170208 Operator CDMA Andalkan Bundling

Operator CDMA semakin mengandalkan strategi bundling guna meningkatkan penetrasinya di pasar.

 

Deputy CEO Smart Telecom, Djoko Tata Ibrahim mengungkapkan, hampir seratus persen dari total 500.000 pelanggannya yang dimiliki saat ini dijerat dari program bundling.

 

“Kami mengalokasikan dana sebesar US$ 30 juta atau 30 persen dari 100 juta biaya operasional untuk mendukung program bundling hingga akhir tahun nanti,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Bundling merupakan strategi pemasaran yang menjual kartu perdana dan ponsel dalam satu paket promosi dengan harga murah berkat adanya subsidi dari operator atau vendor ponsel. Strategi ini dipilih oleh operator karena varian ponsel CDMA di pasar sangat terbatas.

 

Smart Telecom (Smart) sejak pertama kali hadir pada September lalu langsung menggebrak pasar dengan menawarkan bundling ponsel  ZTE dan Nokia. Bundling tersebut hanya dilepas dengan harga sekitar Rp 200.000. Konsep bundling ini membuat tingkat pindah layanan dari Smart hanya setengah dari industri   yakni sekitar 5 persen. 

 

Djoko menjelaskan, guna mencapai satu juta pelanggan pada semester satu tahun ini, Smart baru saja  menggandeng  vendor ponsel Haier yang menawarkan ponsel tipe D110 denganpaket layanan Smart. Di luar negeri, ponsel   tipe  tersebut dilepas sekitar US$ 50. Smart mensubsidi ponsel itu   sebesar 50 persen. Dalam tiga bulan ke depan, Smart telah memesan sebanyak 300.000 unit. Hal itu berarti, operator ini mengeluarkan uang Rp 90 miliar hanya untuk mensubsidi ponsel tersebut.

 

“Kami harus menyediakan pilihan ponsel bagi pelanggan karena Smart berada di frekuensi 1.900, sedangkan di pasar banyak beredar ponsel untuk frekuensi 800 Mhz karena operator CDMA umumnya berada di frekuensi tersebut,” jelasnya.

 

Lebih lanjut dia mengharapkan, pada akhir tahun nanti Smart dapat meraih 2 hingga 3 juta pelanggan dengan dukungan 3.000 BTS. Saat ini BTS yang dimiliki sekitar 1.700 site, dimana 88 persen milik sendiri, sedangkan sisanya menara bersama. Konfigurasi penyebaran dari BTS tersebut 70 persen di Jawa, dan sisanya berada Sumatera.

 

‘Kami menyiapkan belanja modal sebesar Rp 3 triliun,” ungkapnya.

 

Berdasarkan catatan, beberapa operator CDMA yang mengandalkan strategi bundling selain Smart adalah Bakrie Telecom (esia), Flexi, Mobile-8, dan StarOne. Di antara operator tersebut yang tergolong fenomenal dalam menjual bundling adalah esia.

 

Esia menggandeng dua vendor ponsel dari China seperti Huawei dan ZTE. Produk bundling milik esia ini berkisar Rp 200.000 hingga Rp 100.000  ke ke bawah dengan kompensasi bonus bicara dalam jangka waktu tertentu. Dari 3,75 juta pelanggan Esia hingga akhir 2007 lalu,  sebanyak setengahnya diperkirakan merupakan   hasil program bundling.[DNI]

150208 Masyarakat Pedesaan Terancam Tidak Menikmati Akses Telekomunikasi

Masyarakat di 38.000 desa di Indonesia terancam tidak dapat dapat menikmati akses telekomunikasi  akibat masih berlarutnya kasus hukum pembatalan tender Universal Service Obligation (USO) oleh Ditjen Postel pada akhir tahun lalu.

 

Anggota Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI), Srijanto Tjokrosudarmo menilai, terlalu beresiko bagi pemerintah untuk kembali mengadakan tender (USO) jika kasus hukum belum selesai.

“Jika pengadilan ternyata memenangkan Asia Celullar Satelite (AceS) sementara dari tender baru yang dilaksanakan pemenangnya lain, bisa menjadi  kembali polemik,” katanya di Jakarta, Jumat (15/2).

 

Dia menyarankan, pemerintah mengembalikan program USO berdasarkan  Pasal 16 UU No 36 yang menyebutkan  setiap penyelenggara telekomunikasi wajib melaksanakan USO. Dan bagi di luar penyelenggara telekomunikasi wajib menyumbangkan dana untuk USO. Jika mengacu pada pasal tersebut operator yang wajib menyelenggarakan USO adalah Telkom, Indosat, Bakrie Telecom, Batam Bintan Telecommunication, dan Sampoerna Telecommunication Indonesia.

 

USO merupakan program pemerintah memberikan fasilitas telekomunikasi bagi 38.000 desa terpencil yang dibagi dalam 11 blok  di seluruh Indonesia. Proses tender dari program senilai Rp 1,162 triliun tersebut  telah dilakukan pada akhir 2007 lalu dengan menyisakan dua kandidat pemenang, Telkom dan Aces. Pemenang dari tender ini akan mendapatkan insentif  berupa pemanfaatan spektrum frekuensi 2,3 GHz untuk teknologi Broadband Wireless Access (BWA), izin penyelenggara Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), dan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP).

 

Namun, karena alasan tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis, maka Ditjen Postel memutuskan tidak ada pemenang dan berjanji akan melakukan tender ulang pada kuartal kedua 2008. Keputusan tersebut diprotes keras oleh AceS karena menilai penawaran harga mereka telah dibuka ke publik. Buntut dari protes tersebut Aces telibat aksi saling gugat dengan Ditjen Postel di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nilai tuntutan masing-masing sebesar Rp 1,1 triliun.

 

Pada persidangan pertama yang digelar 4 Januari lalu, majelis hakim PTUN    mengabulkan gugatan ACeS atas pembatalan tender tersebut dan mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan proses tender ulang USO dihentikan sampai ada kejelasan hukum.

Namun, pada persidangan kedua 17 Januari,  Postel  balas menggugat. Jawaban atas gugatan tersebut dikeluarkan pada  sidang selanjutnya tanggal 21 Februari nanti.

 

Secara terpisah, Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel, Gatot S. Dewa Broto optimistis dapat memenangkan gugatan karena pihaknya telah mengikuti aturan. “Tender dibatalkan  karena Telkom dan ACeS dianggap tidak memenuhi persyaratan, salah satunya tidak sesuai dengan Fundamental Technical Plan (FTP), yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 tahun 2007 mengenai USO,” jelasnya.

 

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Kamilov Sagala menilai, proses hukum yang terjadi saat ini positif bagi investasi.”Sudah saatnya pelaku usaha diberi ruang hukum jika tidak puas. Langkah mereka (Aces) kita anggap saja koreksi jika memang ada kesalahan” katanya.

Program USO sendiri sebenarnya pernah dijalankan pemerintah   pada 2003 dan 2004   di beberapa desa tertinggal dimana pelaksananya diantaranya Pasific Satelit Nusantara (PSN) dan  Sampoerna Telecommunication Indonesia. Namun, pelaksanaan ini dianggap gagal karena pemerintah hanya menyediakan perangkat telekomunikasi di daerah tanpa memikirkan pelayanannya. Kesalahan itu diperbaiki pemerintah dalam tender USO 2007 dengan menerapkan syarat yang ketat diantaranya pembangunan jaringan harus selesai dalam 10 bulan dan trafik komunikasi harus dijamin oleh operator.[DNI]

140208 2010, Tarif Mobile Data Turun Hingga 90 Persen

Tarif mobile data di Indonesia diperkirakan akan turun hingga 90 persen  pada 2010 nanti seiring telah matangnya jaringan internet protocol (IP) di operator telekomunikasi. Jika itu terwujud, setiap pengiriman data hanya dikenakan biaya sekitar Rp 2,5 per kilobyte.

 

Group Head Brand Marketing Indosat, Teguh Prasetya menjelaskan, sesuai dengan roadmap teknologi GSM, pada tahun ini diperkenalkan pengembangan IP pada jaringan operator. Biasanya setahun setelah perkenalan, operator siap mengimplementasikan teknologi tersebut.

 

“Penurunan itu bisa terjadi dengan syarat basis pelanggan pemakai mobile data  mencapai 40 persen dari total jumlah operator. Saat ini tak lebih dari 20 persen total pelanggan operator yang aktif menggunakan mobile data,’ katanya di Jakarta, Kamis (14/2).

 

Jumlah pelanggan, lanjutnya memegang peranan penting karena kapasitas besar berkat teknologi IP  harus didukung frekuensi  pengguna yang tinggi untuk menutup biaya investasi.  “ Sebenarnya tarif mobile data di Indonesia lebih murah dibandingkan Eropa , Korea Selatan, dan Jepang. Mereka itu tarifnya 10 kali lipat lebih mahal daripada kita,” jelasnya.

 

Menurut dia, tarif mobile data tidak memerlukan regulasi yang ketat dari regulator karena pasar dari layanan ini masih belum matang. “Biarkanlah operator mengatur sendiri. Jika  memang mau diatur batas atasnya saja yang ditetapkan,” katanya.

 

Sementara itu, President Director XL, Hasnul Suhaimi meminta, jika masyarakat benar menginginkan  tarif mobile data semakin murah, pemerintah harus melonggarkan aturan untuk penggunaan frekuensi.”Jika keran penggunaan frekuensi dibuka,   tarif bisa langsung murah. Masalahnya ini kan sumber daya alam terbatas yang membutuhkan biaya besar untuk menggunakannya. Dari layanan 3G saja operator belum impas untuk biaya frekuensinya,” jelasnya.

 

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Heru Sutadi mengungkapkan, saat ini regulator sedang menyiapkan framework interkoneksi berbasis IP.”Roadmap telekomunikasi kita memang menuju berbasis konvergensi IP. Regulator menyiapkan sedini mungkin mengantisipasinya,” katanya.

 

Sedangkan untuk sekarang, lanjutnya, layanan data dan multimedia belum akan diatur pentarifannya karena pasar dari layanan tersebut belum matang. “Biarkan operator berkreasi. Layanan  data ini berkaitan dengan kualitas. Jika tarif mahal, kualitas rendah pasti ditinggalkan pelanggan,” jelasnya.

 

Layanan mobile data adalah fitur multimedia dan data yang diberikan operator nirkabel dengan memanfaatkan jaringan GSM atau CDMA. Konten yang ditawarkan dari mobile data adalah multimedia messages services (MMS), real time email, akses internet, dan lain sebagainya. Biaya untuk menikmati layanan ini berkisar Rp 20 per kilobyte hingga Rp 25 per kilobyte. Teknologi yang digunakan untuk layanan ini  GSM dikenal   dengan 2G, 2,5 G dan 3G.

 

Teknologi 3G menawarkan kecepatan data hingga 2 Mbps. Sementara GPRS dengan kecepatan data sepertiga dari 3G identik dengan  2,5G.   Sedangkan di  CDMA teknologi mobile data yang setara dengan 3G adalah    Evolution Data Only (EVDO).

 

Di Indonesia jumlah pelanggan mobile data yang menggunakan 3G sebanyak 100.000 dari Telkomsel, 10.000 milik XL, dan 50.000 dari Indosat.  Sedangkan untuk   GPRS, Telkomsel memiliki 12 juta pelanggan, Indosat sekitar 4 juta pelanggan, dan XL,  1 juta pelanggan. Total jumlah pelanggan nirkabel sendiri di Indonesia hingga akhir 2007 lalu tercatat mencapai 95 juta pelanggan.[DN]

120208 Temasek Minta Bantuan MA

Temasek sebagai penggugat dalam kasus putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) yang menyebutkan telah terjadinya monopoli di industri telekomunikasi meminta bantuan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menunda persidangan yang mereka jalani. 

 

Kuasa Hukum Temasek, Todung Mulya Lubis menilai, kasus tersebut tidak memiliki  kejelasan  hukum acara pemeriksaan.“Besok dalam sidang ketiga (14/2)  kami akan mengirimkan surat ke hakim untuk memberitahukan kita meminta batuan MA,” katanya di Jakarta, Selasa (12/2).

 

Dijelaskan, saat ini  sedang berlangsung sidang gugatan dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu melawan KPPU di PN Jakpus yg menuntut pembatalan keputusan KPPU. LSM  ini dulu yang mengajukan permohonan kepada KPPU untuk menyelidiki dugaan monopoli. Namun, entah kenapa mereka mencabutnya  bahkan balik   meminta putusan KPPU dibatalkan. Selain itu, juga ada class action yang dilakukan sekelompok masyarakat berdasarkan putusan KPPU.

 

“Kondisi ini membuat kami meminta MA turun tangan untuk menunda persidangan. Jika keputusan pengadilan memenangkan SP BUMN, berarti semua keputusan KPPU bisa gugur karena KPPU menggunakan data dari LSM tersebut untuk kesimpulannya,” katanya.

 

Alasan lain yang membuat dibutuhkan intervensi MA, lanjutnya karena tenggat waktu yang diberikan dalam   UU No 5/99 selama 30 hari untuk menyelesaikan keberatan diperkirakan tidak dapat tercapai. “Dalam sidang pertama KPPU tidak hadir. Sidang berikutnya mereka meminta Telkomsel mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) yang sama dengan kami yakni PN Jakarta Pusat. Belum lagi adanya gugatan  Telkom karena merasa ikut dirugikan,” jelasnya.

 

Semua ini, tambahnya, menimbulkan  pertanyaan waktu sidang   dihitung apakah  sejak sidang pertama (14/1/08)  atau (21/1/08).”Ke depannya kami meminta UU No 5/99 untuk diamandemen agar iklim investasi di Indonesia kondusif. Kalau begini, terkesan ada campur aduk karena penyelidikan menggunakan UU anti monopoli, tetapi proses persidangan masih mengacu pada hukum perdata,” jelasnya.[DN] 

120208 Diragukan, Keberhasilan Menara Bersama

Kebijakan menara bersama diragukan keberhasilannya melihat sikap dari dua operator besar, Telkom group dan Indosat, yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri dalam penggunaan menara.

 

Hal itu terbukti setelah keluarnya pernyataan dari Telkom sebagai induk Telkomsel yang mengatakan telah dicapainya sinergi penggunaan menara secara bersama  antar kedua perusahaan Dalam pernyataan tersebut, rencananya Telkom akan menggunakan 14 persen dari 21.000 BTS Telkomsel untuk pengembangan layanan Fixed Wireless Access (FWA) Flexi.

 

Sinergi penggunaan BTS akan disebar di berbagai wilayah, yaitu: Sumatera Bagian Utara (635 BTS), Sumatera Bagian Selatan (267 BTS), Jabodetabek-Serang-Banten (799 BTS), Jawa Barat (448 BTS), Jawa Tengah (333 BTS), Jawa Timur (437 BTS), Bali dan Nusa Tenggara Barat (219 BTS), Kalimantan (107 BTS), dan Sulawesi-Maluku-Irian Jaya (504 BTS).

 

”Sinergi ini akan membantu penetrasi Flexi karena sebelumnya layanan tersebut hingga akhir 2007 telah memiliki 1.900 BTS,” kata VP Marketing & Public Relation  Telkom, Eddy Kurnia di Jakarta belum lama ini.

Direktur Utama Telkomsel, Kiskenda Suriahardja mengatakan secara prinsip ada   60 persen dari total jumlah menara yang bisa disewakan. Dan untuk menangani masalah menara tersebut Telkomsel membentuk unit usaha sendiri "Dari 21.000 BTS,  80 persennya ada di dalam menara. Dari 80 persen menara itu, kurang lebih 80 persennya bisa disewakan," katanya. 

Dia menjelaskan, Telkomsel mempunyai lima prinsip untuk menyewakan menaranya kepada operator lain yaitu baik secara teknis, diprioritaskan untuk Telkom Flexi, prinsip siapa cepat dia dapat, sesuai kebutuhan dan sesuai kesepakatan. 

 

Sebelumnya, Indosat sudah menegaskan akan mengoptimalkan penggunaan menaranya untuk pengembangan teknologi yang dimiliki seperti 2G, 3G, CDMA, dan Wimax. ”Kami mendesain menara untuk bisa menampung pengembangan teknologi tersebut. Dan kebetulan Indosat memiliki semua lisensi penyelenggaraan teknologi itu,” jelas Direktur Utama Indosat, Johnny Swandi Sjam.

 

Ketika ditanya kemungkinan masuknya operator lain untuk menggunakan menara milik mereka, Eddy dan Johnny  mengatakan secara prinsip mendukung adanya kebijakan menara bersama, tetapi dari sisi bisnis tentunya lebih mendahulukan kepentingan kelompok sendiri. ”Kita terbuka jika ada yang berminat menggunakan, tetapi tentunya setelah kebutuhan sendiri terpenuhi,” kata mereka.

 

Menanggapi hal itu, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Heru Sutadi mengatakan jika operator hanya memprioritaskan kepada grup sendiri sama saja dengan melakukan diskriminasi dan tidak sehat bagi industri. ”Kebijakan kita menara tidak bisa dipakai bersama jika itu menjadi menara backbone dan berada di daerah terpencil,” katanya.

 

Menurut dia, langkah itu diambil karena regulator menghargai kerja keras operator membuka daerah terisolir dan investasi yang dikeluarkan.  

 

Kebijakan menara bersama rencananya akan dikeluarkan pemerintah pada akhir bulan ini dalam bentuk keputusan menteri. Kebijakan ini keluar karena adanya keluhan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang menilai pertumbuhan  menara telekomunikasi semakin tidak terkendali dan merusak estetika. Selain itu, pembangunan menara juga dinilai membuat operator tidak efisien dalam membelanjakan uangnya yang berujung kepada mahalnya tarif telekomunikasi. Hal ini karena investasi dari satu menara BTS diperkirakan mencapai Rp 1 miliar dimana hampir 70 persen tersedot untuk site acquisition.

 

Operator yang pagi-pagi sudah menyatakan siap menyambut kebijakan ini adalah PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL). XL menyatakan sebanyak 7.000 menaranya   siap digunakan secara bersama. XL sejauh ini telah menandatangani kerjasama dengan Bakrie Telecom, Hutchinson CP Telecom Indonesia, Natrindo Telepon Seluler, dan Mobile-8 Telecom.[DN] 

120208 Produsen Serius Garap Fashion Notebook

Produsen notebook mulai serius menggarap fashion notebook seiring pasar dari segmen tersebut di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif.

 

Managing Director Axioo, Stephen Lim mengungkapkan, segmen tersebut   berhasil memberikan kontribusi 20 hingga 30 persen dari total 10.000 unit penjualan pada tahun lalu bagi produsen yang berbasis di Singapura itu.

 

“Produk jenis ini banyak diminati oleh masyarakat kelas menengah atas di negara berkembang seperti Indonesia ,” jelasnya di Jakarta Selasa (12/2).

 

Fashion notebook adalah notebook yang mengandalkan bentuk  casing yang berwarna-warni didukung fitur-fitur yang mumpuni seperti processor Intel Core 2 Duo, bluetooth, WiFi, dan lainnya.

 

Pionir dari produk seperti ini adalah Macintosh dan Sony. Dua produsen ini terkenal dengan keberanian menawarkan produk yang memiliki layar sekitar 12 inci atau 13 inci dengan fitur mumpuni. Harga dari produk yang dikeluarkan kedua produsen tersebut berkisar Rp 10 juta ke atas. Sedangkan Axioo melalui serie Zetta yang baru diluncurkan melalui empat series TEN, TEC, TLM, dan TSJ, berani menawarkan harga mulai dari Rp 6 juta ke atas.

 

Axioo merupakan perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh EXA Internasional dan telah beroperasi di Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Afrika Selatan.

 

Selanjutnya dijelaskan, guna menunjukkan keseriusan menggarap pasar notebook,   Axioo telah menyiapkan investasi sebesar US$ 3 miliar selama setahun ini. “Investasi tersebut digunakan untuk menggarap pasar global termasuk Indonesia . Kami ingin menguasai 5 persen pangsa pasar global,” katanya.

 

Marketing Communication Manager, Tuty Pitoyo menambahkan, target global tersebut juga berlaku di Indonesia. “Tahun 2009 kita menargetkan mendapatkan 10 persen pangsa pasar lokal,” katanya.[DN]

110208 Restrukturisasi Saham Tidak Pengaruhi XL

Restrukturisasi kepemilikan saham Telekom Malaysia (TM)di XL tidak akan mempengaruhi kinerja dari operator ketiga terbesar di Indonesia tersebut.

 

Juru bicara Telekom Malaysia International, Yusof Annuar Yaacob menjelaskan, meskipun telah terjadi restrukturisasi, namun kepemilikan mayoritas di XL masih dikuasai oleh  TM seperti yang terjadi selama ini.

 

“Khazanah Nasional Berhad merupakan bagian dari TM. Restrukturisasi ini bagian dari konsolidasi kepemilikan anak perusahaan kami di luar negeri,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang diterima belum lama ini.

 

Seperti diketahui, belum lama ini TM Internasional mengakuisisi 16,81 persen saham khazanah Nasional Berhad di XL dengan nilai transaksi senilai Rp 4,1 triliun. Nilai itu sama dengan transaksi yang dilakukan Emirates Telecommunications Corp (ETEL/Etisalat) sebelumnya terhadap 15,97 persen saham Rajawali di XL yang diwakili oleh Vella Sapphire. Dengan adanya restrukturisasi yang dilakukan oleh TM maka saat ini komposisi kepemilikan XL menjadi  67,02 persen dikuasai Indocel Holding Sdn Berhard (anak perusahaan TM),  Etisalat 15,97 persen, TM 16,81 persen, dan sisanya saham publik yang ada di Bursa Efek Indonesia kurang dari 1 persen. 

 

Selanjutnya dia menegaskan, sebagai pemilik mayoritas dari XL, TM tetap konsisten membesarkan operator yang saat ini memiliki 15 juta pelanggan tersebut. Terbukti, pada   tahun ini telah menyetujui belanja modal sebesar US$ 750 juta  untuk menambah 4 juta pelanggan dan 3.000 BTS baru.[DN]

100208 Ruang Gerak Operator Semakin Terbatas

Ruang gerak operator telekomunikasi dalam meningkatkan jumlah pelangganya   akan semakin terbatas seiring  rencana regulator mengeluarkan  kode etik pemasaran tak lama lagi.

 

Tujuan dari kode etik tersebut agar persaingan antaroperator menjadi sehat dan efisien dalam mengeluarkan dana promosi.

 

Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan, hal-hal yang diatur dalam kode etik tersebut diantaranya  tentang materi periklanan atau program promosi dari operator.

 

 “Kami melihat selama ini operator dalam beriklan saling menjatuhkan dan tidak terbuka memberikan informasi ke pelanggan. Perilaku seperti ini tak ubahnya membohongi publik,” katanya di Jakarta, Sabtu (9/2).

 

Menurut dia, gencarnya operator berpromosi memicu masyarakat berprilaku konsumtif karena selalu diimingi tarif murah atau hadiah mobil mewah untuk suatu program undian.”Dampak dari itu semua masyarakat berfikir industri ini sangat wah. Jadinya, ketika pemerintah meminta tarif diturunkan, operator kelabakan,” katanya.

 

Dia menyarankan, anggaran besar yang disiapkan operator untuk program pemasaran dialihkan ke program yang meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan seperti penambahan BTS atau lainnya.

 

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, untuk jangka pendek regulator dapat mendesak  perkumpulan Pengusaha Periklanan Indonesia (P3I) menerapkan kode etiknya bagi pembuatan iklan operator telekomunikasi. “Kode etik dari P3I sebenarnya sudah mengatur   materi iklan   tidak menjatuhkan. Untuk jangka panjang, saya setuju ada kode etik pemasaran bagi operator agar tidak ada yang merasa dirugikan,” katanya.

 

Menanggapi hal itu, President Director XL, Hasnul Suhaimi menjelaskan, iklan operator yang terkesan saling menyerang justru menjadi bagian dari pendidikan bagi publik. “Publik dapat menilai dari iklan yang dikeluarkan produk mana yang terbaik untuk dia,” katanya.

 

Dikatakan, selama ini operator sudah berusaha transparan dalam beriklan. Jika terkesan ada yang ditutupi itu karena keterbatasan ruang di media massa.”Jika semua kita paparkan bisa habis dua halaman koran. Dana kita kan terbatas juga,” katanya.

 

Berdasarkan catatan, pada 2007 lalu industri telekomunikasi menempati peringkat kedua sebagai pembelanja iklan terbesar setelah industri rokok. Hal itu tak dapat dilepaskan dari kebijakan operator yang mengalokasikan 5 persen dari total belanja modalnya untuk aktivitas pemsaran seperti iklan, undian, dan lainnya.

 

Besaran 5 persen itu tergolong besar jika kita mengambil contoh dari dua operator besar, Telkomsel dan Indosat, yang pada 2007 lalu memiliki anggaran belanja modal sebesar US$ 1,2 miliar. Sayangnya, dana yang dikucurkan lumayan besar dinilai sebagian kalangan sia-sia terutama yang berkaitan dengan iklan yang cenderung mengelabui publik seperti promosi tarif Rp 0 dari indosat, dan Rp 0,5 per detik dari Telkomsel. Kedua operator tesebut tidak transparan menyebutkan tarif  murah tersebut mensyaratkan pemakaiaan dalam waktu tertentu sehingga masyarakat banyak yang merasa tertipu.[DN]