120208 Temasek Minta Bantuan MA

Temasek sebagai penggugat dalam kasus putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) yang menyebutkan telah terjadinya monopoli di industri telekomunikasi meminta bantuan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menunda persidangan yang mereka jalani. 

 

Kuasa Hukum Temasek, Todung Mulya Lubis menilai, kasus tersebut tidak memiliki  kejelasan  hukum acara pemeriksaan.“Besok dalam sidang ketiga (14/2)  kami akan mengirimkan surat ke hakim untuk memberitahukan kita meminta batuan MA,” katanya di Jakarta, Selasa (12/2).

 

Dijelaskan, saat ini  sedang berlangsung sidang gugatan dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu melawan KPPU di PN Jakpus yg menuntut pembatalan keputusan KPPU. LSM  ini dulu yang mengajukan permohonan kepada KPPU untuk menyelidiki dugaan monopoli. Namun, entah kenapa mereka mencabutnya  bahkan balik   meminta putusan KPPU dibatalkan. Selain itu, juga ada class action yang dilakukan sekelompok masyarakat berdasarkan putusan KPPU.

 

“Kondisi ini membuat kami meminta MA turun tangan untuk menunda persidangan. Jika keputusan pengadilan memenangkan SP BUMN, berarti semua keputusan KPPU bisa gugur karena KPPU menggunakan data dari LSM tersebut untuk kesimpulannya,” katanya.

 

Alasan lain yang membuat dibutuhkan intervensi MA, lanjutnya karena tenggat waktu yang diberikan dalam   UU No 5/99 selama 30 hari untuk menyelesaikan keberatan diperkirakan tidak dapat tercapai. “Dalam sidang pertama KPPU tidak hadir. Sidang berikutnya mereka meminta Telkomsel mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) yang sama dengan kami yakni PN Jakarta Pusat. Belum lagi adanya gugatan  Telkom karena merasa ikut dirugikan,” jelasnya.

 

Semua ini, tambahnya, menimbulkan  pertanyaan waktu sidang   dihitung apakah  sejak sidang pertama (14/1/08)  atau (21/1/08).”Ke depannya kami meminta UU No 5/99 untuk diamandemen agar iklim investasi di Indonesia kondusif. Kalau begini, terkesan ada campur aduk karena penyelidikan menggunakan UU anti monopoli, tetapi proses persidangan masih mengacu pada hukum perdata,” jelasnya.[DN] 

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s