191010 SDR Tidak Ideal Untuk Data Kecepatan Tinggi

JAKARTA—Penerapan inovasi Software Define Radio (SDR) dinilai tidak ideal bagi operator jika ingin menawarkan data kecepatan tinggi bagi pelanggannya.

SDR adalah inovasi yang digunakan oleh operator dimana dua teknologi data yakni Long Term evolution (LTE) dan 3G bisa dijalankan bersamaan. Di Indonesia,  tiga  operator, Telkomsel, Indosat, dan XL rencananya akan mengembangkan inovasi ini untuk mengadopsi LTE mulai tahun depan sembari menunggu regulasi yang jelas tentang teknologi 4G itu.

“SDR memang jalan keluar yang memungkinkan dilakukan oleh satu operator jika LTE belum bisa dijalankan karena terkendala regulasi atau keterbatasan frekuensi. Tetapi itu bukan solusi karena LTE tetap memiliki standar kecepatan yang ingin dirasakan oleh pelanggan,” ungkap  Chief Technology Officer Regional Unit Asia Selatan dan Tenggara Alcatel-Lucent Dirk Wolter di Jakarta, belum lama ini.

Berdasarkan catatan, LTE  memberikan tingkat kapasitas downlink sedikitnya 100 Mbps, dan uplink paling sedikit 50 Mbps dan RAW round-trip kurang dari 10 ins.

Menurutnya, jika operator mengandalkan SDR dengan bandwitdh yang dimiliki hanya 10 MHz akan susah memberikan kecepatan ideal karena lebar pita sangat terbatas. “Jika pun satu  kanal didedikasikan untuk LTE, tetap saja kecepatannya terbatas kala pengguna yang menduduki satu site banyak. LTE saja idealnya memiliki lebar pita 20 MHz,” jelasnya.

Disarankannya, ketimbang melakukan hal itu, operator lebih serius menggarap LTE sembari berharap pemerintah mengeluarkan regulasi untuk kepastian investasi. “Untuk spektrum bisa di 700 MHz, 2,3 GHz, dan 2,6 GHz. Di luar negeri umumnya untuk area rural menggunakan 700 MHz, sementara area urban di 2,5 GHz,” jelasnya.

Diakuinya, untuk Indonesia tantangan penggunaan spektrum ini sangat berat karena di 700 MHz migrasi TV analog ke digital belum berjalan mulus, sementara di 2,5 GHz ditempati oleh operator TV kabel.

“Padahal LTE bisa menjadi solusi bagi ketertinggalan Indonesia mengejar penetrasi broadband dan solusi dari rendahnya margin operator dari data,” jelasnya.

Sementara itu,  Praktisi Telematika Raherman Rahanan mengakui  implementasi SDR langkah yang bijak bagi operator sebelum melangkah ke LTE karena nantinya untuk pindah ke LTE hanya  menambah  module  tanpa perlu  menginstal unit radio yang baru secara total

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Telkomsel Haryono mengungkapkan, SDR tetap akan dipasang dan dijalankan mulai tahun depan, khususnya mengatasi kepadatan trafik data di area padat. “Kami terpaksa menunda uji coba LTE di outdoor karena belum ada regulasi yang jelas. SDR solusi yang tepat karena bisa digunakan di spektrum eksisting 3G yakni 2,1 GHz,” katanya.[dni]

191010 Indonesia Enggan Menjadi Obyek

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berjanji akan mengoptimalkan posisinya sebagai anggota Dewan Council International Telecommunication Union (ITU) dengan mengutamakan kepentingan dalam negeri untuk mengembangkan teknologi komunikasi.

“Posisi anggota Dewan Council yang kita raih dengan suara terbanyak di Mexico dalam ITU tidak akan disia-siakan. Kita tidak akan menjadi  obyek aturan internasional tetapi menjadi subyek dari setiap regulasi yang dikeluarkan. Utamanya kepentingan dalam negeri harus dilindungi,” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin (18/10).

Dijelaskannya,salah satu kepentingan yang harus dilindungi masalah slot orbit satelit dimana banyak kepentingan bermain disana. “Kedaulatan kita di angkasa harus dijaga dari kemungkinan slot hilang. Apalagi ini sumber daya terbatas,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, Indonesia harus mewaspadai kehilangan hak pengelolaan filing satelit S-Band di slot orbit 107,7o BT  karena Satelit Indostar II akan berpindah ke 108,8o BT.  Indostar II sendiri selama ini menumpang pada satelit Protostar 2 yang kemudian dijual ke SES SA asal Prancis.

Berkaitan dengan setahun menjalankan tugas Menkominfo, Tifatul mengungkapkan, salah satu tugasnya yang telah diselesaikan adalah dalam program desa berdering. “Sekarang 25.900 desa sudah  berdering. Pada akhir 2010 ada  31. 000 ribu desa yang berdering. Pada akhir Juli 2011, 35 ribu desa akan berdering sesuai program Universal Service Obligation (USO),” katanya.

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto mengungkapkan,sebagai salah satu pemenang tender Desa berdering ditawarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan 10 persen dari 35 ribu desa berdering menjadi desa pintar (memiliki akses internet.”Desanya bisa bagian dari wilayah dimenangkan atau baru,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto mengungkapkan,  tender untuk pengadaan jasa Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) senilai 210,99 miliar rupiah  dengan jangka waktu empat tahun tendernya telah dibuka oleh  Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP).

“Tahap prakualifikasi mulai  13-21 Oktober 2010.  SIMMLIK dilaksanakan untuk mengintegrasikan dan memonitor setiap Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Peserta tender terbuka, baik itu pemenang PLIK atau di luarnya,” jelasnya.

Diungkapkannya, pemerintah akan memilih pemenang yang menaawarkan  teknologi netral, kualitas layanan, kemampuan filterisasi serta keamanan. dengan prioritas produk dalam negeri dan memperhatikan biaya operasional.[dni]

191010 Pendorong UKM Berkembang

Mulai maraknya penawaran cloud computing yang dilakukan  oleh perusahaan yang bermain di solusi teknologi informasi (TI) membuat satu segmen pelaku bisnis semakin berkembang.

Segmen itu adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang selama ini masih  kesulitan  mendapatkan modal besar dan mengakses pasar. Namun,  berkat pemanfaatan  cloud computing  dimana teknologi  internet dimanfaatkan untuk menyediakan sumber komputing,  daya saing dari pelaku usaha ini meningkat dan mampu bersaing di pasar.

“TI  sangat diperlukan bagi kalangan UKM untuk membantu proses bisnis mereka agar lebih baik lagi. Namun, kendala keuangan yang terbatas membuat UKM agak susah membangun infrastruktur sendiri. Berkat cloud computing, masalah biaya bisa diatasi,” ungkap Ketua Kompartemen ICT Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Iqbal Farabi di Jakarta, Senin (18/10).

Diungkapkan Pria yang akan  maju sebagai salah satu calon Ketua Umum HIPMI Jaya pada Januari 2011 nanti itu, diperkirakan  ada 600.000 UKM di Indonesia, sementara yang melek dengan manfaat TI masih sedikit. “Edukasi harus terus dilakukan untuk pemilik UKM akan manfaat TI. Soalnya penggunan  TI secara tepat  sebagai enabler diyakini bisa menekan biaya operasional dari pebisnis skala  UKM hingga 60 persen, sehingga berimbas pada penurunan drastis dari Total Cost of Ownership (TCO),” jelasnya.

Menurutnya, segmen UKM perdagangan yang paling membutuhkan solusi TI adalah di pasar basah dimana menguasai hampir 60 persen dari saluran distribusi. “Akibat tidak ada solusi TI untuk inventori, pemain UKM tidak berani menyetok barang ke manufaktur. Jika tidak dibantu dengan solusi TI ini bisa menghambat perekonomian,” jelasnya.

EGM Telkom Divisi Business Services (DBS) Slamet Riyadi mengakui segmen UKM sangat menjanjikan karena pertumbuhan belanja solusi  TI yang dilakukan kalangan UKM hingga empat tahun kedepan diperkirakan mencapai 60,3 persen atau senilai 18,6 triliun rupiah dengan nilai Compound Annual Growth Rate (CAGR) 12,83 persen.

Menurutnya,  tantangan  menjual solusi TI ke segmen UKM adalah memberikan pemahaman kepada pemilik bahwa solusi TI dibutuhkan. “Biasanya mereka sensitif kepada harga. Tetapi Telkom memiliki produk yang lengkap sehingga nilainya menjadi lebih tinggi dengan harga terjangkau,” jelasnya.

DBS  adalah unit yang dibentuk Telkom dikhususkan untuk mengelola pelanggan bisnis yang sebagian besar merupakan segmen UKM. Sudah 90 ribu UKM berhasil digaet menggunakan solusi TI dari Telkom.

Dijelaskannya, selama ini  UKM tak mau  habis-habisan untuk business supporting seperti solusi TI, fokusnya  hanya  pada bisnis inti.  “Mereka (UKM) terus-terusan kami beri pelatihan dan konsultasi tentang bagaimana memperkuat bisnis utama mereka dengan memanfaatkan TI. Upaya ini kami giatkan supaya UKM di Indonesia juga bisa maju seperti UKM di Korea yang kini tumbuh pesat,” katanya

Pengamat telematika Suhono Harso Supangkat mengakui, UKM akan paling cepat mengadopsi cloud computing  karena secara struktur organisasi tidak rumit dan  menggunakan sesuai kebutuhan.

Sementara Juru bicara Business Software Alliance, Donny A Sheyoputra mengatakan, cloud computing juga akan memunculkan UKM sebagai produsen software. “UKM tidak hanya menjadi obyek, tetapi konsep cloud ini memunculkan pengusaha-pengusaha yang menjual software karena modal utamanya kreatifitas,” jelasnya.

Sayangnya, untuk Indonesia masalah berjualan software ini sangat riskan karena harus berhadapan dengan hantu pembajakan. “Tingkat pembajakan software di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Survei terbaru tingkat pembajakan software 86 persen pada tahun lalu. Artinya setiap 100 software yang di-install pengguna, 86 diantaranya bajakan. Kalau begini, bagaimana pemain UKM bisa bertahan,” keluhnya.[dni]

191010 Menuju Awan Komputasi Indonesia

Lembaga riset Gartner memperkirakan dalam waktu dua tahun mendatang sebanyak 80 persen dari perusahaan kelas kakap  di dunia  akan menggunakan cloud computing untuk meningkatkan daya saingnya.

Diperkirakan pada tahun ini nilai bisnis dari  pemanfaatan teknologi internet untuk menyediakan sumber komputing itu secara global mencapai 80 miliar dollar AS dengan tingkat pertumbuhannya setiap tahun sebesar 25 persen dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Dari sisi jenis layanan,  Cloud Computing, terbagi dalam 3  yaitu  Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) dan Infrastructure as a Service (IaaS). Sementara dari sifat jangkauan layanan, terbagi menjadi Public Cloud, Private Cloud dan Hybrid Cloud. Konsep komputasi awan menjanjikan belanja modal untuk Teknologi Informasi (TI) diubah menjadi biaya operasional sehingga terjadi efisiensi.

International Data Corporation memperkirakan pada tahun lalu pendapat dari public cloud mencapai 16 miliar dollar AS dan diperkirakan pada 2014 akan mencapai 55,5 miliar dollar AS. Sementara analis lainnya memperkirakan Private Cloud atau yang selama ini dikenal dengan enterprise cloud-based  pada 2010 memiliki nilai  12.1 miliar dollar AS dengan pertumbuhan tiap tahunnya mencapai 43 persen pada tahun depan.  Produk  SaaS akan menguasai segmen ini  sebesar 70 persen, sementara  30 persen datang dari  IaaS pada tahun ini.

“Untuk Indonesia nilai  pasar dari komputasi awan masih kecil. Pada tahun depan diprediksi mencapai 2,1 triliun rupiah dengan sumbangan SaaS sebesar 40 persen.  Telkom sendiri menguasai pasar sekitar 70 persen,” ungkap Direktur Whole Sales and Enterprise Telkom Arief Yahya di Jakarta, Senin (18/10).

Diungkapkannya, potensi pasar yang besar untuk ditawarkan solusi komputasi awan adalah pemerintah karena berperan sebagai lokomotif di industri. “Pemerintah secara regulasi membuka peluang bagi pelaku usaha, misalnya dengan adanya National Single Windows (NSW) yang membuat semua pelaku usaha berlomba mendukung program itu. Belum lagi secara belanja Teknologi Informasi (TI) pemerintah daerah dan pusat itu lumayan besar, khususnya untuk pendidikan dan  kesehatan. Di pendidikan saja ada alokasi dana 200 triliun rupiah dimana 20 persen untuk belanja TI,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, sektor pemerintah rata-rata mengambil porsi 11 persen dari belanja TI nasional yang tahun ini diperkirakan mencapai 1,731 miliar dollar AS atau tumbuh 11,9 persen dari tahun sebelumnya.

Disarankannya, untuk pemerintah daerah pun tak segan memanfaatkan cloud computing karena bisa menekan biaya investasi dan membuat adanya efisiensi. “Pemerintah daerah itu tidak akan head to head secara geografis. Jika cloud computing dimanfaatkan, banyak dana yang bisa dihemat,” jelasnya.

Kepala Badan Litbang SDM Kemenkominfo Cahyana Ahmadjayadi menjelaskan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan menteri tentang tata kelola TIK bagi pemerintah daerah untuk berbelanja TI agar terjadi efisiensi. “Kami juga memberikan beasiswa untuk mencetak Chief Information Officer (CIO) bagi pegawai negeri di daerah agar konsep komputasi awan ini bisa diterima. Soalnya, pemerintah pusat tidak bisa intervensi langsung cara daerah berbelanja. Inilah cara kita mengedukasinya,” jelasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan, bisnis cloud computing akan diregulasi secara jelas dalam Undang-Undang Konvergensi karena selama ini belum memiliki aturan yang jelas.

“Regulasi diperlukan karena disini isu utamanya adalah masalah keamanan. Inilah kenapa Indonesia terus mendorong perusahaan asing yang memberikan layanan cloud computing untuk meletakkan server di sini. Tujuannya untuk melindungi warga negara dan kepentingan negara,” tegasnya.

Menurutnya, penyelenggara cloud computing harus memiliki lisensi dan dibatasi kepemilikan asing dalam berusaha. “Selama ini cloud computing itu masuk dalam sistem komunikasi data (Siskomdat) dengan kepemilikan asing yang sangat longgar yakni mencapai 95 persen,” jelasnya.

Heru menyarankan,  agar lembaga pemerintah termasuk polisi, TNI memiliki cloud computing  sendiri secara bersama agar efisien dan fleksibel. “Nah, kendalanya di Indonesia itu masalah ketersedian bandwitdh yang timpang antara Indonesia bagian barat dan timur. Ini harus dicarikan solusinya oleh pemerintah salah satunya dengan Broadband USO,” katanya.

Manfaatkan Peluang
Direktur Utama Teknologi Riset Global Investama (TRG Investama) Gatot Tetuko mengakui, potensi pasar yang besar dari cloud computing menggoda perusahaanya untuk ikut mencicipi.

“Cloud computing sama dengan konsep berbagi infrastruktur. Setelah aktif di penyedian menara dan perangkat Wimax, kami melebarkan sayap ke cloud computing. Ini adalah peluang masa depan yang harus dioptimalkan anak bangsa,” ungkapnya.

Untuk diketahui, TRG Investama adalah pemilik sebagian saham Indonesian Tower dan TRG. Di Cloud Computing sendiri TRG Investama akan mengeluarkan merek dagang Indonesian Cloud. Langkah pertama yang disiapkan oleh perusahaan ini untuk menggarap bisnis cloud komputing adalah menggandeng Institut Teknologi Bandung untuk melakukan riset tentang konten-konten spesifik berkaitan dengan cloud computing. Dana 10 miliar rupiah digelontorkan untuk program tersebut hingga jangka waktu tiga tahun mendatang. Indonesian Cloud sendiri diharapkan melantai di pasar  satu tahun ke depan.

“Kami memiliki keunggulan independen sebagai perusahaan cloud computing. Ini unik karena pemain besar yang sudah memiliki bendera. Posisi independen membuat kita bebas untuk bekerjasama dengan semua lapisan. Bidikan utama adalah pasar pemerintah dan Usaha Kecil Menengah (UKM),” ungkapnya.

Pengamat telematika Mochammad James Falahuddin mengungkapkan, tugas utama menuju awan komputasi Indonesia adalah edukasi ke pasar. “Mengubah pola pikir dari memiliki menjadi menyewa itu susah. Untuk kondisi Indonesia itu yang bakal diminati adalah  SaaS dan IaaS,” jelasnya.

Sementara praktisi lainnya, Andreas Nugraha mengatakan jika regulasi yang dikeluarkan terkait keamanan itu akan menjawab keraguan dari penyewa akan layanan yang ditawarkan oleh penyedia cloud computing. “Asal jangan semangatnya memungut iuran saja. Ini bisnis baru, belum berkembang,” jelasnya.

Sedangkan Arief Yahya meminta, jika akan ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah, faktor yang harus diperhatikan adalah masalah komitmen dari pemain asing untuk menggandeng investor lokal mengembangkan cloud computing. “Harus ada regulasi yang mendorong kerjasama. Mulai dari pemasaran hingga kepemilikan bersama. Di bisnis software saja banyak sekali pemain asingnya. Padahal ini modalanya kreatifitas,” katanya.[dni]

181010 Pemisahan ATS Turunkan Pendapatan AP I

JAKARTA—Pemisahan usaha Air Traffic Services (ATS) dairi pengelola bandara mulai Januari 2011 diyakini akan menurunkan pendapatan dari PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I sebesar  30-40 persen.

“Pemisahan itu tentu memangkas pendapatan perseroan karena selama ini bisnis non aero hanya menyumbangkan pendapatan 20 persen dan Passenger Service Charge (PSC) 40-50 persen,” ungkap    Direktur Utama AP I Tommy Soetomo di Jakarta,  akhir pekan lalu.

Menurutnya, kondisi ini terbalik dengan  bandara-bandara lain di seluruh dunia pada umumnya memiliki kontribusi pendapatan 40-60 persen  dari bisnis non aero, seperti dari
terminal kargo, parkir, maupun advertising.

Untuk mengakali adanya potensi pendapatan yang hilang, manajemen API mulai  tahun depan  mengembangkan bisnis non aero di 13 bandara yang dikelolanya seperti mencari  pendapatan dari parkir, papan reklame, penyewaan kios ritel, dan terminal kargo.

“AP I akan membentuk anak perusahaan yang khusus bergerak di bidang kargo dan logistik, serta properti dan perhotelan. Nantinya di Bandara Juanda Surabaya dan Ngurah Rai akan kami bangun kawasan perhotelan dan terminal kargo yang diurus anak usaha. Tetapi berapa besar biayanya, masih dihitung tim,” kata Tommy..

Selain merambah bisnis hotel, AP II juga akan menambah kapasitas terminal di lima bandara sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang yang hilir mudik dari bandara tersebut. Tujuannya tidak lain untuk menggenjot pendapatan PSC. Lima bandara tersebut adalah Ngurah Rai Denpasar, Sepinggan Balikpapan, Adi Sutjipto Jogjakarta, Juanda Surabaya, dan Ahmad Yani Semarang.

“Untuk pengembangan terminal, AP I membutuhkan dana sekitar  4
triliun rupiah  untuk mengembangkan lima bandara itu dalam waktu dua tahun ke depan. Untuk Ngurah Rai dananya sekitar  2 triliun rupiah . Dimana Rp 1,25 triliun akan dicari dari pinjaman dan sisanya dari kas internal,” jelas Tommy.

Berdasarkan catatan, Kementerian BUMN menargetkan AP I bisa mengantongi pendapatan  2,361 triliun rupiah  dengan laba bersih sekitar 500 miliar rupiah. Sementara hingga  kuartal III 2010 perseroan sudah berhasil mengantongi pendapatan  1,79 triliun rupiah.[dni]

181010 Peningkatan Keselamatan Kereta Api Harus Sinergis

JAKARTA—Peningkatan keselamatan untuk moda transportasi kereta api harus berjalan sinergis antara peningkatan sarana dan prasarana.

“Sinergi yang baik harus dilakukan antara regulator dan operator jika keselamatan ingin lebih ditingkatkan,” ungkap Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Ignasius Jonan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya, hal-hal yang perlu dilakukan oleh operator dalam rangka meningkatkan keselamatan adalah menambah alat keselamatan pada sarana yang ada, meningkatkan disiplin awak kereta api secara rutin dan berkesinambungan, peninjauan kembali proses kerja yang lebih efektif, dan peremajaan sarana yang dipercepat.

Sementara dari sisi regulator diperlukan secepatnya menyusun  petunjuk pelaksana (juklak) tentang keselamatan, sertifikasi kelayakan prasarana, sertifikasi kelayakan sarana, dan sertifikasi SDM yang baik dan independen.

Berikutnya,  perbaikan prasarana yang menyeluruh dalam rangka menghindari kelalaian manusia. “Terakhir, menyusun juklak tentang IMO, PSO dan TAC sesuai best practise di dunia,” katanya.

Vice President Public Relations PT KA Sugeng Priyono menambahkan, untuk alat keselamatan perseroan berencana memasang alat Automatic Train Stop (ATS) dalam waktu dekat. “Alat ini bisa membuat kereta api berhenti jika melanggar persinyalan,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mendesak secepatnya dibentuk direktorat keselamatan jika perhatian kepada faktor itu demikian besar. “Usulan pembentukan direktorat ini sudah dilakukan oleh Kemenhub. Tetapi masih menggantung di kantor Menpan untuk pengesahan. Lembaga ini harus diperkuat jika ingin bicara keselamatan,” jelasnya.

Danang pun meminta regulator dan operator lebih banyak berinvestasi kepada teknologi informasi untuk menunjang keselamatan seperti menerapkan onboard surveillance system. “Selama ini komunikasi untuk menentukan keberadaan pemerintah masih menggunakan radio. Ini sudah kuno sekali,” katanya.

Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Tundjung Inderawan mengungkapkan,  pemerintah Indonesia akan mengajukan pinjaman ke KfW Deuchts Bank Jerman untuk mengadakan sebanyak 160 unit atau 40 set kereta seharga  2,3 triliun rupiah. Kereta tersebut direncanakan akan didatangkan hingga tahun 2014 mendatangkan.

“Langkah ini antisipasi  agar saat ada pelarangan impor kereta bekas diberlakukan kita sudah siap. Paling tidak hingga 2014 nanti kita sudah memiliki cukup kereta. Kita akan memesan keretanya ke PT Inka (Industri Kereta Api),” kata Tundjung.[dni]

181010 Garuda Gabung SkyTeam Global Airline Alliance

JAKARTA—Maskapai nasional, PT Garuda Indonesia (Persero) akan bergabung dengan SkyTeam Global Airline Alliance untuk meningkatkan layanan dan jumlah penumpangnya.

SkyTeam adalah aliansi kerjasama penerbangan interliner antar maskapai anggotanya untuk saling menerbangkan penumpang sampai ke seluruh tujuan yang dilayani maskapai aliansi.

Aliansi ini  beranggotakan 13 maskapai yaitu Aeroflot, Aeromexico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta Airlines, Kenya Airways, KLM, Korean Air, TAROM, dan Vietnam Airlines. Sementara dua maskapai yang sedang dalam proses untuk bergabung dengan aliansi adalah China Eastern, dan China Airlines.

“Rencananya pada 23 November 2010 perseroan akan menandatangani kesepakatan kerjasama dengan 13 maskapai anggota aliansi di Jakarta.,” ungkap  Direktur Niaga Garuda Indonesia Agus Priyanto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya,  dengan bergabung ke aliansi maka Garuda akan punya akses penerbangan ke seluruh dunia. Aliansi ini memungkinkan  Garuda tidak harus terbang ke seluruh kota di dunia tetapi cukup terbang ke hub maskapai mitra, nantinya penumpang akan melanjutkan penerbangan ke kota tujuannya menggunakan maskapai tersebut.

Sebaliknya, maskapai asal Eropa atau Afrika yang masuk aliansi tidak harus terbang ke seluruh kota di Asia Pasifik, karena penumpang mereka bisa dilayani Garuda.

“Penumpang interliner ini akan tercatat penumpang Garuda juga, diperkirakan dengan penumpang interliner ini ada tambahan 10 persen  jumlah penumpang Garuda,” jelasnya.

Selanjutnya dikatakan, konsep interliner  membuat  masing-masing maskapai akan mendapat bayaran dari maskapai yang menerbangkan penumpang dari titik keberangkatan. “Ada persentase tarif harus dibayarkan ke maskapai aliansi yang dihitung per penumpang,” katanya.

Diungkapkannya,  untuk bisa mengoperasionalkan secara efektif interliner dibutuhkan proses administrasi dan sinkronisasi sistem ticketing dengan seluruh maskapai anggota selama 1,5 tahun. Hal ini membuat Garuda secara  efektif Garuda baru bergabung dengan aliansi pada Juni 2012.

“Kami masih harus menender sistem teknologi informasi terbaru menyesuaikan dengan yang digunakan aliansi. Karena nantinya kami harus memiliki kode pembukuan yang sama dengan semua anggota. Migrasi sistem lama ke sistem baru diperkirakan butuh waktu 10 bulan sampai satu tahun,” jelasnya.

Berdasarkan catatan  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, sampai Juli 2010 Garuda Indonesia sudah mengangkut 6,7 juta penumpang. Terdiri dari 5,4 juta penumpang domestik atau 22,1 persen  dari total penumpang domestik yang diangkut seluruh maskapai nasional sebanyak 24,4 juta penumpang. Kemudian untuk rute internasional sebanyak 1,3 juta penumpang atau 44,8 persen  dari total 2,9 juta penumpang internasional selama periode Januari-Juli 2010.[dni]

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.