkan transaksi antarindividu minimal sebesar US$ 1.00,” katanya.

 

Jika nominalnya hanya sebesar itu, katanya, tentunya akan tidak ada gunanya dompet digital bagi   usaha mikro karena  seharinya mereka miniimal bertransaksi   mencapai US$ 1.000. ”Bagi saya yang penting kita jalan dulu. Sambil jalan jika ada masalah diperbaiki,” katanya.

 

Telkomsel pun sepertinya menyadari hal tersebut. Terbukti, operator ini belum berani menggelar T-Cash secara online. Dengan kata lain, Telkomsel hanya memaksimalkan izin APMK-nya. “Kita berani menerapkan sepenuhnya layaknya di Afrika Selatan jika ada UU ITE,” kata Kiskenda.

 

Mengedukasi pelanggan, lanjutnya, merupakan langkah awal untuk membuat layanan ini dapat diterima masyarakat. Jika itu terwujud akan berdampak kepada besarnya keinginan dari merchant-merchant untuk bergabung dalam jaringan T-cash.”Budaya dan merchant yang luas syarat lain dari suksesnya layanan ini,” katanya.

 

UU ITE rencananya akan disahkan pada April nanti. Pembahasan rancangan UU ini sudah memakan waktu dua tahun. Jika pada April nanti, belum juga disahkan, maka semakin berlikulah jalan bagi anak bangsa menuju era dompet digital.[DNI]

050308 Nasib PJN Ditentukan April

Operator telekomunikasi pada bulan April nanti akan mengeluarkan keputusan berkaitan dengan pemanfaatan   jasa PT Pratama Jaring Nusantara (PJN) dalam mengurus sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT).

 

PJN adalah perusahaan yang ditunjuk pemerintah pada 2004 lalu untuk mengurus kliring interkoneksi antaroperator. Namun, sejak berdiri perusahaan ini tidak pernah beroperasi karena operator beranggapan fungsinya telah   dijalankan oleh Asosisasi Kliring Trafik Telekomunikasi (Askitel).

 

Guna mengakhiri polemik, Askitel akhirnya berinisiatif mengakuisisi PJN. Proses akuisisi telah berjalan sejak tahun lalu dan diperkirakan akan selesai pada Maret ini. Tujuan dari akuisisi tersebut agar Askitel menjadi pemegang saham dominan di PJN.

 

Ketua Umum Askitel, Sarwoto Atmosutarno mengatakan, pada prinsipnya operator siap menjalankan regulasi yang dimiliki pemerintah berkaitan dengan SKTT. Namun, operator juga tidak ingin secara bisnis dirugikan.

 

“Sekarang sedang kita bereskan due dilligence PJN. Tunggu April nanti, apakah kita memutuskan menggunakan mereka atau tidak,” katanya.

 

Dia kembali menegaskan,    fungsi PJN sebenarnya sudah dijalankan Askitel sebagai mediator. Pada   2006 saja melalui Askitel operator berhasil meraup pendapatan dari interkoneksi suara sebesar Rp 17,9 triliun.  “Masalahnya ada aturan SKTT yang mengharuskan kliring itu melalui pihak ketiga, ini yang sedang diakomodasi,” katanya.

 

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, pemerintah sudah mendorong operator dan PJN untuk menyelesaikan masalah yang menghambat. “Masalah ini berkaitan dengan urusan antarperusahaan. Pemerintah tidak mau campur tangan terlalu dalam,” katanya.

 

Ketika ditanya sinyalemen sebagian anggota DPR yang mengatakan penggunaan PJN akan menurunkan tarif telekomunikasi 20 hingga 30 persen, Basuki dan Sarwoto mengatakan tidak ada korelasi yang bisa membuktikan hal itu.

 

“Saya tidak tahu hitungan itu datang dari mana. Saya rasa tidak ada pengaruhnya kalau PJN jalan,” kata Basuki.

 

Sarwoto mengatakan,  kliring dimasukkan operator dalam biaya operasional sehingga tidak mempengaruhi tarif ke konsumen. Hal ini berbeda jika dimasukkan sebagai pendapatan.

 

Sementara itu, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Herry Nugroho meminta operator tidak apatis dengan hadirnya PJN karena pihak ketiga tersebut dijadikan sebagai mekanisme check and balance oleh publik. “Jika operator merasa tidak perlu PJN itu kan klaim mereka,” katanya.

 

Secara terpisah, Direktur Utama PJN, Mas Wigrantoro Roes Setyadi mengaku pasrah dengan keadaan yang dialaminya.”Saya ikut proses saja. Wong sudah empat tahun kita menunggu. Jadi, kalau menunggu lagi sampai April tidak masalah,” katanya.[DNI]

040308 DPR-Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Frekuensi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah sepakat untuk membentuk panitia kerja (Panja) mengevaluasi penggunaan alokasi frekuensi oleh operator telekomunikasi.

 

Diperlukannya pembentukan Panja karena negara melihat ada beberapa operator telekomunikasi yang membiarkan frekuensinya tidak dimanfaatkan (idle) meskipun mereka memenuhi kewajiban membayar Biaya Hak Pengguna (BHP) frekuensi dan membangun jaringan.

 

Anggota Komisi I DPR RI, Deddy Djamaluddin Malik mengatakan, praktik yang dilakukan oleh operator tersebut merugikan masyarakat karena layanan yang diberikan tidak optimal.

 

Dia menyarankan,  frekuensi yang idle tersebut diserahkan kepada operator yang mampu mengoptimalkan dan mencabut lisensi pemilik lama.

 

“Kita jangan toleran dengan perilaku yang tak ubahnnya dengan calo frekuensi,” katanya di Jakarta, Selasa (4/3).

 

Anggota Komisi I DPR RI, Bahrum Siregar menambahkan, dibentuknya Panja akan menjadi payung hukum dan dukungan bagi pemerintah jika menemukan di lapangan   ada operator yang membiarkan frekuensinya dalam kondisi idle.

 

Menanggapi hal itu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, menyambut gembira dibentuknya Panja. “Kami memang akan melakukan pemeriksaan jaringan 2G dan 3G milik operator. April ini akan diumumkan hasilnya,” katanya.

 

Menurut Basuki, sebenarnya pemerintah sudah pernah melakukan penataan frekuensi dua tahun lalu di 800 Mhz untuk operator Fixed Wireless Access (FWA). “Semua itu ada payung hukumnya dan demi masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan kita akan melakukan itu (penataan) kalau ditemukan ada yang melanggar,” jelasnya.

 

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengatakan, regulator selama ini telah memiliki  mekanisme memeriksa penggunaan frekuensi. Setiap tahun dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan optimalisasi komitmen pembangunan jaringan.

 

Contohnya, untuk lisensi  3G, pada tahun pertama diharuskan jangkauannya memenuhi  10 persen dari populasi di 2 propinsi. Setelah itu,pada tahun kedua menjangkau 20 persen populsai di 5 propinsi. “Jadi, mekanisme yang sudah ada ini saja dioptimalkan,” katanya.

 

Secara terpisah, Direktur Corporate Affair Bakrie Telecom, Rakhmat Junaedi dan Direktur Jaringan XL, Dian Sisworini mengatakan, operator yang telah mengkomersialkan layanannya sudah optimal menggunakan frekuensi. Bahkan,  saat ini mereka merasakan kekurangan spektrum frekuensi khususnya dalam menggelar layanan data.

 

“Kanal kita (Bakrie Telecom) sudah diambil 3 oleh pemerintah utuk penataan frekuensi 800 Mhz. Sekarang kita hanya optimal di suara dan SMS. sedangkan untuk data kesusahan,” jelas Rakhmat.

 

Dian mengungkapkan, belum lama ini XL telah melakukan permintaan kepada pemerintah untuk menambah spektrum frekuensi sebesar 5 Mhz. Saat ini XL telah memiliki frekuensi sebesar 7,5 Mhz di 900 Mhz dan 7,5 di 1.800 Mhz.

 

“Di seluler itu masih ada yang idle sebesar 10 Mhz di spektrum 1.800,” ujarnya tanpa bersedia menyebutkan nama operator pemilik frekuensi tersebut.[DNI]

030308 DPI Operator Dominan Harus Mendapat Persetujuan BRTI

Draft Penawaran Interkoneksi (DPI) milik operator dominan harus mendapatkan persetujuan dari regulator guna menjaga persaingan yang sehat di industri telekomunikasi.

 

DPI adalah dokumen yang memuat aspek teknis, operasional, dan  ekonomis dari penyediaan layanan interkoneksi yang ditawarkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi kepada penyelenggara jaringan  lainnya.

 

Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel, Gatot S Dewa Broto menjelaskan, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yakni Keputusan Dirjen Postel No. 219/DIRJEN/2007. Dalam aturan tersebut ditetapkan setiap penyelenggara  jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha sebesar  25 persen  atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanan, diwajibkan DPI-nya mendapatkan persetujuan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

 

Jika merujuk kepada  keputusan tersebut maka  Telkom, Telkomsel, dan Indosat diwajibkan DPI-nya disetujui BRTI. Telkom selama ini dikenal sebagai penguasa pasar   layanan   telepon tetap lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), dan Sambungan Langsung Internasional (SLI) dengan pangsa pasar di rata-rata di atas 60 persen. Indosat untuk SLI dengan pangsa pasar 50 persen. Sedangkan Telkomsel di seluler dengan pangsa pasar 56 persen.

 

Hingga 27 Februari lalu   XL,   Bakrie Telecom, Smart Telecom, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia,  Hutchison CP Telecommunicatios,   Mobile-8,  Telkom, Telkomsel, dan  Pasifik Satelit Nusantara telah menyerahkan DPI kepada regulator. Dua operator yang belum menyerahkan DPI yakni Natrindo Telepon Seluler (NTS) dan Batam Bintan Telecommunication.

 

“Kami masih menunggu DPI dari dua operator tersebut. Setelah semua DPI terkumpul, operator non dominan diberikan kesempatan untuk menilai DPI operator dominan,” katanya kepada KORAN JAKARTA, Senin (3/3).

 

Masukan dari operator non dominan, lanjutnya, diperlukan untuk menilai apakah operator dominan sudah membuka interkoneksi di titik-titik yang dianggap dibutuhkan oleh para non dominan. “Jadi, kita tidak membiarkan saja data tunggal dari operator dominan dimakan mentah-mentah. Kita menunggu masukan dari operator non dominan setelah 20 hari kerja,” katanya.

 

Anggota BRTI, Heru Sutadi membantah, keharusan DPI operator dominan disetujui regulator membuat mereka tidak mendapatkan medan persaingan yang seimbang. “Dalam sistem interkoneksi, operator dominan lebih berposisi sebagai penyedia akses,” katanya.

 

Dijelaskan, tingkat interkoneksi dengan operator dominan sangatlah tinggi. Misalnya, Telkomsel dengan 21.000 BTS yang memiliki 50 juta pelanggan. Hal ini berarti ada dua pertiga dari jumlah pelanggan operator non dominan yang akan berhubungan dengan jaringan Telkomsel. Jika Telkomsel membuka titik interkoneksi terbatas, tentunya tidak membuka ruang kompetisi bagi pesaing.

 

“Dari DPI yang ditawarkan akan ketahuan mana operator yang mempersulit akses, tidak transparan, atau diskriminasi kepada pesaing,” katanya.

 

Setelah regulator melakukan evaluasi, lanjutnya, akan diumumkan ke publik agar dapat dinilai komitmen dari setiap operator dominan.”Kita akan transparan untuk setiap kepentingan publik. Tidak ada dusta di antara kita,” tegasnya.

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI), Merza Fachys membenarkan, DPI itu tidak hanya berisikan dokumen tentang penawaran tarif interkoneksi,  tetapi lebih penting  info tentangg dimana saja titik-titik   interkoneksi yang dibuka,berapa besar kapasitasnya, serta routingnya.

 

Menurut dia, peran regulator tidak hanya menyetujui setelah mengetahui penawaran tersebut tetapi juga mengawasi setelah disetujui untuk menciptakan interkoneksi yang sehat. “Jangan seperti sekarang, DPI-nya apa, interkoneksinya dicekik berupa sedikitnya E-1 yang diberikan,” katanya. E-1 adalah kapasitas kanal yang dibutuhkan untuk membuka interkoneksi.

 

Dia mengharapkan, regulator sekarang lebih tegas jika menemukenali penawaran dari operator dominan  yang tidak maksimum dalam pembukaan kanal, atau kesengajaan merumitkan proses routing. “Lebih baik DPI seperti itu dikembalikan untuk direvisi. Soalnya itu sama saja dengan monopoli terselubung,” tegasnya.

 

Turun 20 Persen

 Berkaitan dengan penurunan tarif yang akan terjadi, Merza menduga operator dominan hanya akan menurunkan tarifnya sebesar 20 persen sesuai dengan permintaan pemerintah.”Saya yakin operator dominan akan pasang harga maximum seperti diminta pemerintah. Tetapi itu bisa dinegosiasi antaroperator nantinya,” jelasnya.

 

Tarif interkoneksi itu, lanjutnya,   harga yang ditawarkan untuk antaroperator sebagai bagian dari tarif pungut. Komponen lain untuk tarif pungut adalah biaya promosi dan margin.

 

Heru mengatakan, kebijakan tarif yang ditetapkan pemerintah saat ini sudah mengedepankan mekanisme pasar. Namun, munculnya dugaan kartel tarif dan tingginya margin keuntungan mengindikasikan macetnya mekanisme pasar.

 

Menurut Heru, dugaan tersebut mungkin saja benar adanya karena ketika biaya airtime dihapuskan, tetap saja masyarakat merasakan tarif mahal. Padahal Airtime menyumbang 10 persen untuk menentukan tarif pungut.  “Melihat gejala ini, bagaimanapun kita membuat kebijakan, jika tidak ada keinginan menurunkan tarif dari operator, lupakan saja itu (penurunan tarif) terwujud,” tegasnya.

 

Secara terpisah, VP Public & Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia mengatakan, Telkom siap menjalani regulasi yang ditetapkan termasuk keharusan DPI-nya disetujui regulator.”Kita ikut saja atiuran. DPI kami mengindikasikan penurunan tarif sesuai permintaan pemerintah yakni sebesar 20 persen,” jelasnya.[DNI]

Tarif SMS Tetap Mahal

Tarif SMS untuk lintas operator hingga akhir tahun ini diperkirakan tetap akan mahal karena pemerintah mempertahankan pola sender keep all (SKA) bagi layanan tersebut.

 

Menkominfo, Muhammad Nuh menjelaskan, dipertahankannya pola SKA karena pemerintah menilai SMS bagian dari layanan nilai tambah operator sehingga belum diatur dalam undang-undang.

 

“Formulasi tarif interkoneksi baru yang dikeluarkan kemarin memang tidak menyentuh SMS meskipun   kita sudah menghitung tarif  produksi SMS sekarang menurun menjadi   Rp 52,” jelasnya di Jakarta, Jumat (8/2).

 

Untuk diketahui, pola SKA merupakan skema pentarifan yang tidak meminta bagi hasil dalam operasionalnya, meskipun dari sisi teknis membutuhkan interkoneksi.  Jadinya, setiap SMS yang dikirim pelanggan, uang masuk ke operator pengirim tanpa dibagi ke operator penerima. Skema ini dipilih operator karena  beranggapan setiap pengiriman SMS akan dibalas dengan SMS juga.

 

Namun, belakangan pola SKA ini  memunculkan dugaan terjadinya kartel tarif karena SMS untuk lintas operator seragam yakni Rp 250-Rp 350. Padahal,  biaya produksi SMS berdasarkan Draft Penawaran Interkoneksi  (DPI) 2006 sebesar Rp 74.

 

Para operator berkilah seragamnya tariff SMS untuk menjaga jaringan mereka dari pengiriman SMS sampah. Dugaan kartel tersebut saat ini sedang diperiksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan terperiksa sembilan operator berikut Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). Sembilan operator itu adalah Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, HCPT, Smart Telecom, Bakrie Telecom, Telkom, dan NTS.

 

Selanjutnya Nuh menjelaskan, jika tarif SMS diatur berdasarkan biaya (Cost based)    akan memberatkan operator dari sisi billing connection karena membutuhkan   investasi tambahan. ‘Ke depan rencananya akan diatur dalam cost based setelah kita memiliki atruan SMS dalam undang-undang, termasuk SMS premium,” katanya.

 

Secara terpisah, Anggota Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia, Srijanto Tjokrosudarmo mengatakan, tariff SMS hingga akhir tahun nanti tetap akan mahal yakni bermain di angka Rp 200 hingga Rp 250. “Operator akan berkilah mereka telah menurunkan tarif sebesar 20 persen, padahal kita tahu biaya produksi terbaru Rp 52,” katanya.

 

Dia meminta pemerintah tegas dalam mengatur tariff SMS karena layanan ini secara signifikan menjadi penyumbang pendapatan operator sebesar 30 persen.”Nominal SMS memang kelihatn kecil, tetapi di saat ari-hari pentisng seperti hari raya, operator bisa meraup miliaran. Dan itu hanya dalam satu hari lho,” jelasnya. [DN]

Pertumbuhan Pendapatan Telkom Akan Melambat

Pertumbuhan pendapatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) pada semester satu ini diperkirakan akan melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat adanya  formulasi tarif interkoneksi baru oleh pemerintah belum lama ini.

Direktur Utama Telkom, Rinaldi Firmansyah mengatakan, saat ini Telkom sedang menghitung persentase kemungkinan menurunnya pendapatan mereka akibat  adanya kebijakan tersebut.

“Sesuatu yang wajar pendapatan operator menjadi turun kalau ada kebijakan penurunan tarif. Soal berapa angkanya, saya belum bisa ungkapkan karena kita sedang membuat Draft Penawaran Interkoneksi,” jelasnya di Jakarta, Selasa (5/2).

Seperti diketahui, pemerintah pada Senin (4/2) lalu,  mengeluarkan formulasi tarif interkoneksi baru bagi layanan telekomunikasi. Interkoneksi merupakan keterhubungan antarjaringan telekomunikasi berupa originasi dan terminasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.  Interkoneksi ini merupakan salah satu dari tiga komponen tarif pungut ke pasar selain komponen pemasaran dan margin keuntungan.

Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan,   formulasi tarif dijadikan referensi bagi operator untuk menentukan  Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam mengeluarkan Draft Penawaran Interkoneksi (DPI) tak lama lagi. “DPI itu salah satu elemen untuk menentukan tarif pungut baru pada 1 April nanti. Nah, jika HET sudah diindikasikan ada penurunan, seharusnya penawaran operator lebih rendah dari HET,” tegasnya.

Dikatakan, secara industri penurunan rata-rata berkisar 5 hingga 20 persen. Sedangkan untuk layanan seluler mencapai 20 hingga 40 persen.

Penurunan inilah yang dianggap dapat menurunkan pendapatan Telkom karena anak perusahaannya, Telkomsel, yang bermain di layanan seluler tentunya akan menurunkan tarif . Telkomsel yang pada tahun ini diberikan belanja modal sebesar 60 persen dari total US$ 2,3 miliar belanja modal Telkom ditargetkan berkontribusi bagi total pendapatan telkom sebesar 65 persen layaknya tahun lalu.

Secara terpisah, VP Marketing & Public Relation Telkom, Eddy Kurnia mengatakan, guna mengatasi melambatnya pendapatan, perseroan akan segera memperluas basis pelanggan dan meningkatkan volume trafik penggunaan layanan. “Layanan Flexi baru saja selesai bermigrasi frekuensi. Dengan belanja modal sekitar Rp 3 triliun rencananya akan dimiliki 5.000 BTS pada akhir tahun nanti untuk mengejar 6 juta pelanggan,” jelasnya.

 

Dia mengungkapkan, melambatnya pendapatan Telkom sebenarnya berdampak buruk juga bagi devisa negara mengingat posisi operator tersebut yang menjadi    BUMN   kedua terbesar kontribusinya bagi pendapatan negara. “Tahun 2006 kontribusi Telkom bagi negara mencapai Rp 23,4 triliun. Dan semester satu 2007 sebesar Rp 12,3 triliun. Jika semester satu ini kita bisa menyamai angka periode yang sama   2007,   itu sudah bagus,” katanya.

 

Direktur Utama Telkomsel, Kiskenda Suriahardja mengingatkan masyarakat untuk tidak cepat berprasangka tarif akan murah begitu adanya formulasi tarif baru.”Yang diberikan itu formulasi. Soal berapa besaran tarif pungut kita lihat dulu persentase penurunannya. Bisa jadi tidak sama dengan perhitungan pemerintah,” tukasnya.

 

Pada kesempatan lain, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menjelaskan, formulasi tarif interkoneksi terbaru tidak ada artinya jika operator besar belum rela menurunkan tarif.

 

Jika dalam DPI, menurut dia, operator kecil menawarkan tarif murah, tetapi tidak diikuti oleh operator besar, tentunya tidak bermakna apa-apa karena  operator kecil akan mengalah dengan megikuti penawaran dari operator besar mengingat basis pelanggannya kalah besar.

 

 “Tahun lalu kita sudah belajar dari  penerapan interkoneksi berbasis biaya tidak memberikan pengaruh signifikan bagi tarif pungut.  Ketika itu pemerintah berkilah karena data yang digunakan terbatas milik operator besar. Apakah setelah data lebih komprehensif akan berpengaruh bagi industri, kita lihat saja nanti,” jelasnya.[DN]

Layanan Broadband: Pipa Lebar yang Masih Mampet

Bagi pengguna internet, istilah broadband bukanlah suatu hal yang asing.  Jika diartikan secara sederhana,  broadband  diibaratkan  pipa yang lebar untuk koneksi internet, sehingga memberikan akses yang jauh lebih cepat hingga 10-20 kali lipat  dibandingkan  modem dial-up yang hanya mampu menghantarkan kecepatan dikisaran  30 hingga 50 kilobits per second (Kbps).

 

Karena kecepatan yang ditawarkannya sangat tinggi, maka layanan broadband mampu menghadirkan aplikasi multi media seperti aplikasi  video dan music-on-demand, multi-player online games, voice dan video communications dengan nyaman.

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yankee Group, pada akhir tahun nanti   di dunia diperkirakan akan ada 325 juta pelanggan broadband. Di Asia, Korea Selatan merupakan negara yang paling fenomenal penetrasi broadband-nya. Dalam tiga tahun setelah diluncurkan, penetrasinya mencapai  11,2 juta pelanggan, atau 73 persen dari jumlah rumah tangga yang ada di negeri berpenduduk 46 juta jiwa itu. Hong-Kong berada di urutan kedua dengan 18 sambungan per 100 penduduk.  

 

Di Indonesia layanan broadband dipelopori oleh Telkom pada 1993 dengan  memperkenalkan plaftform  Integrated Services Digital Network (ISDN ) yang bernama Paduan Solusi Kecepatan Tinggi (Pasopati). Sayangya layanan ini tidak berhasil.

 

Namun, itu tidak membuat Telkom menyerah. Belakangan Telkom  mengembangkan layanan broadband berbasis Asymmetric Digital Subscriber Line (ASDL),   Speedy, dengan  kecepatan downstream 384 Kbps dan upstream 64 Kbps. Pesaing terdekat dari Telkom adalah Indosat Mega Media (IM2), First Media, Bizznet, dan lainnya. Total di Indonesia ada sekitar 100 Internet Service Provider (ISP) yang menawarkan kecepatan broadband.

 

Sayangnya, meskipun jumlah pemainnya banyak, namun tidak seimbang dengan jumlah pelanggan yang dimiliki. Berdasarkan catatan Asosiasi Perusahaan  Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun lalu di Indonesia ada 27 juta pengguna internet. Namun, jumlah pelanggan ISP ternyata hanya 10 persen dari total pengguna tersebut. Karena itu tidak salah, kalau Speedy hanya memiliki 500.000 pelanggan atau IM2 yang harus berpuas dengan jumlah tak kurang dari 100.000 pelanggan.

 

Lalu apa yang menjadi kendala mampetnya semburan si pipa lebar ini di pasar Indonesia? Kenapa broadband di Indonesia tidak mampu mencatat prestasi layaknya di Korea Selatan?  

 

President Director IM2, Indar Atmanto mengungkapkan, beberapa faktor yang menjadikan belum berkembangnya broadband yakni  masih  tingginya hambatan untuk mengakses layanan, mahalnya alat koneksi, rendahnya jumlah hosting lokal, dan regulasi yang belum mendukung.

 

Dijelaskan, hambatan untuk mengakses layanan itu berupa perangkat yang digunakan pelanggan untuk menikmati broadband seperti modem atau laptop yang masih berkisar jutaan harganya. Modem termurah di Indonesia dihargai sekitar Rp 1,5 juta itupun harganya sudah disubsidi oleh operator.

 

Sementara untuk jumlah web hosting yang berada di Indonesia sangatlah sedikit. Akibatnya koneksi internet selalu ke Amerika Serikat melalui Singapura. “Kita terpaksa sewa bandwith internasional. Dan tiap tahun kapasitasnya ditambah. Itu tidak murah lho,” jelasnya.

 

 

Sedangkan untuk penetapan tarif, lanjutnya, Indoensia sudah menawarkan   tarif yang kompetitif. “Tarif di Indonesia sudah setara dengan Uni Eropa, masalahnya itu kita  harus mensubsidi pelanggan untuk menghilangkan hambatan yang saya bilang tadi. Karena itu terlihat mahal,” jelasnya.

 

Di Indonesia,  FirstMedia  menawarkan layanan   dengan bandwith sebesar 384 Kbps tanpa batas penggunaan seharga   Rp 99.000. selanjutnya Rp 195.000 per bulan untuk mendapat bandwith 512 kbps, Rp 295.000 untuk 768 kbps, Rp 595.000 untuk 1500kbps, hingga Rp 1.195.000 untuk 3000kbps.

 

Harga tersebut memicu perang tarif broadband di Indonesia karena sebelumnya  penyedia sambungan Internet berbasis tv kabel menawarkan harga Rp 500.000 per bulan untuk akses tanpa batas tapi dengan bandwith  enam kali lebih kecil daripada FastNet.

 

Telkom Speedy menjawab tantangan tersebut dengan menawarkan   harga yang cukup kompetitif  yakni  Rp 200.000 per bulan, pelanggan juga mendapatkan bandwith sebesar maksimum 384 kbps, hanya saja pemakaian dibatasi sebesar 1 GB per bulan. Untuk setiap kelebihan pemakaian, pelanggan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 500 per MB. Untuk mendapatkan kuota tak terbatas, pelanggan harus membayar Rp 750.000 per bulan.

 

Telkom memang serius menggarap pasar broadband ini karena pada tahun lalu layanan ini mampu berkontribusi hingga Rp 1 triliun bagi pendapatan perusahaan. Apalagi, Telkom sudah mencanangkan pada 2014 sudah memiliki jaringan Next Generation Network (NGN) yang memungkinkan menyediakan beragam layanan dengan tarif murah dalam satu infrastruktur.

 

Terbaru, IM2 meluncurkan layanan broadband dengan bandwith 3,2 Mbps berkonsep prabayar. Konsep ini yang pertama ditawarkan di Indonesia. IM2 menawarkan harga Rp 1,8 juta beserta modem ZTE untuk mendapatkan tambahan 500.000 pelanggan di akhir tahun nanti. Tarif yang diterapkan adalah Rp 0,6 per KB. Hal itu berarti lebih murah dibandingkan yang ditawarkan operator telekomunikasi yang masih menawarkan harga berkisar Rp 25 per Kb 

 

Memang dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Filipina, harga broadband di Indonesia   masih terbilang sangat mahal. Di negara tetangga, dengan Rp 200.000 sebulan, kita sudah bisa menikmati bandwith yang berukuran mbps (bukan kbps). Misalnya  di Korea Selatan,  layanan broadband dihargai  Rp 162.000 per bulan untuk kecepatan 2 Mbps sampai  Rp 280.000  per bulan untuk kecepatan 8 Mbps.

 

Pengamat telematika Miftadi Sudjai mengatakan, pasar broadband di Indonesia kondisinya sama dengan layanan seluler ketika pertama kali hadir. Saat itu perangkat yang digunakan terbatas sehingga memaksa operator untuk mensubsidinya. Harga kartu perdana saat itu mencapai Rp 500.000.

 

Telkomsel berhasil mendobrak pasar pada tahun 1998 dengan meluncurkan perdana prabayar pertama. Hanya dalam enam bulan operator ini mampu meraih 50.000 pelanggan.”Kasus ini membuktikan broadband akan menjadi mainan baru dari operator telekomunikasi. Terbukti dari langkah yang dilakukan IM2. Hal ini tak dapat dilepaskan dari jenuhnya pasar di suara,” katanya.

 

Jika pada seluler, lanjutnya, ketika pertama kali muncul dihadang keterbatasan infrastruktur, maka broadband menumpang infrastruktur yang sudah ada. Apalagi, jika operator nantinya mengimplementasikan NGN yang berujung pada komunikasi berbasiskan Internet Protocol (IP). Tarif yang ditawarkan akan lebih murah 90 persen dari yang ada sekarang.

 

Syarat dari penurunan tarif, lanjutnya, basis pelanggan operator harus berimbang dengan kapasitas jaringan. Normalnya adalah okupansi jaringan sekitar 60 persen. “Kalau kondisinya demikian, ksewajarnya tarif harus murah karena investasi dari operator sudah impas,” katanya.

 

Jika demikian kondisinya, layaknya di seluler maka pelanggan broadband di Indonesia harus bersabar dulu dalam beberapa tahun. Untuk sementara nikmati dulu tarif akal-akalan yang ditawarkan operator melalui program pemasaran yang menyilaukan ata.[DNI]

Formulasi Tarif Interkoneksi Untungkan Operator FWA

Formulasi tarif interkoneksi baru yang dikeluarkan pemerintah belum lama ini   dinilai oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler (ATSI)   lebih  menguntungkan operator yang memiliki lisensi Fixed Wireless Access (FWA) ketimbang penyedia layanan seluler.

Sekjen ATSI, Merza Fachys menjelaskan, posisi FWA yang masih dianggap sebagai penyelenggara telepon tetap (pontap) membuat tarif panggilan lokalnya tidak berubah yakni sebesar Rp 143 per menit.

“Jadinya, kami harus mensubsidi ke operator FWA untuk setiap panggilan lokal sebesar Rp 100,” jelasnya di Jakarta Rabu, (6/2).

Dijelaskan, akibat subsidi tersebut biaya produksi seluler ke pontap naik dari Rp 152 menjadi Rp 203, sementara pendapatan turun dari Rp 361 menjadi Rp 261. “Subsidi ini kan perjanjian antar operator, tarif pungut yang dirasakan pelanggan tidak akan melebihi dari formulasi yang diberikan pemerintah,” katanya.

Subsidi tersebut, lanjutnya,  karena pemerintah mengambil kebijakan  tidak menaikkan panggilan lokal untuk pontap. “Tetapi, pemerintah seolah menafikan FWA yang sudah berprilaku layaknya seluler,” sesalnya.

Seperti diketahui, layanan nirkabel telekomunikasi di Indonesia terbagi atas dua yakni seluler dan FWA. Seluler memiliki keunggulan pada kemampuan daya jangkau yang tidak terbatas, namun dari sisi tarif lebih mahal akibat adanya biaya airtime dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang lebih tinggi, yakni 8 kali BHP FWA.

Sedangkan layanan FWA merupakan layanan telekomunikasi terbatas yang tidak boleh melewati wilayah kode area satu kota. Ketika FWA baru lahir pada 2004, pemerintah mengkategorikan layanan ini sebagai telepon tetap, namun seiring majunya teknologi, operator FWA mampu mengakali aturan mobilitas terbatas dengan menawarkan nomor virtual bagi pelanggan yang melakukan perjalanan lintas kode area.

Pionir dari layanan yang berprilaku layaknya seluler ini adalah Telkom dengan FlexiCombo, diikuti oleh Bakrie Telecom dengan Esia Go go. Saat layanan ini muncul pada 2006, regulator merasa kecolongan dan langsung bertindak dengan membatasi masa aktif dari nomor virtual tidak lebih dari dua hari. Namun, tak dipungkiri adanya  layanan tersebut mampu memikat masyarakat untuk merasakan layanan FWA. Tercatat, hingga akhir 2007 layanan FWA telah digunakan 8,6 juta pelanggan dimana 50 persen merupakan pelanggan TelkomFlexi, disusul Bakrie Telecom 25 persen, dan sisanya adalah StarOne Indosat serta Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

Selanjutnya Merza menjelaskan, jika pemerintah benar ingin terjadinya kompetisi yang sehat, layanan FWA harus dikembalikan kepada khittahnya sebagai telepon rumah yang tidak boleh dibawa jauh-jauh.”Seluler sudah dipaksa turun tarif hingga 40 persen. Sementara untuk memperluas jaringan tetap membutuhkan investasi. Penurunan tarif dalam jangka pendek tentunya berakibat kepada pendapatan yang berujung tidak agresifnya investasi,” katanya

Sementara itu, lanjutnya, operator FWA bisa berlenggang-kangkung bermain-main dengan persepsi masyarakat kalau tarif mereka murah dalam perang pemasaran.”Masyarakat sekarang tidak peduli dengan lisensi layanan yang mereka pilih. Yang penting tarif murah. Kalau begini, bisa gulung tikar operator seluler  kecil,” katanya.

Ketika ditanya akankah ATSI tetap konsisten menjalankan kebijakan baru tersebut dalam Draft Penawaran Interkoneksi (DPI), Merza menegaskan, sebagai keputusan yang diambil bersama ATSI akan menjalankannya.”Sekarang para anggota sedang menyiapkan DPI. Kita lihat saja besaran riil dari tarif pungut yang akan turun nantinya,” katanya.

Secara terpisah, Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan, kebijakan tidak menaikkan tarif lokal pontap karena pemerintah tidak ingin ada gejolak di masyarakat. “Kita tidak mau masyarakat menganggap pemerintah tidak pro rakyat. Masalah posisi operator FWA, memang kita akui itu ada di area abu-abu, secepatnya posisi mereka akan diperjelas,” jelasnya.

Dijelaskan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan dua scenario bagi pemilik lisensi layanan telekomunikasi di Indonesia. Pertama, mengkategorikan operator pada penyelenggara jaringan telepon tetap, seluler, dan FWA. Kedua, memberikan lisensi tunggal bagi seluruh operator. “Lisensi tunggal ini memungkinkan satu operator menyelenggarakan layanan FWA dan seluler secara bersamaan,” jelasnya.

Kajian dari dua scenario tersebut, lanjutnya, saat ini sedang terus diperdalam dengan melihat best practice di India.”Saya perkirakan akhir tahun ini nasib FWA akan kita tentukan,” tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi telekomuniksi (BRTI), Heru Sutadi menambahkan, keluhan dari operator seluler itu sudah muncul saat diskusi formulasi tarif. “Yang mengeluh itu operator kecil.   Kita (BRTI) sudah  sarankan kepada mereka untuk melakukan efisiensi dengan berbagi infrastruktur bersama operator besar dalam ekspansi,” jelasnya.

Menurut dia, pro kontra setiap adanya kebijakan baru tentang tarif itu merupakan hal yang biasa.”Yang penting regulator konsisten melindungi kepentingan masyarakat. Masalaha ada yang mengeluh, nanti kita bereskan sambil jalan,” katanya.[DN]

300308 Operator Minimalis akan Ditindak

Pemerintah akan menindak operator yang memberikan layanan minimalis karena merugikan negara. Kerugian yang diderita berupa tidak optimalnya penggunaan spektrum frekuensi. Padahal frekuensi merupakan sumber daya terbatas yang harus dikelola dengan optimal dan efisien.

 

Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, tak lama lagi akan dilakukan audit kepada setiap jaringan operator untuk membuktikan praktik penyediaan  layanan minimalis bagi pelanggannya.

 

“Minimalis yang saya maksud adalah operator itu hanya membangun jaringan sesuai dengan lisensi tanpa pertumbuhan infrastruktur atau agresifitas pemasaran,” katanya kepada KORAN JAKARTa, akhir pekan lalu.

 

Dia menduga, langkah itu dilakukan oleh operator untuk sekadar ingin mengamankan lisensi sambil menunggu datangnya investor baru membeli saham pemilik lama. “Tindakan seperti itu tak ubahnya dengan calo frekuensi,” jelasnya.

  

Dikatakan, proses audit akan dilakukan pada jaringan 2G dan 3G milik operator seluler yakni Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Hutchinson CP Telecom Indonesia (HCPT), Sampoerna Telecom Indonesia (STI), Natrindo Telepon Seluler (NTS), dan Smart Telecom. Parameter yang diukur adalah jangkauan, jumlah pelanggan, pemenuhan konten lokal, pembayaran Biaya Hak Penggunaan, dan (BHP) frekuensi. 

 

“Tadinya kita mau periksa jaringan 3G saja karena setiap tahun memang itu dilakukan sesuai lisensi modern. Namun, melihat indikasi praktik minimalis, audit diperluas ke layanan 2G. Hasilnya akan diumumkan pada akhir Maret nanti,” katanya. 

 

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Kamilov Sagala mengatakan, jika dilihat secara kasat mata memang ada operator yang menerapkan praktik minimalis dalam menggelar jaringan. ‘Saya melihat ada dua operator yang melakukan itu. Terbukti atau tidak nanti dilihat setelah audit,” katanya.

 

Ketika didesak apakah kedua operator itu NTS dan HCPT, dia enggan untuk mengungkapkannya.” Saya harus menjaga etika sebagai regulator. Nanti pasti kita buka,” katanya.

 

Untuk dketahui, NTS dan HCPT adalah dua operator yang telah lama mengantongi lisensi 3G dan 2G. Bahkan lisensi yang dimiliki jauh lebih lama dua tahun daripada Telkomsel, Indosat, dan XL. NTS mengalami perubahan kepemilikan saham beberapa kali yakni dari Lippo Telecom ke Maxis, Malaysia,  dan terakhir Maxis pun melepas sebagian sahmnya ke Qatar Telecom. Sedangkan HCPT dulunya dikuasai oleh  Cyber Access Communication (CAC). Seiring tidak mampunya menggelar layanan, CAC menjual sahamnya ke Hutchinson dan Charoen Pokphand. 

 

HCPT mulai menggelar layanan delapan lalu dan mengklaim telah da satu juta pelanggan yang melakukan aktivasi jaringannya. Sedangkan untuk jumlah pelanggan sebenarnya enggan dibuka untuk umum. Hal ini berbeda dengan Smart telecom yang berani mengklaim memiliki 500.000 pelanggan sejak hadir September 2007.

 

 

 

 

 

Tambah Frekuensi

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Telkomsel, Kiskenda Suriahardja mengaku siap untuk diaudit jaringannya, bahkan lebih jauh lagi Telkomsel meminta penambahan spektrum frekuensi karena jumlah pelanggan layanan 2G dan 3G tumbuh postif. “Kita siap ikut tender jika pemerintah membuka peluang itu. Soal audit kita tidak bermasalah, karena Anda tahu kinerja kami selama ini,” katanya.

 

Rencananya Telkomsel akan meminta spektrum sebesar   sebesar 5 Mhz untuk layanan 3G. Saat ini Telkomsel telah memiliki 50 juta pelanggan dimana 10 persen merupakan penggunan aktif 3G. Sebelumnya, permintaan penambahan frekuensi juga disuarakan oleh Telkom dan XL.

 

XL meminta tambahan frekuensi sebesar 5 Mhz  untuk mengoptimalkan layanan datanya akibat frrekuensi 3G-nya tergerus untuk memberikan layanan suara seiring agresifnya mereka menawarkan tarif murah. 

 

“Hampir di seluruh kota, trafik data memakan kapasitas hingga 60 persen. Namun kapasitas itu terpaksa kami kurangi  karena kalah oleh trafik suara. Kami belum berani mengorbankan layanan suara untuk data, karena terus terang saja, pendapatan dari data masih relatif sangat kecil,” ujar President Direktur XL Hasnul Suhaimi.

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Merza Fachys menduga, ikut diauditnya jaringan 2G karena pemerintah melihat operator tidak efisien menggunakan nomor khususnya di prabayar.

 

“Awalnya itu, di 2G dilihat ada indikasi pemborosan nomor, setelah itu merembet ke penggunaan jaringan. Secara prinsip kita siap saja diaudit,” katanya.

 

Chief Marketing Officer HCPT, Suresh Reddy mengatakan, selama ini sudah memenuhi lisensi modern dan konsisten membuka wilayah layanan baru. “Tahun ini kita akan hadir di seluruh Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” katanya.[DNI]